Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 10-04-2018
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Pbm
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
M. ALKINDI, SH., MH.
Terdakwa:
FERRY WAHYUDI Bin ISKANDAR FAUZI
26 — 25
  • Bahwa terdakwa telah mengenal sabu sabu sudah sejak 12tahun yang lalu dan terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipilyang membeli sabu sabu dari hasil gajinya perbulan ;2. Bahwa 1 (Satu) paket sabu sabu yang dibeli oleh sdr.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 12-01-2011 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 02/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 7 April 2011 — H. YUSNIN, S.Sos. M.Si, VS BUPATI MUSI BANYUASIN
66 — 38
  • No. 4 c. dari LampiranI Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan PPNo. 13 Tahun 2002 yang mengatur: PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yangperlu mendapat pertimbangan Baperjakat adalahpemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerjayang baik, karena alasana) tidak
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Agama Perceraian
Putus : 17-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Sim
Tanggal 17 Juni 2016 — Drs ZANNAS MALAU LAWAN RISNAWATY PURBA
63 — 8
  • sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 29-11-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 12-02-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 222-K/PM.III-12/AD/XI/2018
Tanggal 24 Januari 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Sugeng Widodo
80 — 34
  • Majelis Hakim telah menelitinyaHal 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 222K/PM.III12/AL/X1/2018dan Foto copy Kartu Keluarga tersebut merupakansusunan keluarga Terdakwa yang di tanda tanganioleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipilyang ditanda tangani oleh Medi Yulianto, M.Si.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-11-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pdt./2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — REVIANA HUTAHAEAN, DK VS FERRY RUMENGAN, DKK
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur kerugian kepada orang lain adalah kerugian saya, FerryRumengan, dalam kedudukan sebagai duda dari pegawai negeri sipilyang telah meninggal dunia, di mana kerugian itu nyata dalam bentuk:e Kerusakan pada nama baik saya baik sebagai pribadi yang beritikatbaik maupun sebagai seorang rohaniawan (pendeta KristenProtestan) sebagai akibat tuduhan para Penggugat baik dalamberbagai dalil pada Gugatan maupun dalam berbagai kesempatanyang pada intinya menyatakan bahwa saya dan istri sayaAlmarhumah Marietta
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 31-10-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 260/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 28 Maret 2019 — TUAN DAVID ADRIAN SIQUEIROS : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
200 — 98
  • perkawinanWarga Negara Indonesia dalam Daftar PerkawinanWarga Negara Indonesia dan memberikan surat buktipencatatan perkawinan dari negara setempat; ;Bukti pelaporan di perwakilan RI sebagaimana dimaksud Pasal70 Perpres No. 25/2008 itulah, yang dijadikan salah satu syaratdefinitif pelaporan perkawinan di luar negeri di Kantor PencatatanSipil setempat (in casu: Tergugat), sebagaimana diatur Pasal 14Permendagri No. 10/2012, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 25-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 79/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
BAMBANG SURYADI, M.Pd.
Tergugat:
BUPATI BENGKULU TENGAH
94 — 47
  • Terhadaplamanya Pidana Penjara yang diputuskan tersebut,untuk kemudian apabila dilihat pada pengaturanpemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak DenganHormat, yang disandarkan pada ketentuan Pasal 87Halaman 32 dari 99 halaman Putusan Perkara Nomor :79/G/2019/PTUNBKLayat (4) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun2014, maka jangka waktu Pidana Penjara yangdikenakan kepada Penggugat tidak memenuhi bataswaktu paling lama pidana penjara yang dapatberakibat pada pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang melakukan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 28/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
WIDYAWATI
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
286 — 167
  • Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yangbersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan atasputusan tersebut Penggugat menerima dan tidak melakukan upaya hukum;Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : Pegawai negeri sipilyang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilapabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 03-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA MEDAN Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Mdn
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 1
  • Bahwa Pengugat dan Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Tempat yang berbeda dimana Penggugat Bertugas diKabupaten Serdang Bedagai dan Tergugat bertugas di Pemko Binjai ;5.
Pengadilan MS KUALA SIMPANG Perdata Agama Perceraian
Register : 11-05-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 177/Pdt.G/2015/MS-KSG
Tanggal 15 September 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
20 — 9
  • dengan eksepsiTergugat;Menimbang bahwa Penggugat juga telah menyampaikan duplikeksepsi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban eksepsiPenggugat;Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat/Kuasa tersebut MajelisHal 23 dari 43 halaman Putusan Nomor:177/Pdt.G/2015/MSKSGHakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat/Kuasa Majelis mencermatiTergugat/Kuasa telah menyampaikan eksepsi pada pokok perkara yangberkaitan dengan keberadaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat:
Ir. ROY ROBBERT HUTUBESSY
Tergugat:
1.KEPALA KEPEGAWAIAN NASIONAL BKN
2.WALIKOTA AMBON
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PT. TASPEN Cabang Ambon
90 — 27
  • Bahwa berdasarkan Ketentuan Nomor 2 huruf a Surat Kepala BadanKepegawaian Nomor K.2630/V.3262/99 perihal Pegawai Nege ;ri Sipilyang dijatuhi hukuman pidana, tanggal 20 November 2012 yangmenyatakan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatanjabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan kepeutusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidakdengan hormatBahwa Posita Penggugat nomor
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 13-01-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PA RAHA Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Rh
Tanggal 20 April 2016 — Perdata -Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi Vs Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
16 — 9
  • Menetapkan biaya perkara menurut hukum:Subsider:Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono) ;halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon danTermohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikanPemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Majelis mengingatkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajid memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang dan Pemohon telah
Pengadilan PN MUARA BULIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-06-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Mbn
Tanggal 4 Mei 2017 — PANDI Bin SA’ARI
37 — 12
  • Pid.Sus/2017/PN MbnHalaman 12 dari 29 halamansedang berjalan di RT.08 Desa Tebing Tinggi Kecamatan PemayungKabupaten Batanghari dan saat kedua pelaku hendak Saksi tangkap,saat itu Terdakwa sempat membuang bungkusan Rokok Sampoerna UBOLD warna hitam di atas tanah sedangkan Saksi DEDI ARSADlangsung lari meninggalkan Terdakwa;Bahwa saat itu yang Saksi lakukan adalah langsung menangkapTerdakwa sedangkan Saksi YOGI EKO PRASETYO langsung mengejardan menangkap Saksi DEDI ARSAD, setelah ada Saksi dari warga sipilyang
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn
Tanggal 12 April 2021 — Pemohon:
Andik Dwi Cahyanto
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPOLISIAN RESORT MALANG
66 — 76
  • PUTUSANNomor 2/Pid.Pra/2021/PN KpnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara Praperadilan dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Nama lengkap : Andik Dwi CahyantoTempat lahir : MalangUmur/tanggal lahir : 44/19760331Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Krajan Barat 82 RT 003 RW 004 Desa Pakiskembar,Kecamatan Pakis, Kabupaten MalangAgama > IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 05-01-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG
Tanggal 4 Januari 2021 — Pemohon:
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
292 — 210
  • Negara (ASN)berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkatPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 816.17.berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 31274/C/2/1977 tanggal 7 Mei 1977 sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil dengan masa percobaan dengan tugassebagai Guru SLTP pada SMP Negeri I di Pariaman (bukti P6 terlampir)dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor988/IV/Kwpk1978 tanggal 20 April 1978 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 54/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
SITTI RAKHMAH, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU
171 — 45
  • (vide Bukti P8, P10);Menimbang, bahwa dalam rangka sinergitas antara kementerian / Lembagaserta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin AparaturSipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah di jatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telahhalaman 32 dari 35 Putusan Nomor 54/G/2019
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-10-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 13-02-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 215/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 6 Februari 2018 — OKTOVIANTHINNO ESR WA RO, A.Mk : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
533 — 312
  • Selanjutnya Tim Pemeriksa danPenggugat selaku Terperiksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis menarikkesimpulan bahwa atas dugaan perbuatan melanggar kewajiban masuk kerja danmenaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 11Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang diduga dilakukan oleh Penggugat, terhadap Penggugat telah dilakukanpemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang pangkatnya
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — YULIANA IRMAYANTI vs BUPATI DOMPU
71 — 32
  • September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YulianaIrmayanti;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — RAMLA TUHINDUN vs BUPATI DOMPU
75 — 34
  • September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/040/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/163/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/040/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/163/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama RamlaTuhindun;3.
Pengadilan PA Belopa Perdata Agama
Register : 02-05-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PA Belopa Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Blp
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 33
  • No. 224/Pdt.G/2019/PA.Blpdengan dalil uraian dalam rekonpensi ini;Bahwa oleh karena kemauan keras atau keinginan TergugatRekonpensi/ Pemohon tetap ingin menceraikan PenggugatRekonpensi/ Termohon dan segala tanggung jawab hukumnya,sehingga wajar dan berdasar hukum apabila Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar nafkah kepadaPenggugat Rekonpensi/ Termohon, karena kita ketahui bersamabahwa Pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang memperoleh penghasilan yang