Surabaya, selanjutnya disebutSCIEN seme ane anne cone crete cxemmmmmarmmaseceseras sizes sizes staat PENGGUGAT ;Melawan1. KABUL WIDAKTO ; beralamat di Jalan Menganti Permai Blok D7, Nomor14, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, KabupatenGresik, untuk selanjutnya disebut sebagai ...... TER AT12.

5 dari 12 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2017/PN STBAtas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkan keterangan tersebut ;Saksi AMBRA MAWANKeterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2017, sekitar pukul 21.00 wib, saksibersama saksi TH SIAMANJUNTAK (anggota Polres Langkat) melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa di Perumahan Kebun Kwala Madu,Dusun Sidorukun, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Staat

TISNO selain meninggalkan ahli waris anak (4orang anak), juga meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa: 1 bidang tanahpekarangan dan staat ( 2 patok ) tanah sawah, sebagaimana telah tercantumdalam buku Letter C nomor : 921, Ds. Jimbung atas nama : MANGUNDIMEDJO al. TISNO, dan tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia Nama : MANGUN DIMEDJO al. TISNO, Nomor C: 921 Ds.Jimbung ; harta peninggalan mana terletak di Ds. Jimbung, Kec.

TISNO sudah meninggal dunia, makaterhadap staat tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut menjadi harta warisanbagi Para Ahli waris anak sekaligus ahli waris utama, yaitu Penggugat I, II,HI,dan IV, Dalam Rekonpensi yang belum dibagi diantara Para Ahli waris yangberhak ;6 Bahwa ketika MANGUN DIMEDJO al. TISNO masih hidup, MANGUNDIMEDJO al.

Jimbung yang diterbitkan Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Surakartaadalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;5 Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah Sengketa yang berupa staat tanahsawah dan tanah pekarangan sebagaimana tercantum dalam Posita Rekonpensiangka 4 diatas adalah merupakan harta warisan dari almarhum MANGUNDIMEDJO al.

salahsatu persyaratan pihak Bank yang bersangkutan;Bahwa kemudian di karenakan tergugat I membutuhkan biaya tambahan modaluntuk usahanya, maka tanah sawah yang dahulu nya di beli dari Alm.MARJOTINOYO atau lebih rincinya tanah sawah yang bersertifikat Hak MilikNo 93 atau lebih lebih dengan rincinya tanah sawah blok A dijual kepada pihaktergugat IT;Bahwa kembali karena masih terhalang suatu peraturan seperti yang telah disebutkan di awal awal jawaban ini, bahwa tidak di perbolehkan dimana dalamsatu staat

dan B (SHM No.93 danSHM No.94), ternyata Tergugat I telah mengalihkan tanah sawah yang adadi blok B (SHM No.94) kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan ParaPenggugat ;Menurut dalil jawaban Tergugat I :Bahwa karena terhalang peraturan yang tidak memperbolehkan tanahmenjadi atas nama yang berbeda sehingga blok A dan Blok B menjadi atasnama tergugat I ;Bahwa oleh karena Tergugat I membutuhkan biaya tambahan modal usaha,maka sawah blok A dijual kepada Tergugat II, oleh karena terhalang aturandalam 1 staat

Biaya proses : Rp75.000,00;8 acss aos vn xe mois eauetuss asses exwere ane nee taste staat amePanggilan ; Rp160.000,00;SIDING... .cccccecececcceeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessHalaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Sbg PNBP Rp10.000,00;panggilanSIDAING.......ccccceccccecceeeceeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeessGoss cum sms sen eevee stosuiete sme ssn deen weome eee sone; Rp10.000,00;Mater l.......ccccccecccecceeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees P aGoo .eceecceeeceeeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeseeeeeeaaesRp10.000,00

Pasal 161 (1) dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjasetelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat), hakhak privat setiap warga negara (subjektive privat rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan

Bahwa Penggugat adalah Perusahaan BUMN dahulu bernama:Tahun 1921 > Jawatan Regie Garam berdasarkan Staad Blaad Nomor146Tahun 1937 > Jawatan Regie Garam dan Tjandu berdasarkan Staat BlaadNomor 357;Tahun 1945 > 31 Oktober 1945 dikuasai RI;Tahun 1949 > 27 Desember 1949 Tjandu dihapus diubah menjadi JawatanRegie Garam;Tahun 1952 > 26 September 1952 diubah menjadi Perusahaan Garam danSoda Negara (PGSN);Tahun 1961 > 17 April 1961 menurut PP Nomor 138/1961 berubahmenjadi Perusahaan Negara Garam (PN Garam

a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwakesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap12menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

Bahwa oleh karena Hakim Tingkat Banding tidak melakukan pertimbanganhukum dalam pokok perkara maka secara yuridis formil staat rechtteerikbukti Surat memori banding dengan sendirinya/dibawakan agar mendapatpertimbangan hukum Hakim Agung Tingkat Kasasi tersebut maka dalammemori kasasi ini seyogyanya dapat dipertimbangakan secara. teliti/seksama sehingga putusan nantinya menurut hukum sesuai rasa keadilanyang hakiki;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai

Susan Haryati.masyarakat telah dianggap sebagai suami isteri (mits er eenwiterlijk bezit vanden huwelijken staat aanwezigzij) ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang telah terungkap dipersidangantelah ternyata bahwa ORANGTUA PEMOHON keduanya adalah warga NegaraIndonesia keturunan Tionghoa, dimana menurut kebiasaan bagi golonganTionghoa bahwa perkawinan (secara resmi) dihadapan Pegawi Pencatatan Sipildilangsungkan agak lama sebelum perkawinan dilangsungkan menurut adatmaupun gereja dan sering juga

Wongsodikromo alias Waliyem tanggal 11 Februari 1953yang di catat dalam buku Desa Teloyo dan tidak melibatkan dua anaknya33.34.35.36.yang lain yang juga sebagai ahli waris yaitu Sukimin dan Waginah makaperbuatan perubahan staat/ nama tersebut merupakan perbuatan melanggarBahwa karena peralihan hak yang melaggar UndangUndang atau melanggarhukum waris, maka perjanjian yang dibuat oleh Pawiroredjo alias Wagijem,Darnoredjo alias Sisri dan Ny.

Wonosari, Kab.Klaten dipecah menjadi 2 ( dua ) letter C yaitu : Letter C Desa Teloyo No. 581persil 57/P.l atas nama Pawiroredjo dan Letter C Desa Teloyo No. 582 persil57/P. atas Darnoredjo alias Sisri, perouatan perubahan staat/ nama tersebutmerupakan perbuatan melanggar hukum. Maka perubahan letter C DesaTeloyo No. 147 Kec. Wonosari, Kab.

Sangat bertentangan dengan Hukum Pidana dan bertentangandengan Negara Hukum Kita yang berdasarkan Hukum ( Recht Staat )Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatan Penggugat, Penggugat telahmengemukakan bukti surat berupa:1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX , tanggal 17 Mei 2018, yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA)Kabupaten Banyuwangi.

pegangan olehsemua pihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh Penuntut Umum ataupunterdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun oleh Hakim yang kesemuanyadilakukan dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukumdan kemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap HakHak Asasi Manusia (HumanRights), yang tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah(Presumption Of Innocense) sebagai landasan hukum universaldalam suatu negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat

Untukmenghilangkan keraguraguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansitanggal 21 Desember 1917 dalam Staatsblad 1917738, makaOrdonansi ini dicabut Kembali, dan kemudian diatur dalam Staat blaadtahun 1931 no. 54, dan ditentukan sebagai berikut:(1) Bila peraturanperaturan menggunakan istilah belum dewasa,maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah inidimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yangsebelumnya tidak pernah kawin.(2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur

panggilanpanggilan kepada Tergugat/Pembanding oleh karena kekurangan cermatandan kekurangan telitian dalam memperlajari, menyimak sertamemperhitungkan panggilanpanggilan kepada Tergugat/Pembandingsebagaimana ketentuan Rbg, sehingga mengakibatkan pertimbanganmenjadi keliru tidak benar yang akhirnya berujung pada suatu putusan yangkeliru pula yang tentunya belum mencerminkan rasa kebenaran sertakeadilan yang sesungguhnya, sebagaimana yang dipedomani sebagaiberikut: Bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum (Recht Staat

Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya sepuluh tahun;Menimbang, bahwa dari konstruksi

tetapdiberlakukan;Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 2 Ayat (1)Undangundang Darurat No. 12 LN.R.J Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat

Sementara Penggugatadalah tulang punggung keluarga yang tentunya membutuhkan nafkahuntuk menghidupi keluarga Penggugat dan menyekolahkan anakPenggugat;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melalwan hukum yangdilakukan pihak lain (in casu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),dengan ini

Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnyaMenimbang, bahwa unsur kelima ini merujuk kepada tempat atau lokasidilakukannya tindak pidana (/ocus delicti) oleh pelaku, yakni di dalam sebuahrumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (in eene woning of op eenbesloten erf waarop eene woning staat);Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN SagMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah (woning/huis) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah bangunan

Sugandhi dalam bukunya yangberjudul KUHP Kitab UndangUndang Hukum Pidana Berikut Penjelasannyapada halaman 379 mendefinisikan pekarangan tertutup (een bes/oten erfwaarop eene woning staat) sebagai Suatu pekarangan atau dataran tanah yangdi sekelilingnya ada tandatanda batas yang kelihatan nyata sepertiselokan/parit, pagar bambu, pagar tumbuhtumbuhan hidup, pagar kawat,tembok, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapatrapat, sehingga orang tidakdapat masuk sama sekali ke dalam areal pekarangan atau