padaPengadilan Negeri Ranai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa Terdakwa NGUYEN HOANG DUNG Nahkoda KM Kurnia 09(8V9796 TS) bersamasama dengan Bui Phung Anh Nahkoda KM Kurnia 10(8V99868 TS) (dilakukan penuntutan terpisah) yang masingmasing merupakankapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Indonesia pada hariJumat tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaktidaknya dalambulan Juli 2015 bertempat di Perairan Natuna/Wilayah Zona Eksklusif EkonomiIndonesia (ZEEI

9796 TS) yang dinakhodaiTerdakwa kemudian ditarik ke atas geladak kapal KM Kurnia 09 (BV 9796TS) dan hasil tangkapan ikan dimasukkan ke dalam palka kapal Terdakwa;Bahwa Terdakwa NGUYEN HOANG DUNG Nahkoda KM Kurnia 09 (BV9796 TS) bersamasama dengan saksi Bui Phung Anh Nahkoda KM Kurnia10 (BV 99868 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan padaposisi koordinat posisi 043930 LU 108 33 00T yang merupakan perairanNatuna/Laut Cina Selatan yang termasuk dalam wilayah Zona EkonomiEkslusif Indonesia (ZEEI

tentang PerikananJuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa NGUYEN HOANG DUNG Nahkoda KM Kurnia 09 (BV9796 TS) bersamasama dengan saksi Bui Phung Anh Nahkoda KM Kurnia 10(BV 99868 TS) (dilakukan penuntutan terpisah) yang masingmasingmerupakan kapal kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan benderaIndonesia pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 20.15 WIB atausetidaktidaknya dalam bulan Juli 2015 bertempat di Perairan Natuna WilayahZona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI

TS) yang dinakhodaiTerdakwa kemudian ditarik ke atas geladak kapal KM Kurnia 09 (BV 9796TS) dan hasil tangkapan ikan dimasukkan ke dalam palka kapal Terdakwa; Bahwa Terdakwa NGUYEN HOANG DUNG Nahkoda KM Kurnia 09 (BV9796 TS) bersamasama dengan saksi Bui Phung Anh Nahkoda KM Kurnia10 (BV 99868 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan padaposisi koordinat posisi 043930 LU 108 33 00"T yang merupakan perairanNatuna/Laut Cina Selatan yang termasuk dalam wilayah Zona EkonomiEkslusif Indonesia (ZEEI

padahalaman 11 Alinea ke 2 sampai dengan halaman 15 Alinea ke 2; Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaPerikanan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut di atas, JaksaPenuntut Umum menyatakan tidak sependapat dikarenakan ternyata telahadanya fakta yang menerangkan bahwa kapal penangkap ikan KM Kurnia 09(BV 9796 TS) dengan nakhoda Terdakwa NGUYEN HOANG DUNG yangdiperiksa dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul21.15 WIB bertempat di perairan Natuna/ZEEI

kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkunganperbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021 sekirapukul 10.30 ketika Kapal Patroli KRI Usman Harun 359 melaksanakankegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanandisekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakanradar mendeteksi sebuah kontak kapal pada posisi 06 34 140 LU 10918 550 BT.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luardan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkanberdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yangmeliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batasterluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorialIndonesia.

Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI,laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairanpedalaman Indonesia.

sebelumnya kapal Terdakwa berada pada sekira posisi 06 36' LU 10942" BT pada saat menurunkan radiobuoy pertama kemudian kapal berjalanke arah barat atau halu 270, namun kemudian mengetahui kalau posisitersebut diatas sudah masuk wilayah ZEEI; Bahwa, Terdakwa tidak tahu bahwa kapal Terdakwa telahmemasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,karena Terdakwa merasa masih berada di wilayah penangkapan ikannegara Taiwan.

Unsur Di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik IndonesiaMelakukan Usaha Perikanan:Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkanPasal 5 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan terdiri atas:1.Perairan Indonesia2.ZEEI, dan3.

Menyatakan Terdakwa TRA THANH TUAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2.

Laut Natuna Utara pada posisi 05 25 40 U 107 11 53 Tyang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang74berwenang memeriksa dan mengadilinya yang melakukan, menyuruhmelakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yangHalaman 3 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pid.SusPrk/2018

Laut lepas adalah bagian laut yangtidak termasuk dalan ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauanIndonesia dan perairan pedalaman Indonesia.

Lautlepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalan ZEEI, laut teritorialIndonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalamanIndonesia.

ZEEI 9 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)dan 3.

Menyatakan Terdakwa TRA THANH TUAN tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turutserta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dakwaan alternatif kesatuPenuntut Umum;2.

HIU MACAN O1 di Perairan Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan.Hal 6 dari 52No: 5/Pid.SusPrkn/2019/PN.Ptk sBahwa Saksi kenal dengan Nakhoda kapal perikanan BV 93817 TS yaituNGUYEN VAN TUE. namun tidak ada hubungan keluarga dengannakhoda.Bahwa Saksi bekerja di kapal perikanan BV 93817 TS sebagai ABK (JuruMesin) sudah + 1,5 (satu setengah) bulan.

HIU MACAN 01 di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) Laut Cina Selatan.Hal 8 dari 52No: 5/Pid.SusPrkn/2019/PN.Ptk sBahwa Saksi kenal dengan Nakhoda kapal perikanan BV 93817 TS yaituNGUYEN VAN TUE, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannakhoda.Bahwa Saksi bekerja di kapal perikanan BV 93817 TS sebagai ABK (Jurumasak) sudah + 1,5 (satu setengah) bulan.

HIU MACAN 01 di Perairan Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan.Bahwa Terdakwa bernama NGUYEN VAN TUE, pekerjaan sebagainelayan/ Nakhoda kapal perikanan BV 93817 TS sudah selama + 2 (dua)bulan.

Bahwa kapal perikanan BV 93817 TS yang Terdakwa nahkodai tersebutbaru pertama kali masuk ke wilayah perairan ZEEI untuk menangkapikan. Bahwa ikan hasil tangkapan kapal perikanan BV 93817 TS akan dibawadan jual ke Ba Ria Vung Tau Vietnam.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia.Hal 27 dari 52No: 5/Pid.SusPrkn/2019/PN.Ptk sMenimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, kesengajaan dikenaldengan gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antaratingkah laku atau perbuatan dengan akibat yang dilarang hukum pidana yaitu:a.

Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa danmengadilinya,dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidakmemiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), perobuatan terdakwa dilakukandengan sebagai berikut : Bahwa pada Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIBterdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02 55913 U 104 53080 T di Perairan ZEEI

pukul 02.00 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Wilayah Perairan ZEELaut Cina Selatan pada koordinat posisi 02 55913 U 104 53080 T atausetidaktidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesiayang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa danmengadilinya, dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI

yangtidak memiliki SIP (Surat Izin Penangkapan Ikan), perbuatan terdakwadilakukan dengan sebagai berikut : Bahwa pada Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIBterdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02 55913 U 104 53080 T di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang merupakanWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakanalat tangkap ikan berupa jaring pair traw (pukat harimau) yakni jenis alattangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 200

menguasai, membawa, dan / ataumenggunakan alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PT.PBRpenangkap ikan di wlayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :Bahwa pada Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIBterdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02 55913 U 104 53080 T di Perairan ZEEI

Menyatakan Terdakwa HUYNH THANH PHONG bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana *memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) sebagaimana didakwakan kepadaTerdakwa yaitu melanggar Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2)UndangUndang RI No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI

Dari hasilpengejaran KP HIUMACAN 01 berhasil menghentikan kapal perikanan BV. 5135 TS tepatnyapada 06 28.024N / 108 03.741 E sesuai Global Posision System (GPS)setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerahZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Laut Cina Selatan yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Bahwa ia tidak tahu bahwa Kapal Perikanan BV 5135 TS pada saatmelakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawls sudahberada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut CinaSelatan.Bahwa Alat navigasi yang ada di kapal perikanan BV 5135 TS berupaRadio Komunikasi, GPS, dan Kompas.Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidakberkeberatan;2.

HIUMACAN 01 di ZEEI Laut Cina Selatan. Bahwa kenal dengan nahkoda BV 5135 TS yaitu NGUYEN THANHTAM dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nahkoda.

Bahwa ia tidak tahu bahwa Kapal Perikanan BV 5135 TS pada saatmelakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawls sudahberada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut CinaSelatan.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, kesengajaan dikenaldengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausalantara tingkah laku atau perbuatan dengan akibat yang dilarang hukum pidanayaitu:a.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PHAN DUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PHAN DUNG, dengan

BV 0926 TS, yang di duga telah melakukan kegiatan pencurian ikan diwilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan KM.BV 0926 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM.

BV 0926 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 8 Februari 2017, sekira pukul 10.10WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi 0645'20" LU 10646'45" BT;Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM.

BV 0926 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 8 Februari 2017, sekira pukul 18.10WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi 0645'20" LU 10646'45" BT;Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM.

UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI):Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiauntuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiriatas :1. Perairan Indonesia ;2. ZEEI, dan3.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Vien Dinh Hung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

03/2021,tanggal 01 Maret 2021, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwamelakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia terdakwa Vien Dinh Hung selaku Nakhoda KIA BV 9998 TSyang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersamasama denganHa Van Hoa (DPO) selaku Nakhoda KIA BV 9609 TS pada hari Minggu tanggal13 Desember tahun 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaktidaknya dalambulan Desember tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Laut NatunaUtara/ZEEI

pada posisi 06 02 42 LU 107 28 10 BT yang merupakanwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikananpada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinyavang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yangdigunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memilikiPerizinan Berusaha yang menimbulkan

kecelakaan dan/atau menimbulkankorban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkunganperbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 sekirapukul 20.00 WIB ketika Kapal Patroli KRI Bung Tomo357 melaksanakankegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanandisekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakanHalaman 3 dari 51 Putusan Nomor 17Pid.SusPRK/2021/PN Ranradar mendeteksi dua buah kontak

Sedang Laut Lepas adalah bagian laut yang tidaktermasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauanIndonesia dan perairan pedalaman Indonesia.

Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia:Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiauntuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan terdiri atas :1.Perairan Indonesia2.ZEEI, danHalaman 41 dari 51 Putusan Nomor 17Pid.SusPRK/2021/PN Ran3.

perikananDANKEDUABahwa ia terdakwa RUNGNAKORN MINAKAM, pada hari Jumaat, tanggal 26Februari 2016, sekira pukul. 05.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulanFebruari 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat Perairan LangsaKoordinat 04A 56a 1674AE U98A 364 OOOAETAE T atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum PengadilanNegeri Langsa, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di ZEEI

KHF 1959 GT. 64.74 menerangkan kapal asingdiperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEE akan tetapi apabila tidakmemiliki izin resmi pemerintah maka tidak di benarkan;Menimbang, bahwa adapun dokumen dokumen yang harus dimiliki oleh setiapkapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sesuai denganUndangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31tahun 2004 tentang perikanan yaitu :1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).2 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).3

Pasal 102 Undangundang No. 45 tahun2009 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang.2 Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.3 Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus

/2016/PN LgsMenimbang, bahwa unsur ke1 dan ke3 telah dipertimbangkan pada dakwaankesatu dan sudah dinyatakan terbukti, selanjutnya Majelis akan dipertimbangkan tentangunsur ke2;Ad.2.: Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor. 45 tahun 2009 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang dimaksudpenangkapan ikan adalah kegiatan

KHF 1959 GT. 64.74 menerangkan kapal asing diperbolehkanmelakukan penangkapan di wilayah ZEEI akan tetapi apabila tidak memiliki izin resmipemerintah maka tidak di benarkan;Menimbang, bahwa adapun dokumen dokumen yang harus dimiliki oleh setiapkapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sesuai denganUndangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31tahun 2004 tentang perikanan yaitu :1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).2 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).3

NGUYEN NGOC Nakhoda KM. 0207 TS (dilakukan penuntutan terpisyah), yangmasingmsaing merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Rabu tanggal 18September 2011 sekira Pk. 09.58 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan September 2011,bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) Laut China Selatan pada posisi 0505 06 LU 109 48 09 BT atau setidaktidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia., atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri

Ranai yangberwewenang memeriksa dan mengadilinya Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing , melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI),, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa MR.

BV. 0207 TS padahari Minggu tanggal 18 September 2011 sekira jam 09.58 WIB atau setidaktidaknya dalam BulanSeptember 2011 bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) Laut China Selatanpada posisi 05 05 06 LU 109 48 09 BT atau setidaktidaknya di Perairan Yurisdiksi NasionalIndonesia., atau setidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Ranai yang berwewenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki,menguasai, membawa, dan / atau menggunakan

Batas Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI).e Bahwa berdasarkan UU.No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI)adalah jalur luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkanberdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasarlaut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukurdari garis pangkal laut wilayah Indonesia.e Bahwa benar KM BV 0207 TS Berukuran 52 GT dan merk mesin DAIYA 6 Cyl1100

BV. 0207 TS yang dinakhodai terdakwa ketika ditangkap berada pada posisi 05 0506 LU 109 48 09 BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dengan demikian unsurdi ZEEP ini terpenuhi.Menimbang, keterangan saksisaksi dan pengakuan terdakwa yang pada pokoknya bahwakapal KM. BV. 0207 TS yang dinakhodai terdakwa ketika ditangkap berada pada posisi 06 101516 LU 107 02 40 BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dengan demikian unsurdi ZEEP ini terpenuhi.Ad.5.

tahun 2018 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEILaut Natuna Utara pada posisi 04 30 173 LU 105 13 114 BT yangmerupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yangberwenang memeriksa dan mengadilinya memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI

HIU 12 melaksanakan kegiatan patroli di sekitarwilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Jumat tanggal 18 Mei tahun2018 sekira pukul 15.55 WIB dengan menggunakan radar mendeteksikapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 04 28 557 LU 105 10792 BT. Selanjutnya KP. HIU 12 melakukan pengejaran dan mendapatiposisi kapal terdakwa pada posisi 04 29 261 LU 105 11 867 BT danselanjutnya KP.

31 tahun 2004 tentangPerikanan jo pasal 102 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUHalaman 3 dari 9 Hal.Put.Nomor 249/PID.SUS/2018/PTPBRKEDUABahwa ia terdakwa PHAM VAN HAN selaku Nahkoda KIA BL 91062 TSyang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Jumattanggal 18 Mei tahun 2018 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaktidaknya dalambulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI

Menyatakan terdakwa PHAM VAN HAN selaku Nahkoda BL 91062TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalahmelakukan perbuatan pidana mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yangtidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggarPasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 UndangUndang RIHalaman 5 dari 9 Hal.Put.Nomor

LUONG DINH HUY selaku Nahkoda Kapal Motor BTh1093 TS pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaktidaknya pada bulan Juni 2007 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2007 bertempatdi sekitar Perairan Laut Cina Selatan yang masih termasuk dalam Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 043880 LU 1093360 BT atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaanPerikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya masih termasuk dalam

dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas terdakwa Mr.LUONG DINH HUY Kapal Motor BTh 1093 TS, telah mengoperasikan Kapal MotorBTh 1093 TS yang tidak berbendera dan berbobot mati 15 Gross Ton dengan mesinpenggerak utama (Main Engine) merk YANMAR, di Perairan Laut Natuna yang masihtermasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

sebagaimanadimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas terdakwa Mr.LUONG DINH HUY Kapal Motor BTh 1093 TS, telah mengoperasikan Kapal MotorBTh 1093 TS yang tidak berbendera dan berbobot mati 15 Gross Ton dengan mesinpenggerak utama (Main Engine) merk YANMAR, di Perairan Laut Natuna yang masihtermasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

Luong Din Huy selaku Nahkoda Kapal Motor BTh 1093 TSpada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 08.15 WIB di Perairan Laut CinaSelatan yang masih termasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitupada posisi 043880 LU 1093360 BT atau wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;Bahwa pada saat Kapal Motor BTh 1093 TS yang terdakwa nahkodai telahdiamankan berupa ikan sebanyak kurang lebih 5 kg jenis campuran;Bahwa Kapal Motor BTh 1093 TS

E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa INTHAVA PHOMMALATH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan

Pada saat dipergoki di koordinat 04 11 100"LU 105 00 200" BT dan saat ditangkap di koordinat 04 19 208 LU 10459 004" BT sudah masuk ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;Bahwa saksi menerangkan hasil pemeriksaan KM.

Ahli Pelayaran ADI WAHYUDI H, S.ST, oleh karena tidak bisa dihadirkanPenuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depanpersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas laut territorial,batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEED) ; Bahwa ahli berpendapat berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1983tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) bahwa ZEEI adalah jalurdiluar dan berbatasan dengan

ZEEI, dan 3.

Bahwa ketentuan Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undangundangini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal terdakwa ;b.

Menyatakan Terdakwa INTHAVA PHOMMALATH telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang turut sertamelakukan perbuatan Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan BerbenderaAsing Melakukan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimanatersebut dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ; 2.