yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat atasannya.Menimbang bahwa, oleh karena

Pada wakiu pendaftaranulang Pegawai Negeri Sipil tersebut saya sedang tugas belajar diUniversitas Indonesia di Jakarta sampai tamat;Pada nomor 3 Peringatan Bagi Pegawai : setiap Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi kartu pendaftaran ulang, akan dihentikan gajinya dandianggap tidak lagi mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil;Jadi kelalaian atasan langsung saya tersebut di atas menyebabkansaya tidak memperoleh gaji dan tidak mempunyai status sebagaiPegawai Negeri Sipil lagi.

Kementerian PendidikanNasional tidak mau melihat bahwa saya mantan Pegawai Negeri Sipilyang diangkat kembali menjadi Calon Pegawai Nengeri Sipil, sehinggaPasal 15 Peraturan Pemerintah Tahun 1976 tentang pengadaan PegawaiNegeri Sipil yang dipergunakan untuk menghitung masa kerja saya untukpenetapan gaji pokok pada pengangkatan saya kembali menjadi CalonPegawai Negeri Sipil.

Atasan langsung saya di FakultasUniversitas Hasanuddin tidak pernah menyampaikan kepada saya KartuPendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil;Pada Nomor 3 Peringatan Bagi Setiap Pegawai Negeri Sipil padaangka VI Petunjuk Umum, dikemukakan bahwa : Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi kartu pendaftaran Pegawai, akan dihentikangajinya dan ia dianggap tidak lagi mempunyai status sebagai PegawaiNegeri Sipil.

Gugatan Kurang Pihak;Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat itu adalah FormulirModel D3 (Formulir Peninjauan Masa Kerja) yang diterbitkan pada tanggal31 Maret 1981 atau Pengisian Kartu Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipilyang diadakan pada tanggal 16 Maret 1974 atau Surat Keputusan PensiunNomor C0023/KEP/13/96 tanggal 19 Januari 1996 yang diterbitkan olehTergugat (dahulu Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara), yangmana apabila mencermati proses terbitnya Surat Keputusan objek

Pada waktuPendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil tersebut Penggugat sedangtugas belajar di Universitas Indonesia di Jakarta sampai tamat;Pada nomor 3 Peringatan Bagi Pegawai : setiap Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi Kartu Pendaftaran Ulang, akan dihentikan gajinya dandianggap tidak lagi mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil;Jadi kelalaian atasan langsung Penggugat tersebut di atasmenyebabkan Penggugat tidak memperoleh gaji dan tidakmempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi.

Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung di Bitunguntuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan akte kematian atas nama OEI EMBI;3. Biaya permohonan menurut hukum;4. Mohon keadilan;Hal. 2 dari 7 Hal.

Memerintahkan kepada Pajabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untukmembuat akta pencatatan sipil yang baru dan menggantikan akta pencatatan sipilyang lama dari pemohon dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, sertamenarik/mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;5.

perundangundangantersebut dengan memperhatikan buktibukti surat maupun saksisaksi yangdiajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilaipermohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan denganhukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di JakartaSelatan, maka memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk membuat catatan pinggirtentang penggantian nama tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatanpinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang bersangkutan;5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.221.000, (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkan pada hari Jumat, tanggal 3 Nopember 2017, olehR. IIM NUROHIM, S.H.

adalah ibu kandungPemohon;Bahwa Pemohon adalah istri sdr Agus Murgiantoro yang menikah padatanggal 16 April 1998 di Celep kabupaten Sidoarijo ;Bahwa dalam perkawinannya tersebut pemohon telah dikaruniai 3 oranganak yang salah sam anaknya lakilaki yang bernama RAFLY NUR QOLBIlahir di Sidoatjo pada tanggal 02 September 2006;Bahwa anak pemohon tersebut sekarang sudah berumur 5 tahun ;Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut hingga sekarang belumdicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 17 Juli 2018,yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang dalam perkara a guo adalah mengajukan permohonan cerai talak, makaharuslah tunduk pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan

dengan tegas bahwa PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebihdahulu dari pejabat secara tertulis;Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang dalam perkara a quo adalah di gugat cerai oleh Pemohon telah ternyatamemperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yangbersangkutan, maka oleh karenanya telah cukup beralasan bahwa prosespemeriksaan perkara a quo harus dilanjutkan;Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon

No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.sesuai dengan pekerjaan yang dijalani Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang notabene sudah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya makadipandang patut dan layak apabila Pemohon dibebabani untuk memberikannafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus riburupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin 2 yangmenjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anakmasingmasing bernama ANAK 1 , umur 10 tahun dan ANAK

2, umur 9 tahun,kedua anak tersebut kini diasuh oleh Termohon.Menimbang, bahwa terhadap nafkah pemeliharaan kedua anakpemohon dan Termohon tersebut majelis hakim berpendapat bahwa ayahberkewajiban untuk memberikan nafkah dan segala kebutuhan anaknya sampaianak tersebut dewasa meskipun telah terjadi perceraian, hal mana sejalandengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai kewajiban selaku seorang

memberikan penetapansebagai berikut : 2222222 2222222 nnn en 2 =o ==1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2 Menyatakan telah lahir seorang anak yang bernama: ADELIA SILVY, Perempuan,anak ke2 (kedua), lahir di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 25 Pebruari 2003,adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah antara Pemohon (ROZIQIN) denganIFA MUSYAROFAH ;3 Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dari Penetapan kelahiran anakyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Dinas Jakarta Selatan diJakarta Selatan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohontersebut Akta Kelahiran No.14111/D/1996 serta Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan;4.

Bahwa terhadap surat Termohon tersebut, Pemohon mengajukantanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui danmembenarkan isi surat tersebut;Bahwa selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa Termohon berdomisilidi xxx, Kabupaten xxx karena Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten TTS sehinggaTermohon tidak dapat mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Maumere;Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan telahmencukupkan

pulamemberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:wonnnn Mengabulkan permohonan paraPemohon ; Menyatakan bahwa di SILIP pada tanggal 7 Desember 2004 telahdilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi namaPITALOKA SAPUTRI adalah anak dari pasangan suamiisteri yang bernamaKAMINI dan TAMRAN ; 72222202 2 222 nnn nnn n enn nnn nnn eeewon nne n= Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatattentang kelahiran anak para Pemohon tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang

UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tersebut mensyaratkan perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipilyang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak

bahwa karena permohonan tersebut dikabulkan makaPengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkanHalaman 5 dari 7 Penetapan No. 09/Pdt.P/2016/PN.Tng.perubahan nama tersebut pada instansi pelaksana dalam hal ini kepada KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, untukmemberikan catatan pinggir dalam Akta kelahiran Pemohon dari SISKA DWIPUTRI LESTARI menjadi SISKA DWI PUTRI LESTARI BURWINKEL danmencatatkan dalam daftar yang disiapkan untuk itu dan pada akte Catatan Sipilyang

menetapkan sebagai berikut : 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; 2Menyatakan bahwa kelahiran Pemohon yang bernama: RASAM, lahir di DesaPagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, pada hari RabuManis, tanggal 09 Juli 1980, anak Lakilaki dari seorang Ibu bernama IDAS; 3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran Pemohon,setelah Pemohon menunjukkan Penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang

binti Bando Rajang ;Menimbang, bahwa dari bukti P2 yang diajukan olehpemohon, telah terbukti secara hukum bahwa almarhumahMardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang telah meninggaldunia pada hari Selasa, Tanggal 16 Februari 2010 di Jil.Bete Bete Kelurahan Ela Ela, Kecamatan Ujung Bulu,Kabupaten Bulukumba;Menimbang, bahwa dari bukti P3 yang diajukan olehpara pemohon, telah terbukti menurut hukum bahwaalmarhumah Mardiana, A.Ma.Pd. binti Bando Rajang padawaktu hidupnya bekerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipilyang

;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agarmengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas PendidikanKota Sibolga dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul terhitung sejakputusan ini telah berkekuatan hukum tetap agar dicoret dari RegisterCatatan Sipilyang ada sesuai ketentuan hukum yang berlaku.;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agarmengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas PendidikanKota Sibolga dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul terhitung sejakputusan ini telah berkekuatan hukum tetap agar dicoret dari RegisterCatatan Sipilyang ada sesuai ketentuan hukum yang berlaku.;5.

AktaKelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamana ada penetapan dari PengadilanNegeri untuk itu (Undangundang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang AdministrasiKependudukan) dalam Pasal 72 Ayat 1 : pembatalan akta pencatatan sipildilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap; Ayat 2 : berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalanakta sebagaimana dimkasud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuatcatatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipilyang

berkekuatan hukum tetap,mengenai penggunaan frasa putusan atau penetapan terkait perkara a quo perludipahami bahwa persepsi atas suatu penetapan pada hakikatnya adalah jugamerupakan putusan pengadilan terhadap perkara volunter, dimana dalamperkara a quo tidak mengandung sengketa antara dua belah pihak melainkanmurni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon' terhadap suatupermasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum yakni adanyakesalahan dalam pemberian informasi sehingga terbitlan akta pencatatan sipilyang

seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat