Dewan Komisaris;Pemohon mengirimkan surat permintaan penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 26 Maret 2014 kepadaTermohon (vide, Bukti P1). Namun demikian, sampai dengan lewatnya jangkawaktu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 79 ayat (5)UUPT, Termohon tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang dimintaoleh Pemohon selaku Pemegang Saham.

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannyauntuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudian mengirimkan permintaanuntuk menyelenggarakan RUPS kepada Termohon II lewat surat yangdikirimkan pada tanggal 10 April 2014 sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT(vide Bukti P4). Namun demikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) harisebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il jugatetap tidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada. TermohonI!

Nomor 1253 K/Pdt/2015untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan RUPS.

Nomor 1253 K/Pdt/201562.63.sesuai dengan permohonan Pemohon, serta menyiapkan bahanbahan yang akan dibicarakan dalam RUPS di Kantor Perseroan;Menimbang, bahwa yang berkewajiban untuk menyiapkan bahanbahan yang akan dibicarakan dalam RUPS adalah pihak yangmenyelenggarakan RUPS yang dalam hal ini Direksi PT MowilexIndonesia dan bukannya Pemohon sebagai Pemegang SahamMayoritas yang memohon untuk diadakannya RUPS.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilalihan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undangini atau anggaran dasar; dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;69.

Terbatas, menyatakan bahwa "RUPS dalam mata acara lainlaintidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadirdan/atau diwakili daiam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat".

Dengan demikian seharusnya RUPS tersebuttidak dapat mengambil keputusan untuk menetapkan Tuan Syaiful Amir(dalam hal ini Tergugat ) dan Tuan Andre Mirza Hartawan sebagai stand bybuyer, karena hal itu tidak pernah diagendakan sebelumnya dalam rapattersebut. Karena terbukti rapat tersebut telah memutuskan apa yang tidakdiagendakan sebelumnya maka dengan demikian putusan RUPS tersebutHal. 4 dari 17 hal. Put.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan keputusan RUPS LB keIl tertanggal 27 Desember 2010 yangmenetapkan Tergugat selaku "stand by buyer" tidak sah menurut hukum;Menyatakan membatalkan keputusan RUPS LB kell tertanggal27 Desember 2010 yang menetapkan Tergugat selaku "stand by buyer";Menyatakan jual beli saham portepel antara Tergugat dengan Tergugat Ilsenilai Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus ribu rupiah) adalah cacathukum;Menyatakan batal jual beli saham portepel antara

Nomor 1549 K/Pdt/20156.1 Untuk menetapkan seseorang sebagai standby buyer, tentunya harusditetapkan terlebin dahulu dalam suatu RUPS sebelumnya, bukanditetapkan oleh Dewan Direksi atau Dewan Komisaris.

dianggap sebagai penambahan agenda lainlain.Maka secara hukum juga tidak dapat dibenarkan, karena sesuai denganketentuan Pasal 75 ayat (8) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, bahwa penambahan agendalainlain dalam RUPS hanya dapat dilakukan apabila disetujui olehseluruh pemegang saham dengan suara bulat.

sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harus ditelaahDewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah

Asli dan Fotokopi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) kedua tanggal 24 Februari 2017, selanjutnya disebutsebagai bukti P10;Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr11. Asli dan Fotokopi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) kedua tanggal 24 Februari 2017, selanjutnya disebutsebagai bukti P11;12.

LB) diperoleh fakta bahwa Penggugatselaku pemegang saham meminta untuk diadakannya RUPS LB dengan alasankarena belum pernah diadakan RUPS terkait rencana Kerja dan laporantahunan 2015 dan 2016, adanya informasi beberapa asset disewakan kepadapihak lain tanpa adanya pertanggung jawaban dalam laporean keuangan sertameminta klarifikasi permasalahan perizinan ;Menimbang, bahwa dari alat bukti P8 yaitu Pemanggilan Rapat UmumPemegang saham Luar Biasa (RUPS LB) dan alat bukti P9,yaitu Berita acaraRUPS

LB diperoleh fakta bahwa Rapat RUPS LB tersebut tidak dihadiri olehTergugat sebagai Pemegang saham sehingga tidak memenuhi kuorum dengandemikian tidak menimbulkan suatru keputusan sesuai dengan agenda Rapat,sehingga dapat diadakan pemanggilan kedua ;Menimbang, bahwa dari alat bukti P10, P11 dan P12 yaituPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kedua,dan alat bukti P13 yaitu berita acara RUPS LB diperoleh fakta kepada Tergugattelah dipanggil untuk kedua kalinya untuk mengahdiri Rapat

P/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Mel2017 diperoleh fakta bahwa Pengadilan telah memberi izin kepada Penggugatuntuk menyelenggakan RUPS LB yang ketiga dan melakukan pengambilankeputusan yang sah dan mengikat jika disetujul paling sedikit 10 % dari seluruhjumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakilli ;Menimbang, bahwa dari Surat P15 yaitu Pemanggilan RUPS LB ketigaberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan P16 yaitu berupaberita Acara RUPS LB diperoleh fakta bahwa Tergugat yang dipanggil

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya;
3. Memberi Izin dan/atau Hak dan/atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan/atau Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa (RUPS LB) atas PT MEDICAL ETAM;
4. Pemberian izin untuk PT MEDICAL ETAM agar dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa meskipun tanpa kehadiran PARA TERMOHON dan/atau AHLI WARIS

yang mewakili PT DARJAT BINA KELUARAGA;

Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperoleh penetapan permohonan ini;

Namun faktanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diam sajadan termasuk setelah RUPS dilakukan.

Halini adalah sesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakanbahwa, Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny Jualiana Lintang,pada saat RUPS berlangsung Sdri.

Sehubungan dengan pengalihanRUPS telah disetujui oleh peserta RUPS, maka pimpinan RUPS menyatakandalam RUPS, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2004, susunan PemegangSaham PT. Komponen Futaba Nusapersada ditetapkan sebagai berikut: PT.Dirgantara Mitra Mandiri, PT. Buana Motorindo Nusantara, Bapak RemielHerald Eman dan PT. Futaba Industrial Co. Pengalihan Hak Atas Saham yangtelah disahkan dalam RUPS, dituangkan dalam Akta Notaris pada saat itu jugaoleh Notaris R. Muhammad Hendarmawan, S.H.

dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut.Dalam RUPS tersebut, Sdri.

Hal ini adalahsesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakan bahwa,Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny JualianaLintang, pada saat RUPS berlangsung, Sdri.

Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPS LUAR BIASAtersebut.

Tembusan Berita Acara RUPS atau AktaPernyataan Keputusan RUPS mengenaiHalaman 21 dari 45 hal. Putusan No.494/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel2d2dPerubahan Susunan Direksi dan/atau DewanKomisaris; dan2.

pembuatan Notulen RUPS LUARBIASA tersebut oleh Turut Tergugat atas Perintah Messrs.

, untuk dibuatkan AKTA RUPS LUARBIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS LUAR BIASA Tertanggal 01DESEMBER 2009.Seharusnya yang benar tertulis dan terbaca pada pada halaman (28) Positaangka (7) adalah: Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang: Tergugat untuk Meneguhkan dan/atau Penegasan untukmengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan NOTULEN RUPS LUARBIASA Tertanggal 01 DESEMBER 2009, yang sudah ditanda tangani olehseluruh Peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktu itu; yang untuk kemudianoleh Tergugat

RUPS LUAR BIASA Tertanggal 01 DESEMBER2009, yang sudah ditanda tangani oleh seluruh Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu.Sehingga nantinya terdapat beberapa Perubahan Susunan Pemegang Sahamdan Komisaris, sebagai berikut:I.

Bahkan berdasarkan buktibukti dalam pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh Tergugat telahmengundang Penggugat yang mengetahui tentangpenyelenggaraan RUPS tersebut, serta sebagian besar diantaranyadihadiri oleh Penggugat dapat dilihat dari dokumen akta notaris,antara lain sebagai berikut :1)2)3)4)RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2010sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat PT.

Konversi hutangini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal29 November 2006 (RUPS LB 29 November 2006).

LB tanggal 29 November 2006 dan Konversi HutangTahun 2006 yang merupakan hasil dari RUPS LB tersebut.

hukum karenaberdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUNo 1. tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, yaitu"Pemanggilan RUPS dilakukanpaling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan, ...

Kehadiran Penggugat dapat dilihat pada risalahrisalah dan notulennotulenRUPS Tergugat I, antara lain dalam RUPS Tahunan tanggal 20 Agustus 1999,RUPS Tahunan tanggal 24 Januari 2003, RUPS Tahunan 29 Juni 2006, danRUPS tanggal 25 Juli 2011 dimana Penggugat hadir melalui kuasanya danmenandatangani risalah atau daftar kehadiran RUPS tersebut.Berikut kami kutip contoh bukti kehadiran dalam RUPSRUPS tersebut: Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MultigambutIndustri Nomor 13 tanggal 20

merasa dirugikan dengandiselenggarakannya RUPS tahunan tersebut maka seluruh pemegangsaham haruslah menjadi Penggugat dalam gugatan ini tidak hanyaPenggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat Il (KUD Makarti) yangmengajukan gugatan atas diselenggarakannya RUPS tahunan tersebut,kalaupun Penggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat II (KUD Makarti)yang mengajukan gugatan tidak boleh mengatas namakan parapemegang saham ;Bahwa namun posita dan petitum dalam gugatannya Penggugat (KUDRahayu) dan Penggugat II (KUD Makarti

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II angka 2juga dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak, dan akan kamitanggapi sebagai berikut :e Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015 telah diselenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT. BPR MitraPati Mandiri di Hotel Graha Santika Semarang ;e Bahwa dalam RUPS tersebut Penggugat II tidak diundang selakupemegang saham untuk menghadiri UPS denganpertimbangan karena adanya Surat Pemberitahuan tertanggal 13Maret 2015 dari HS.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II angka 3dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Penggugat IIhadir dalam RUPS dengan kapasitas sebagai Komisaris PT.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II angka 4dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak dengan pertimbangan :1) Bahwa untuk RUPS yang diselenggarakan Tergugat danTergugat Il sudah sesuai dengan ketentuan RUPS tahunan,karena seluruh anggota pemegang saham telah diuandang untukmenghadiri RUPS tersebut, sedangkan untuk KUD Makartimemang tidak diundang sebagai anggota pemegang sahamdengan pertimbangan adanya Surat Pemberitahuan tertanggal13 Maret 2015 dari HS. HASIBUAN, S.H.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II angka 5dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Tergugat danTergugat Il tidak pernah melaksanakan RUPS secara melawanhukum, Tergugat dan Tergugat II melaksanakan RUPS sesuaidengan anggaran dasar perseroan dan UU Perseroan Terbatas No.40tahun 2007 ;9. Bahwa dimana secara garis besar dalil gugatan Penggugat danPenggugat II mempermasalahkan status Penggugat II yang diundangdalam RUPS tahunan sebagai Komisaris PT.

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 78ayat (2), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan wajib diadakandalam jangka waktu Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas Pasal 78 Ayat (3) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan harus diajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan Perseroansebagaimana dimaksud di dalam Pasal 66 Ayat (2), sedangkan mengenaiagenda acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

SmartindoAutotama. dan PEMOHON II melalui surat tertanggal 30 Mei 2017 denganPerihal : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Saham(RUPS) Perseroan. namun ternyata Direksi tidak menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), sehingga dengan demikian terbukti Direksitelah melanggar ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Direksi harus melakukanpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) diterima;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (6) huruf a dan Pasal

Nomor 40 Tahun 2007 'rental'12: Perseroan Terbatas yang mewajibkanKomisaris Perseroan melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dimaksud;Bahwa selaku pemegang saham Perseroan maka PARA PEMOHONMempunyai Kepentingan Yang Wajar agar Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Perseroan tersebut dapat diselenggarakan, dimana sebagai akibatDireksi dam Komisaris Perseroan

.tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notarisuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Menunjuk PEMOHON atau Kuasanya yang sah sebagai Pemimpin RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan apabila dihadiri oleh pemegangsaham yang mewakili minimal 1/4 (satu per empat) atau 25 % (dua

Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

Hery Prianto Muchrodji dan apakah nantinyamenjadi pemberhentian tetap;Bahwa pada saat RUPS LB diselenggarakan saksi yang membacakantata tertib RUPS LB;Bahwa yang hadir adalah Bapak Rafig Radinal sebagai kuasa dari BapakTjatja, lou Ridha Endarani Radinal, kuasa hukum dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan kuasa hukum dari Bapak Junanto dimana pada saat itupeserta yang hadir mengisi daftar hadir; Bahwa pada saat itu RUPS LBdibuka oleh saksi, pada saat itu kuasa hukum dari Ir.

Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnyadengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang sahamsebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) juncto Pasal 81ayat (1) UUPT);Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan:1) 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlahseluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasarmenentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau2) Dewan Komisaris.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aguo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT, yaitu:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar;dan/ataub.

Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi :Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggrakannya RUPS.Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan halhal yangmenunjukkan adanya suatu kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

RUPS Luar Biasa;Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Pemohontidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisiyang menunjukkan adanya kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Maka oleh karenanya, Permohonan ini harus ditolak;.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS: Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang mewajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana KetentuanPasal 80 ayat (3) huruf b VUPT.

RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris gunamenyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun;iil.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, Jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiranHal 4 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.12.13.dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penujukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar, dan/ataub.

Elesgo HDM Asia;Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan/disetor; Penawaran Saham kepada para pemegang saham; Kuorum 1/5 (satu perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr. Ketua Rapat Yulianti Dioko (Pemohon) 4.

Menetapkan bentuk RUPS, mata acara, kuorum dan ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan /disetor; Penawaran Saham kepada para Pemgang Saham Kuorum 1/5 (Satu perlima) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakill Ketua Rapat Yulianti Djoko (Pemohon) 4.

Elesco HDM Asia No. 001/EHASRT/II/2019, tanggal 4 Februari 2019, Perihal: Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/LB) PT. Elesco HDM Asia, (diberi tanda P2a);Foto copy Tanda Terima Surat Undangan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Elesco HDM Asia, tanggal 4 Februari 2019, (diberi tandaP2b);Foto copy Daftar Hadir PT.

Kalpataru Investama telah mengajukan permohonanpencabutan Persetujuaan PMA bahkan jauh sebelum ia mulaimelaksanakan sebagian PraSyarat sebagaimana dimaksuddalam RUPS Sirkuler;Bahwa, oleh karena PraSyarat yang diatur dalam RUPS Sirkulerbelum seluruhnya terpenuhi, maka secara hukum RUPS Sirkulertersebut tidak dapat dijadikan dasar pengajuan permohonanpencabutan Persetujuaan PMA.

Kalpataru Investama kepada Penggugatsecara penuh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2010;Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam butir Ill RUPS Sirkuler,RUPS Sirkuler baru berlaku efektif sejak tanggal terakhirpenandatanganan oleh pemegang saham dan tunduk padapemenuhan PraSyarat dari Perjanjianperjanjian (in casuPerjanjian Pengakhiran dan Perjanjian Jual Beli SahamBersyarat);Oleh karena penerbitan Obyek Sengketa tersebut didasarkanpada dokumen RUPS Sirkuler yang secara hukum tidak dapatdipergunakan, maka

Apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dikutip padaangka 1 di atas menunjukkan bahwa Penggugat mewajibkanTergugat untuk taat dan tunduk kepada isi RUPS Sirkuler PT.Malaya Sawit Khatulistiwa. Bahkan pokok utama isi gugatanPenggugat di dalam perkara ini didasarkan pada asumsi yangmenyatakan bahwa Tergugat terikat pada isi RUPS Sirkulertermaksud;3. RUPS Sirkuler merupakan perikatan perdata yang dibuat oleh PT.Malaya Sawit Khatulistiwa, PT.

No. 34 K/TUN/2012 c) Bahwa RUPS Sirkuler tertanggal 24 April 2010 tersebut belumberlaku efektif baik secara formal maupun subtantial, oleh karenaseluruh pra syarat yang diatur dalam RUPS Sirkuler tersebut belumdipenuhi oleh PT. Kalpataru Investama.Bahwa, pra syarat sebagaimana diatur dalam RUPS Sirkuler tersebutmelingkupi keseluruhan persyaratan, yang berlaku secara kumulatif,guna mengakhiri kerjasama penanaman modal antara Pemohon Kasasi(d/h. Terbanding/Penggugat) (i.c. MSK Plantation Pte.

Pembanding/Tergugat) telah menerbitkan objeksengketa in litis dengan mempergunakan dokumen RUPS Sirkulertertanggal 24 April 2010 sebagai dasar pertimbangan, padahal padasaat itu, RUPS Sirkuler tersebut belum berlaku efektif secara hukum.Bahwa seharusnya Termohon Kasasi (d/h.

Bahwa perubahan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret2006 tersebut, Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengahberdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Sulawesi TengahNomor 3, tanggal 04 Oktober 2004;5.

Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2010 dan tahun 2011, karena RUPStahun 2010 dan RUPS tahun 2011 Penggugat selaku rekanan yang masihterikat dengan perjanjian tidak diundang lagi oleh Tergugat (vide putusanNomor 19/Pdt.G/2011/PN PL), hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karenaitikad buruknya untuk menghindar pembicaraan pembayaran jasaPenggugat dalam RUPS tahun 2009 karena janjijanji Tergugat setiap kaiiPenggugat menagih pembayaran jasa pada RUPS tahun 2009, jawabanTergugat

Betapa tidak, padabagian awal/komparasi akta, serta pada bagian akhir Akta Nornor 13/DIR/PT BPDST/XVP/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yangmerupakan tindak lanjut Akta Berita Acara RUPS Nornor 26 tanggal 17 MeiTahun 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nornor 3, tanggal 4 Oktober 2004,tertulis jelas namanama komisaris dan Direksi PT Bank Sulteng yangterpilin dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2004,sedang pada RUPS Tahun 2006 tidak ada perubahan pengurus PT BankSulteng, dengan demikian

Kehilangan pendapatan Penggugat dalam pembuatan Akta Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk pembagian Laba danPengesahan Neraca. Adapun dasar perhitungan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Pembagian Laba (deviden) danPengesahan Neraca Neraca tahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPSTahunan Nomor 12, tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT BankSulteng adalah sebesar Rp19.917.000.000,00.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam PerubahanAkta Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT BPDST/ XV/2006 danPerjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret 2006, yangpada Akta Berita Acara RUPS Nomor 26, tanggal 17 Mei 2004 dan AktaBerita Acara RUPS Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2004;4. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalamHalaman 8 dari 13 hal.

Pasal 21 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU PT pada pokoknyamenentukan bahwa perubahan anggaran dasar perseroan didasarkan padakeputusan RUPS dan keputusan RUPS tersebut harus dimuat ataudinyatakan dalam akta notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut dibuat.

RUPS PT Universal PratamaSekawan (Pemohon) mengenai perubahan susunan pengurus ataupengangkatan masingmasing Tn.

Sebab, keputusan RUPS tersebut dibuatpada tanggal 12 Desember 2011, sementara keputusan RUPS itusendiri baru dituangkan atau dinyatakan kedalam akta notaris (incasu Akta No. 13) pada tanggal 27 Januari 2012.

Padahal,berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UU PT, seharusnyakeputusan RUPS tersebut telah dituangkan ke dalam akta notaris (incasu Akta No. 13) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakkeputusan RUPS tersebut dibuat;Kalaupun keputusan RUPS tersebut hendak dituangkan kedalamakta notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UUPT, maka seharusnya hal itu dilakukan atau hanya dapat dilakukanpaling lambat sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

Keputusan RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota direksi juga menentukan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut;(6). Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan, penggantiandan pemberhentian anggota direksi tersebut mulai berlaku sejak tanggalditutupna RUPS;(7).

:Pasal 1 angka4 UU PT:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wevenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndangundang ini dan/atau anggaran dasar.Hal. 30 dari 107 Hal.PUTS.NO.104/Pdt.G/2016/PN.Yyk.Pasal 78 ayat (1) UU PT:RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU PTYang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Bahwa

RUPS sebagai Organ Perseroan, berbeda dengan denganpemegang saham.

PNN,berwenang meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris untukmenyelenggarakan RUPS dan seandainya Direksi atau Dewan Komisaristidak melakukan pemanggilan RUPS, maka Penggugat selaku pemegangsaham dapat mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilannegeri untuk menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi/DewanKomisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS;Hal. 59 dari 107 Hal.PUTS.NO.104/Pdt.G/2016/PN.Yyk.Pasal 79 ayat (2) dan (6) jo.

Dewan Komisaris.(6)Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

dan Pasal 98 ayat(1);(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri;(6)RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;(8) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh

Putusan No.1717 K/Pdt/2014puluh) juta rupiah dan kerugian tahun buku berjalan sebesar 1,5 (satu setengah)miliar rupiah;Tanggapan:1Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakui kehadiran Saksidalam RUPS bertentangan dengan Daftar Hadir RUPS yang menjadi satubagian dalam Risalah RUPS LB 1 Agustus 2012 (Alat Bukti P1/T5) karenadi dalamnya tidak terdapat nama dan tanda tangan yang bersangkutan,sehingga kesaksiannya harus ditolak.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakui kehadiran saksidalam RUPS adalah sangat tidak beralasan dan bertentangan denganDaftar Hadir RUPS yang menjadi satu bagian dalam Risalah RUPS LB 1Agustus 2012 (Alat Bukti P1/T5) karena di dalamnya tidak terdapat namadan tanda tangan yang bersangkutan, kapasitas saksi juga hanyamerupakan karyawan biasa bagian OB yang tidak ada urgensinya untukhadir, saksi juga menyebutkan lokasi RUPS adalah di R.M.Mekarsari,bertentangan dengan fakta dan alat bukti

Risalan RUPS, Saksi jugamenyatakan tidak mengetahui alasan pemberhentian Direksi;G.

Bahwa Majelis Hakim sudah mengesampingkan Alat Bukti Tertulis ParaPembanding dahulu Para Penggugat yaitu Risalahn RUPS Tahunan tanggal23 Februari 2011 (P2) dan Risalah RUPS Tahunan tanggal 22 Februari 2012(P3) yang berisi Laporan Kinerja Para Penggugat sebagai Direksi;3.

Anggota Direksi diangkatoleh RUPS...menyatakan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS sehinggakekuasaan tertinggi dalam PT BPRS BSA adalah RUPS bukan pada ParaPenggugat....... dan seterusnya;Tanggapan:Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat sempit dan dangkalkarena tidak memperhatikan ketentuan lain dalam UndangUndang yang sama,yaitu:a.

RUPS itu ;Bahwa hasil dari RUPS tersebut sudah dibuat Akta Notaris ;Bahwa Terdakwa hadir dalam RUPS tersebut sampai dengan acarapemilihan calon direksi ;Bahwa saksi mengetahui dipilih sebagai direktur Utama, oleh karenadiberitahu via telephone pada hari Jumat sore ;Bahwa kedudukan terdakwa berkaitan dengan barang bukti Akte Notarisdan persetujuan ini, sebelum RUPS secara Yuridis Formal terdakwabelum diangkat, akan tetapi secara nyata sebagai Presiden Komisaris ;Bahwa secara formal PAULUS tidak menjabat

tanggal 25 Juni 209 saksi pernahmenandatangani draft RUPS LUB ;Bahwa menurut draft RUPS LUB secara Yuridis Formal Terdakwa belumsah diberhentikan dari jabatan.

bahwa setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 masih ada RUPS lagi ;Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 12 Maret 2010 sudah ataubelum di Akta Notaris kan ;e Bahwa dalam RUPS terakhir ada perubahan pengurus perusahaan ;e Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil uang setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 dari pengakuan Terdakwa sendiri ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi pengurus perusahaansebelum RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;e Bahwa saksi mengetahui menjadi Komisaris Utama oleh karenamenerima

, Terdakwa tidak memperoleh suratpemberhentian ;Bahwa saksi tidak menerima hasil RUPS ;Bahwa saksi tidak bisa menerima isi dari hasil RUPS oleh karena RUPSbelum berkekuatan hukum bahkan RUPS tanggal 12 Maret 2010 diajukanke Pengadilan Negeri Tegal menanyakan keabsahan RUPS tersebut ;Bahwa setelah RUPS tanggal 12 Maret 2010 ada RUPS lagi pada tanggal20 Mei 2011 25 Mei 2011 yang menolak RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu setelah RUPS tanggal 25 Mei 2011 masih ada lagiRUPS atau tidak

Dan sepanjang terdakwa bisamembuktikan bahwa uang yang diambil adalah untuk keperluanperusahaan, maka perusahaan harus mengembalikan kepada teradakwa ;e Bahwa RUPS ada pihak yang tidak memberikan kuasa, dengan demikianRUPS ini cacat hukum, oleh karena itu Akta Notaris atas RUPS ini tidakmengikat. ( Ditunjukkan kepada saksi RUPS tanggal 12 Maret 2010 ) ;e Bahwa Terdakwa pada saat RUPS hadir, akan tetapi sebelumpengambilan keputusan melakukan walk out, maka Terdakwaharusdiberitahu mengenai hasil rapat

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejaka. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3)6). RUPS dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara tersebutatau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan batal7).

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksiyang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya8.

Oleh karena tidak pernah di selenggarakan RUPS maka secaraotomatis Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan membela diriuntuk memberikan penjelasan baik dalam RUPS maupun diluar RUPS Oleh karena dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpenonaktifan Pengugat tidak pernah diadakan RUPS untuk mengambilkeputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut maka menurut hukum pemberhentian sementaraPengguat berdasarkan surat Internal Memo Nomor: 363/BAS/IX /2015tanggal

diri dalam RUPS terkecuali TERGUGATmenyelengarakan RUPS untuk membahas pemberhentian sementaraPENGGUGAT, sehingga karena itu pemberhentian sementaraPENGGUGAT berdasarkan Surat Internal Memo Nomor363/BAS/IX/2015, tanggal 22 September 2015 bukan merupakantindakanpenyalahgunaankekuasaan/keadaan yang menquntungTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dansebaliknyamerugikanPENGGUGAT ;5.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yangnantinya RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.Namun demikian apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewatRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPSHalaman 44 dari 47 hal.