RUPS LUAR BIASA,pada tanggal 01Desember 2009.vide bukti P.1)"diperbaiki menjadi sebagai berikut :"Menurutinformasi yang Penggugat terima dari bapak Drs.Yasun bahwa ternyataTergugat belum memerintahkan Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPSLUAR BIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS Tanggal 01 Desember 2009, yangpernah diajukan oleh Tergugat dalam NOTULEN RUPS LUAR BIASA,padatanggal 01 Desember 2009,agar NOTULEN RUPS LUAR BIASA, pada tanggal01 Desember 2009 perlu ada peneguhan dan atau penegasan kemballipembuatan

Notulen RUPS LUAR BIASA tersebut oleh Turut Tergugat atasperintah Majelis Hakim", kemudian perubahan petitum pada halaman 28 positaangka 7 : "Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarangTergugat untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPSLUAR BIASA,tertanggal 01 Desember 2009,yang sudah ditanda tangani olehselurun Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu,untuk kemudian olehTergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudah menyampaikan kepada TurutTergugat Notaris SELAM BASTOMI

,MKn,di Jakarta pada tanggal 01Desember 2009 untuk dibuatkan AKTA RUPS LUAR BIASA,berdasarkanNotulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009, diubah menjadi"Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang Tergugat untukhal 4 dari 8 hal. put.

No.499/PDT/2012/PT.DKImeneguhkan dan/atau Penegasan untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASAberdasarkan Notulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009,yangsudah ditanda tangani oleh selurun peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktuitu,yang untuk kKemudian oleh Tergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudahrnenyampaikan kepada Turut Tergugat Notaris SEIAM BASTOMI,SH.

,di Jakarta dan/atau Notaris manapun yangakan ditunjuk oleh Penggugat untuk meneguhkan dan/atau Penegasan untukmengesahkan Notulen RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPS LUARBIASA tertanggal 01 Desernber 2009,yang telah ditanda tangani oleh seluruhpeserta RUPS Luar Biasa,pada waktu itu.Sehingga nantinya terdapatbeberapa perubahan susunan pemegang saham dan Komisaris sebagai berikutLSusunan pemegang saham yang baru, menjadi :1.Ny.Erni Maryani75%,2.Pemegang saham yang baru 25%; II.Bapak Freddy Soetantomengundurkan

Bahwa pemberhentian Penggugat melalui forum RUPS dan Penggugatmenghadiri RUPS terkait pemberhentiannya tersebut dengan Penggugatmenyetujui sebagaimana responnya yang tidak memberikan penolakan atautanggapan/usulan dalam bentuk apapun atas pemberhentiannya tersebut.Sebelum diselenggarakannya RUPS, Penggugat malah telah mengajukanpengunduran diri secara lisan kepada Direktur dan Komisaris serta telahHalaman 9Putusan Perkara PHI No. 218/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn10memberitahukan rencana pengunduran dirinya

Sehingga kemudian pada RUPS yang telah diselenggarakandengan agenda salah satunya memberhentikan Penggugat, maka Penggugattidak memberikan penolakan. Dalil Penggugat pada angka 3 ini adalah tidaksebagaimana yang didalilkannya tetapi faktanya sesuai uraian dalil Tergugat diatas, yakni Penggugat sendiri telah berkehendak untuk mengundurkan dirisebelum RUPS di selenggarakan Tergugat..

hubungan kerjanya pada tahun 2011 dengan menerimapesangon dari Tergugat, maka tidak benar Penggugat berstatus sebagaipekerja sejak bulan Januari 1995 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Bahwa pemberhentian Penggugat melalui forum RUPS telah disetujuioleh Penggugat karena Penggugat menghadiri RUPS terkaitpemberhentiannya tersebut dan Penggugat tidak memberikan responpenolakan atau tanggapan dalam bentuk apapun ataspemberhentiannya tersebut;e Bahwa sebelum diselenggarakan RUPS, Penggugat telah mengajukanpengunduran

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan organ perseroan, makapihakpihak yang hadir dalam RUPS adalah organ perseroan itu sendiri yang terdiridari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemengang saham;Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dalam RUPS adalahOrgan perseroan yang terdiri

dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegangsaham, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya RUPS merupakan perjanjianantara pihak pengusaha dengan pengusaha lainnya dimana Direksi atau Direkturbertindak sebagai mewakili pengusaha;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan perjanjian antarapengusaha dengan pengusaha dimana Direksi atau Direktur bertindak mewakilipengusaha, maka RUPS tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerjasebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

. tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 79 ayat 2 UUPT:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih

pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 5 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg13.14.15.16.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas maka, Permohonan aguo yang diajukan oleh PEMOHON telah sesuai dengan hukum dan olehkarenanya sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan NegeriKaranganyar mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHONuntuk memberikan izin bagi PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS TERMOHON;PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPS

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/atau;b.

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa selanjutnya PEMOHON memohon agar ketua Pengadilan NegeriKaranganyar memerintahkan dan/atau mewajibkan Direksi dan/atauDewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS yang ditetapkan;Bahwa guna kelancaran Proses RUPS yang nantinya akan dilaksanakanmaka Pemohon Mohon agar ketua Pengadilan Negeri memberikan izinbagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notarisdalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham TERMOHONyang

tanggal 27 Juli 2018;Hingga penyelenggaraan RUPS Tahunan PT.

Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT, yaitu:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar;dan/ataub.

Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi :Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggrakannya RUPS.Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan halhal yangmenunjukkan adanya suatu kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

RUPS Luar Biasa;Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Pemohontidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisiyang menunjukkan adanya kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Maka oleh karenanya, Permohonan ini harus ditolak;.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS: Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang mewajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana KetentuanPasal 80 ayat (3) huruf b VUPT.

RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris Utama PT.

(4)Surat tercatat sebagaimana dimaksud ayat (3) yang disampaikanoleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada DewanKomisaris ;Ayat (5)Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;c.

RUPS PT. BAA yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010oleh Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh tidak sah,karena apabila seandainya benar (quod non) Direksi (incasuPenggugat) ada menolak melaksanakan RUPS, maka pihakyang semestinya berhak melaksanakan RUPS adalah DewanKomisaris bukan Komisaris Utama sesuai ketentuan Pasal 79ayat (6) dan (7) jo.

No. 08/Pdt.G/2010/PNLsm diPengadilan Negeri Lhokseumawe sehubungan adanya pelanggaranketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dalam pelaksanaan RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010.Dengan demikian Tergugat semestinya menolak menerbitkan SuratKeputusan pengesahan RUPS PT.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT. Bumi Aspalindo Aceh yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggarandasar, dan/atau ;b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

I/PEMOHONASAL untuk seluruhnya;Permohonan a quo RUPS luar biasa PT.

Dewan komisaris ;Dewan komisari atau Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS/RUPSLBbersarkan permintaan dengan membuat surat tercatat disertai alasanalasan untuk pengadaan RUPS/RUPSLB oleh Dewan Komisaris kepadaDireksi ;Prosedur untuk melakukan RUPS/RUPSLB adalah :1. Permintaan RUPS/RUPSLB diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya ;2. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewa Komisaris ;3.

Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 ( lima belas ) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;Bahwa, dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS makapermintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada DewanKomisaris atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;Bahwa, dalam hal Direksi maupun Komisaris tidak melakukanpemanggilan maka pemegang saham dapat menyelenggarakan sendiriRUPSLB dalam jangka waktu yang ditentukan

Adanya kepentingan yang wajar;Menimbang, bahwa menurut pasal 78 Undangundang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS lainnya.

), sesuai Pasal 13ayat (2) UU Perseroan Terbatas;8 Bahwa oleh karena Termohon / Direktur tidak melakukan RUPS dan belumpernah menyetorkan sahamnya sejumlah 500 saham, dengan nilai nominal sejumlahRp500.000.000,00 sedangkan Termohon II / Komisaris tidak menghadiri undanganPemohon dan belum pernah menyetorkan sahamnya sejumlah 500 saham, dengannilai nominal sejumlah Rp500.000.000,00 maka Pemohon selaku pemegang sahammayoritas akan melakukan sendiri pemanggilan RUPS, setelah memperoleh ijin dariKetua

;Halaman 7 dari 25, Penetapan Nomor 757/Pdt.P/2014/PN Sby.e bahwa PEMOHON baik selaku pemegang saham maupun dalamkedudukannya selaku Komisaris Utama telah mempersamakan makna kata"permintaan" dan "undangan", padahal menurut UU No. 40 Tahun 2007 makna katatersebut adalah dua hal yang berbeda, dengan demikian maka Undangan RUPS PTRIMBA INDONESIA Nomor : 017/KomutRP/III/2014 Tanggal 15 Maret 2014 danUndangan RUPS PT RIMBA INDONESIA Nomor : 027/KomutRI/IV/2014 yangdibuat oleh PEMOHON tidak memiliki dasar

Komisaris belum juga mengadakan RUPS maka baru PemegangSaham berhak untuk mengajukan permohonan izin RUPS melaluiPengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 ayat 1 UUPT.8 Bahwa secara fakta hukum yang ada, PEMOHON belum pernah memintakepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk mengadakan RUPS PT RIMBAINDONESIA dan karenanya permohonan yang diajukan dalam perkara aquo adalahpermohonan yang premature dan harus ditolak;9 Bahwa dari uraianuraian di atas telah terbukti permohonan yang diajukanPEMOHON

diperlukan RUPS untukmengalihkan tanggungjawab organ perseroan kepada perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UU PT;11.

RUPS, Pemegang Saham haruskembali mengajukan permintaan kepada Dewan Komisaris untukmenyelenggarakan RUPS;3 Apabila langkahlangkah tersebut sudah dilakukan dan ternyata Direksimaupun Dewan Komisaris belum juga menyelenggarakan RUPS sepertiketentuan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undangundang PT, maka baruPemegang Saham berhak untuk mengajukan permohonan ijin melakukansendiri pemanggilan RUPS kepada ketua pengadilan negeri sebagaimanaditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) Undangundang PT;Menimbang

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai Direktur sejakTanggal 22 Februari 1994 sampai pada penyelenggaran RUPS Tahun 2015 yangumumnya RUPS tahunan berlangsung pada setiap Bulan Juni. Dengan demikianmasa jabatan terakhir Penggugat sebagai Direktur Operasional adalah Bulan Juni2015.

Salah satu agenda yang diputuskan dalam RUPS tersebut adalahpemberhentian Penggugat dari Jabatan Direktur Operasional terhitung sejakTanggal 1 Juli 2014. Hal ini diketahui Penggugat berdasarkan informasi lisan daripemegang saham lokal. Sedangkan secara tertulis isi Keputusan RUPS tersebutdi atas baru diketahui Penggugat pada Tanggal 3 November 2014 sebagailampiran surat tanggapan somasi Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 31 Oktober2014 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat; (Bukti P).11.

Bahwa dalam RUPS Tanggal 16 Juni 2014, Tergugat sama sekali tidakmengundang atau tidak memanggil Penggugat untuk menghadiri RUPS yangbertujuan memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Operasional. Atasperbuatan Tergugat ini, maka Penggugat tidak dapat membela diri dalam RUPStersebut. RUPS secara sepihak memutuskan memberhentikan Penggugat tanpaalasan yang dibenarkan secara hukum.

Bahwa Keputusan RUPS Tanggal 16 Juni 2014 yang berkaitan denganPemberhentikan Penggugat dengan tidak memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membela diri dalam RUPS adalah bertentangan denganketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas. Selengkapnya ketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2)berbunyi: (7).Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkanalasannya. (2).

Dalam Pasal 105 Ayat (2) sudah sangatjelas mengatur bahwa sebelum RUPS memberhentikan seorang direktur, makaterlebin dahulu mendengarkan pembelaan diri dari direktur yang bersangkutan.Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan kesempatan terlebih dahulukepada Penggugat untuk membela diri di dalam RUPS.

Dalam pemanggilan RUPS keduaharusdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

, tapi boleh juga ditentukan ditempat lain ;Bahwa dalam RUPS itu harus Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, sesuai pasal 79 ayat(5) UU No.40 tahun 2007.Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5): a.

hadir yangkedua dimungkinkan disetujui oleh 2/3 yang hadir ;Bahwa keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat apabilatidak terjadi mufakat maka memakai anggaran dasar ;Bahwa hasil rapat RUPS itu sesuai UU Perseroan pasal 90 ayat (1) Setiappenyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatanganioleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu) orang pemegang saham yangditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

LBtersebut hanya diwakili 1 orang pemegang Saham yaitu Naren Manghwani denganjumlah Saham 36 % sehingga RUPS LB tersebut tidak memenuhi kourumsebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU No.40 Th.2007 tentang PerseroaanTerbatas ;Menimbang, bahwa suatu RUPS yang tidak memenuhi kourum kehadiranpemegang Saham, karena panggilan untuk hadir RUPS tidak sah atau tidakdipanggil, maka akibatnya RUPS tidak bisa dilangsungkan dan harus dilakukanpemanggilan untuk RUPS kedua dan jika RUPS tetap dilangsungkan

,MH, yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa setiap Keputusandalam RUPS haruslah di Akte notarilkansupaya sah dan berkekuatanhukum.Bahwa ada 2 bentuk Akta Notaris tentang RUPS yaitu :1. Akta RUPS yang dibuat dihadaapan Notaris yaitu para pihak datang menghadapmembawa Risalah RUPS untuk di Akte Notarilkan.Bahwa dalam akta RUPS ini yang bertanggung jawab atas isi Akta tersebutadalah para pihak yang datang langsung menghadap ;2.

Pasal 75 ayat (1) jo.Pasal 78 ayat (1) dan penjelasannya, dikutip sebagai berikut:Pasal 1 angka 4 UU PT:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Pasal 78 ayat (1) UU PT:RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU PTYang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal

sebagai RUPS luar biasa.Bahwa RUPS sebagai Organ Perseroan, berbeda dengan denganpemegang saham.

Hal ini jelas merupakan itikadburuk, dimana Penggugat menuntut untuk dilaksanakan RUPS,namun setelah Tergugat Il melaksanakan RUPS, Penggugatsendiri yang menolak hadir.. Dewan Komisaris PT. PNN tidak pernah memanggil sendiriRUPSBahwa Anggaran Dasar PT. PNN dan UUPT, tidak mengatursanksi hukum/sanksi pidana terhadap Direktur Utama yang tidakatau terlambat melaksanakan RUPS. Berdasarkan Pasal 79 ayat(2) dan (6) jo.

PNN,berwenang meminta kepada Direksi atau Dewan Komisarisuntuk menyelenggarakan RUPS dan seandainya Direksi atauDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, makaPenggugat selaku pemegang saham dapat mengajukanpermohonan izin kepada ketua pengadilan negeri untukmenyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi/Dewan Komisaristidak melakukan pemanggilan RUPS;Pasal 79 ayat (2) dan (6) jo.

RUPS untuk memberhentikanTergugat IlBahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Anggaran Dasar PT.

., dimana Penggugat jugamempertanyakan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Megalestari Unggul yang diselenggarakan pada tanggalPAGE28 Januari 2013 ;b. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menilaibenar atau tidaknya Akta Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Megalestari Unggul yangdibuat oleh dan di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH., begitujuga terhadap mekanisme RUPS dimaksud ;Cc.

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 94 ayat (6) UU PT, disebutkanDalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS, dengan demikiantanpa adanya obyek sengketa, pada dasarnya keputusan RUPSsudah mengikat sejak ditutupnya RUPS tersebut ;d.

TERGUGAT tidak berwenang untuk menilai sah atautidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh parapenghadap ; Bahwa Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadapkebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakahmekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 94 ayat (6) UU PT terjadinyaperubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham adalahsejak ditutupnya RUPS, dan hal tersebut merupakan kehendak

Bahwa PENGGUGAT di dalam posita mencantumkan adanya pemalsuantanda tangan dalam RUPS dan pengakuan Notaris tentang kebenaranmateriil RUPS, padahal materi keduanya adalah ranah peradilan umum yangsemestinya dibuktikan di Peradilan Umum dan bukan Peradilan Tata UsahaNegara iBerdasarkan uraian di atas, dengan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT adalahkabur atau Obscuurlibe!

Bahwa yang didalilkan olen Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnyaadalah perbuatan atau tindakan hukum berupa pengadaan RUPS yangdilakukan oleh Perseroan, dan karenanya yang berwenang untuk mengadiliperkara Pembatalan Akta sebagaimana RUPS yang telah diadakan tersebutadalah Pengadilan Negeri;5.

Jangka waktu pemanggilan RUPS selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan.c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

;Setahu saksi bahwa kalau ada pergantian pengurus harus melalui RUPS; Halaman 24 dari 35 halaman, Penetapan Nomor 74/Padt/P/2017/PN.

Tentang ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang (RUPS) menurutUndangUndang Perseroan Terbatas;2. Bahwa pernah penyelenggaraan RUPS LB tertanggal 6 Maret 2008 (vide AKTARUPS LB No. 12 tertanggal 6 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris IrmaRachmawati, SH.)3. Bahwa perseroan PT. NATATEX PRIMA selama masa periode pengurusanpemohon (Tuan Aan Natawidjaja dan Tuan Aay Natawidjaja) tidak pernahdiadakan RUPS, hal ini menunjukkan bahwa PT.

Umum Pemegang Saham (RUPS), namun dalamhal tertentu pemegang saham juga dapat meminta kepada Direksi untukdiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorom kehadiran, dan /atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan UPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUUPT (UU No.40 tahun 2007) atau anggaran dasar; dan /ataub.

Bdgmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi saksisaksimengetahui bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilaksanakanuntuk mengontrol jalannya perseroan; Metbinba Menimbang, bahwa keterangan saksi lainnya yang menyangkut sahamsaham dan harta lainnya yang menjadi milik PT.

Tanggal 25 Maret2017, oleh karena saksi mengikuti kegiatan RUPS tersebut; Bahwa Saksi mengikuti kegiatan tersebut dalam kapasitas sebagai Notarispada Bankk NTT dan tugas saksi adalah mendampingi Notaris Bank NTTManggarai Barat; Bahwa fungsi saksi sebagai Notaris pada Pelaksanaan RUPS di LabuanBajo pada Tanggal 25 Maret 2017, yaitu untuk melihatsmendengar danmenulis pertanyaan dan Jawaban serta apa yang diputuskan didalamRUPS;Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN KpgBahwa seingat saksi RUPS

tahunan dimulai dari pukul 10.00 wita sampaidengan pukul 13.00 wita, dan dilanjutkan dengan RUPS Luar biasa sampaidengan pukul 19.00 wita;Bahwa kapasitas saksi hanya akan memberikan keterangan apabila dimintadan pada pelaksanaan RUPS di Labuan Bajo pada Tanggal 25 Maret 2017,saksi tidak diminta untuk memberikan keterangan apapun;Bahwa didalam pelaksanaan RUPS yang berlangsung di Labuan Bajo padaTanggal 25 Maret 2017 dibuatkan dalam 2 agenda yaitu RUPS tahunandan RUPS luar biasa;Bahwakegiatan RUPS

;Bahwa selain pemegang saham tidak boleh mengikuti kegiatan RUPS;Bahwa seingat saksi semua pemegang saham ikut menghadiri kegiatanRUPS pada tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo;Bahwa kahadiran semua pemegang saham ada dibuatkan dalam bentukdaftar hadir dan sebelum acara dimulai Ketua dan Sekertaris akan kembalimenginventarisasi kembali selurun peserta yang hadir;Bahwa perbedaan antara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa padatanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo yaitu RUPS Tahunan yangdilaporkan adalah

dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN KpgBahwa mengenai hasil RUPS apakah telah dikirim atau belum, Saksi tidaktahu karena itu bukan tugas dan kewenangan saksi, melainkan tugas dariBank NTT sendiri;Bahwa dalam Anggaran Dasar diatur bahwa RUPS dipimpin olehPemegang Saham Pengendali yang terbesar ;Bahwa dalam Undangundang Notaris wajio untuk ikut karena harusmencatat segala seuatu yang terjadi didalam RUPS dari awal sampai akhir;Bahwa yang memberikan kewenangan saksi sebagai Notaris untukmengikuti

dilaksanakan, dan baru akandibicarakan ketika RUPS berlangsung; Bahwa setiap pemegang saham wajib untuk dikirimkan undangan RUPS,dan apabila berhalangan hadir maka wajib untuk mengirimkan kuasanya; Bahwa setiap agenda rapat wajib untuk dikirimkan kepada para pemegangsaham agar dapat dipelajari; Bahwa Saksi tidak tahu apakah masingmasing pemegang sudah datangmembawa perubahan Anggaran Dasar pada saat pelaksanaan RUPS diLabuan Bajo pada tanggal 25 Maret 2017 ataukah tidak; Bahwa seingat saksi tidak

hadir dalam RUPS TahunanTIDAK PERNAH memberhentikan Direksi yang sah, namun Surat10 Agustus 2018 menyatakansuatukebohongan bahwahasilkeputusan RUPS Tahunan telah memberhentikan seluruh anggotaDireksi PT.

agenda/jadwal dalam RUPS itu adalah Dispensasi LaporanTahunan, Persetujuan Laporan tahunan dan perubahan susunanDireksi dan Komisaris;Bahwa terkait dengan perubahan agenda/jadwal dalam RUPS ituakhirnya beberapa orang termasuk Direksi melakukan walk out dansaksi pun ikut keluar dari RUPS itu;Bahwa saksi bekerja di PT.

Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.

tanggal 20 Februari 2017 telah disetujuiuntuk menunda pertanggung jawaban laporan keuangan tahun 2011sampai dengan 2016 hingga diadakan RUPS pada tanggal 8 Maret 2017,akan tetapi RUPS tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh saksiKonstantin Kukushkin sebagai Direktur Utama, karenanya tidak pernahadanya RUPS yang memutuskan agar dilakukan general auditsebagaimana Pasal 75 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penasihat Hukumberpendapat bahwa

Setelah RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 belum diadakan RUPSlagi;Bahwa terdakwa sudah tidak bertugas setelah RUPS tanggal 20 Pebruari2017 dan seharusnya memberikan laporan pertanggungjawaban;Bahwa Pendapatan PT.

februari 2017 dan mengetahuibahwa laporan pertanggungjawaban harus disampaikan melalui RUPSberikutnya;Bahwa yang berwenang untuk mengadakan RUPS maret 2017 adalahdirektur utama dan RUPS tersebut belum dilaksanakan,;Bahwa RUPS maret 2017 belum dilaksanakan karena saksi masihmenunggu laporan dari terdakwa;Bahwa laporan pertanggungjawaban dari direktur kepada direktur utamaharus disampaikan melalui RUPS;Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN DpsBahwa sebelum RUPS bulan februari 2017 tidak

oleh Direktur yang berkewajiban membuatlaporan/pertanggungjawaban, maka tindakan lebih lanjut berkaitanlaporan/ pertanggungjawaban dikembalikan kepada RUPS, sehinggaHalaman 38 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dpsketika RUPS berikutnya dilaksanakan maka hasil RUPS berikutnya terkaitdengan tidak dilakukan atau tidak dibuat laporan/pertanggungjawaban,dapat dilakukan tindakan atau kesepakatan lebih lanjut yang diputuskandalam RUPS berikutnya;Bahwa dalam RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 yang dituangkan

SELANCAR PROPERTY SERVICES berdiri rupspertama yang diadakan adalah rups pada bulan februari 2017;Bahwa Rups tersebut dihadiri oleh DMITRY MASLENNIKOV,KUNSTANTIN KUKUSHKIN dan saya sendiri, KUNSTANTIN KUKUSHKINpada saat itu hadir mewakili GRIGORII BRODSKII.

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejaka. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3)6). RUPS dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara tersebutatau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan batal7).

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksiyang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya8.

Oleh karena tidak pernah di selenggarakan RUPS maka secaraotomatis Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan membela diriuntuk memberikan penjelasan baik dalam RUPS maupun diluar RUPS Oleh karena dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpenonaktifan Pengugat tidak pernah diadakan RUPS untuk mengambilkeputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut maka menurut hukum pemberhentian sementaraPengguat berdasarkan surat Internal Memo Nomor: 363/BAS/IX /2015tanggal

diri dalam RUPS terkecuali TERGUGATmenyelengarakan RUPS untuk membahas pemberhentian sementaraPENGGUGAT, sehingga karena itu pemberhentian sementaraPENGGUGAT berdasarkan Surat Internal Memo Nomor363/BAS/IX/2015, tanggal 22 September 2015 bukan merupakantindakanpenyalahgunaankekuasaan/keadaan yang menquntungTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dansebaliknyamerugikanPENGGUGAT ;5.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yangnantinya RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.Namun demikian apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewatRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPSHalaman 44 dari 47 hal.

Krisman Girsang, SpPD ;i os RUPS tgl. 21 Oktober 2001Bahwa sesuai RUPS tgl. 21 Oktober 2001, terjadiperubahan pengurus PT. HIA, sbb13Direktur Utama Penggugat iDirektur Pelayanan Medis : Dr. Paulus Suryananta,SpPD ; Direktur Administrasi Keuangan : Dr. Robin HoodDamanik ; Komisaris Utama f SP.

Sidadolok iKomisaris : Dr.Krisman Girsang, SpPD ;Komisaris : Cristian Madya Purba ;Komisaris : Natha Viegas Saragih ;Komisaris : Dharma Situngkir ;Selain perubahan pengurus, dalam RUPS tersebut jugadisepakati bahwa yang dapat menjadi Direktur atauKomisaris PT. HIA, adalah orang yang memiliki sahamsebesar 5% dari jumlah saham PT.

HIA ;~ 14RUPS Memberhentikan PenggugatBahwa pada tgl. 26 Februari 2003, diadakan RUPS yangdihadiri oleh seluruh pemegang saham, dan memutuskanuntuk memberhentikan Dewan Direksi yang terpilihberdasarkan RUPS tertanggal 21 Oktober 2001, danmengangkat Dr. Petrus Yusuf, MHA sebagai care takerDirektur ;4. Bahwa..........Bahwa pemberhentian Dewan Direksi tersebutbertentangan dengan Pasal 80 ayat (38) UU No.1 Tahun1995 jo. RUPS tertanggal 21 Oktober 2001, denganalasan sbba.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tertanggal 26 April 2003 yang dilakukan Tergugatyang membubarkan Dewan Direksi (memberhentikanpenggugat sebagai Dewan Direksi) tidak sah danbatal demi hukum ;. Menyatakan pengangkatan Dewan Direksi dan DewanKomisaris pada PI. Horas Insani Abadi dengansusunan kepengurusan sebagaimana dituangkan dalamAkta Berita Acara RUPS No, 2, tol. 27November 2004 oleh Henry Sinaga,SH, Notaris diPematang Siantar yaituDirektur : Dr.

Dharma Situngkir ;Adalah kepengurusan yang sah menurut hukum hinggaberakhir masa jabatannya selama 3 (tiga) tahunatau hingga dibentuk susunan kepengurusan yangbaru berdasarkan RUPS yang sah ; .

Dewan Komisaris;Pemohon mengirimkan surat permintaan penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 26 Maret 2014 kepadaTermohon (vide, Bukti P1). Namun demikian, sampai dengan lewatnya jangkawaktu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 79 ayat (5)UUPT, Termohon tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang dimintaoleh Pemohon selaku Pemegang Saham.

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannyauntuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudian mengirimkan permintaanuntuk menyelenggarakan RUPS kepada Termohon II lewat surat yangdikirimkan pada tanggal 10 April 2014 sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT(vide Bukti P4). Namun demikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) harisebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il jugatetap tidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada. TermohonI!

Nomor 1253 K/Pdt/2015untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan RUPS.

Nomor 1253 K/Pdt/201562.63.sesuai dengan permohonan Pemohon, serta menyiapkan bahanbahan yang akan dibicarakan dalam RUPS di Kantor Perseroan;Menimbang, bahwa yang berkewajiban untuk menyiapkan bahanbahan yang akan dibicarakan dalam RUPS adalah pihak yangmenyelenggarakan RUPS yang dalam hal ini Direksi PT MowilexIndonesia dan bukannya Pemohon sebagai Pemegang SahamMayoritas yang memohon untuk diadakannya RUPS.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilalihan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undangini atau anggaran dasar; dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;69.

Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua) bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANY SEMESTA LESTARI 3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

ke 3 (tiga)sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS tersebut danpermohonan pemohon diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPayakumbuh pada tanggal 29 Desember 2015, didaftarkan dalamRegister perkara perdata permohonan dibawah Nomor105/Pdt.P/2015/PN.Pyh.

Cany Semesta Lestari, Beralamat, Jl.SyehArrasuli No.79, RT.002, RW.003, Kel.Aur Tajungkang TangahSawah, Kec.Guguak Panjang Bukittinggi ;Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktSerta membuat Penetapan sebagai berikut :1.2,Mengabulkan Permohonan Pemohon ;Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT.

Cany Semesta Lestari (vide bukti P1); Bahwa Pemohon mengirim surat kepada Komisaris Utama tertanggal28 Oktober 2015 yang isinya sama dengan surat yang ditujukankepada Direktur Utama yaitu agar dapat mengadakan RUPS PT.

Pemohon adalah berkenandengan Permohonan penetapan Kuorum RUPS ke3 (tiga) sebagaimanaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasHalaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktPasal 88 ayat (1) jo.

Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danHalaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.Bktberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANYSEMESTA LESTARI3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

) sebagai berikut:Pada dasarnya semua keputuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat.

Bahwa perbuatan meningkatkan Modal Dasar, Modal Disetor danModal Ditempatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 6 Oktober 2006 itu adalah perbuatan mengubah Pasal 4 dariAnggaran Dasar perseroan dan karena itu maka Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengn acara perubahan Anggaran Dasarharus memenuhi syarat kuorum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) menurut UndangUndang dan Anggaran Dasar perseroan,yaitu sebesar 2/3 (dua pertiga) jumlah saham yang telah dikeluarkan,sedang kuorum RUPS tanggal 6

Keputusan RUPS PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 mengenaiHalaman 10 dari 38 hal. Put.

, sehingga penyelengaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) itu dan keputusan tentang susunanpengurus dan komisaris, tidak sah dan batal demi hukum;4.2 Bahwa oleh karena penyelenggaraan dan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006mengenai perubahan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar (tentangsusunan pengurus) tidak sah dan bertentangan dengan hukum, makasusunan pengurus dan dewan pengawas PT Gusher Tarakan yangterbentuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PTGusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya,adalah tidak sah dan batal demi hukum;5.