Ditemukan 75624 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martabet martobat martamat murtabat
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Umum
Register : 03-11-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN KOTABARU Nomor 31/Pid.C/2022/PN Ktb
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
M. RURI RIZKI SATRIA
Terdakwa:
Muhammad Zaini Bin Zainudin.
31 — 7
  • Menyatakan bahwa Anak Muhammad Zaini Bin Zainudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN ;;
  • Membebaskan Anak Muhammad Zaini Bin Zainudin oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;
  • Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabat
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 12-09-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mam
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
HJ.NORMA TASDIR
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP Partai Bulan Bintang PBB
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPP Partai Bulan Bintang
67 — 15
  • dan Anggaran Rumah Tangga adalah perbuatan melawan hukum;
  • Menyatakan Surat Keputusan Nomor SK.PP/1304/2018 tanggal 9 Juli 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Memerintahkan Tergugat I dan Terugat II mencabut Surat Keputusan Nomor SK.PP/1304/2018 tanggal 9 Juli 2018;
  • Menyatakan Penggugat tetap sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Pdriode 2014-2019 dari Partai Bulan Bintang;
  • Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
250 — 116
  • Tanggal 22 Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi Jabatan Kepala Dusun Pawang Karya;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat atau kehormatan Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Penggugat;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
    • Tanggal 22Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi Jabatan Kepala Dusun PawangKarya;Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat ataukehormatan Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasiPenggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telahmengajukan Eksepsi dan Jawaban secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2020Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.
    Majelis Hakim berkesimpulanpenerbitan objek sengketa secara substansial patut dinyatakan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa patut untukdinyatakan batal dan Tergugat wajib untuk mencabut objek sengketa;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (11) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara maka tuntutan Penggugat yang Mewajibkan kepada Tergugat untukmemulihkan harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat ataukehormatan Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Penggugat;5.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 15-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
DORHANAN LUMBANTORUAN
Tergugat:
1.BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
2.KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3.GUBERNUR SUMATERA UTARA
4.BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
232 — 173
  • tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/2021, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
    Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan harkat, martabat, dankedudukan PENGGUGAT sebagaimana mestinya;5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara aquo;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 10 Juni2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSIHalaman 32 dari 84.
    kedudukan,harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Guru di SMPNegeri 1 Baktiraja, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasudutan;Halaman 80 dari 84.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
SAYID MUHDAPI SIRJA
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
357 — 278
  • Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid Muhdapi Sirja;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid Muhdapi Sirja;
  • Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabat
    Memerintahkan Tergugat untuk pemulihan hak Penggugat dalamkemampuan kedudukan, harkat dan martabat sebagal Kepala DesaKadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur sepertikeadaan semula;5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmengajukan jawabannya melalui Sistim Informasi Pengadilan padapersidangan hari Selasa tanggal, 29 September 2020 yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut:I.
    Memerintahkan Tergugat untuk memulihnkan hak Penggugat dalamkemampuan kedudukan, harkat dan martabat sebagai Kepala DesaKadungan Jaya. Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur sepertisemula;485.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-11-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 285/B/2016/PT.TUN.SBY
Tanggal 19 Januari 2017 — HARIADI,S.Pd,SD. vs BUPATI GUNUNGKIDUL
82 — 40
  • Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula;-------------------------------------------------------------------------------------5.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 12-01-2024 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN TANGERANG Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tng
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum:
Dimas Bayu Suharno, S.H., M.H.
Terdakwa:
AHMAD SUKI Bin TARNO (alm)
17 — 0
    1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUKI Bin (Alm) TARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 30-03-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 17-08-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 104/G/2022/PTUN.PLG
Tanggal 10 Agustus 2022 — Penggugat:
YUDI RIANTO
Tergugat:
KEPALA DESA MASPURA
Intervensi:
DENI OKTAPIA
73 — 14
  • Kabupaten Lahat atas nama Yudi Rianto Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan Deni Oktapia tertanggal 07 Januari 2022 ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Maspura Nomor : 140/020/MS/K.Teng/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Maspura Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat atas nama Yudi Rianto Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan Deni Oktapia tertanggal 07 Januari 2022 ;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 01-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 3/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
223 — 177
  • Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hbungannya Dengan Jabatan;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor : 663 Tahun 2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hbungannya Dengan Jabatan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat
    quo, maka patutHalaman 47 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBIdan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat (BupatiTebo) diperintahkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat danmartabat Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula sebagaiPegawai Negeri Sipil";Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, mohon kepada MajelisHakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agardapat menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan melakukanrehabilitasi dengan memulihkan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasiPenggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannyasemula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahKabupaten Tebo sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku;5.
    PTUN.JBIMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilgugatannya, maka sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan danmewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenairehabilitasi, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkandan objek sengketa a quo dinyatakan batal serta mewajibkan untuk mencabutobjek sengketa a quo, maka cukup beralasan hukum untuk mewajibkanTergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasiPenggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannyasemula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahKabupaten Tebo sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;5.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 11-03-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
1.DINDIN FIRMANSYAH
2.YUHANI
3.NURLAELI
4.IMRON ROSIDI
5.HASANUDDIN
6.AZAT ZURIJAT
7.RUDI KUSNADI
8.BAWON SUPRIANTO
9.ZAMRONI
Tergugat:
KUWU GEBANG KULON
182 — 98
  • -Sekret/2020 tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang beserta lampirannya sepanjang atas nama Para Penggugat;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang merehabilitasi harkat dan martabat Para Penggugat dalam jabatan semula sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,- ( enam ratus empat puluh enam ribu rupiah ).<
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yangmerehabilitasi harkat dan martabat Para Penggugat dalam jabatan semulasebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus2020, oleh kami Dr.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 26-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 9/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
H. FAKHRUL ROZI, S.E.,M.H.
Tergugat:
BUPATI MUARO JAMBI
225 — 194
  • ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, dan Martabat serta Mengembalikan Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) ;
    • Tindakpidana kejahatan tersebut di atas, adalah tindak pidanakejahatan yang berat, karena tindak pidana kejahatan ituadalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara,kejahatan yang melanggar martabat Presiden dan WakilPresiden, kejahatan terhadap Negara dan KepalaNegara/Wakil Kepala Negara sahabat, kejahatan mengenaiperlakuan kewajiban Negara, hakhak Negara, dankejahatan terhadap ketertiban umum, berhubung dengan itumaka Pegawal Negeri Sipil yang melakukan tindak pidanakejahatan tersebut harus
    pembatalan objek sengketa aquo haruslah dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah dinyatakanbatal karena melanggar prosedur dan substansi dari peraturan perundangundangan yang berlaku, maka terhadap permasalahan hukum mengenai asasasas umum pemerintahan yang baik selebihnya tidak perlu dipertimbangkanlebih lanjut ;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo dibatalkan, makakepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya dan diwajibkan pula untukmerehabilitasi harkat dan martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, dan Martabat sertaMengembalikan Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku ;5.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 42/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
KRISTOFORUS MENJULUNG,SM
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
224 — 225
  • 13 Dsember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1494/XII/2018 tanggal 13 Dsember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
    Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS:;b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;c.
    PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: e Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat darie Mempunyai prestasi kerja yang baik;e Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;dan tersedia lowongan jabatan;25. Bahwa adalah fakta hukum bahwa Penggugat:a. Dihukum penjara dalam jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun jauhsebelum UndangUndang ASN berlakub. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana;c.
    Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan PerbuatanPenggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS;d. Tidak dikenai hukuman tambahan berupan pemberhentian dari PegawaiNegeri Sipil;e. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulan dariSekretaris Kabupaten Manggarai Timur;f. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerjasetelah diaktifkan kembali;g. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan26.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikanharkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semulasebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan KabupatenManggarai TimUur;5.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat,martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagaiPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sesualketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-04-2023 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 12-07-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 10/G/2023/PTUN.SMD
Tanggal 12 Juli 2023 — Penggugat:
Dr. DT. IMAN SURAMENGGALA, S.Hut.,M.Sc
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
192 — 154
  • IMAN SURAMENGGALA, S.Hut, M.Sc. sebagai Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara ;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat Dr. DT.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 4/G/2020/PTUN.GTO
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
APRIS PANGO, S.E.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
344 — 321
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-05-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD
Tanggal 6 September 2023 — Penggugat:
dr. H. RUSTAN SAMSUDDIN
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
308 — 725
  • JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangn yang berlaku;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,00 (Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 27-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 5/G/2020/PTUN.GTO
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
NURMILA HUNOWU, S.M
Tergugat:
KEPALA DESA LAHUMBO
Intervensi:
ZULKIFLI GUZALI, S.Sos
203 — 229
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula.
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 555.500,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 21-02-2022 — Putus : 15-03-2022 — Upload : 16-03-2022
Putusan PN SLEMAN Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Smn
Tanggal 15 Maret 2022 — Pemohon:
HELLEN PURBONEGORO
Termohon:
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan
36 — 19
  • tindakan Termohon dalam menetapkan status Pemohon tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan Surat No: S-1/TAP /TSK/WPJ-23/2022 sebagai Tersangka pelaku dugaan tindak pidana Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  • Menolak permohonan Pemohon agar Termohon menghentikan penyidikan dalam perkara ini;
  • Menolak permohonan Pemohon untuk memulihkan harkat dan martabat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 02-08-2023 — Putus : 13-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 September 2023 — Penuntut Umum:
1.BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H
2.PERWIRA SAPUTRA.,SH
Terdakwa:
SAFRUDIN Bin ROJAK
112 — 44

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa SAFRUDIN bin ROJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRUDIN bin ROJAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 28/PID.SUS/2021/PT YYK
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUS KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : STEPHANUS PRIMA WALUYANTO
150 — 54
  • Mengembalikan harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwa seperti keadaan semula;

    5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

    /PID.SUS/2021/PT YYK (KDRT)Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dan DakwaanJaksa Penuntut Umum maka harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwaharuslah dikembalikan seperti sedia kala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka PutusanPengadilan Negeri Sleman Nomor: /Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 30 Maret2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan PengadilanTinggi akan mengaili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebutdibawah ini;Mengingat, akan
    Mengembalikan harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwa sepertikeadaan semula;5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor ...
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — YULIANA IRMAYANTI vs BUPATI DOMPU
61 — 20
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/370/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Yuliana Irmayanti; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiPutusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 75P8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek
    bahwa Majelis Hakim menilai akan menjadi sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    ;Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.2/370/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama YulianaIrmayanti;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa inisejumlah Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis