Ditemukan 1505 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Gpr Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
ZANUAR IRKHAM, S.H
Terdakwa:
KURNIAWAN SANDY Als SENDY Bin BASRUNI
24 — 2
ZANUAR IRKHAM, S.H
Terdakwa:
KURNIAWAN SANDY Als SENDY Bin BASRUNI
24 — 2
Keseimbangan antara social welfare dengan social defence;3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offenderdan victim (korban);4.
Register : 07-10-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 252/Pid.B/2015/PN Mrh Tanggal 5 Nopember 2015 — NOORMAN Bin SETIAWAN
59 — 30
59 — 30
itu berupa sanksi pidana; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis,motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara Social Welfare
Register : 10-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot Tanggal 12 Januari 2021 — - Dicky Dharmawan alias Dicky bin Sholihin
49 — 23
49 — 23
RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.
Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganii,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 29 dari 29
Register : 16-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 355/Pid.B/2020/PN Kot Tanggal 15 Oktober 2020 — - Usri alias Sri bin Miskat;
- Pinudin bin Sidik;
- Muhammad Pulung bin Sarnata;
123 — 38
123 — 38
., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits Marganda RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H..,M.H.
Ari Qurniawan, S.H., M.H.Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN KotHakim Anggota,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganii,Bambang Setiawan, S.H.Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Kot
Register : 06-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 969/Pid.B/2020/PN Pbr Tanggal 1 Desember 2020 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Anggito Mahardika als Sigit Bin Amin D
114 — 7
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Anggito Mahardika als Sigit Bin Amin D
114 — 7
dihukum setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalamPasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide dasar /landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan, yaitu :1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 21-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1916/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARDIANSYAH HASIBUAN, SH
Terbanding/Terdakwa : PANI Alias DOPA
53 — 17
Terbanding/Terdakwa : PANI Alias DOPA
53 — 17
membuat efek jerakepada terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekalliterdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya final (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya akanmenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 13-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 689/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 23 Juni 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
39 — 15
39 — 15
akan membuat efek jera kepadaterdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkinsekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakatlainnya akan melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya final (hukum pidana) yang mempunyalfinal goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (SocialDefence) yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat(Social Welfare
Register : 06-06-2012 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 76/PID.B/2012/PN.WNP Tanggal 28 Juni 2012 — - FERDIAN WATTIMENA alias DIAN
64 — 31
64 — 31
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;e Keseimbangan antara kepentingan masayarat (umum) dan kepentingan indifidu;e Keseimbangan antara"social welfare" dengan "social defence";e Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelaku "offender" (individualisasi)dan "victim" (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari
Putus : 11-03-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 11 Maret 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN ; SUKARDIMAN bin NYONOREJO, dkk
241 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
241 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
pelakulainnya dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkinsekali Para Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernahdilakukan mereka Para Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
Register : 07-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 189/Pid.B/2019/PN Tgt Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ANDRIS BUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD RUSDI Bin ACHMAD ZAIS
82 — 13
ANDRIS BUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD RUSDI Bin ACHMAD ZAIS
82 — 13
dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2009 Tanggal 15 Desember 2009 — A. MAPPASERE, S.Pd., MUH. SYAKIR, dkk. vs. BUPATI BONE,
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada berpegang teguh kepada ketentuanhukum atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalamkegiatan sosial guna melaksanakan tugastugas menyelenggarakan kepentingan umum ;Bahwa Freies Ermessen diberikan kepada Pemerintah mengingatfungsi Pemerintah atau Administrasi Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda fungsi dengan Kehakimanuntuk menyelesaikan sengketa antara penduduk, meskipunpemberian Freies Ermessen Pemerintah atau Administrasi Negaramerupakan konsekuensi dari konsep welfare
Register : 22-08-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 822/Pid.B/2019/PN Pbr Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
IRDAS SYAHPUTRA ALS IDAS BIN ALM IDRUS.
45 — 9
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
IRDAS SYAHPUTRA ALS IDAS BIN ALM IDRUS.
45 — 9
dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Putus : 11-09-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1313 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 11 September 2012 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak vs. MUHAMMAD SAFIâÂÂI Als TOFIK Bin AMIN,dkk
28 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bin M.Tono. menurut kami tidak akan membuat efek jerakepada mereka Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangatmungkin sekali mereka Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan bagianggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernahdilakukan mereka Terdakwa sehinga tujuan pemidanaan dengan upaya penal(hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (social welfare
Register : 09-04-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Bgl Tanggal 31 Mei 2018 — Penuntut Umum:
HERLIA AGUSTINA, SH
Terdakwa:
ENDANG BUSTARI ALS ENDANG BIN ISKANDAR
12 — 6
HERLIA AGUSTINA, SH
Terdakwa:
ENDANG BUSTARI ALS ENDANG BIN ISKANDAR
12 — 6
Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1)UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yangharus di perhatikan, yaitu: Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN Bgl Keseimbangan antara social welfare
Register : 10-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 209/Pid.B/2020/PN Pwd Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
BRIGITTA SETYORINI,SH
Terdakwa:
AHMAD RIFAI bin SUPADI
46 — 8
BRIGITTA SETYORINI,SH
Terdakwa:
AHMAD RIFAI bin SUPADI
46 — 8
Keseimbangan antara social welfare dengan social defence.c. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban).d.
Register : 19-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 805/PID/2018/PT MDN Tanggal 30 Oktober 2018 — ZEFRI PRATAMA ALIAS ZEFRI
36 — 20
36 — 20
yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobaHalaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 805 /PID/2018/PT MDN.melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 28-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 606/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Terdakwa : ADI PUTRA ALS. PUTRA
Terbanding/Penuntut Umum : FRIANTA FELIX GINTING, SH., MHum
19 — 10
Terbanding/Penuntut Umum : FRIANTA FELIX GINTING, SH., MHum
19 — 10
jera kepada terdakwadan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shocktherapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekaliterdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakatlainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanterdakwa sehingga tujuan kepemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social welfare
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 26 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAHMAT RAO Alias AMAT
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : JOHARLAN HUTAGALUNG, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : EDDY SANJAYA,S.H
24 — 12
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : JOHARLAN HUTAGALUNG, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : EDDY SANJAYA,S.H
24 — 12
efek jera kepada terdakwa dan pula tidak mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hokum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamencipkan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 01-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 994/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 3 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SALIM PUTRA ALIAS SALIM
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ERLINA DAMANIK, SH
23 — 8
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ERLINA DAMANIK, SH
23 — 8
efek jerakepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 13-07-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 14-11-2012
Putusan PN WAINGAPU Nomor 99/PID.B/2012/PN.WNP. Tanggal 13 Agustus 2012 — - JILIK PURANUHAMARA alias JILIK
27 — 12
27 — 12
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;e Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelakuoffender (individualisasi) dan victim (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian