memohon agar majelis hakimmenjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepadapemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon adalah patutuntuk dikabulkan.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlakudan dalildalil syar'iyyah

berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan,sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yangberbunyi sebagai berikut:Shi spallArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

Tergugat yang dikuasakankepada Majelis Hakim untuk menerimanya, dengan demikian Majelisberpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakantelah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWTdalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :Ys gaue NS agell O) agalls 18 lsArtinya : Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kKelak akan dimintakanpertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkandalil/nujjah syar'iyyah

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah datangmenghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaiwakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut padatanggal 29 Juli dan 16 Agustus 2016, dan temyata ketidakhadirannya itutidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir, karenanyaberdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan secara verstek, sesuai dengan hujah syar'iyyah

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihakdari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawamudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tanggakeduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkansebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut :Jl 5g smallthyIArtinya : Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahva Majelis perlu mengetegahkan hujah syar'iyyah

berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihakdari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawamudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tanggatetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkansebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut :Jliz ralArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkandalil/nujah syar'iyyah

berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jliz solArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi orangorang yang mengetahul;6 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu. mengetengahkandalil/nujah syar'iyyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :7Sg to Hl io liclglarg JI aw wo lal lis J la lge wis 5 198VE cue LAI jacyg log) Lio Qu d pris elg> aro 9 Uo, Vloosl is VlyBas L adlle lgall gin z Meo Vi9Hal. 13 dari 16 halaman Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Mtp10

dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah

yangberpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapatpintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tanggayang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat danTergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harusdisingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:JL in valArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

yang berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jz solArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :Jl ja wallArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Hal 11 dari14 hal, Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.AGMMenimbang, bahua Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

tuntutan Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengakui dalil gugatanPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, dan TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi sanggup untuk memisahkan harta bersamatersebut:Dalam Konpensi dan RekonpensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 dan perubahannyabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.KIkTahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3.

berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Maajelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tanggatetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimanakaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut:J) 52 ollArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

adalah tidak terdapatnyahalangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuksementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujjah syar'iyyah

anak yang telah dan akan dilahirkandari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dandiprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjangmemenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islamsebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (mafsadat)yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertibanprosedur dan administrasi perkawinan (masi/ahah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakandalil/huyjah syar'iyyah

No.50 tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILIDalam Konvensi:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 danUndangundang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa halhal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan inidinyatakan dikesampingkan;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhujjah syar'iyyah