telahmemperlihnatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, namuntidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum,karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaansidang pengadilan, hal mana Para Pembanding telah membuktikanhubungan hukum melaluibuktibuktisurat danketerangansaksisaksi dalam perkara a quo, sebagaimana menurut Yahya Harahap dalambukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 57) 2) Kedua,teon

Purwantoro (telah meninggal dunia) kemudian harus pula dipaksakan bebankesalahannya kepada diri Terdakwa dikarenakan para Saksi telah memfoto ID Card yang ada fotoTerdakwa di dalam keplek gantungan kunci warna hitam tersebutMenimbang, berdasarkan dari hasil pemeriksaan terhadap para Saksi, maupun Saksitambahan termasuk Terdakwa selama di persidangan yang dikaitkan dengan teon pemidanaan, makaMajelis Hakim berpendapat bila tidak terdap at cukup bukti untuk mempersalahkan Terdakwa melakukantindak pidana

adanya kesalahanprocedural dalam penanganan sengketa di lokasi yang dilakukan olehpihak berwajib sesuai dengan posita dan petitum Penggugat;Exceptio aiminiiBahwa Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan terhadap objekaquo dikarenakan objek tersebut kabur dan tidak jelas, dimana belumadanya kepastian terhadap kedudukan ahli waris serta objek lokasiyang tidak diketahui batasbatasnya;Eksepsi PrematurDikutip dari Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinatadalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teon

Padahal berdasarkan teon dan praktik:e pada prinsipnya petitum primair harus rinci;e apabila petitum primair ada secara terinci,baru. boleh dibarengi dengan petitumsubsidair secara rinci atau berbentukkompositur (ex aequo et bono).Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkangugatan tidak jelas dan memberi kesempatan padatergugat mengajukan eksepsi obscuur libel.ll.1.9 Terhadap suatu gugatan yang memiliki petitum yang tidakterperinci, Mahkamah Agung Republik Indonesia sudahpernah memutus hal yang

Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalahbahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsentergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya ; Menurut Abdul kadir Muhammad, dalam bukunya HukumPerusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503, dinyatakanbahwa:Halaman 24 dari 73 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 728/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst"Teon tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability)dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:a.

., dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teon dan Praktek,Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995,halaman 11. 13.Bukti P.P.10Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku M. Yahya Harahap,S.H., yang berjudul Hukum Acara Perdata TentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusan Pengadilan, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika,Jakarta, 2008, halaman 7. 14.Bukti P.P.11Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Prof. DR.

akan dibuktikan dalam proses pembuktiandi depan persidangan;Menimbang, bahwa terhadap halhal yang telah diutarakan di atas baikoleh Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikanpendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut MajelisHakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh YahyaHarahap (dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tahun 2005:hal. 418) dansesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunyaHukum Acara Perdata dalam Teon

(RomiAtmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: MandarMaju, 1995, hal.84);Menimbang, bahwa hal ini juga senada dengan apa yang disampaikanoleh Sudarto yang menyatakan bahwa Dengan memahami Utilitarian teon yangmelihat aspek pencegahan dari hukuman yang lebih diutamakan, maka di dalampidana (hukuman) terkandung unsur pencegahan yaitu dari adanya prosespenjeraan yang bertujuan agar pelaku kejahatan menjadi jera atau tobat.

,dalam buku Hukum Acara Perdata Dalam Teon dan Praktek, aktaotentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yakni:a) kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwamereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut;b) kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak, bahwabenarbenar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi;c) Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketigabahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutantelah

dan tidak mencerminkan tujuaan hukum dantujuan pemidanaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.Bahwa pemidanaan merupakan merupakan tahap pemberian sangksi dalamhukum pidana, didalam KUHP tidak merumuskan tentang tujuan daripemidanaan, untuk itu guna mengetahui tujuan dari pemidanaan kita harusmelihat teoriteori yang dikemukakan oleh para Ahli tentang tujuanpemidanaan;Bahwa didalam hukum pidana dikenal teori tentang tujuan pemidanaan adalahsebaai berikut :1) Teori Absolut/Teori Pembalasan*menurut teon

., M.H. dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Menurut Teon DanPraktek Peradilan Indonesia, penerbit Djambatan, Februari 1997,halaman 4647 yang pokoknya menyatakan menurut praktek peradilanpada asasnya format atau syarat formal surat gugatan lazimnya berisikanhalhal sebagai berikut, antara lain surat gugatan tersebut di materat':Bahwa dengan terbuktinya Gugatan A quo diajukan tanpa disertai denganmaterai Rp. 6.000, yang pada dasarnya wajib disertakan sebelumPENGGUGAT mengajukan Gugatan sampai

Bimbingan Teknis IT sekitar bulan Desember.Bahwa Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)Desa Amahai Kecamatan Amahai di Aula Kecamatan Teon Nila Seruasedangkan Bimbingan Teknis IT diadakan di Sekretariat Panwas KecamatanTeon Nila Serua.Bahwa saksi mengikuti bimbingan teknis tersebut antara lain:a) Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pemilihan Lapangan Kecamatan(PPL) dan Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)selama 1 hari;b) Bimbingan Teknis IT selama 1 hari;Bahwa yang saksi

Kecamatan TelukElpaputih tanggal 23 Januari 2017 jumlah uang Rp. 4.500.000, (empatjuta lima ratus ribu rupiah);1 (satu) rangkap Foto copy daftar pembayaran uang saku peserta sakuBimtek PPL dan Pengawas TPS pada pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 di Kecamatan TelukElpaputih Januari 2017;1 (satu) lembar Foto copy kuitansi/Bukti pembayaran biaya uang sakuBimtek PPL dan Pengawas TPS pada pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 di Kecamatan Teon

NilaHalaman 195 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2018/PN Amb349.350.351.352.353.354.355.356.Serua tanggal 23 Januari 2017 jumlah uang Rp. 6.600.000, (enam jutaenam ratus ribu rupiah);1 (satu) rangkap Foto copy daftar pembayaran uang saku peserta sakuBimtek PPL dan Pengawas TPS pada pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 di Kecamatan Teon NilaSerua Januari 2017;1 (satu) lembar Foto copy kuitansi/Bukti pembayaran biaya uang sakuBimtek PPL dan Pengawas TPS pada pemilihan

Karenaberdasarkan Buku Hukum Acara Perdata dalam Teon dan Praktek yangdisusun oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartavvinata,SH halaman 18 disebutkan bahwa :Apabila Negara digugat, maka gugatannya harus diajukan terhadapPemerintah Republik Indonesia, Dasarnya Yurisprudensi Mahkamah Agungtertanggal 08 Januri 1958 Nomor : 23 K/Sip/1957.

(HOGE RAAD dalamArrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teon tersebut dihubungkan denganketerangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang buktdiketahui Terdakwa pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 telah memasukkan 25(dua puluh lima orang) nama karyawan fiktf ke dalam daftar tagihan gaji karyawan harian lepas(amprah PHL) bagian perawatan PT.

., MH.dalam bukunya Teon Hukum (Legal Theory) Teor Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interprestasi UndangUndang (Legisprudence)Volume 1 Pemahaman Avel, Kencana, edisi pertama cetakan ke4,Jakarta 2012 halaman 231 dan halaman 235.Halaman 2313.3.4.2. Konsep Keadilan, Keadilan Prosedural dan KeadilanSubstantif.Lantas ada yang berpendapat, bahwa makna procedural jugamembutuhkan perhatian.

., menolak usulan dengan alasan sebagaimanaKami kutip :karya ilmiah pemenuhan persyaratan penulis pertama terbit belum cancelled,namun sekarang sudah cancelled, tulisan tidak baik, penomoran persamaanmulai dan tengah, dan uraian genetic algoritme sangat mendasar hanyamenjelaskan teon, tidak bisa dipakai syarat khusus.* Hasil penilaian tanggal 26 dan 27 Februari 2020, Tim Penilai yaitu Prof.Dr.Sutikno menolak usulan dengan alasan sebagaimana Kami kutip :hasil pemeriksaan lokakarya 2526 Februari 2020Proses

Untukmemecahkan hubungan causal antara perbuatan melanggar hukumdengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yangmelakukan perbuatan melanggar hukum selalu bertanggung jawab Jjikaperbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yangdianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semuasyaratsyarat yang harus ada untuk timbunya akibat);e Adequate veroorzaking, dimana menurut teon ini si pembuat hanyabertanggung jawab untuk kerugian

Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada sipelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya danmenyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru ataumelakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan olek si pelaku dan ketertiban dalammasyarakat dapatterjaga ;Menimbang, bahwa sebagaimana teon tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakanbahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan

Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada sipelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya danmenyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapk an tidak meniru atau=55=melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalammasyarakat dapatterjaga ;Menimbang, bahwa sebagaimana teon tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakanbahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,

perubahan terhadapkeutuhan zona inti taman nasional:Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja sebagai unsur subyektif dalampasal yang didakwakan merujuk pada konsep kesengajaan (opzettilike) yangsecara umum maknanya meliputi istilan mengendaki (wilen) dan mengetahui(wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perouatanyang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalahperobuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perouatan tersebut.Sedangkan menurut teon