Ditemukan 331 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebelum senelur sebulun sebelor sebelu sebelumn sebelutn sebelun sebelumã sebelumny
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-10-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 119/IPid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 Maret 2014 — -SAEFUL MULYANA, ST. BIN SUGINTO
76 — 15
  • NASRUNBahwa saksi bekerja di PU sebagai Kabid SDA.Bahwa saksi mernbenarkan dalarn Proyek Bronjong tersebut ada pergantian antarwaktu karena saksi memasuki masa pensiun.Bahwa dalam Proyek Bronjong terse but sebelum pensiun saksi sebagai KPA(Kuasa Pengguna Anggaran).Bahwa saksi sebelurn pensiun dalam Proyek Bronjong tersebut, saksi yangmernbuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri).Bahwa saksi membenarkan sumber dana anggaran Proyek Bronjong tersebut dariAPBO Propinsi Jawa Barat Tahun 2011.Bahwa pad a saat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2016 — OLIH DARMAWAN HATADJI bin IDJI HATADJI
124 — 51
  • Dalam acara tersebut saksi kembalimenyampaikan bahwa "sebelurn menjadi SMU 22 lokasi tersebutdigunakan sebagai SGPLB (Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa)sehingga mengapa sekolah harus diganti rugi sedangkan lokasitersebut berada di kompleks perumahan yang berarti lahan tersebutadalah sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos Fasum),yang intinya bahwa saksi tetap menentang untuk dilaksanakan gantirugi;Pada tanggal 29 Desember 2006 dibuatlah Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah oleh Disperum
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 29-07-2009 — Putus : 04-03-2010 — Upload : 25-02-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG
Tanggal 4 Maret 2010 — HERMAN RAHAYAAN, DKK VS 1. BUPATI BOGOR, 2. DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 3. KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI
349 — 0
  • Penguasaan tersebut baik sebelurn maupun selama pengumumansebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum atau adat atau Desa/Kelurahan yangbersangkutan ataupun pihak lain ; Karena Penggugat memohon Hak milik atas tanah bekas perkebunanCiluar/Gunung Geulis kepada Bupati Bogor telah sesuai denganketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; .
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 18 Januari 2017 — MUMU, S.Pd Bin NURSA’I
62 — 15
  • Sebelurn keberangkatan ke Bogor terdakwa dipanggiloleh Sdr. MAMAN, Kepala Sekolah SDN 4 Cikembulan untuk berkumpuldi SDN 4 Cikembulan bertemu dengan 8 sekolah lainnya, yang pada saatitu Sdr. MAMAN menyampaikan bahwa 9 sekolah ini akan mendapatkandana Rehabilitasi dan akan mengikuti sosialisasi di Bogor dan pertemuanini membahas persiapan kebutuhan dana keberangkatan ke Bogor danuntuk keperluan Dinas Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 12-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 20-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 77/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 1 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat I : PT INDO KARYA GEMA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT KIDECO JAYA AGUNG,
Turut Terbanding/Tergugat II : SDR. ISKANDAR HARDJO
86 — 47
  • digunakan oleh Terbanding sebagai hauling roadbaru (Vide Bukti P66 s/d Bukti P78) sebagaimana keterangan saksisaksi fakta di dalarn persidangan;Tergugat Rekonpensi (PT Kideco Jaya Agung) sudah sekitar 17(tujuh belas) tahun lamanya, rnenggunakan lahan tanah sertipikatHGU No. 20 tersebut untuk jalan hauling road baru dan seandainyaTergugat Rekonpensi belum membayar lunas uang kompensasi,QUOD NON, menurut akal sehat (cCommon sense,), pastiPembanding / Penggugat Rekonpensi (PT Indokarya Gemasakti)jauh sebelurn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lain dan dikembangkanmelalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, danpengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi;d. petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasiatas keterangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, denganmenggunakan contoh format surat panggilan sebagairnana tercantumdalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menterie. pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksudpada huruf d dilakukan sebelurn
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
101 — 15
  • Oleh karena itu di sini terjadi duplikasi harga, minimal sebesar Rp.191.055.000, (seratus sembilan puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah)sebelurn dikurangi oleh PPN sebesar 10 %, sehingga harga setelah dikurangiPPN menjadi Rp. 171.949.500, (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta SembilanRatus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Ahli Bambang Supriyadi, Ak., dariBPKP Perwakilan Jawa Barat, melakukan Perhitungan Kerugian KeuanganNegara.
    Oleh karena itu di sini terjadi duplikasi harga, minimalsebesar Rp. 191.055.000, (seratus sembilan puluh satu juta lima puluhlima ribu rupiah) sebelurn dikurangi oleh PPN sebesar 10 %, sehinggaharga setelah dikurangi PPN menjadi Rp. 171.949.500, (Seratus TujuhPuluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima RatusRupiah);Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Ahli Bambang Supriyadi, Ak., dariBPKP Perwakilan Jawa Barat, melakukan Perhitungan Kerugian KeuanganNegara.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor O8/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg
Tanggal 26 Juni 2013 — MUHAMAD IRBAR, SE Bin (Aim) DANOE SOEMADINATA
62 — 13
  • lokasipengadaan ; Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ; Menyiapkan dokumen pengadaan ; Mengumumk:an pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papanpengumuman resmi untuk menerangkanmemungkinkan melalui media elektronik ; Menilai kualifikasi pascakualifikasi atau prakualifikasi ; Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ; Mengusulkan calon pemenang ;umum dan jika Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepadapengguna barang/jasa ; Menandatangani pakta integritas sebelurn
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor RV-1847 Tahun 1847
5019 — 19208
  • Tentang : Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)
  • (Rv. 880.)Pasal 878.Pemohon banding atau kasasi yang dalam tingkat yang lalu telahberperkara secara prodeo atau dengan tarip yang dikurangi, tidakdapat dalam tingkat banding atau kasasi berperkara lagi secaraprodeo atau dengan tarip yang dikurangi sebelurn diizinkan lagi olehhakim yang lebih tinggi itu dengan cara seperti yang dilakukan dalamtingkat pertama.Tergugat dalam tingkat banding atau kasasi yang dalam tingkatpertama telah berperkara secara prodeo atau dengan tarip yangdikurangi tidak perlu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 134/pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 10 April 2014 — SATJA ATMAJA,S.Pd Bin ENCUR TURGANDA
54 — 16
  • saksisaksi dan keteranganTerdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diriTerdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harusdijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahananNegara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa beradadalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa sebelurn
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 16 Oktober 2013 — H. RACHMAT DAKIM bin RAKMAN.
107 — 50
  • KAMRANSALEH, dan saksi hanya tinggal tanda tangan sajadi SK dan piagam92tersebut.dimana saksi sebelurn menandatangani SK dan piagam itu, lebih dahuluharus ada paraf sataf saksi yang menangani peijinan tersebut yaitu ada paraf dariSdr. H. KAMRAN SALEH selaku koordinator pelaksana di seksi Pekapontren.