Ditemukan 752 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-05-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 20 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUSTINA KRISTIANA DEKUANAN, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDUL SYUKUR SUTIO.
11373
  • rupiah), untuk jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender daritanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015, dengan 3(tiga) sub lokasi pekerjaan yaitu:a) Pekerjaan bendungan dan jaringan/saluran irigasi di Balongada DesaBandar;b) Pekerjaan bendungan dan jaringan/saluran irigasi di Desa Pandai:;c) Pekerjaan jaringan/saluran irigasi di Desa Wailawar;Dengan rincian anggaran belanja dalam rupiah sebagai berikut: NO URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAHPEKERJAAN HARGA1 2 3 4 5 6I UMUM1
    rupiah), untuk jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender daritanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015, dengan 3(tiga) sub lokasi pekerjaan yaitu:d) Pekerjaan bendungan dan jaringan/saluran irigasi di Balongada DesaBandar;e) Pekerjaan bendungan dan jaringan/saluran irigasi di Desa Pandai;f) Pekerjaan jaringan/saluran irigasi di Desa Wailawar;Dengan rincian anggaran belanja dalam rupiah sebagai berikut: NO URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAHPEKERJAAN HARGA1 2 3 4 5 6I UMUM1
Register : 09-10-2012 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK;
8450 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dariPengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.Keputusan Menteri Keuangan ini bersifat umum.b Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 393/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996tentang Tatacara Pembayaran Pajak Penghasilan yang diterima atau diperolehWajib Pajak Badan yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan atauPengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.b bahwa guna kelancaran pelaksanaan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 392/KMK.04/1996 tersebut, dengan inidiberikan penegasan sebagai berikut :1 Umum1
Register : 23-08-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 22 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ERWAN SUWARNA, SH.MH
Terdakwa:
SYAIFUL A. MAKSUM, ST.MT
7631
  • UMUM1. Mobilisasi Ls 1 34.450..000 34.450.0002. ManajemenkeselamatanLalu Ls 1 3.950..000 3.950..000LintasJumlahhargapekerjaanDivisi 1 38.400.000,00(masukpadaRekapitulasiDaftarKuantitasdanHarga)DIVISI 2. DRAINASE1. GalianUntukSelokan, Drainase M3 360 72.308,89 26.031.200,40Dan Saluran Air2. PekerjaanPasanganBatuDengan M3 12 713.444,24 8.561.331,27Mortar Halaman 12 dari 198 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN Gto 3.
    UMUM1. Mobilisasi Ls 1 34.450..000 34.450.0002. ManajemenkeselamatanLalu Ls 1 3.950..000 3.950..000LintasJumlahhargapekerjaanDivisi 1 38.400.000,00(masukpadaRekapitulasiDaftarKuantitasdanHarga)DIVISI 2. DRAINASE1. GalianUntukSelokan, Drainase M3 360 72.308,89 26.031.200,40Dan Saluran Air2. PekerjaanPasanganBatuDengan M3 12 713.444,24 8.561.331,27Mortar3.
    UMUM1. Mobilisasi Ls 1 34.450..000 34.450.0002. ManajemenkeselamatanLalu Ls 1 3.950..000 3.950..000LintasJumlahhargapekerjaanDivisi 1 38.400.000,00(masukpadaRekapitulasiDaftarKuantitasdanHarga)DIVISI 2. DRAINASE1. GalianUntukSelokan, Drainase M3 360 72.308,89 26.031.200,40Dan Saluran Air Halaman 163 dari 198 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN Gto 2. PekerjaanPasanganBatuDengan M3 12 713.444,24 8.561.331,27Mortar 3.
Register : 13-12-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 6 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KOMARUDDIN Alias UDIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARI ADE BRAM MANALU,S.H
3433
  • Pemanding/Terdakwa KOMARUDDIN Alias UDIN denganhukuman yang seringan ringannya;Atau setidaknya apabila Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara berpendapat lainmohon putusan seadiladilnya:Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tanggal 21 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHalaman 32 dari 36 Halaman PutusanNomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDNNegeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Desember 2021 dengan alasan alasan padapokoknya sebagai berikut :TANGGAPAN PENUNTUT UMUM1
Putus : 05-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/TUN/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. GREAT GIANT LIVESTOCK
6229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sapi dan Kerbaua) Persyaratan Umum1) Sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang ditetapkansesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang kesehatan hewan;2) Bebas dari segala cacat genetik dan cacat fisik seperti: cacatmata, kaki dan kuku abnormal serta tidak terdapat kelainantulang punggung atau cacat tubuh lainnya;3) Memiliki nilai pemuliaan di atas ratarata populasinya.4) Memiliki klasifikasi bibit dan pedigree individual minimal 2 (dua)generasi di atasnya untuk jantan dan
Register : 06-04-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT MANADO Nomor 37/PDT/2021/PT MND
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Karel Bangko,SH
Terbanding/Tergugat : PT ADIRA DINAMIKA
5819
  • KEBERATAN SECARA UMUM1.
Register : 20-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — APINDO KABUPATEN BANDUNG DAN KOTA CIMAHI VS GUBERNUR JAWA BARAT;
6037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENETAPAN UMKKetentuan Umum1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upahpokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernursebagai jaring pengaman;2. Upah Minimum diperuntukan bagi: Pekerja baru masuk, masa kerja 0 12 bulan. Upah minimum terdiri dari:a. UMP atau UMk;b. UMSP atau UMSK.3. Ketetapan Upah Minimum: UMP, ditetapkan dan diumumkan tanggal 01 November.
Register : 22-06-2011 — Putus : 11-08-2011 — Upload : 15-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 124/Pid.B/2011/PN Kbm
Tanggal 11 Agustus 2011 — SLAMET PRIYONO BIN DULAH KATAMSI (Alm)
295
  • Pemeriksaan Umum1. KesadaranSadar.2. Pernapasan >: 24 X% /menit.3. Nadi >: 80 X/ menit.4.Tekanan Darah : 120/80 mmHg.B. Pemeriksaan Khusus1. Kepala : tidakada kelainan.2.Wajah : Lukarobek dipipi kanan dengan ukuran 5X1X1 cm.3.Mulut : Lukarobek dibibir atas dengan ukuran X1X1 cm.4.Telinga : Tidakada kelainan.5. Tangan >: LukaRobek dijari kelingking tangankanan dengan ukuran 3X1X1 cm.6. Dada, Perut, Punggung,Kaki : tidak ada kelainan.C. Pemeriksaan Lainnya1. Rontegent foto :Tidak dilakukan2.
Putus : 28-09-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 28 September 2012 — IDAHJATY KUSNI vs WARTONO FACHRUDIN KURNADI, dan 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. DIREKTORAT MEREK
370271 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 196 K/Pdt.Sus/201122atauApabila Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatanbalik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:DALAM REKONVENSIA Umum1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar seluruhdalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi
Register : 13-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 17-03-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 16 September 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terbanding/Terdakwa : LASARUS KRISBENI MAKING alias ARIS
241153
  • Pekerjaan Halaman 54 dari halaman 91,putusan perkara No: 25/PID.SUSTPK/2020/PT KPG Umum1. Mobilisasi danLS 1,000 16.413.500, 16.413.500,00DemobilisasiJumlah Pekerjaan Umum 16.413.500,00Il. PekerjaanTanah1. Galian StrukturDenganM3 1.095,000 32.753,36 35.864.929,20Kedalaman 02M.2. TimbunanM3 1.800,000 178.16,3 320.789.394,00Tanah BerbatuJumlah Pekerjaan Tanah 356.654.323,20Ill. PekerjaanStruktur1. Pasangan BatuM3 965,043 890.957,24 859.811.920,481 PC ;4 Psr2.
    Bobot terpasang hasil pemeriksaan Tim Ahlipada Politektik Negeri Kupang adalah 14.50 % (empat belas koma limanol prosen) sedangkan bobot laporan progres per tanggal 31 Maret 2019yang dibuat oleh kontraktor pelaksana adalah 21,08 % (dua puluh satukoma nol delapan prosen), dengan perincian sebagai berikut : oo HasilRealisasi 5 , ; engukuran TimNo Uraian Pekerjaan Stn Bobot BobotVolume Volume(%) (%) PEKERJAAN UMUM1 Mobilisasi Ls 0.5 0.28 0.5 0.28Jumlah 0.28 0.28Il PEKERJAAN TANAHGalian struktur1 M3
Register : 23-02-2017 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 2/PID.SUS.TPK/2017/PT TJK
Tanggal 27 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ARINTO KUSUMO,SH
Terbanding/Terdakwa : ALBAR HASAN TANJUNG
13043
  • TIKpembayaran melalui sistem Termin sesuai dengan progres fisik yangselanjutnya terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG (selakuPejabat Pembuat Komitmen) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No:SPMK.03/PKT.3/APBDDHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.terpasang,Persada yang menjadi rincian perhitungan nilai kontrak adalah :Bahwa adapun rincian anggaran dan biaya (RAB) dari PT Daksina No Uraian Pekerjaan Satua Volume Harga Hargan Satuan Pekerjaan(Rp) (Rp) Devisi Umum1.
    TJKBahwa adapun rincian anggaran dan biaya (RAB) dari PT DaksinaPersada yang menjadi rincian perhitungan nilai kontrak adalah : No Uraian Satua Volume Harga HargaPekerjaan n Satuan Pekerjaan(Rp) (Rp) Devisi Umum1. Mobilisasi LS 1 84.560.000,0 84.560.000,0002.
Register : 28-09-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 16/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 10 Nopember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RIZAL PRADATA, SH.
Terbanding/Terdakwa : Drs.KHAERUDDIN, MAP Bin H.UMAR PAGULING
8044
  • Yang diajukan Penuntut Umum1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor994/017/ KEU/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana PenatausahaanKeuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di LingkunganPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 20082. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan RuahKeluarga Miskin dan Pasilitasnya (An.
    Yang diajukanPenuntut Umum1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor994/017/KEU/ 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana PenatausahaanKeuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di LingkunganPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan RuahKeluarga Miskin dan Pasilitasnya (An.
Register : 30-04-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Kwg
Tanggal 25 Juni 2018 — PT. Perusahaan Industri Ceres, sebagai Pemohon; Lawan: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, sebagai Termohon I; 2. PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai Termohon II; 3. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI), sebagai Termohon III; 4. Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan (KJPP MBPRU), sebagai Termohon IV;
10530
  • Hakim kiranya berpendapat lain, maka Termohon memohon untukmemutus perkara ini dengan seadiladilnya (et aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohonll memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :Dalam EksepsiA.Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Diatur Di DalamPeraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan NegeriDalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum1
    yangterhormat Majelis Hakim kiranya berpendapat lain, maka Termohon memohonuntuk memutus perkara ini dengan seadiladilnya (et aequo et bono).Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon iimengajukan jawaban sebagai berikut:Dalam EksepsiA.Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Diatur Di DalamPeraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan NegeriDalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum1
Putus : 12-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — PT. XACTI INDONESIA VS GUBERNUR JAWA BARAT
177157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENETAPAN UMKKetentuan Umum1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upahpokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernursebagai jaring pengaman;2. Upah Minimum diperuntukan bagi : pekerja baru masuk, masa kerja 0 12 bulan upah minimum terdiri dari :a. UMP atau UMk;b. UMSP atau UMSK.3.
Upload : 23-01-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Kds
ISMUN Bin SARJUMI;
2313
  • Saksi FADHOLI Bin KASMUNISaksi KARYONO GUNOTO Alias BOLENG Bin SOEBARISaksi HARTONO Bin WAGIMINSaksi NOOR HAYATI Alias MAMA RIZKA Alias TEBOK Binti JOHANoo Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini MajelisHakim tidak akan memuat seluruh keterangan saksisaksi sebagaimanaselengkapnya termuat dalam berita acara persidangan (BAP) akan tetapiMajelis hanya memilih dan mengambil pokokpokok keterangan yang relevandengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum1.
Register : 03-12-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 05-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1839/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 5 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FERA FERI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RAMBOO LOLY SINURAT, S.H
2825
  • FERA FERI, Tempat / tanggal lahir : Mesjid Reubee, 10 Juli1987, Jenis Kelamin : Lakilaki, Alamat : Gampong Cebrek, DesaCebrek, Kecamatan SimpangTiga, Kabupaten Pidie ;Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas menurut hemat dan pendapatPenasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa FERA FERI adalah KorbanRekayasa Kasus/Jebakan yang telah di skenario oleh oknumoknumSatresnarkoba Polrestabes Medan guna untuk terpenuhi kuota/target untukkepentingan karir dan jabatan.PADA TINGKAT PENUNTUTAN/JAKSA PENUNTUT UMUM1
Putus : 22-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA VS PT. AGRO GIRI PERKASA
35352 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sapi dan Kerbaua) Persyaratan Umum1)5)6)7)Sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang ditetapkansesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang kesehatan hewan.Bebas dari segala cacat genetik dan cacat fisik seperti: cacat mata,kaki dan kuku abnormal serta tidak terdapat kelainan tulangpunggung atau cacat tubuh lainnya.Memiliki nilai pemuliaan di atas ratarata populasinya.Memiliki klasifikasi bibit dan pedigree individual minimal 2 (dua)generasi di atasnya untuk jantan dan minimal
Putus : 22-03-2016 — Upload : 01-05-2016
Putusan PN TOLITOLI Nomor 141/Pid.B/2015/PN.TLI
Tanggal 22 Maret 2016 — - RIZAL alias ICAL Berteman
8913
  • DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum1. NamaTempat lahirUmur/Tgl.lahirJenis kelaminKebangsaanAgamaTempat tinggal :PekerjaanPendidikan2.
Putus : 07-11-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1615 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — BUDI RAHMADI, S.Si
11868 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1615 K/PID.SUS/2017perhitungan nilai kontrak adalah: Harga SatuanHarga Pekerjaan Pengupasan LahanNo Uraian Pekerjaan Satuan Volume(Rp) (Rp) Devisi Umum1. Mobilisasi LS 1 84.560.000,00 84.560.000,00Manajemen dan2.
    DaksinaPersada sesuai dengan dokumen penawarannya yang menjadi rincianperhitungan nilai kontrak adalah: No Uraian Pekerjaan Satuan Volume Harga Satuan Harga Pekerjaan(Rp) (Rp) Devisi Umum1. Mobilisasi RS) 1 84.560.000,00 84.560.000,002.
Register : 04-03-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI") VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
133101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • wilayahlayanan dalam (satu) provinsi;c LPS tidak dapat menyelenggarakan penyiaran multipleksing pada beberapawilayah layanan dalam (satu) provinsi;d Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini berlaku surut(retroaktif), dengan membatalkan hakhak LPS yang menyelenggarakan penyiaranmultipleksing yang telah ditetapkan Pemerintah maka menurut Termohon, alasanalasanPemohon sama sekali tidak memiliki landasan hukum yang jelas;2 Bahwa menanggapi alasanalasan Pemohon dimaksud, diuraikan sebagai berikut:a Tanggapan Umum1