Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus
Register : 09-01-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
GINANJAR HARY PRASETYA
Tergugat:
PT. INDOMARCO ADI PRIMA
215 — 193
  • milikperusahaan, korupsi atau tindakan manipulasi lainnya sehingga dapatmerugikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak lansung baik saat itujuga atau dikemudian hari;Menimbang, bahwa upaya Tergugat seperti tersebut di atas dalammenyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat denganmenggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah hal yang tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan, bahkan siapapunkaryawan yang melanggar ketentuan di dalam PKB perlu dan wajib untukdiberikan sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 17-12-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 270-K/PM.II-09/AD/XII/2015
Tanggal 14 Januari 2016 — SERKA DEDE AHMAD SOPYAN DKK 4 (EMPAT) ORANG
99 — 33
  • Pebuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendangterhadap Saksi4 (Sdr Wahidin ) secara bergantian adalah merupakan perbuatanyang bertentangan dengan aturan hukum dan diancam dengan suatu pidana,maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut para Terdakwaharus diberikan sangsi pidana sesuai dengan peran masingmasing agar paraTerdakwa kedepannya lebih behatihati tidak mengulangi lagi perbuatannya.2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
817 — 1746
  • untukmemakai frekuensi itu;Bahwa dalam pembayaran sudah diatur dalam aturan bayar membayar BHP,dan pernah ada keterlambatan membayar misalnya dia telat 1 hari olehMenkominfo dikenakan denda sebesar 2 %;Bahwa yang terlambat membayar menurut peraturan perundangundanganBHP itu adalah PNBP (penerimaan neg bukan pajak);Bahwa dalam pasal 33 UU telekomunikasi itu dikatakan setiappenyelenggara jaringan atau penyelenggara jastel yang tidak atau terlambatmembayar BHP penyelenggara telekomunikasi dikenakan sangsi
    sesuaidengan ketentuan perundangundangan peraturan yang berlaku, sangsi yangdimaksudkan adalah sangsi yang diatur dalam peraturan perundangundangan dibidang pendapatan negara bukan pajak dan telekomunikasi;Bahwa saksi tidak tahu istilah leksspesialis tapi yang jelas sangsisangsi ituada di UU no 36;Bahwa didalam pasal 44 itu diatur Kominfo adalah juga PPNS (Penyidikpegawai negeri sipil);Bahwa Kominfo juga melakukan penyidikan kalau ada pelanggaran atas UUtelekomunikasi;Bahwa untuk mengukur gelombang
    PNBP.Bahwa PNBP ini ketika dibayar kurang tentunya kita harus melaluipenagihan lagi untuk melunasinya tapi tentunya dengan ada sangsiketerlambatan 2% dari besaran BHP itu perbulannya sampai mksimum 2tahun, kemudian kalau konsekuensi lainnya dikaitkan dengan UUtelekomunikasi dengan pencabutan frekunesinya;Bahwa BHP itu diatur dalam UU komunikasi;Bahwa kalau tidak dibayar artinya dalam konteks dia telat bayar dikenakansangsi yang besarnya 2% dari nilai total BHPnya perbulan untuk maksimal24 bulan, adapun sangsi
    konteks penggunaanperangkatnya ya, karena penggunaan perangkat harus sesuai denganperundangundangan juga;Bahwa jaminan kepastian hukum yang tadi diwujudkan dalam UUtelekomunikasi dan tadi diwujudkan didalam ijin itu dan itu berlakusepanjang yang sepengetahuan saksi masih berlaku;Bahwa fungsi pengawasan termasuk salah satu kewenangan dariMenkominfo;Bahwa kalau tidak mendapatkan ijin dan menggunakan frekuensi radioberarti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi, illegal dan tentunyaakan.dikenakan sangsi
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 82/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — R. ENDRO WALUYO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
71 — 24
  • sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus
Register : 07-05-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 264/Pid.Sus/LH/2018/PN Sgl
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Mila Karmila, SH
Terdakwa:
SUNARI Als SUNAR Bin PODO
102 — 20
  • SUNARI Als SUNARselaku orang yang menyuruh RUDYANTO, ALWI, IDRUS, ANDI, HENDRO,BANDI, YUDI, MANTO, DJUMANTO selaku sopir truck dan ISZUAR selakuOperator alat berat dapat dikategorikan kegiatan memuat, membongkar,mengeluarkan, mengangkut, menguasai , dan / atau memiliki hasilHal 35 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.SusLH/2018/PN.Sglpenebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin melangar ketentuanpasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan perusakan hutan dengan sangsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
PUJI RAHAYU
203 — 235
  • dengan pemeriksaanbukti permulaan ketika dia mengungkapkan ketidakbenaran perbuatanitupun masih diperkenankan menurut UndangUndang KUP Pasal 8ayat 3 UU KUP meperkenankan wajib pajak untuk mengungkapkanketidakbenaran perbuatan sepanjang dia bayar atas kesalahan diamenyampaikan SPT tidak benar, dia membayar pokoknya dan sangsisebesar 150% bahkan sampai dengan proses penyidikan MenteriKeuangan masih memberikan kesempatan yang diatur dalam pasal 44Bpasal dia mengaku bersalah membayar pokok berikut sangsi
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 98/Pdt.G/2016/PN wat
Tanggal 20 September 2016 — LEGIYO Melawan : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo 2. Direktur Utama PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Pusat Cq.Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon progo, Propinsi D.I Yogyakarta
164 — 74
  • sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesual dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau;Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkan kepadasaudara agar menghentikan dan membongkar usaha tambak;Bahwa sangsi
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Khusus Senjata Api
Register : 03-01-2020 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 13-K/PM.III-19/AD/I/2020
Tanggal 11 Februari 2020 — - Oditur Militer - Terdakwa - Saksi
212 — 90
  • Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki amunisi untukdijual dan sangat tergiur dengan hasil yang akan didapatapabila bisa mendapatkan amuni untuk dijual oleh Saksi Il,maka Terdakwapun menghubungi Saksi sebagai BintaraPanjaga Gudang Senjata Brigif 20/20/IJK/3 Kostrad danmeminta amunisi yang ada di gudang untuk dijual, Terdakwamenyadari bahwa sebenarnya perbuatan itu salah dan tidakdibenarkan oleh aturan hukum serta tahu akibat yang akanditimbulkan dan sangsi hukum yang akan diterima apabilaketahuan
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Waris
Upload : 02-05-2012
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 0427/Pdt.G/2010/PAJT
H. Agustian Putrajaya bin Muslim Taher 1. Hj. Yuyun Hindun Muslim Taher. CS.
219 — 48
  • adalah lakilaki 2 kalibagian dari perempuan.e Bahwa orang kaya tidak mungkin tidak punya harta.Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang bertentangan dengan AQuran itu termasuk penjabaran, jadi laki laki 2 kali bagian perempuan dan rincianhukum waris sudah jelas diatur dalam AlQuran ketika seseorang menghembuskannafasnya yang terakhir, maka harta waris pewaris harus dibagi kepada seluruh ahliwarisnya.Atas pertanyaan kuasa Tergugat.Bahwa kalau harta warisan belum dibagi kepada ahli warisnya sangsi
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 06-11-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN SUMBER Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sbr
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
1.Andi Suwutu
2.Asep
3.Cartima
4.Surip
5.Warsono
6.Warma
7.Tira
8.Buang
9.Wati
10.Waluyo
11.Mulyani
Tergugat:
1.PT. Cirebon Energi Prasarana
2.Suhaji
3.Muhamad Mui
4.Tarno
5.Dul Fitri
6.Karwija
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Kecamatan Astanajapura
3.Pemerintah Desa Kanci
4.Notaris Wati Musilawati S.H.
142 — 14
  • Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I, makatidak berlebihan jika Majelis Hakim mengenakan sangsi uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiapketerlambatan dalam melaksanakan putusan ini;11.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-12-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 83/PID.TPK/2013/PT SBY
Tanggal 30 Januari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JANES MAMANG KEY, SH.
Pembanding/Terdakwa : Nurwito, SPd bin Musadi Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Patah bin Kusrin Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Wajib bin Bejo Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Abdul Malik bin Jaiman Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Nurwito, SPd bin Musadi Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Patah bin Kusrin Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Wajib bin Bejo Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Abdul Malik bin Jaiman Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
92 — 49
  • No.83/PID.SUS.TPK/2013/PT SBY.September 2012, serta memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum tanggal14 Nopember 2012, sedang Para Pembanding / Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penuntut Umumpada pokoknya keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang 2/3 lebih ringan darituntutan pidana Pembanding / Penuntut Umum merupakan sangsi yang belumsebanding dengan perbuatan
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer Kesusilaan
Register : 27-04-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 37-K/PM.III-17/AD/IV/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 —
166 — 101
  • Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan yangdilakukan terhadap orang yang termasuk keluarga besar TNI adalahmerupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunyadapat dikenakan sangsi pemidanaan dan pemecatan dari dinas Militer,namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanyasifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 10-11-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 72-K/PM.II-10/AD/XI/2017
Tanggal 21 Maret 2018 — Oditur:
Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH
Terdakwa:
Aris Sukma Bintara Wijaya Kusuma
113 — 67
  • Bahwa selama masih dalam ikatan perjanjian peminjaman,peminjam tidak dapat memindahtangankan barang jaminanannyakepada pihak lain baik itu menjual, menggadaikan maupun lainnya,jika hal tersebut dilanggar ada sangsi hukumnya yaitu dapatdikenakan pasal 372 dan 378 KUH Pidana.9.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-07-2017 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 104/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 20 Juli 2017 — BAMBANG ILHAM JUHRIE, SH MELAWAN 1. PT. BCA Finance Kantor Cabang di Samarinda, 2. ISHAK ISMAIL, 3. OTORITAS JASA KEUANGAN, 4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/q BAPEPAM dan C/q BIRO PENJAMINAN DAN PEMBIAYAAN.
96 — 28
  • Dalam menjalankan usahanya yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen PT.BCA Finance selalu membuat perjanjian kredit yang selalu dibuat secara sepihakdan dipersiapbkan sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi (dalam bentukklausula baku) dan klausula baku tersebut telah diatur secara sempurna dalamUndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 danbagi mereka (pembuat klausula baku) yang tidak sesuai dengan pasal 18 tersebutdikenakan sangsi pada pasal 62 ayat (i) yang berbunyi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 25 September 2014 — IBRAHIM ALI, BA
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hermes pada waktu menjabat sebagai Pejabat Definitif SekretarisDPRD Kota Singkawang ada anggaran tahun 2006 sekitar Rp1.300.000.000,00 yang belum di SPJ kan ;Tetapi yang menanggung sangsi hukum hanya ditimpakan kepada LitaEkarina Bendaharawan Pemegang Kas dan Ibrahim Ali, BA sebagai Plhdan Plt Sekretaris DPRD Kota Singkawang ;Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak, pemeriksaan KejaksaanNegeri Singkawang dan pemeriksaan Hakim di persidangan PengadilanNegeri Singkawang terhadap Ibrahim Ali,
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — SUHARNO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DI YOGYAKARTA DKK
57 — 14
  • sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
Pengadilan PN BANGLI Perdata Tanah
Register : 09-08-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BANGLI Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli
Tanggal 6 Maret 2018 — Perdata Gugatan : - I Wayan Karsa Melawan - I Made Sayang Darmade - I Nyoman Rudja - Kadek Agus Widiastra - I Wayan Wirka - I Wayan Wirta
162 — 107
  • kebenaran hukum formal bahwa tanah adatdiakui sebagai milik dari Desa pakraman secara sekarang kebenaranmaterialnya kita lihat siapa subyeknya yang diberikan menguasai tanahtersebut, kalau memang ini diberikan kramanya dari swadarma ataukewajiban inilah yang dapat menguasai tanahtanah itu sebagaiswadikara, berarti tanah adat ini adalah dulunya seutuhnya menjadihaknya dari Desa pakraman oleh karena itu ketika ini menjadi sebuahsengketa nanti antara pakraman tentunya nanti yang memberikan suatupenjatuhan sangsi
Pengadilan PT SEMARANG
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 503/Pdt/2018/PT SMG
46 — 32
  • Tergugat Il yang demikian dapatdikategorikan sebagai Perobuatan Melawan Hukum.Bahwa demikian pula Pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang dibuat Notaris sebagai syarat untukpenerbitan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan olehTergugat III berdasarkan Perjanjian yang Batal Demi Hukum.sehingga Perbuatan Tergugat Ill yang demikian dikategorikanPerbuatan Melawan Hukum.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaranyang terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpaadanya sangsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-10-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
TEDJA WIDJAJA
536 — 846
  • melawan hukum atau yang bersifat ingkarjanji, dimana jika ingkar janji bisa bertranformasi ke Pasal 372 KUHP danuntuk melawan hukum dalam perdata bisa bertransformasi ke penipuan,namun tidak semua, karena sesuai dengan asas nya bahwa semua hukumperdata ada dua yaitu positif dan negatif, yaitu jika positif bahwa hubunganperdata bisa diberikan sanksi perdata maupun pidana dan jika negatif semuaHalaman 52 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utrperbuatanperbuatan perdata hanya bisa diberi sangsi
    perdata dan tidakmungkin diberi sangsi pidana; Bahwa secara umum benar rangkaian katakata bohong dimaksuddalam Pasal 378 KUHP, jika ada suatu perjanjian dan perjanjian tersebutberulang ulang dan tidak dilaksanakan maka bisa dimasukkan dalam artirangkaian katakata bohong dan tidak bisa dipisahkan dari tipu muslihatPasal 378 KUHP; Bahwa peristiwa tersebut harus di lihat dari awal maksud dantujuaannya, jika dilakukan tanpa niat dari awal maka itu sudah melanggarperjanjian tersebut, kalau sudah di ujung
    Harusdibuktikan perbuatannya, pertanggung jawabannya dan sangsi pidanadimana ketigatiganya harus terpenuhi untuk menjadikan perkara tersebutmenjadi ranah pidana ; Bahwa penipuan atau kerugian dalam sebuah perjanjian itu syaratsubyektifnya adalah kesepakatan, dikatakan kesepakatan jika kualifikasinyatidak hilaf tidak dipaksa dan tidak di tekan. Namun apabila dalam perjanjiantersebut dia sengaja dan sadar maka perjanjian kesepakatan terpenuhi.
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-12-2010 — Putus : 18-05-2011 — Upload : 23-06-2011
Putusan PN WATES Nomor 158/Pid.B/2010/PN.Wt
Tanggal 18 Mei 2011 — BAMBANG SUHARTO
122 — 15
  • Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilandan dapat menunjuk kuasa hukum untukmewakilinya sesuai ketentuan/peraturanperundang undanganMemberikan sangsi atas pelanggaran yangdilakukan oleh Perangkat Desa lainnya;Mengusulkan pemberian sangsi atas pelanggaranyang dilakukan oleh sekretaris desa kepadaBupati. Memberikan pertimbangan penilaian DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)Sekretaris Desa kepada Bupati1. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat desalainnyam.