hukum;- Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi/cedera janji;- Menyatakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV + Dump Truck 2012 , NO Mesin 4D34TH79410, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK077947, NO Plat BK 8280 YF, warna kuning tahun 2012 dengan sertifikat jaminan fidusia 0003585/1/19/10/2012 Tanggal 9 Oktober 2012 adalah sah secara hukum;- Menyatakan putusan Arbitrase BPSK

Kabupaten Batu Bara No.247/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 tidak berkekuatan hukum;- Menyatakan Pemohon Keberatan dapat melakukan penjualan melalui pelelangan umum terhadap objek jaminan fidusia yaitu Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV + Dump Truck 2012 , NO Mesin 4D34TH79410, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK077947, NO Plat BK 8280 YF, warna kuning tahun 2012 dan akan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjulan tersebut.

tidak pernahmemberikan persetujuan/memilih penyelesaian sengketa dengan caraarbitrase melalui BPSK, demikian juga Pemohon Keberatan/ Penggugattidak pernah memilih arbitor dari anggota BPSK dan sebaliknya di dalamPerjanjian Lease para pihak telah menyepakati, menyetujui dan memilihForum Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat danbukan di BPSK;Bahwa benar BPSK melayangkan Surat Panggilan Sidang Arbitrase nomor: 246/PGARB/BPSK/BB/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015 (Surat ke 2) yangintinya

Dibatalkan;C.Keberatan Atas Penyimpulan Fakta Hukum, Pertimbangan HukumYang Keliru Oleh BPSK Serta Amar Putusannya.1.Majelis BPSK telah salah memahami transaksi antara TermohonKeberatan dan Pemohon Keberatan.

Majelis BPSK mengebaikan prinsip yang terkandung di dalam Pasal 18UU Perlindungan Konsumen. Upaya Majelis secara keliru menerapkanketentuan Pasal 18 dapat menimbulkan preseden buruk bahwa seolaholah BPSK adalah backing Konsumen nakal (beritikad buruk) dalammenekan pelaku usaha.

Andaikata Pemohon Keberatan bersalah berdasarkanUU Perlindungan Konsumen quod non tidak jelas kaitan penjatuhanputusan dwangsom yang diadakan oleh Majelis BPSK Kabupaten BatuBara dengan ketentuan ganti rugi tersebut (lihat: hal.8 Salinan PutusanMajelis BPSK). Oleh karenanya Putusan itu patut dinyatakan batal;Halaman 16 sampai 39 Nomor 43/Pdt.SusBPKS/2015/PN.RAP6.Majelis BPSK didalam pertimbangannya juga mengesampingkanketentuan didalam Perjanjian Lease Pasal 16 yang mengatur mengenaikelalaian.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;3.

- M E N G A D I L IDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara Menerima Keberatan Pemohon Keberatan; Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara 678/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 22 Agustus 2016;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara 678/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Menghukum Termohon Keberatan

14/PDT.SUS-BPSK/2016/PN.PSB

825 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

sebagaimana dalamputusan "BPSK' a quo;Bahwa adalah amanat undangundang dalam hal pelaku usaha tetap tidakmemenuhi panggilan "BPSK", maka "BPSK" dapat mengadili konsumentanpa kehadiran pelaku usaha.

tidak terdapat alasan hukum yang dapat untuk mempersalahkanwewenang memutus gugatan Termohon Keberatan di "BPSK" bahkan"BPSK" sendiri tidak melihnat ada suatu alasan apa pun untuk menolakperkara tersebut sehingga Ketua "BPSK" telah benar dan tepat menerimapermohonan gugatan sengketa konsumen sebagaimana telah diputus olehMajelis Arbiter "BPSK" dalam Putusan Perkara Nomor 18/PDTKONS/2016 tanggal 22 September 2016 yang bersifat final dan mengikat;Berdasarkan uraian di atas maka seluruh dalil yang

Konsumen(BPSK) Kabupaten Bandung, namun hal ini tidak pernah dihiraukan olehMajelis BPSK. dari Pemohon Kasasi (Semula Penggugat) tidak pernahmenandatangani perjanjian tertulis yang berisi tentang cara penyelesaiansengketa di BPSK dan Majelis BPSK tidak pernah membuat keputusan yangmenguatkan perjanjian tertulis tersebut, dari Pemohon Kasasi (semulaPenggugat) tidak pernah memilih Arbiter sebagai anggota Majelis BPSK.Halaman 18 dari 23 hal Put.

dengan demikian maka berdasarkan Kepmemperindag RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 sudah sepantasnya Ketua BPSK harus menolakPermohonan Penyelesaian sengketa konsumen yang bukan merupakankewenangan BPSK.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2.

1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atautidaknya kerugian di pihak konsumen;Disamping itu, Dr.

;Menimbang berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2010 pada Pasal 2 menyebutkan pula, Setiap Konsumen yang dirugikanatau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha di BPSK tempatberdomisili Konsumen atau pada BPSK terdekat., Sehingga Majelisberpendapat adalah Konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhikriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapatdiselesaikan melalui BPSK terdekat;Sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batubara berpendapat bahwaKonsumen dan Pelaku Usaha

Akan tetapiMajelis a quo yang selalu membela kepentingan Termohon tidakpernah menganggap bahwa perjanjian kredit ini ada sehingga dengansewenangwenang memutuskan bahwa sengketa ini menjadikewenangan BPSK dan bukan Pengadilan Negeri;Bahwa pertimbangan hukum Majelis a quo yang menyatakan bahwaBPSK Kabupaten Batubara merupakan BPSK terdekat sebagaimanaPasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 merupakanpertimbangan hukum yang sesat, karena BPSK terdekat dariKabupaten Rokan Hulu adalah BPSK Kota

Pekanbaru yang memilikijarak 165 Kilometer dibandingkan BPSK Kabupaten Batubara yangberjarak 419 Kilometer.

;e Mengenai pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batubaratersebut di atas merupakan suatu pertimbangan hukum yangmembingungkan, tidak konsisten, menyesatkan dan kabur;e Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut di ataskembali hanya untuk mencari landasan legitimasi dalam penangananperkara a quo;e Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK KabupatenBatubara menyatakan Sehingga Majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mempunyaikewenangan untuk memutus

386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Terhitung sejak keputusan ini berlakuhukum tetap (inkracht);Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikanputusan sebagai berikut:Membatalkan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 16 November 2016;Mengadli sendiri:Primair:1.Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan

atas Putusan BPSKKabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal16 November 2016 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yangdiajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidakdapat diterima;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan kreditur

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul;Subsidair:Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono);Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Tentang kedudukan (legal standing) Pemohon Keberatan; Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut, dibatalkan oleh Pengadilan NegeriLubuk Pakam dengan putusan Nomor 185/Pdt.SusBPSK

,tanggal 14 Februari 2017;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtersebut diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 9 Maret2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 185/Pdt.G.Sus/BPSK/2016/PN Lbp., AktaNomor 03/Pdt/Kasasi/2017/PN Lbp., yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti denganmemori kasasi yang diterima

Nomor 386 K/Pat.SusBPSK/2018(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016tanggal 16 November 2016;4.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor : 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 tanggal 19 September 2013; -3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan dahulu Konsumen sebesar Rp.671.000.,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Dengankata lain bahwa BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak berwenang mengadiliperkara a quo, sehingga putusan perkara a quo patut untuk dibatalkan. 11C.

Tentang BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi TIDAK BERWENANG MEMUTUSPIDANA PENJARA TERHADAP PEMOHON KEBERATAN,; 1.Bahwa pada petitum putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor:025/BPSKTT/KEP/IX/2013, yang telah diputus pada tanggal 19 September 2013,pada halaman 12 poin 5 menyebutkan : Menghukum Pimpinan Pelaku Usaha telah melanggar Pasal 62 UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun Bahwa putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah memberikanputusan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSKTT/KEP/IX/2013 Tanggal 19September 2013 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat. 3.

Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau; c.

TENTANG BERWENANGNYA BPSK TEBING TINGGI UNTUK MEMUTUSPIDANA PENJARA TERHADAP PEMOHON KEBERATAN.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 273/Arbitrase/BPSK-BB/II/2017 tanggal 23 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan wanprestasi;5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap1.Bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Batu Bara, baik itu Panggilan Pra Sidang maupunPanggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara dan .

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tertanggal 16September 2015;e.

Bank TabunganPensiun Nasional, Tbk;Halaman 58 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN RapIl.

64 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

319 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 danterlinat jelas adanya keberpihakan Majelis BPSK Kota Pekanbaru dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga sangat berdasar jikaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melaui Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya dalam amarputusannya membatalkan Putusan BPSK Pekanbaru Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 dalam Perkara Sengketa Konsumen Nomor003/BPSK/PKRSEKT/I/2016;3.

BPSKpada tanggal 29 Maret sehingga terlihat jelas bahwa Putusan BPSK Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 dalam Perkara Sengketa Konsumen Nomor003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 adalah putusan yang cacat formil patut danHalaman 4 dari 18 hal.

hukumnya pada Putusan BPSK Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 dalam Perkara Sengketa Konsumen Nomor003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 Majelis BPSK Pekanbaru)= = mencobamengaitkan sengketa yang dimaksud dengan melebarkan pemeriksaanpada nilai jaminan yang sejatinya tidak pernah dipermasalahkan olehTermohon Keberatan yang dahulunya Pemohon sehingga dengan demikiansangat jelas dan meyakinkan bahwa Majelis BPSK dalam memeriksa danmengadili perkara a quo mencoba mencaricari kesalahan PemohonKeberatan dengan melebarkan pemeriksaan

dan sangatterlinat keberpihakan Majelis BPSK Pekanbaru dalam memeriksa danmengadili perkara a quo sehingga patut dan layak jika putusan BPSKPekanbaru Nomor 03/Pts/BPSK/I/2016 dalam Perkara Sengketa KonsumenNomor 003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 dalam pertimbangan hukumnya yangmenyatakan Pemohon Keberatan tidak menunjukan bukti sertifikat jaminanfidusia dibatalkan demi hukum;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Majelis BPSKPekanbaru Nomor 03/Pts/BPSK/I/2016 Perkara Sengketa KonsumenNomor 003/BPSK

/I/2016 dalam PerkaraSengketa Konsumen Nomor 003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 dinyatakandibatalkan demi hukum;Bahwa dalam amar putusannya Majelis BPSK Pekanbaru Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 Perkara Sengketa Konsumen Nomor 003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 pada point 7 dimana Majelis BPSK Pekanbaru dalam perkaraa quo menghukum Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon denganganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah suatukekeliruan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena tidak dapatdibuktikan

739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

diuraikan di atas;Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat/TermohonKeberatan (semula Pengadu/Konsumen) kepada BPSK KabupatenBatu Bara, dan telah diputus oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara,maka hal ini merupakan pelanggaran atau penyimpangan hukum danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sertaketentuan Pasal 118 ayat (3) atau ayat (4) HIR, sehingga dengandemikian sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraPerkara Nomor 1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7

ahli warisnya dapat menggugatpelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili Konsumen atau pada BPSKyang terdekat;Bahwa domisili Giartono selaku Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Indragiri Hulu, yang manahingga saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu masih belum terbentuk BPSK,sehingga secara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/TermohonKeberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu (sekarangPenggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya

, yaitudalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK Batu Bara;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka jelas Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah tidaksah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku;Keberatan Keenam:Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016Tanggal 7 Desember 2016 Tidak Didasarkan Pada Pertimbangan YangBerlandaskan Hukum Dan

Nomor 739 K/Pdt.SusBPSk/2017Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupetan Batu Bara;e.

Tentang KeberatanTentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

126 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 460/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 04 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 16/PdtSus/BPSK/2017/PN RapBahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Dengan demikian, BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.

membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara No. 460/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 Tanggal 4 Januari 2017;A.

Tanggal 4 Januari 2017TENTANG DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN BPSK KABUPATENBATU BARA NOMOR 460/Arbitase/BPSKBB/v/2016 TANGGAL 4Januari 2017 TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM1.Bahwa, Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor 460/Arbitrase/BPSKBB/V?

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BPSK KABUPATEN BATU BARADALAM PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARANOMOR 460/Arbitrse/BPSKBB/V/2016 TANGGAL 4 Januari 2017TIDAK CERMAT, KELIRU, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIPKEADILAN, KEPATUTAN, KEMANFAATAN DAN ATAU KEPASTIANHUKUM1.Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalamPutusan Arbitrase BPSK No. 460/Arbitrase/BPSKBB/V/2016Tanggal 4 Januari 2017 mengenai:a) Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat

571 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Nomor 571 K/Pdt.SusBPSK/201404 Juni 2014, tidak ditemukan fakta mengenai adanya putusan Nomor 027/A/V/2014/BPSK. KT.TSM. tanggal 04 Juni 2014 pemberian saksi atau saksi ahlidalam persidangan tersebut;b Berita Acara mengenai kehadiran Pemohon Keberatan tidak dibuatsecara cermat;Bahwa Majelis BPSK Kota Tasikmalaya pada halaman 11 butir C tentangtelah terjadi halhal selama proses persidangan, menyebutkan:1.

atas suatu gugatansengketa konsumen yaitu: Menolak gugatan: tidak ada pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha;e Mengabulkan gugatan: ada pelanggaran yang dilakukan pelaku usahadengan atau tanpa ganti rugi;12eBahwa jika melihat dan membaca putusan Majelis Arbitrase BPSK KotaTasikmalaya Nomor 027/A/V/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 04 Juni 2014,terlihat bahwa Putusan Nomor 027/A/V/2014/BPSK.

Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk. sebagai TermohonKasasi, dimana pengaduan tersebut tercatat diSekretariat BPSK Kota Tasikmalaya Nomor040/PK003/BPSK/IV/2014 yang kemudiandinyatakan diterima sebagaimana dimaksuddalam Surat Penetapan = PenerimaanPengaduan dengan Nomor 39/40/PPBPSK.KOTA.TSM/IV/2014 pada tanggal 30April 2014;Bahwa BPSK Kota Tasikmalaya telahmemanggil kedua belah pihak yangbersengketa untuk dilakukan konsiliasi,mediasi, dan oleh karena konsiliasi danmediasi tidak tercapai kesepakatan

makaBPSK Kota Tasikmalaya menetapkansengketa tersebut diselesaikan dengan caraArbitrase;Bahwa BPSK telah menetapkan sengketayang diadukan oleh Pemohon Kasasi/sebelumnya Termohon Keberatan/Pengadu.Maka dengan demikian berdasarkan Pasal 55UU Nomor 8 Tahun 1999 BPSK wajibmengeluarkan putusan dalam waktu 21 harikerja, penetapan penerimaannya pada tanggal30 April 2014 bahwa sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 94K/PDT.SUS/2012 yang pada amar putusannyamenyatakan bahwa BPSK sebagai Badan18Memutuskan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 jo.Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 Permendag Nomor 350/MPP/Kep/12/ 2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, kewenangan BPSK adalah memeriksadan memutus sengketa konsumen, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara aquo;b.

10 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengket Konsumen (BPSk):Halaman 4 dari 7 hal. Put.

., tanggal 31Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/PelakuUsaha;Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 291/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017;Mengadili Sendiri: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatuBara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor291/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017; Menghukum Termohon Keberatan

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 291/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 30 Maret 2017;4. Menghukum Termohon Kasasi membayar ongkos perkara ini;Halaman 5 dari 7 hal. Put.

644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)terdekat.

konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikansengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.

Nomor 644 K/Pdt.SusBPSKk/2016maupun tugas dan kewenangan BPSK sesuai Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 585/Arbitrase/BPSKBB/XII/2015 tanggal 2 Februari 2016 (objek perkara) setidaktidaknya jelastelah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen maupun Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, olehkarena sebagai berikut:1

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hokumatau tidak sah pembaliknamaan sertifikat hak milik kepada pemenanglelang. Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memilikikewenangan tersebut;5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriPadangsidempuan merupakan pengadilan yang berwenangmenyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan PemohonKeberatan, namun BPSK Kabupaten Batubara masih saja menyelesaikansengketa Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan bahkanmemutus dan menerima

618 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Nomor 618 K/Pdt.SusBPSK/2015Republik Indonesia (Kepmenperindag RI) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 hendakmengajukan keberatan terhadap Putusan Majelis BPSK tersebut di atas:A. Bukan kewenangan BPSK mengadili sengketa:1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Akad Murabahah Nomor 146900335114antara Bapak Suhada dengan PT.

SengketaKonsumen, Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketakonsumen apabila: b.

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis BPSK tersebut halaman 13sampai dengan halaman 16, tentang Kewenangan Absolut BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Kewenangan Relatif BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk), (Bukti P2), BPSK KabupatenSukabumi telah salah menafsirkan BPSK selayak peradilan di bawahnaungan Mahkamah Agung;. Bahwa BPSK hanya sebuah media penyelesaian sengketa di luarPengadilan (alternative dispute resolution), bukan sejajar dengan badanHal. 4 dari 14 hal Put.

BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ini;2. Majelis BPSK yang membuat Putusan Nomor 070/Prk/BPSK.Kabsi/XII/2014cacat hukum sehingga Putusan Nomor 070/Prk/BPSK.Kabsi/XII/2014 menjadicacat hukum harus dinyatakan batal demi hukum;3. Prosedur BPSK Kabupaten Sukabumi dalam perkara ini tidak sah;4.

sulitoleh pihak Pengadilan Negeri Cianjur, karena pihak Pengadilan Negeri Cianjursudah beberapa kali mengirimkan Surat kepada BPSK Sukabumi untuk segeramengirimkan berkas perkara atas perkara tersebut tidak pernah ditanggapi,yang akhirnya harus mengambil sendiri ke BPSK Sukabumi.

MENGUATKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGIN NOMOR 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015 TANGGAL 20 FEBRUARI 2015;

3. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA INI KEPADA PEMOHON KEBERATAN YANG HINGGA SAAT INI SEBESAR RP. 1.591.000 (SATU JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH);

52 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 53/PGArbI/BPSK/BB/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, perihal PanggilanPersidangan atas nama/Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha/PT BankDanamon Indonesia,Tbk DSP Pasar Baru Rantau Prapat, pada HariSelasa/Tanggal 26 Januari 2016;c.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 624/PG/ARBII/JSIlI/BPSK/BB/V/2016 tanggal 4 Mei 2016, perihal Panggilan Persidanganatas nama/Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha/PT Bank DanamonIndonesia,Tobk DSP Pasar Baru Rantau Prapat, pada HariJumat/Tanggal 13 Mei 2016;4.

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 1454/PG/BPSK/BB/X1I/2015 tanggal 30November 2015, untuk menghadiri sidang pada hari Senin, tanggal7 Desember 2015;b. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 53/PGARBI/BPSK/BB/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, untuk menghadiri sidangpada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016;c.

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 1454/PG/BPSK/BB/X1/2015 tanggal 30November 2015, Perihal: Panggilan Persidangan atasnama/Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha/PT Bank DanamonIndonesia, Tbk DSP Pasar Baru Rantau Prapat pada hariSenin/tanggal 7 Desember 2015;2.

Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memilikiwewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut.

571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangan dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo;3. Membatalkan Putusan BPSK Batu Bara Nomor 1389/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 Tanggal 14 Oktober 2016;4. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor:9018908529/PK/01/14;5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusiadengan Nomor W4.

Nomor 571 K/Pdt.SusBPSK/2018Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk);Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilirtelah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rhl., tanggal14 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1389/Arbitrase/BPSKBB/X/2016tersebut;3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untukselain dan selebihnya;4.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1389/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016 tanggal 14 Oktober 2016;4.

Nomor 571 K/Pdt.SusBPSK/2018Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 60/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rhl., tanggal 14 Desember 2016 dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itupermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RUSPINA PURBA,tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi

17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb

846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Menyatakan sisa hutang Almarhum Acep Bin Komin kepada Termohondengan Perjanjian Kredit Nomor MBG.DCK/652/KUM/2012 sebesarRp122.839.426,60 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluhsembilan ribu empat ratus dua puluh enam ratus enam puluh rupiah);Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkansalinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untukdidaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu

mengenaiBPSK ini;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohananalasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan/dahuluTermohon untuk seluruhnya;Menyatakan putusan BPSK Karawang Nomor Arbitrase/61/BPSKKRW/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 tentang Arbitrase batal dan tidakberkekuatan hukum;Menolak pengaduan Termohon Keberatan/dahulu

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 juncto PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang NomorArbitrase/61/BPSKKRWV/I/2021 tanggal 28 Desember 2020:Untuk selanjutnya:Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Kasasi dahulu PemohonKeberatan/Termohon untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 juncto PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang NomorArbitrase/61/BPSKKRW/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.SusBPSK/20213.

Nomor 846 K/Pdt.SusBPSK/2021Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.