Ditemukan 516 data
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk Kantor Cabang Pembantu AR Hakim Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.
31 — 19
Koran Nomor 147 tanggal 28 September2017 yang dibuat dihadapan Notaris Kota Medan Rudy Haposan Siahaan, SHdan telah dilakukan addendum Pertama yaitu Akta Perjanjian Tambahan(Suplesi) Kredit Nomor 71 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dihadapanNotaris Kota Medan Rudy Haposan Siahaan, SH dan Telah dilaksanakanaddendum terakhir yang tertuang dalam Addendum Akta PersetujuanPerpanjagan Jangka Waktu Kredit, Nomor 101 tanggal 14 Agustus 2019 yangdibuat dihadapan Notaris Kota Medan Rudy Haposan Siahaan, SH.Dalam
974 — 615
(PEMOHON PAILIT Il) dengan NIK:3271020705640004.Surat pernyataan kesediaan Kurator Feeril Ayuzan, SH.dalam proses Kepailitan Drs.Moch.Arifin, tanggal 23 Maret2021.Surat bukti pendaftaran Kurator dan pengurus nomor AHU282AH0403200 atas nama Feeril Ayuzan,SH. tanggal 30Juli 2020, yang diterbitkan oleh Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HakAzazi Manusia Republik Indonesia .Menibang, bahwa Kuasa Termohon telah mengajukan surat surat buktiyang telah bermeterai cukup sebagai
186 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya Surat Paksa tidak dapatditerima sebagai objek sengketa di Peradilan TUN karenabukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa sesuai Doktrin Hukum, menurut Indroharto, SH.dalam bukunya berjudul Usaha memahami UndangUndangTentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku I, Pustaka SinarHarapan, Jakarta 1996, halaman 223 dan 224 telahmemberikan catatan khusus mengenai penerapan Pasal 2huruf e UU PTUN dengan memberikan kaidah bahwa35sepanjang
ELY SUHARSA bin SISWANTO
Termohon:
ANDI NURFATWA, S. Ag. binti H. A. MAPPASORO
42 — 35
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya Hukum Acara Perdata adalah merupakan pola pikirdan penafsiran yang keliru dalam memaknai pendapat hukumdimaksud di atas karena antara posita dan petitum yang diajukanoleh pemohon tidak ada pertentangan dan bahkan salingberhubungan dan mendukung.
56 — 7
Shobing, SH.dalam perkara XXX/Pdt.G/2013/PA.JS yang pada pokoknya membenarkanbahwa TERGUGAT I telah mencabut pemberian kuasanya, bukti surat tersebutbermaterai cukup dan tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhitanggal dan diparaf serta diberi tanda T.12 ;Fotokopi dari kopi Surat Permohonan agar diberikan salinan Putusan perkaranyanomor XXX/Pdt.G/2013/PA.JS kepada Panitera Pengadilan Agama JakartaSelatan tertanggal 29 April 2014, bukti surat tersebut bermaterai cukup dantanpa ada aslinya
64 — 17
Wiryono Prodjodikoro,SH.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia menyatakankesengajaan (opzet) terdiri dari tiga macam yaitu : a. Kesengajaan yangbersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, b. Kesengajaan secarakeinsyafan kepastian, c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;Menimbang, membukti perbuatan terdakwa dilakukan dengansengaja atau tidak, berkaitan erat dengan pembukitan unsur melakukantipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang telahterbukti.
59 — 21
Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH.dalam bukunya berjudul delikdelik knusus kejahatan terhadap harta kekayaan,hal 47, bahwa mengenai bewuste samenwerking (kerjasama yang disadari)fisieke samenwerking (kerjasama secara fisik) tidak perlu telah diperjanjikansebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkancukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut,mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang
168 — 99
Yahya Harahap, SH.dalam buku Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Cetakan keempatMei 2006, halaman 461, yang menerangkan bahwa :Exceptio non adimpleti contractus dapat diajukan dan diterapbkan dalamperjanjian timbal balik. Masingmasing dibebani kewajiban (obligation) untukmemenuhi prestasi secara timbal balik.
37 — 26
Soepomo, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri, cetakan ke limabelas, Penerbit PT. Pradnya Paramita : Jakarta.
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wiryono, SH.Dalam bukunya "Pembahasan UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi" edisi kKedua halaman 30 menyatakan " tindak pidana korupsidigolongkan oleh undangundang aquo sebagai delik formil, denganHal. 29 dari 39 hal. Put.
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanah tersebut adalah sekaligusmelanggar hukum dan melanggar asas kehatihatian menurut asasasasumum penyelenggaraan pemerintahan yang baik ;Bertentangan Dengan Asas Kecermatan Formal.Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkankeputusan haruslan cermat dalam memperoleh gambaran yang jelasmengenai semua faktafakta yang relevan maupun kepentingan yangtersangkut termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semuapendapat pihakpihak yang berkepentingan (doktrin hukum Indroharto, SH.Dalam
112 — 54
cacat dan tidak berkekuatanhukum dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap sebagai pemilikyang sah atas Objek sengketa ;Menimbang, bahwa atas materi gugatan dalam rekonvensi tersebut,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dalil gugatan Konvensi haruslah mempunyai pertautan,hubungan dasar hukum dan kejadian yang relevan dengan gugatanRekonvensi ; Hubungan pertautan ini harus erat sehingga penyelesaiannya dapatdilakukan secara efektif dalam satu proses putusan (M.yahya harahap,SH.Dalam
35 — 20
seharusnya Gugatan yang diajukan Penggugat dalamhal ini tidak hanya menggugat Tuan harun sebagai pembeli sajaakan tetapi juga harus menggugat keseluruhan pihak penjualyang dalam hal ini yang belum tertuang dalam Gugatan adalahTuan AMRON HENDRANATA, dan Tuan Insinyur SABESTIANHENDRANATA yang juga selaku ahli waris dari Almarhum TuanR.HARYONO alias TANDRIA HARTANA HENDRANATA yangmelakukan perbuatan hokum jual beli dengan Tuan HARUNselaku pembeliBahwa sebagaimana dalam penjelasan M.Yahya harahap, SH.Dalam
1.NURROCHMAD ARDHIANTO, S.H
2.RESKY ANDRI ANANDA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHIDIN Alias KIDI
129 — 31
Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedual, menyebutkan Pasal55 ayat (1) kKe1 KUHP sebagai ayaran "deelnemingkang terdapat pada suatustrafoaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang ataulebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap pesertaitu terhadap delict;Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsuryang dirumuskan didalam undang
50 — 34
Lumbanradja, SH.DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi, juga merupakan bagianyang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil Para Penggugatdalam gugatannya;3.
Terbanding/Terdakwa : ASISMAN BIN YURNI
174 — 27
Andi Hamzah,SH.dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional danInternasional Edisi Revisi halaman 186187 menyatakan bahwa hidup berfoyafoya bagaikan orang kaya, juga termasuk pengertian Memperkaya diri.Bahwa relatifnya pengertian tentang memperkaya itu, Pengadilan NegeriMedan dalam pertimbangannya mengenai kasus eksport kopi fiktifmengemukakan : memperkaya juga berarti relative, artinya suatuperbuatan/kegiatan mewujudkan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuanmateril tertentu
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bromo No. 19Malang dan pemegang SHGB No. 189/Lingkungan III telah terjadi perikatanjual beli atas Persil in litis pada tahun 1984; yang berarti telah ada hubunganhukum dimana kedua pihak telah melaksanakan isi perikatan tersebut yangdituangkan dalam Akta No. 71, 72 dan 73 masingmasing tanggal 05 Juni 1984dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaya, SH.Dalam hal ini hubungan hukum mengenai kepemilikan Persil di Jalan BromoNo. 19 Malang Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi perolehlangsung dengan
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori danPraktek, Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan IX, Tahun 2002, Hal 23),hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkkamah Agung tanggal 28Januari 1976, Nomor 201 K/Sip/1974, dan Putusan Mahkamah Agungtanggal 2731975 Nomor 216 K/Sip/1974 dalam perkara HajiMohammad Nur lawan 1. Ny.Idjo, 2. Ridwan bin Soebah, 3. Asah binSoebah, 4.
Karel Bangko,SH
Tergugat:
PT ADIRA DINAMIKA
155 — 91
sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Oo Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Sebagian ;o Menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standinguntuk mewakili Penggugat di Persidangan ;Oo Menyatakan Yayasan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia PropinsiSulawesi Utara yang beralamat di Jl.Pomorow No. 60 Kelurahan BanjerLingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado Sulut belum mempunyaiLegal Standing untuk mewakili Karel Bangko, SH.Dalam
111 — 162
B,SH.dalam lampirannya No.urut 46. an. Saliman (Terdakwa).i. Bahwa zat Amphetamjne dan Methamphetamine terdaftar dalamlampiran Golongan No. urut 53 dan 61 lampiran UndangundangNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.j.