Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pid/2017
Tanggal 26 April 2017 — Sumarni Br Sitorus alias Marni DAN KAWAN-KAWAN
4628 Berkekuatan Hukum Tetap
  • saya culik lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam Ini kanpengaduan istri Pak SUGIONO, Bu lalu dijawab Pelaku SUMARNI BRSITORUS iya kan saya bawa untuk menyelesaikan utangnya Pak SUGIONOlalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam ini kan sudah larut malam, Bu,bagusnya besok kita ketemu lagi, dimana tempatnya lalu dijawab Terdakwa SUMARNI BR SITORUS lya jaminan apa, kalau Pak SUGIONO lari laludijawab Kepala Desa Paya Tusam saya kan kepala Desa, Bu, ada Stempelsaya, ada rumah saya, ada kantor saya, ibu gak usah sangsi
    Nomor 305 K/Pid/2017lalu dijawab Kepala Desa Paya Tusam ini kan sudah larut malam, Bu,bagusnya besok kita ketemu lagi, dimana tempatnya lalu dijawab Terdakwa SUMARNI BR SITORUS lya jaminan apa, kalau Pak SUGIONO lari laludijawab Kepala Desa Paya Tusam saya kan kepala Desa, Bu, ada Stempelsaya, ada rumah saya, ada kantor saya, ibu gak usah sangsi, saya jamin PakSUGIONO gak akan lari lalu dijawab Terdakwa SUMARNI BR SITORUS tidakbisa Pak, harus ada pernyataan Pak SUGIONO membayar utangnya, membuatsurat
    Nomor 305 K/Pid/2017SUMARNI BR SITORUS lya jaminan apa, kalau Pak SUGIONO lari laludijawab Kepala Desa Paya Tusam saya kan kepala Desa, Bu, ada Stempelsaya, ada rumah saya, ada kantor saya, ibu gak usah sangsi, saya jamin PakSUGIONO gak akan lari lalu dijawab Terdakwa SUMARNI BR SITORUS tidakbisa Pak, harus ada pernyataan Pak SUGIONO membayar utangnya, membuatsurat jual beli tanah Kebun Karet lalu kepala Desa Paya Tusam iya kalau utangpiutang, Bu, itu urusan Pak SUGIONO, saya tidak mencampuri.
Register : 31-07-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 268/Pid.B/2017/PN Skt
Tanggal 11 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
SRI HARTINAH, S.H.
Terdakwa:
NURIYANTO, SE
8913
  • Apabila saksimelanggar hal terebut diatas saksi siap dikenakan sangsi pribadidan akan dikenakan sangsi pidana (Hukum) .Bahwa kemudian isi surat pernyataan yang dibuat oleh HASLANNURI yaitu berdasarkan surat pernyataan tanggal 16 April 2016yang isinya menyatakan Menyerahkan segala urusan barangHalaman 11 dari 19 Hal. Perk.Pid. No.268/Pid.B/2017/PN Sktyang berada di Gudang konopen atau Expedisi perihal barangtersebut kepada atasan saksi NURIYANTO DBM PT.
    Solo MurniLampung, segala bentuk jenis pembagian ataupun digunakanbuat kepentingan perusahaan saksi tidak akan mengungkitkeputusan tersebut, bila mana jika masalah ini saksi ceritakankepada pihak luar saksi siap menerima sangsi sangsi yangberlaku atau ditindak secara hukum .Bahwa kemudian isi Surat pernyataan yang dibuat oleh FEBRIWISNU WARDHANA yaitu sesuai surat pernyataan tanggal 16April 2016 yang isinya menyatakan bahwa Menyerahkansegala keputusan mengenahi barang yang ada di ExpedisiSentosa
    Dan tidak ada keterkaitanlagi dengan pihak Expedisi, Apabila saksi melanggar hal tersebutdiatas saksi siap dikenakan sangsi pribadi ataupun pidanahukum .Bahwa saksi menjelaskan secara rinci proses pengiriman barangmelaui Expedisi Sentosa Jaya Expres pada tanggal 27 Pebruari2016 yaitu barang dikeluarkan dari Gudang Pusat PT.
Register : 16-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN LIMBOTO Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Lbo
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pemohon:
EFENDI TALUDIO
Termohon:
Kapolda Gorontalo cq Dir.Reskrim Umum Polda Gorontalo Cq Penyidik pada Diirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo
9778
  • Sementara dalam ketentuan BPP/SOP tidakmencantumkan ketentuan sangsi hukum pidana tersebut dalam suatupelanggaran atas ketentuan BPP/SOP. melainkan sangsi administratif.Maka dengan keluarnya surat tentang penetapan tersangka terhadapPEMOHON oleh TERMOHON/Penyidik Direskrimsus Polda Gorontaloinilah sebagai objek hukum PraPeradilan yang dimohonkan kepadaKetua Pengadilan Negeri Limboto, dengan pertimbangan hukumsebagai berikut:Mengingat;1.
    Dalam ketentuan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) PedomanKewenangan No.71/PBSKep/Dir/IX/2014 Poin ke 5 Lima, menyebutkanbahwa terhadap pelanggaran yang terjadi atas pelaksanaan pedoman ini,dikenakan ketentuan mengenai sangsi administratif dan tata tertibpegawai bank sulut, dan tidak memuat ketentuan sangsi pidana. DalamHalaman 10 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Pra2019/PN.Lbohal ini PEMOHON telah mendapat sangsi berat dari Direksi Bank Sulutberupa sangsi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Register : 25-04-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0824/Pdt.G/2017/PA.PLG
Tanggal 25 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
152
  • Tergugat.Adapun penyebabnya adalah padatahun 2009 Tergugat berselingkuh dan mempunyai WIL pada saat ituTergugat bertugas di Polsek Rambutan Banyuasin, sejak itu Tergugatmemperlihatkan sikap perangai Sungguhsungguh tidak baik, Tergugat mulaiberpacaran dengan gonta ganti perempuan sehingga dengan perbuatantersebut, Tergugat pernah dilaporkan oleh perempuan tersebut di Intansikedinasan yaitu di POLDA Sumsel Palembang namun Tergugatdikembalikan ke Polres Banyuasin dengan kejadian tersebut Tergugatdiberi sangsi
Register : 29-08-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 13-12-2012
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 111/Pdt.G/2012/PTA.Mks
Tanggal 26 September 2012 — Pembanding VS Terbanding
6336
  • keberatan kepada penggugat /terbanding sebagai Pegawai Negeri belum mendapat izin dari atasannya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan kepada penggugat /terbanding sebagai Pegawai Negeri belum mendapat izin dari atasannya namunpenggugat / terbanding menyerahkan pernyataan yang isinya siap menanggungresikonya dan sampai 6 bulan sidang terakhir penggugat / terbanding tidakmenyampaikan surat izin dari atasannya.Menimbang, bahwa masalah izin atasan adalah urusan yang bersangkut pautdengan sangsi
Register : 24-12-2008 — Putus : 11-02-2009 — Upload : 30-12-2013
Putusan PA PONOROGO Nomor 1243/Pdt.G/2008/PA.Po
Tanggal 11 Februari 2009 — Penggugat x Tergugat
310
  • Bahwa karena keadaan rumah tangga yang sering cekcok dan penyebabnya adalah soalkebutuhan rumah tangga lantas setelah pisah sejak bulan Agustus 2004 hingga bulan Juli2005, kemudian Penggugat pergi lagi kerja ke Hongkong dan selama itu tergugat masihtetap juga sering main judi dan hingga tertangkap Polisi hingga kena sangsi hukum dansejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ; .
Register : 11-10-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 119/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 21 Februari 2018 — CV. ADI BUANA vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KEDIRI
337260
  • ADI BUANA yang memiliki dan mengelola Karaoke,Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediri dalam rentang waktu 4 (empat)sampai 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal waktu kejadian peristiwa,memberi sangsi tegas kepada karyawan bernama Ilham Nur Syahid a quodengan sangsi Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuktikan denganditerbitkannya oleh Penggugat akan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 13/INVIZ KDR/PHK B/VI/2017 tertanggal Kediri 18 Juli 2017 yangditujukan kepada saudara Ilham Nur Syahid ; Bahwa dalam
Register : 12-04-2011 — Putus : 28-06-2011 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 10/G/2011/PHI.Smda
Tanggal 28 Juni 2011 — MAXIMUS JABUR lawan KOPERASI PRIMA GRATHIA
13818
  • Anggaran Dasara & Rumah Tangga KPG (Bab IV Pasal 5,7 & 8 tentang Hak &Kewajiban sebagai ANggota Luar Biasa (ALB) bab XIV, Pasal 45 ayat 15tentang Sangsi).b. Akta pendirian KPG (Bab IV pasal 7 & 9 tentang Hak & Kewajiban ANggota &bab XIV, pasal 47 ayat 1 point a,b dan c tentang sangsi).c. UndangUndang Koperasi Republik Indonesia No.25 1992 (Pasal 30 ayat 2, pointa,b & c tentang sangsi).2.
    KPG berlandaskan pada UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ADRT KPGseperti penjelasan kami pada point 1 tentang sangsi sebagai anggota koperasi(Maximus Jabur melakukan Penggelapan).. Jawaban sama seperti pada point 12.. Memaksa & Waktu menada tangan surat Pemberitahuan Pemberhentian tidak denganHormat adalah : BOHONG yang sebenarnya adalah :a. Disuruh untuk dibaca dengan teliti dan berulang kali baru ditanda tangan.b.Jamnya adlah 07.30 Wita.21.
Putus : 31-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1673 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — RONAWATI WONGSO VS PT DARMO GREEN LAND
264264 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Makadengan persetujuan DPRRI dan Presiden RI memutuskan danmenetapkan UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentangPerumahan dan Kawasan Permukiman, yang khusus mengaturketentuan tugas dan kewajiban pengembang dengan sangsi danhukuman pidana bagi pengembang yang melakukan pelanggaran pada: Pasal 146 ayat(1) : Badan hukum yang membangun Lisiba(Lingkungan Siap Bangun) dilarang menjualkavling tanah matang tanpa rumah; Pasal 42 ayat(1) : Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumahsusun yang masih dalam tahap
    sebagaimana dimaksud dalamPasal 151 (1), Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154,Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, atau Pasal 161dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidanapenjara dan pidana denda terhadap pengurusnya,pidana dapat dijatunkan terhadap badan hukumberupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)kali dari pidana denda terhadap orang;Bahwa Pasal 145 (1), Pasal 146 (1) dan Pasal 192 UndangUndangNomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,dibuat oleh Pemerintah RI untuk memberikan sangsi
    hukum hanya khususbagi pengembangan perumahan yang melanggar hukum dengan tindakpidana dan konsumen sebagai pembeli yang beretikat baik, sama sekallitidak diberikan sangsi tindak pidana maupun sangsi hukuman lainnya, olehkarenanya, Pembanding sama sekali tidak melakukan perbuatan yangmenimbulkan kerugian kepada Terbanding, sehingga tidak bisa dijadikantergugat dalam perkara ini;Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan berdasarkan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/1985 tanggal 29
Register : 12-04-2012 — Putus : 14-05-2012 — Upload : 17-07-2012
Putusan PA PADANG Nomor 43/Pdt.P/2012/PA.Pdg
Tanggal 14 Mei 2012 —
160
  • itu merupakan sebuah kezhaliman, perempuan tersebut berhakmengajukan perkaranya ke pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan,perwalian tidak berpindah dari wali yang zhalim kepada wali lainnya tetapi langsungberpindah kepada hakim (vide Sayyid Sabig, Fikih Sunnah Jilid 7, penerbit yang sama,p. 2728 ;Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya Fadli Novembri saat ini telahsamasama berusia 26 tahun meskipun calon suaminya tersebut belum mempunyaipekerjaan tetap namun pengadilan tidak sangsi
Register : 16-03-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 17-05-2019
Putusan PA SUMEDANG Nomor 883/Pdt.G/2016/PA.Smdg
Tanggal 19 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • Bahwa karena beberapa kejadian tersebut diatas, keadaan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehinggasulit untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,Penggugat menderita lahir bathin dan tidak sangsi up lagi untuk meneruskanrumah tangga dengan Tergugat serta tidak adajalan ;erbaik kecuali perceraian;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sumedang C.q Majelis Hakim, berkenan menjatuhkan putusansebagai
Putus : 11-05-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 489/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt
Tanggal 11 Mei 2015 — MEICHAEL CESARYO SIMANGUNSONG
6710
  • Bahwa hukuman yang dijatuhnkan kepada Terdakwa sudahmencerminkan keadilan artinya semua orang sama dihadapkan hukumdan dengan dinyatakan sebagai bersalah itu juga sudah merupakanberupa sangsi moral yang sebenarnya lebih berat dibandingkan hukumanfisik, artinya Terdakwa tidak kebal hukum dia dapat dihukum sesuaidengan kesalahannya;Hal. 5 dari 8 Perkara No. 153/PID/2015/PT.DKIMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalamperkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan kontramemori
Register : 24-05-2011 — Putus : 19-07-2011 — Upload : 22-08-2011
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 109-K/PM.III-12/AD/V/2011
Tanggal 19 Juli 2011 — Serka Mustofa NRP 574079
4522
  • fatimah dimuka sid angpengadilan Terdakwa = dituntun dan disuruhmenirukan apa yang diucapkan oleh Majelis Hakimdan membebankan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp. 344.000, (tiga ratus empat puluhempat ribu rupiah) dan pada saat itu jugaTerdakwa sudah diperingatkan oteh MajelisHakim, mengingat status Terdakwa sebagaianggota INI aktif apakah perkaranya dilanjutatau dihentikan sambil menunggu surat ijin dariatasan, dan Terdakwa jawab dilanjutkan danTerdakwa bersedia menanggung segala resikonyaserta sangsi
    fatimah dimukasid ang pengadilan Terdakwa dituntun dan disuruhmenirukan apa yang diucapkan oleh Majelis Hakimdan membebankan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp. 344.000, (tiga ratus empat puluhempat ribu rupiah) dan pada saat itu jugaTerdakwa sudah diperingatkan oteh MajelisHakim, mengingat status Terdakwa sebagaianggota INI aktif apakah perkaranya dilanjutatau dihentikan sambil menunggu surat ijin dariatasan, dan tTerdakwa jawab dilanjutkan danTerdakwa bersedia menanggung segala resikonyaserta sangsi
    sidang pengadilan Terdakwadituntun dan disuruh menirukan apa yangdiucapkan oleh Majelis Hakim dan membebankanbiaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.13.14.15.16.43344.000, (tiga ratus empat puluh empat riburupiah) dan pada saat itu) juga Terdakwasudah diperingatkan oteh Majelis Hakim,mengingat status Terdakwa sebagai anggotaTNI aktif apakah perkaranya dilanjut ataudihentikan sambil menunggu surat ijin dariatasan, dan Terdakwa jawab dilanjutkan danTerdakwa bersedia menanggung segalaresikonya serta sangsi
Register : 07-10-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Wsb
Tanggal 19 Nopember 2015 —
10741
  • usaha perdagangan umum, Memiliki pengurus yang aktifmenjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaan dan Memenuhi syaratsyaratumum untuk melakukan kegiatan perdgangan yaitu surat izin Usaha perdagangan (SIUP)dan tanda Daftar Perusahan (TDP) ;e Bahwa Menurut pendapat ahli perbuatan Terdakwa dilakukan didalam usahaperdagangan, yang juga menyangkut tentang perekonomian, karena dalam pasal 30 ayat(8) Peraturan Menteri perdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 juga dijelaskanTerdakwa dapat dikenakan sangsi
    Oman Yanto, MM bin Supandi yang menyatakan perbuatan Terdakwa dilakukan didalamusaha perdagangan, yang juga menyangkut tentang perekonomian, karena dalam pasal 30 ayat(3) Peraturan Menteri perdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 juga dijelaskan Terdakwadapat dikenakan sangsi pidana sesuai ketentuan peraturan Perundangundangan, sedangkanperaturan Perundangundangan tersebut yang paling tepat untuk menjerat perbuatan Terdakwayaitu dengan UU darurat No. 7 tahun 1955, tentang pengusutan, Penuntutan dan
Putus : 06-04-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 6 April 2016 —
160
  • Pembayaran Angsuran ke 5 (lima)/Pelunasan sebesar Rp.684.000.000,(enamratus delapan puluh empat juta rupiah)dibayar paling lambat tanggal 15 FebruariBahwa di dalam surat pernyataan tersebut di atas Tergugat juga menyatakan, Apabiladalam kurun waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak menepati, Tergugat bersediauntuk membayar sangsi berupa denda sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) perhari setiap pembayaran yang melebihi jatuh tempo ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar
Register : 09-09-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PA KEDIRI Nomor 495/Pdt.G/2013/PA.Kdr
Tanggal 9 Oktober 2013 — PENGGUGAT vs TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2
11542
  • Menghukum dan memberikan sangsi berat kepada TERGUGAT SATUdan TERGUGAT DUA, karena dengan sengaja melakukanpelaksanaan eksekusi lelang jaminan milik PENGGUGAT, walaupunsudah jelas tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan PutusanMK Nomor: 77/PUUIX/2011, Hari Selasa, Tanggal 25 SeptemberTahun 2012, tentang Putusan dalam Perkara Pengujian Undang Undang Nomor 49 Prp tahun 1960, tentang Panitia Urusan PiutangNegara terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, termasuk wajib
    Menghukum dan memberikan sangsi tegas kepada TERGUGATSATU, karena telah melanggar ketentuan Perbankan yang berprinsipSyariah, untuk membayar kerugian materi kepada PENGGUGATsebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);6.
Putus : 23-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 310/Pid.B/2018/PN SDA
Tanggal 23 Mei 2018 — 1.SITI MARUFAH 2.MOCH. MASLUR
3514
  • tidak dicampur adukkan denganpidana, selaras dengan prinsip hukum Lex Specialis Systematecderogate lex generalis (asas kekhususan yang sistimatis), ketentuanpidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila PembentukUndangUndang memang bermaksud untuk memperlakukan ketentuanPerdata tersebut sebagai ketentuan Pidana yang bersifat khusus;sedangkan secara yuridis baik KUHPdt dan UndangUndang PokokAgraria tidak ada mengatur secara khusus apabila terjadi kekhilafan,Penipuan jualbeli Hak Atas Tanah sangsi
    /PN.Sda..sebab penipuan dalam jualbeli Hak Atas Tanah bukan merupakantindakan kriminal / pidana yang mesti diancam dengan sangsi pidana;Bahwa apapun bentuk perselisihan dalam suatu Akta Jualbeli Tanah(AJB) apalagi sebelumnya sudah ada Surat Kesepakatan Bersama parapihak antara Para Terdakwa (Terdakwa Il Moch.
Putus : 29-11-2010 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pdt.Sus/2010
Tanggal 29 Nopember 2010 — DWIJO PRATOMO bin SUTARDJO. dkk ; PT.DWIPAPURI
25535 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DwipapuriAsri;15 Bahwa pada pokoknya pihak Penggugat telah menjelaskan kepada para Tergugatdengan ditolak atau tidak menerimanya mutasi dari Penggugat berdasarkan padaPeraturan Perusahaan maka para Tergugat dianggap Mengundurkan Diri;16 Bahwa para Tergugat berdasarkan pada BAP dimaksud, Tergugat II dan TergugatIM mengaku bersalah dan bersedia menerima sangsi sedangkan Tergugat I mengakubersalah namun belum bersedia menerima sangsi;17 Bahwa atas penolakan mutasi dari para Tergugat telah mengakibatkan
Putus : 23-02-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K / TUN / 2010
Tanggal 23 Februari 2011 — MUHYI FADLIL, S.Pd vs GUBERNUR JAWA TENGAH
2119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KaranglewasBanyumas dan Banjarnegara ;Adil, alasannya sebagai seorang guru yg telah jadi PNS ada ketentuan hukumyang harus ditaati, karena salah satu syarat menjadi caleg adalah menjadianggota parpol, padahal seorang PNS tidak boleh menjadi anggota PNS(mungkin yang dimaksud PARPOLRed) dan itu merupakan pelanggaran,keputusan Bupati sudah benar untuk menegakkan Good Governance sebagaisalah satu reformasi di tubuh birokrasi ;Anjar, alumni UNSOED Purwokerto, tinggal di Semarang :Tidak adil Menurut saya sangsi
    Itu sangsi emosionaltanpa ada alasan yang logis. Paling berat menurutku penurunan gol/pangkat.Gugat saja Bupati/Gubernur dan ekspos di media nasional surat kabar/tv.Bisa jadi headline itu. Satusatunya jalan dengan PTUN dan ekspos di medianasional. Apa lagi prestasi bagus dan masa kerja yang lama. Selamatberjuang ;Warsono, mantan Ketua DPRD Kab. Banyumas, mantan Kakansospol,Purnawirawan TNI :Saya tidak bisa menilai karena tidak paham betul dasar hukumnya. Hukumandisiplin memang sering subyektif.
Putus : 29-04-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 175/Pdt.G/2015/PN.Sby.
Tanggal 29 April 2015 — ELLEN LEONARDI melawan RICKY FERDINAND TJANDRA
4015
  • Penggugat) tidakditerima sampai waktu tidak tahu kapan, kamu (Penggugat) harus dididik attitude lagi di rumah orang tua mu, tapi sori aku (Tergugat) tidakbisa antar ;Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat bersama pendeta denganharapan dan tujuan untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga yangdihadapi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak dibukakan pintunya ;Bahwa pada waktu pacaran Tergugat pernah datang ke rumah saksi danmenurut saksi perangai Tergugat wajar wajar saja ;Bahwa tidak ada sangsi
    lagi, kamu (Penggugat)tidak diterima sampai waktu tidak tahu kapan, kamu (Penggugat) harusdi didik attitude lagi di rumah orang tua mu, tapi sori aku (Tergugat)tidak bisa antar ;Bahwa papanya Penggugat cerita ke saksi pernah datang ke rumahTergugat bersama pendeta dengan harapan dan tujuan untukmendamaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat danTergugat, akan tetapi tidak dibukakan pintunya ;Bahwa pada waktu pacaran menurut saksi perangai Tergugat wajar wajarsaja ;Bahwa tidak ada sangsi