Ketentuan tersebut berbunyi:"Pegawai Negeri Sipilyang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secaratertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan."

Pemohon ini, yang selanjutnyadapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :Mengabulkan permohonan Pemohon ;Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon darinama " Ketut Sagita Nopiyana" menjadi " Ketut Sagita Narayana "Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem diAmlapura untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohontersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta KelahiranAnak Pemohon nomor :05/Um/2004Serta pada Buku Register Catatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilyang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPe@Nnetapan Intl jees+eaeseen ate eee4. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untukmemperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda PendudukHal 5 dari 6.

Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kabupatenbekasi untukmemperbaiki akte kelahiran anak tersebut dengan caramembuat catatan pinggir pada akte kelahiran no. 507/p/2007 tanggal 20juni2007 atas nama griseldis Antares lolo dan dalam buku register catatan sipilyang berlaku bagi warga Negara Indonesia dalamtahun yang sedangberjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan kutipan akte kelahiranyang dimaksud;4.

Mawar No. 25 RT/RW 004/014 KelurahanLowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur padatanggal 04 Februari 1999 telah meninggal dunia seorang Lakilaki yangbernama SUDJONO dikarenakan sakit dan dikebumikan di PemakamanLowokwaru Kota Malang; Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untukmencatat tentang kematian tersebut dalam buku regester catatan sipilyang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan Akte Kematian atas nama SUDJONO; Membebankan

mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Menetapkan bahwa di rumah, Kabupaten Bogor pada tanggal 12012010 telah meninggal dunia seorang lakilaki bernama Sodiq NIK32.03.09.060763.01196 karena sakit dan dikebumikan di SlemanYogyakarta;Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian atasnama almarhum Sodiq.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapokan kepada kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor di Cibinong untukmencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan Sipilyang

lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa mengenai buktibukti Surat yang diajukan oleh Pemohonagar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena dalam undangundang administrasikependudukan menganut asas stelsel aktif bagi penduduk, serta dihubungkandengan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentangpenambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilyang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPenetapan ini ; 4. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatanmemberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;5.

Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilpada pokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukanoleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif PejabatPencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 101Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

., tanggal 02 Sepember 2000, adalah anak yang dilahirkandari pernikahan sah antara Pemohon (NUR KHALIMAHdengan AN T ON; 3 Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi daripenetapan kelahiran anak tersebut yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang guna dicatat dan didaftar dalam buku registerkelahiran yang disediakan untuk keperluanitu; 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayapermohonan ini; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang

belumdidaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga belum mempunyaiAkte Kelahiran, dan untuk dapat diterbitkan akta kelahiran bagi Pemohon dari DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan, maka terlebih dahulu harusada Penetapan dari Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkanPenetapan Pengadilan Negeri tentang Akta Kelahiran bagi Pemohon, agar dapatnyaditerbitkan Akta Kelahiran bagi Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

Elmunif padatanggal 21 Januari 2019, Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019,dan menyatakan medisi tidak berhasil, dengan demikian maksud PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon danberdasarkan pendakuan Pemohon, Pemohon adalah seornag pegawai Negeri Sipilyang apabila ingin menceraikan istri maka Pemohon terikat dengan peraturanPemerintah, yaitu Pemohon harus terlebih dahulu mendapat surat izin dari atasanuntuk

AMARULLAH karena telahmelampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimanayang ditetapkan Undangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkarapermohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekkuensi darihasil tersebut hanya mengingat pihak yang bertindak sebagaipemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan aktakelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihaklain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukanundangundang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipilyang

NAGESWARARAOMANDAVILLI di Rumah Sakit Budi Mulia Surabayapada tanggal 6 Oktober 1982 jam 21.20 Wib ;e Bahwa tentang kelahiran anak pemohon karena kesibukan sertakealpaan, hingga kini belum pernah Pemohon laporkan ke KantorCatatan Sipil yang bersangkutan ;e Bahwa Pemohon baik pada saat sekarang maupun disaat mendatangsangat membutuhkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut ;e Bahwa oleh karena keterlambatan Pemohon dalam hal melaporkantentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipilyang

sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dariputusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada sihari sidang yang ditentukanPemohon datang menghadap dipersidangan dan Termohon tidakdatang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggilseara sah dan patut sedang ketidak hadirannya tidakdisebabkan alasan yang sah ;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang

Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untukmencatat tentang Kematian tersebut di dalam buku Register catatan sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkanAkta Kematian atas nama alm Widji Santoso;3.

kekuatanhukum tetap maka oleh karenanya maka Pencatatan Kelahiran anak Pemohon yakni RizkaFadillah wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil untuk itu in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 ( tiga puluh hari ) sejak diterimanya salinanpenetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap in casuuntuk didaftarkan dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

,(Hakim Pengadilan Agama Buol) sebagai mediator, danproses mediasi yang dilakukan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon danTermohon sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Agustus 2011;Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian tanpa melampirkan surat izin dan surat keterangan dariPejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim memberikan petunjuk danmemerintahkan Pemohon dan Termohon untuk masingmasing mengurus surat izin dansurat

tuntutan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon; Bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi(Pemohon Konvensi) telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NamaAnak I, sekarang berusia 3 bulan dan saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;Bahwa selaku ayah kandung, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensibertanggung jawab memenuhi biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa/ mandiri;Bahwa dengan status Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Bitdiberhentikan dan diperiksa oleh Polair Polda Sulut, terdakwa mengakubernama RONI MORALES berasal dari Philipina dan KTP Indonesiadidapatkan dengan cara membeli;7 Bahwa terdakwa mengurus KTP Indonesia tidak sesuai ketentuan danbertentangan dengan ke Imigrasian dan Undangundang Kependudukan olehkarena KTP yang terdakwa miliki tidak terdaftar pada Kantor Catatan Sipilyang berwenang menerbitkan KTP;7 Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa Negara dirugikan karena denganmemanipulasi atau dipalsukannya

RAFAEL 02 pada posisi 125802 N 12510623 E terdakwadiberhentikan dan diperiksa oleh Polair Polda Sulut, terdakwa mengakubernama RONI MORALES berasal dari Philipina dan KTP Indonesiadidapatkan dengan cara membeli;Bahwa terdakwa mengurus KTP Indonesia tidak sesuai ketentuan danbertentangan dengan ke Imigrasian dan Undangundang Kependudukan olehkarena KTP yang terdakwa miliki tidak terdaftar pada Kantor Catatan Sipilyang berwenang menerbitkan KTP;Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa Negara dirugikan

Pada wakiu pendaftaranulang Pegawai Negeri Sipil tersebut saya sedang tugas belajar diUniversitas Indonesia di Jakarta sampai tamat;Pada nomor 3 Peringatan Bagi Pegawai : setiap Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi kartu pendaftaran ulang, akan dihentikan gajinya dandianggap tidak lagi mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil;Jadi kelalaian atasan langsung saya tersebut di atas menyebabkansaya tidak memperoleh gaji dan tidak mempunyai status sebagaiPegawai Negeri Sipil lagi.

Kementerian PendidikanNasional tidak mau melihat bahwa saya mantan Pegawai Negeri Sipilyang diangkat kembali menjadi Calon Pegawai Nengeri Sipil, sehinggaPasal 15 Peraturan Pemerintah Tahun 1976 tentang pengadaan PegawaiNegeri Sipil yang dipergunakan untuk menghitung masa kerja saya untukpenetapan gaji pokok pada pengangkatan saya kembali menjadi CalonPegawai Negeri Sipil.

Atasan langsung saya di FakultasUniversitas Hasanuddin tidak pernah menyampaikan kepada saya KartuPendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil;Pada Nomor 3 Peringatan Bagi Setiap Pegawai Negeri Sipil padaangka VI Petunjuk Umum, dikemukakan bahwa : Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi kartu pendaftaran Pegawai, akan dihentikangajinya dan ia dianggap tidak lagi mempunyai status sebagai PegawaiNegeri Sipil.

Gugatan Kurang Pihak;Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat itu adalah FormulirModel D3 (Formulir Peninjauan Masa Kerja) yang diterbitkan pada tanggal31 Maret 1981 atau Pengisian Kartu Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipilyang diadakan pada tanggal 16 Maret 1974 atau Surat Keputusan PensiunNomor C0023/KEP/13/96 tanggal 19 Januari 1996 yang diterbitkan olehTergugat (dahulu Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara), yangmana apabila mencermati proses terbitnya Surat Keputusan objek

Pada waktuPendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil tersebut Penggugat sedangtugas belajar di Universitas Indonesia di Jakarta sampai tamat;Pada nomor 3 Peringatan Bagi Pegawai : setiap Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi Kartu Pendaftaran Ulang, akan dihentikan gajinya dandianggap tidak lagi mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil;Jadi kelalaian atasan langsung Penggugat tersebut di atasmenyebabkan Penggugat tidak memperoleh gaji dan tidakmempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi.