Ditemukan 5054 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI
149 — 34
  • :PDS/04/LABUSEL/06/2020 tanggal 26 November 2020.Menyatakan perbuatan Terdakwa SALATIELI LAOLI, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang didakwakan kepadanya.Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut.Memerintahkan agar Terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanansetelah putusan ini diucapkan.Halaman 8 dari 359 Nomor 52/Pid.SusTPK/2020/PN MdnMemulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya.Menetapkan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/PN.Srg
Tanggal 10 Nopember 2015 — H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O.SUDARJO (Alm)
148 — 1468
  • GunakaryaNusantara dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaanJaksa Penuntut Umum Nomor REG.PKR : PDS 11 / SRG / 09 / 2014,tertanggal 20 Oktober 2014, selanjutnya setelah pembacaan surat dakwaanoleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menanyakan apakah benar identitasTerdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa H. Nilla Suprapto bin M.O.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/ Pid.Sus/2012/PN.Mks
Tanggal 3 Juli 2014 — - H. TAJANG HS vS. - H. TAJANG HS
113 — 20
  • Perk : Pds : 11/r.4.10 / Ft.1/10/2012 tanggal 24 Oktober 2012Terdakwa didakwa sebagaiberikut :KESATUPRIMAIR :Bahwa terdakwa H. Tajang sebagai Direktur PT A Tiga Sengkangberdasarkan Akta Perusahaan Nomor 9 Tanggal 21 Oktober 1999 yang telahdirubah dengan Akta No.8 Tanggal 26 September 2001 tentang Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan yang bertindak selaku Debitur BRICabang Somba Opudan Drs.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS
Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
43 — 15
  • Perkara : PDS 02/GIANY/01/2014, tertanggal 7 Pebruari 2014, dakwaan mana menempatkanterdakwa selaku orang perseorangan telah melakukan suatu tindak pidanakorupsi, sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona, oleh karena itu makamenurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;Ad.2.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 12-07-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02 / Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm
Tanggal 12 Juli 2012 —
51 — 9
  • persidangantanggal 03 Juli 2012 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanyang diajukan pada tanggal 21 Juni 2012;Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada NotaPembelaannya yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 28 Juni 2012;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkanSurat Dakwaan tertanggal Pebruari 2012, No.Reg.Perk : PDS
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 16-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT.MNK
Tanggal 27 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : BIMA YUDHA ASMARA, S.H, M.H
Terbanding/Terdakwa : BASRI USMAN
137 — 52
  • .: PDS - 07 /MANOK/Ft.1/02/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
    1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
      Perk.: PDS-07 /MANOK/Ft.1/02/2023 yang telah dibacakan dan diserahkan pada tanggal 28 Agustus 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

      Menimbang bahwa Terdakwa BASRI USMAN tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

      Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
147 — 46
  • Perk : PDS 05 /PKN/Ft.1/08/2019 tanggal 06 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut agarHakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Februari 2014 — ABBAS BARADJA (terdakwa)
111 — 39
  • melalui eksekutif ;Bahwa maksud jawaban saksi ada point 13 adalah tahun 20052006 barudimasukkan dalam APBD yang disampaikan eksekuitif kepada kami enatahdana ini diambil darimana saksi tidak tahu ;Bahwa untuk genset diambil dari dana tersebut ;Bahwa kami pernah memanggil bagian pengawasan yaitu Bawasda untukmelaporkan mengevaluasi kegiatan sampai sejaunh mana tetapidokumennya saksi tidak bawa ;Bahwa saksi membenarkan jawaban dalam BAP point 16 ;Bahwa yang tidak mengindahkan panggilan kami yaitu PDS
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 20 Juli 2016 — -DR. Ir. ENGKOS KOSTAWAN, MT. -YAYA SUHAYA,ST bin MEMED
137 — 35
  • Juli 2016 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ;Telah mendengar pula tanggapan (duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa danTerdakwa II yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakantetap pada nota pembelaan/Pledoinya;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkaraTerdakwa dan Terdakwa II tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dihadapkan di persidangan atasDakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2016, No.Reg.Perkara : PDS
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 15-10-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 16 Januari 2019 — BACHRUM SURAATMAJA, SE
440 — 174
  • . : PDS 05/CBN/Ft.1/10/2018 yaitu sebagaiberikut:PRIMAIR: Bahwa Terdakwa BACHRUM SURAATMAJA, SE selaku Direktur UtamaPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Pembiayaan KecamatanPancoran Mas (PD. BPR LPK Pancoran Mas) bersamasama dengan SaksiBUNYAMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku debitur atau peminjamkredit di PD.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 01-08-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 1 Agustus 2013 —
125 — 69
  • Perkara :PDS 03 /Pelai/Ft.1/03/2013, pada pokoknya sebagai berikut:KESATUPRIMAIRBahwa ia terdakwa ALFIAN NOOR = (Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 215/KEP/C2/1999 tanggal 22 Februari1999 yang bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, bersamasama dengan Drs. H.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 1 September 2015 — NURSAHIR, Amd Als SAHIR Bin ABDUL
74 — 16
  • PERK : PDS 04/TMBIL/05/2015 tanggal11Agustus2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 2 dari 313 halaman Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2015/PN.PbrMENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengdili perkara inimemutuskan :1.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
DARMAN, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim
140 — 30
  • Perkara : PDS Nomor: PDS03/L.4.14/Ft.1/02/2020 tanggal 03 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntutsebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa DARMAN, S.Sos Bin (Alm) Fadir Ibrahimtidakterbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
436 — 2300
  • PN.Plg tentang Penetapan HariSidang ; Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 1 Agustus 2017Nomor : 14 / Pid.SusTPK / 2017 / PN.Plg tentang Pergantian Susunan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitoir Jaksa Penuntut Umumnomor register perkara : PDS
    Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara :PDS 02/ R.4.10 / Ft.1 / 02 / 2017 tanggal 20 Februari 2017 telah memenuhiketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan sah untuk pemeriksaanperkara aquo ;. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atasnama Terdakwa Ikhwanuddin ;.
    Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor900/02587/BPKAD/2013 dan Nomor 106/KSU BKT/III/2013 tanggal 05 Juli 2013 1567.17/07/2013 05920/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kpd Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kota Musi Rawas utk biayaPengadaan Baju900/02662/BPKAD/2013 & No 008/PDS/XI/2013 tg! 10 Juli 2013Seragam Berdasarkan Perjanjian Hibah No 1568.17/07/2013 05921/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Kelompok Usaha Pedagang Kertapati Palembang untuk biayaKegiatan.
    Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor900/02587/BPKAD/2013 dan Nomor 106/KSU BKT/III/2013 tanggal 05 Juli 2013 1567.17/07/2013 05920/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kpd Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kota Musi Rawas utk biay aPengadaan Baju900/02662/BPKAD/2013 & No 008/PDS/XI/2013 tg! 10 Juli 2013Seragam Berdasarkan Perjanjian Hibah No 1568.17/07/2013 05921/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Kelompok Usaha Pedagang Kertapati Palembang untuk biayaKegiatan.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — M. Zaini Yahya (Terdakwa)
104 — 25
  • Perkara : PDS 8/KORUPSI/ BATAM / 08 /2015yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar MajelisHakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :Hal. 2 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tpg. Menyatakan Terdakwa M. ZAINI YAHYA. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair ;. Membebaskan Terdakwa M.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 31 Maret 2015 — - Drs. MARTIN ITALI ZENDRATO, MSP.
68 — 26
  • menjatuhkan putusanyang seringanringannya dan seadiladilnya ;Hal 31Putusan Pengadilan TIPIKORNo.112/Pid.Sus.TP K/2014/PN.MdnTelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secaralisan di depan persidangan pada tanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknyatetap pada tuntutan semula ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkandakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan nomor RegPerkara: PDS
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 2 Agustus 2017 — BERTHIN PERLINA
62 — 43
  • Perkara: PDS 05/GMAS/05/2017 tertanggal 12 Juli 2017yang dibacakan dan diserahkan dalam Persidangan pada hari Rabu tanggal 12Juli 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan:1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
176 — 62
  • ;Bahwa Keterangan yang ada didalam BAP Penyidik tersebut adalahketerangan saksi sendiri;Bahwa sebelum tandatangan BAP dibaca dulu, baru paraf dantandatangan dibelakang BAP;Bahwa yang saksi ketahui tentang tugas Fraksi saksi (Hanura/PDS ),Him. 89 dari 413 him.
    PUTUSAN Nomor : 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2014 adalah kegiatan dalampeningkatan sarana pendidikan dibawah kewenangan Komisi E DPRDDKI Jakarta, sedangkan di Fraksi Hanura dan PDS di DPRD DKIJakarta hal tersebut tidak pernah dibahas.Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui adanyausulan sampai dengan disetujuinya APBDP DKI Jakarta T.A. 2014untuk alokasi Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk 24SMAN/SMKN di lingkungan Sudin Dikmen Kotamadya Jakarta Pusatdan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — ZULKIFLI ASSAGAF, S.E. Bin SALIM ASSAGAF
112 — 34
  • padaPengadilan Negeri Bandung, tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir padaberkas perkara ini; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa PenuntutUmum, keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan; Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukandipersidangan;Halaman 2 dari 275 Putusan No. 04/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kota Bandung Nomor Register Perkara : PDS
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
123 — 24
  • Srg.meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kesatuprimairdan subsidair tidak terbukti Jaksa Penuntut mum;Menyatakan dengan hukum menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umumdalam surat tuntutannya No.Reg.Perk : PDS 02/SRG./03/2014 atausetidaktidaknya menyatakan tuntutan hukum tersebut tidak dapat diterima;Membebaskan Terdakva oleh karena itu dari segalan daknaan dantuntutan (vrijspraak) atau setidaktidaknya melepaskan Terdakva darisegala tuntutan hukum (onslaag van alle rechtsvervolging