Ditemukan 735 data
18 — 2
hadir di muka sidangmeskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohontidak melawan hukum dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakantidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dibah
10 — 5
menunjuk berita acaratersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugatadalah seperti terurai di atas;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinandan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Depok, maka sesuaimaksud pasal 49 ayat 1 huruf a, dan pasal 73 ayat 1 Undangundang Nomor7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganNomor 3 tahun 2006 dan telah dibah
9 — 0
Penetapan No. 120/Pdt.P/2019/PAJU2006 dan telah dibah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009sehingganya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelumpemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidakada orang lain atau pihak yang merasa keberatan dengan demikian perkara intelah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada orang yang merasakeberatan atasnya Vide KMA Nomor 032/SK/IV/2006;Menimbang,
11 — 0
PAJUmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
20 — 4
adalahsebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon, dan paraPemohon menyatakan tetap dengan permohonannya; Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang orang yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah Kota Mojokerto yang mengajukan permohonan pengakuananak yang bertujuan agar Pengadilan Agama Mojokerto memberikan penetapan sahnyaanak anak para Pemohon, permohonan mana telah bersesuaian dengan ketentuan pasal49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dibah
14 — 1
, Tergugatdan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat MahkamahNomor Perkara : 1491/Pdt.G/2014/PA.Bihalaman 10 dari 13 halamanAgung Republik Indonesia nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 MajelisHakim perlu. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali untukmelaksanakan ketentuan tersebut di atas;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, makasesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimanatelah dibah
25 — 17
Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam,patut untuk dikabulkan .Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) dan(2) Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah dibah dengan Undangundang nomor 3tahun 2006 Junto Pasal 35 (1), (2) dan (3) PP Nomor 9 tahun 1975, maka Majelishakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknyaberisiperintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugatserta
7 — 2
Putusan Nomor: 0871/Pdt.G/2012/PA.Ngj.putusan ini kepada Pejabat yang terkait in casu PPN dalam wilayah hukum tempatdimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana perkawinanPenggugat dan Tergugat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan
46 — 18
Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon (HENDRI DONALD SIMORANGKIR & ANI RIA LAOLY)pada tanggal 01 Juli 2017 terhadap seorang anak jenis kelaminPerempuan bernama DEBORA CAHAYA PUTRI SARAGIH yang lahir diBah Jambi, 01 Juli 2017;3. Memberikan Kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Pematangsiantar untuk mengubah akta kelahiran anak;Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PN.PMS4.
19 — 1
Saksi menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut :bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahbertetangga denganpeng gugat; bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isterimenikah sejak 14 tahun yangbahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamaterakhir di rumah Milik bersama dan telah dikaruniai 3bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattidur,tinggal satu rumah namum kamarnya sendiri sendiri dan diBah wanantara Penggugat
31 — 4
Hamparan Perak, Kebupaten DeliSerdang, secara agama Islam patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3)huruf e Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) paraPemohon telah dikabulkan, maka dengan sendirinya Penetapan ini dapat digunakan sebagaibukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon IT;Halaman 6 dari Penetapan No.91/Pdt.P/2013/PABjiMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor : 7 Tahun1989 yang telah dibah
30 — 7
tanggal 28 Januari 2006, secara agama Islam patut untuk dikabulkan, sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No.1 47/Pdt.P/2013/PABjiMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) paraPemohon telah dikabulkan, maka dengan sendirinya Penetapan ini dapat digunakan sebagaibukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor : 7 Tahun1989 yang telah dibah
7 — 0
Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PAJUMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009sehingganya menjadi wewenang Pengadilan
10 — 0
mengirimkan salinanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Sumedang di tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dibah
7 — 1
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalilsyar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILIDALAM KONPENSI1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;2 Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon Konpensi ;DALAM REKONPENSI1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaian;2 menetapkan anak, lahir tanggal 17 Juli 2008 berada dibah
9 — 0
sesuai Pasal 39 (2)UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 huruf (f ) Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam; perceraian yang terjadi karenaputusan pengadilan, Pasal 119 ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dijatuhkan talak satuba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat sehingga putusan diluar hadirnya Tergugat sesuaiPasal 125 HIR adalah putusan Verstek;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 yangtelah dibah
72 — 35
Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KartuTanda Penduduk merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang yang isinya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi tinggal diwilayah Kabupaten Buleleng sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dibah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 dan isinya tidak dibantah olehTermohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo.
Pasal 34 ayat (4) dan (5) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 sebagaimana telah dibah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang isinyamenerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telahmenikah secara sah dan resmi serta isinya tidak dibantah oleh TermohonKonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo.
19 — 2
maka jatuh talaknyadengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznyaMenimbang, bahwa okh karena itu gugatan Penggugat patut dikabukkan dengan jatuh talk satukhuli Tergugat terhadap Penggugat dengan iwald sebesar Rp 10.000,(sepuluh nbu rupah);Menimbang, bahwa okh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek; Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 (1) Undangundang Nomor: 7 tahun 1989,sebagaimana teh dibah
16 — 0
tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah BesarKota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk ituMenimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk membebankanbiaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut hukummajelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalahmasalah perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2003 dan telah dibah
11 — 1
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor :7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dibah dengan UndangUndang Nomor : 3tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 50 tahun 2009,Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkansalinan