Agenda rapat adalah pengalihan saham dalamPerseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris.Bahwa RUPS tanggal 25 Juni 2013 ini dipimpin oleh Tergugat II karenaPenggugat sama sekali tidak hadir di dalam RUPS tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar.Bahwa ketentuan Pasal 76

ayat (4) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agendatertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Bahwa dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (4) Undangundang nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas jelaslah jika RUPS PT Berau Jaya Perkasatanggal 25 Juni 2013 yang diadakan di Jakarta

Agenda rapat adalahpengalihan saham dalam Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris.Bahwa RUPS tanggal 25 Juni 2013 ini dipimpin oleh Tergugat II karenaPenggugat sama sekali tidak hadir di dalam RUPS tersebut.Hal 25 dari 31 Hal Putusan No.123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelBahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan

dalamanggaran dasar.Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semuapemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPSdapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).Bahwa dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (4) Undangundang nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas jelaslah jika RUPS PT Berau Jaya Perkasa

Pemegang saham PT adalah Penggugatselaku pemegang saham 200 lembar (20 %) dan Tergugat II selaku Pemegang saham8.00 lembar (80 %), maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undangundang nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa : jika dalam RUPShadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang sahammenyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Sehingga RUPS yang

sebagaimanadiatur dalam Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 90 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Notulen dalam RUPS tanggal 19 Agustus 2013 mutlakdisetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas agar Keputusan RUPS dapat bersifat bulat,namun notulen RUPS yang tidak ditandatangani oleh DirekturUtama tetap diajukan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat VItanpa mempertimbangkan akibat

hukumnya.Bahwa RUPS yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2013 yangmembuat susunan pengurus/pengalihan saham baru PT.

Melanggar hakhak Penggugat dan bertentangan dengan rasakeadilan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat dengansengaja merekayasa notulen RUPS, demikian pula Tergugat VImenguatkan keputusan RUPS yang diketahuinya bahwa notulenRUPS tidak ditandatangani oleh ketua Rapat, RUPS seharusnyatidak boleh dilaksanakan karena notulen tidak sempurna, aktapernyataan keputusan rapat (PKR) cacat hukum dan batal demihukum karena sandaran dari Akte tidak sesuai dengan yangseharusnya (Ic.

PATRA HARUM JAYA ABADI oleh GUNUNGINDRAJAT Kepada ANDRI PERMANA (Tergugat I) pada tanggal 1Maret 2013.c) Bahwa, yang menjadi permasalahan adalah justru perbuatanmelawan hukum dari GUNUNG INDRAJAT yang tidakmenandatangani Notulen RUPS aquo sementara para pemegangsaham lainnya sudah menandatangani Notulen RUPS aquo.Padahal sebelum Notulen RUPS aquo dibuat telah ada perbuatanhukum perbuatan hukum proses pengalihan saham dengan jualbeli sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) diatas. 10.Bahwa, menjawab

Hal ini menunjukkan bahwaproses hukum pengalihan saham dengan alas hak jual beli denganadanya Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.

FaridaLiw), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 1,ayat 5 dan ayat 6 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan:(2) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(5) Direksi wajib melakukan RUPS dalam jangka vaktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;(6) Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan

sebagaimana dimaksud dalamPasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecualiditentukan lain dalam RUPS, Ayat (3) Dividen sebagaimana dimaksud padaayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yangpositif;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 79 Ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: Direksimenyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat(2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat

(4) dengandidahului pemanggilan RUPS;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 78 Ayat (2) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: RUPS tahunan wajibdiadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir, selanjutnya dalam Pasal 78 Ayat (4) Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: RUPS lainnya dapat diadakansetiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 79 Ayat (2) Undangundang

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;Menimbang, Bahwa dalam Replik Para Penggugat pada point 4 halaman2 menyebutkan: Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permintaandiselenggarakannya RUPS namun ditolak dan diacuhkan oleh Para Tergugat dan Tergugat Ill, oleh karena itu, atas dasar permintaan tersebut, Penggugat berdasarkan kewenangannya sebagai Dewan Komisaris berwenang untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila DirekturPerseroan

kepada DewanKomisaris, setelah itu Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS kemudianapabila Direksi tidak melakukan panggilan maka dilakukan permintaanpenyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan sendiri RUPS, lebih lanjut Pasal 80 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur apabilaDireksi maupun Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS ataspermintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur Pasal 79Undangundang No

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaksanakan RUPS-LB tertanggal 29 November 2012 tidak sesuai dengan Anggaran dasar PT. Future Agropia Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;3. Menyatakan Keputusan Rapat tertanggal 29 November 2012 yang dituangkan dalam Akta No. 118 tertanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Badan Hukum Indonesia yangtelah melaksanakan RUPS LB di Hotel Aston Paramont sesuai AnggaranDasar Pendirian PT. FAI, sesuai dengan amanat dan hasil RUPS LBdiputuskan untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat Rekonpensi,sehingga telah sah sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (7) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat (3)Anggaran Dasar PT.

Future Agropia Indonesia adalah sah karena agenda RUPS LBtersebut telah dicatatkan dan didaftarkan dalam akta nomor 118 tanggal 12Desember 2012 oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR,, S.H.

Future Agropia Indonesia mengaturbahwa RUPS (termasuk RUPS LB) diadakan di tempat kedudukan Perseroanatau di tempat lain yang disetujui bersama ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk sahnya penyelenggaraanRUPS LB bilamana dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatlain yang disetujui bersama dan dalam perkara ini RUPS LB PT.

Future Agropia Indonesia, apalagi dalam perkara initerdapat perbedaan pencantuman tempat penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) antara yang tercatum dalam AktaNo. 118 dengan dengan fakta yang sebenarnya, sehingga rapat RUPS LB PT.Future Agropia Indonesia Indonesia tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, olehkarena rapat RUPS LB PT.

diri dalam RUPS LB;Menimbang, bahwa dari risalah rapat RUPS LB yang tertuang dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Besarnya dividen per lembar saham tidak selamanya samajumlahnya antara jumlah yang diakru pada akhir tahun dengan RUPS, karenapenetapan dividen final per saham dilakukan pada saat RUPS yangpenyelenggaraannya setelah tutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitarbulan Mei Juni). Berdasarkan nilai dividen per lembar saham yangdiputuskan dalam RUPS, maka dilakukan kembali perhitungan honorariumdewan komisaris yang juga berpengaruh kepada bonus staf.

Kurs Buku 1 USD = Rp 10.950, RencanaDeviden USD 69,986,000, jml lembarsaham 49.900 atau USD 1,400/sahamHasil RUPS tgl. 05 Mei 2009 :Ditetapkan Deviden/saham USD 1,600Realisasi Deviden (87,25% dari lababersih)Kurs Buku 1 USD = Rp 10.709, RencanaDeviden USD 79,984,000, jml lembar49.990 atau USD 1,600/sahamPerhitungan Honorarium dan Bonus :a.

Honor Komisaris :Diakru dan dibiayakan pada tahun 2008 :Deviden/saham USD 1,400 maka HonorKomisaris dihitung dan dibiayakan padaTahun 2008 = USD 1,400 x 49.990 x100/90 x 10% x 10.950 ()Realisasi di tahun 2009 :Sesuai RUPS tanggal 05052009 Deviden/saham atas laba tahun buku 2008 USD1,600, maka Honor Komisaris dihitung dandibayar = USD 1,600 x 49.990 x 100/90 x10% x 10.950 (2)Kekurangan Beban Honor Komisaris(12)b Bonus Staf :Diakru dandibiayakan padatahun 2008 (1)Realisasi jumlahBonus Staf(2)Kekurangan

Laporan Keuangan Pemohon Banding (Audit Report halaman 30)diketahui bahwa jumlah perkiraan Bonus dan Honorarium tahun 2008 adalah :Honorarium KomisarisBonus StaffBonus Non Staff= Rp.85.149.633.333,00= Rp. 124.529.225.722,00= Rp. 47.696.106.824,00 bahwa dengan demikian maka jumlah kekurangan biaya Bonus danHonorarium sebesar Rp. 11.888.386.619,00 belum pernah di bukukan dandibiayakan pada tahun 2008, karena kepastian jumlah bonus dan honorariumuntuk tahun 2008 baru diketahui setelah dilakukannya RUPS

, karena penetapan dividenfinal per saham dilakukan pada saat RUPS yang penyelenggaraannya setelahtutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitar bulan Mei Juni).berdasarkan nilai dividen per lembar saham yang diputuskan dalam RUPS,maka dilakukan kembali perhitungan honorarium dewan komisaris yang jugaberpengaruh kepada bonus staf.

dandaftar hadirnya, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untukdibuatkan Notulen RUPS dan daftar hadirnya ;Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada NotarisHj.Rika Adrianti, S.H., dan selanjutnya Notaris Hj.Rika Adrianti, S.H.menyetujui apa yang saksi jelaskan kepada terdakwa, danmemerintahkan saksi untuk membuat draf Notulen RUPS dan daftarhadirnya ;Bahwa selanjutnya saksi membuat Notulen RUPS Luar Biasa dandaftar hadirnya, tanggal 12 Desember 2009, dan setelah selesai ditik,lalu

Winotomembuatkan Notulen RUPS Luar Biasa PT.Bina Ardi Abadi danDaftar Hadirnya, dan atas izin dari saksi, lalu Sdr.

BahililLahadalia, S.E. tidak pernah melakukan RUPS dan tidak pernahmenandatangani Notulen RUPS ;Dengan demikian perbuatan Sdr.Fero Zainudin yang menyerahkanNotulen RUPS LB PT.Bina Ardi Abadi dengan memalsukan tandatangan Sdr. Ir.Made Suryadana (Direktur) dan Sdr. BahlilLahadalia, S.E. (Komisaris Utama) untuk disampaikan kepadaNotaris Sdr.

Bahlil Lahadalia, S.E. tidak pernah melakukan RUPS dantidak pernah menandatangani Notulen RUPS PT.Bina Ardi Abadi,sehingga menimbulkan kerugian yang nyata karena hilangnyasaham Sdr. Ir.Made Suryadana (Direktur), Sdr. Bahlil Lahadalia,S.E. (Komisaris Utama).

terdakwa, disertai dua orang saksi yang ikuttanda tangan Akta tersebut, yaitu saksi Winoto dan saksi DwiIndawati ;Bahwa benar tidak pernah ada RUPS maupun RUPS Luar BiasaPT.BINA ARD!

M E N E T A PK A N :

• Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
• Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan pemanggilan RUPS sendiri;
• Menetapkan bentuk RUPS yaitu RUPSLB, jangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar

Bahwa dalam rangka pembahasan penyelesaian perseroan tersebut, Pemohonselaku pemegang saham yang mempunyai 40 % (empat puluh persen) sahamdengan hak suara, sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanatas permintaan:a 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakill1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara

, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub Dewan KomisarisPemohon dengan itikad baik telah meminta penyelenggaraan RUPS (LB) RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Direksi PT Lamin Aspalindo Tiga,mengingat penyelenggaraan RUPS telah sangat lama tidak dilakukan olehPerseroan dan diketahui terakhir kali penyelenggaraan RUPS adalah RUPSTahunan pada tahun 2002.

sebagaimana dimaksudpada ayat (5),a permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b Pemohon telah mengajukan kembali permintaan kepada Dewan Komisaris PTLamin Aspalindo Tiga untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) berdasarkan surat Nomor: TR.0O1.01/191/HOFC2019tanggal 4 Februari 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan

sendiri;Menetapkan bentuk RUPS yaitu RUPSLB, jangka waktu pemanggilan RUPSLB,kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, Sesuai dengan atau tanpaterikat pada ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas atau Anggaran Dasar PT Lamin Aspalindo Tiga dengan mata acaraRUPSLB sebagai berikut:10a.

) sendiri , karena PT Lamin Aspalindo Tiga tidak mempunyai asset yangmendukung untuk menjalankan kegiatan opersional dan selain itu PT Lamin AspalindoTiga tidak melakukan penyesuaian Anggaran dasar sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 40 Tahun 2017 pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) dan juga Pemohon13selaku pemegang saham sebanyak 40% telah mengajukan permohonan untukdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa karena PT Lamin Aspalindo Tigaterakhir kali mengadakan RUPS pada tahun 2002 akan tetapi

milik Hendrik Cahyadi sebesar 4.000 lembar saham atau setara dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Affandi Bunawan;

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana;

Tribharata Sejati kepada pihak yang mewakili dalam RUPS LB tertanggal 30 November 2016, sebagaimana keterangan saksi HENY JUNAIDI pada BAP butir 10 halaman;

,M.Kn, yaitu kuasauntuk mewakili M/AN NG yang waktu RUPS tidak hadir, Kenyataanya IWAN NGtidak pernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan oleh Terdakwa tersebutBahwa perbuatan Terdakwa menyuruh notaris Heny Junaedi memasukan keteranganyang tidak benar pada Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT.

,M.Kn, yaitu Kuasa untukmewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir), kenyataanya IWAN NG tidakpernah mengetahui adanya RUPS tersbeut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang adakan oleh terdakwa tersebut;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Tribharata Sejati Nomor 02 tanggal01 Desember 2016 dan Akta Pengalihan Kembali Saham Nomor 03 tanggal 01Desember 2016 yang dibuat secara tidak benar dihadapan notaris Heny Junaidi,SH.

,M.Kn, yaitu kuasa untukmewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir, kKenyataanya IWAN NG tidakpernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan oleh Terdakwa tersebut. Bahwa dengan terbitnya Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.

,Notaris di Jakarta namun pada RUPS LB tersebut, Terdakwa HendrikCahyadi menyatakan ketidaksediaannya untuk hadir pada RUPS LBtersebut dan kedatangannya hanya untuk menemui saksi secara pribadi danpada RUPS LB tersebut diputuskan untuk mengubah susunan pengurusdengan memberhentikan secara tidak hormat Terdakwa Hendrik Cahyadi;Bahwa terkait dengan RUPSLB PT.

Surat Permintaan diadakan Panggilan RUPS LB kepada DireksiPerseroan pada tanggal 10 Agustus 2016;b. Surat Permintaan diadakan Panggilan RUPS LB kepada DewanKomisaris Perseroan pada tanggal 27 Agustus 2016;c. Undangan RUPS LB kepada para undangan Rapat dan seluruhpemegang saham Perseroan dengan surat tercatat pada tanggal 31Agustus 2016;d.

Akan tetapi TERGUGAT Ill selaku Direktur Utamapada saat itu dengan kapasitasnya selaku pimpinan RUPS yanghal 35 dari 84 hal put.

Bahwa Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

No. 569PDT/2019/PT.DKIdalam Pasal 90 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa:(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wayib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.6.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakilidalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.(4).

Bahwa menjadi suatu hal yang aneh apabila kurang lebih 7 tahun kemudian setelanh pelaksanaan RUPS LB tahun 2009 PENGGUGAT baruhal 73 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKImempermasalahkan mengenai pelaksanaan RUPS LB tersebut danmeminta pembatalah terhadap Berita Acara RUPS LB PT. PANTORUMAS tertanggal 15 September 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PANTORU MAS no. 59 tertanggal 15 September 2009;8.

BAHWA SEBAGAI DIREKSI, PENGGUGAT BERHAK MEMPEROLEHREMUNERASI DARI TERGUGAT YANG BESARNYA DITETAPKANDALAM KEPUTUSAN RUPS.1516.17.18.19:20..

Padahal, nilai remunerasi total untukDireksi yang ditetapkan dalam setiap RUPS merefleksikanremunerasi untuk tahun berjalan sesuai tahun buku perusahaan(yakni Januari s/d Desember setiap tahunnya), yang mencakupremunerasi anggota Direksi lama (yang melepaskan masajabatannya pada RUPS tersebut), dan remunerasi anggota Direksibaru (yang baru diangkat pada RUPS tersebut).

Oleh karenanya, seandainyapun RUPSmemutuskan untuk tidak memberikan remunerasi kepada direktur,maka hal ini tidak menyalahi ketentuan UU Perseroan Terbatas.Akan tetapi, dalam Perkara Perdata a quo, RUPS Tergugat, ataskebijakan dan diskresinya sendiri, menyetujui pemberian remunerasikepada Direksi dalam Keputusan RUPS.

Padahal, nilai remunerasi total untukDireksi yang ditetapkandalamsetiap RUPS merefleksikanremunerasi untuk tahun berjalan sesuai tahun buku perusahaan(yakni Januari s/d Desember setiap tahunnya), yang mencakupremunerasi anggota Direksi lama(yang melepaskanmasajabatannya pada RUPS tersebut), dan remunerasianggotaDireksi baru (yang baru diangkat pada RUPS tersebut).

Bahwa berdasarkan Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2014dari Tergugat, halaman 78, besaran Remunerasi Direksi dari Tergugatyang ditetapbkan dalam RUPS tanggal 23 Juni 2014, dinyatakansebagai berikut:Sesuai Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) remunerasi yang ditentukanuntukDireksi Perusahaan sebesar Rp.7.000.000.000, .c.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam UndangUndang PerseroanTerbatas Pasal 79, 80 dan 81 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 79(1)(7)Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari

a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Ketua pengadilan negeri setelanh memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohonsecara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telahdipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang

negeri menolakpermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukumyang dapat diajukan hanya kasasi.(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratanpengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnyauntuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalamperaturan perundangundangan di bidang pasar modal.Pasal 81(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang sahamsebelum menyelenggarakan RUPS.(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan

RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris ataupemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilannegeri;2.

Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill dan IV 6 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Roh Jae Chung, tanggal 21 April 2016 (fotokopidari fotokopi).7. Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill, dan WV 7 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Yannie, tanggal 21 April 2016 (fotokopi darifotokopi).8. Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill dan IV 8 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Reginald Rorimpandey,SE, tanggal 21 April 2016(fotokopi dari fotokopi)Halaman 86 dari 118 halaman.

DCG Indonesia pada 24 November2015 (fotokopi sesuai dengan printout).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan IV 52 :Undangan RUPS PT. DCGIndonesia 24 November 2015 kepada Roh Jae Chung, tertanggal 5November 2015 (fotokopi dari fotokopi).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan'V53 :Undangan RUPS PT. DCGIndonesia 24 November 2015 kepada Nam Yoon Ju, tertanggal 5November 2015 (fotokopi dari fotokopi).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan'V54 :Undangan RUPS PT.

memerintahkan agar RUPS tersebut ditunda pelaksanaannyamengingat waktunya yang sangat pendek.Halaman 95 dari 118 halaman.

saham secaraindividual tanpa para pemegang saham masuk kedalam suatu forumyang disebut RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).Bahwa, menurut pendapat Ahli, salah satu tugas dari Direksi adalahmenyelenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang terdiridari 2 (dua) macam yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya, yangdidasarkan pada kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika Direksinya ada 2 (dua), maka tekniskerjanya bersifat Kolegial, sehingga bisa saja salah satu anggota Direksiyang

Dengan demikian apabila suatu RUPS pelaksanaannyadipaksakan maka ada kemungkinkan para pihak ada yang tidak sukasehingga akan mengesampingkan kepentingan perseroan itu sendiriHalaman 107 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 194/G/2016/PTUNJKTatau. mengesampingkan hasil RUPS.

dan PARA TERGUGAT terjadi perdebatanbeberapa waktu lamanya dan oleh karena tidak ada kesepahamantentang mekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkanruangan tersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris

PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20 WIB.

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukHal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

Bahwa kewenanganTergugat IV selaku Notaris hanya terbatas pada penilaian terhadapdokumen yang diserahkan oleh para penghadap, terutama menyangkutpihakpihak yang berwenang mengadakan RUPS dan dipenuhinya atautidak kuorum RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari parapemegang saham. Sedangkan mengenai pihakpihak yang diundangdalam RUPS dan isi RUPS itu sendiri, bukanlah kewenangan dariTergugat IV untuk menyelidikinya, melainkan kewenangan dari organ PTterkait selaku badan hukum.

DALAM PROVISI1.Melarang PARA TERGUGAT atau) Kuasanya, PENGURUSperseroan yang ditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkaitlainnya untuk melaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28Oktober 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RapatPT.

Menyatakan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) ;4. Menetapkan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp.620.820,- ( enam ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah );

Bahwa penetapan tersebut akan dipergunakan oleh PEMOHON untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) guna menggantiPerseo Pengurus CV.MUKTI JAYA ;Page 3 of 11Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka PEMOHON mohon nKepada YangTerhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk :MENGADILI:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;2.

Menyatakan memberi ijin Kepada PEMOHON $=untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) ;4.

Nur Satriyo Prayogountuk menghadiri RUPS CV,Mukti Jaya Semarang pada hari Jumat 28Nopember 2014 di Kantor Pusat Semarang, Ttd pengurus, copy dari copy ;5. Bukti P.5 : Fotocopy Kartu NPWP atas nama CV.

Mukti Jaya berkeinginanmenyelenggarakan RUPS untuk kepentingan menjalankan perusahaan makacukup beralasan bahwa keberadaan Termohon tidak diketahui dan mengijinkankepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS ;Mengingat ketentuan hukum yang berlaku ;MENETAPKAN:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;2. Menyatakan TERMOHON selaku Persero Pengurus CV.MUKTI JAYA tidakdiketahui keberadaannya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia dandinyatakan tidak hadir ;3.

Menyatakan memberi ijin Kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) ;4. Menetapkan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp.620.820, ( enam ratus duapuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah );Demikianlah penetapan ini ditetapbkan, pada hari RABU, Tanggal 13 MEI2015, oleh kami IGK.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Surat Tergugat tersebut tertanggal 16 Agustus 2011 yangisinya:"Sesuai Keputusan RUPS PT.

Penggugat tidak pernah diberitahu tentang RUPS pemberhentian Penggugatdan Penggugat tidak diundang pada RUPS tersebut, sehingga Penggugattidak bisa membela diri (tidak diberi kesempatan untuk membela diri).Bahwa terbukti surat Tergugat tersebut diatas terdapat kejanggalankejanggalansehingga dapat dikatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai DirekturTergugat merupakan rekayasa dari Dewan Komisaris Tergugat untukmemberhentikan dan menyingkirkan Penggugat dari Tergugat.Bahwa terhadap surat Tergugat

(sesuai denganaslinya);Bukti P6 : Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 9 September 2011,perihal permohonan rapat umum pemegang saham (RUPS). (sesuai denganaslinya);Bukti P7 : Tanda terima surat dari Tergugat kepada Penggugat yangPenggugat terima tanggal 14 September 2011. (sesuai dengan aslinya);Bukti P8 : Surat dari tergugat kepada Penggugat, hal : RUPS PT MegagunaUsaha Bersama tertanggal 16 Agustus 2011.

Perseroan Terbatas(UU Nomor 40 tahun 2007) yang menyebutkan anggota Direksi dapat diberhentikansewaktu waktu, berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Menimbang bahwa namun demikian dalam ketentuan pasal 105 ayat 2menyebutkan keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah yang bersangkutandiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.16Menimbang bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 ayat 4menyebutkan pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal,yang

bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.Menimbang bahwa dari bukti berita acara rapat dalam akta tersebut ternyataPenggugat tidak pernah diundang dalam RUPS, Pengugat tidak pernah diberikesempatan untuk membela dir, dan Penggugat ternyata keberatan denganpemberhentian sebagai direksi tersebut.Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat (bukti T2) aktaNotaris yang dibuat oleh Heru Warsito, SH berupa catatan hasil RUPS PT.

BPRPesisir Akbar Kabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 bersamalampirannya, Undangan Rapat RUPS Tahun Buku 2017, Surat Otoritas JasaKeuangan (OJK) Perwakilan NTB : Pemberitahuan Pemberhentian Sdr. MFahri Aminy, SE Sebagai Komisaris. Kejadian dan peristiwa RUPS TahunBuku 2017 PT BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima tersebut telah melanggarketentuan dalam Pasal 9 (Tempat, Pemanggilan Dan Pimpinan RUPS) Ayat(1) Ayat (2) dan Ayat (3);.

:Ayat 2 : RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar;Ayat 3 : Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.8. Bahwa undangan RUPSLB tanggal 6 Maret 2018 beragendakanpengangkatan diri Sdr. H. Zasari H. Zainuddin, SE sebagai Direktur Utamadan Sdri. Ir. Hj.

BPR Pesisir Akbar Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat(3), dimana dalam Pasal 82 Ayat (3) Undangundang Persero dalampanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapatdisertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal RUPS diadakan;Demikian pula berdasarkan POJK No. 20 Tahun 2014 menyatakan bahwaPemberhentian Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS harus disertalalasan ;Jadi dapat disimpulkan

bahwa agenda RUPS Tahun Buku 2017 dijadikanajang RUPSLB karena agenda utamanya adalah memberhentikan saya(Penggugat) dari Jabatan Komisaris tanpa perlu adanya alasan yang melatarbelakangi, cukup dengan penambahan LB dibelakang RUPS sudahmemberikan legalitas dan legitimasi bahwa Sdr.

BPRPesisir Akbar kabupaten Bima diputuskan oleh RUPS (Bukan olehTERGUGAT2 dan/atau TERGUGAT3 sebagai pribadi atau sebagaiKomisaris Utama dan/atau Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar KabupatenBima), dan dalam RUPS tersebut telah dibahas alasanalasan yang menjadidasar keputusan untuk tidak memperpanjang masa jabatan PENGGUGATsebagai Komisaris PT.

Bahwa selanjutnya Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 9 April 2020 tidak memenuhi unsurunsuryang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbuny/i :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sudah mencederai nilainilai kKeadilan yang merugikanpara Pembanding semula Tergugat, sebaliknya sependapat denganHalaman 59 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDNpertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri LubukPakam.Bahwa ketentuan pemanggilan RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (1) yang berbunyiPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan

Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

(1) UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Pasal 82UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangberbunyi :1 Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2 Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar3 Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.4 Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta.5 Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan

Fotocopy Notulen RUPS dibuat dibawah tangan bermaterai cukup 5(lima) perseroan tersebut;3. Fotocopy Jual Beli Saham dibuat dibawah tangan bermaterai cukup 5(lima) perseroan tersebut;4.

Fotocopy KTP milik terdakwa dan saudari INDAHWATY.Bahwa saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRYSANTOSO mengatakan kepada saksi SURYA SEMBIRING, S.H. bahwatidak pernah menerima Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dan mengenai ke5 (lima) Notulen RUPS dan Jual Beli Saham tersebut dantanda tangan yang ada pada dokumendokumen tersebut bukan tandatangan saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRYSANTOSO serta tidak pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) atau memberikan

EKA BUMI INDONESIA No. 24, tanggal26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI ERA BARUtanggal 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS SUKSESBERSAMA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS JAYALESTARI tanggal 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS BERKAHBAHAGIA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.

Barang Bukti yang disita dari pelapor/korban saksi HON KHONG:1.10.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.CITRA BUMI MINERINDO Nomor 1 tanggal 1 Juli 2008 Notaris ANLYCENGGANA, S.H;. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPerseroan Terbatas PT. CITRA BUMI MINERINDO No.36 tanggal 9 Juni2010 Notaris ANLY CENGGANA, S.H;. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPerseroan Terbatas PT.

EKA BUMI INDONESIA No.24, tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI ERA BARUtanggal 30 Desember 2015;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS SUKSESBERSAMA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS JAYALESTARI tanggal 30 Desember 2015;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS BERKAHBAHAGIA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.

Dispensasi penyelenggaraan RUPS TahunanRapat Perseroan untuk tahun buku yang berakhiryaitu untuk tahun buku 2013 sampai dengan20172. Pemberian Acquit et de charge kepadaAnggota Direksi dan Dewan Komisaris yangtelah berakhir masa jabatannya3. Perubahan susunan Anggota Direksi danDewan Komisaris.Tempat : Kantor Operasional PT Gorby Energy/ PT AtlasResources Tbk, Jl. Kemang Raya No. 48,Jakarta Selatan.Komposisi Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisarismenjadi sebagai berikut:i.

Sel.menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapiDireksi Termohon menolak untuk melaksanakan usulan dan/ataupermintaan dari Pemohon tersebut dikarenakan Direksi Termohon telahhabis masa jabatannya sehingga tidak berwenang untuk melakukanpemanggilan RUPS.

Hal ini sesuai dengan Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPerseroan Terbatas beserta penjelasannya, yang menyebutkan:Ayat 1 Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;Penjelasan: Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organPerseroan lainnya atau pihak lain;Ayat 3 Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembaliPenjelasan: Persyaratan pengakatan anggota Direksi untuk jangkawaktu tertentu, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masajabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan

Bahwa sebelum permohonan a quo diajukan oleh Pemohon, antaraTermohon dan Pemohon telah melakukan musyawarah yang cukupterkait dengan usulan penyelenggaraan RUPS tersebut di atas denganhasil kesepatakan Termohon bersedia untuk melaksanakan usulanpenyelenggaraan RUPS dari Pemohon jika telah adanya Penetapan dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pemanggilan RUPStersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 UU Perseoran Terbatas;.

pemanggilan RUPS, selanjutnyaantara Pemohon dengan Termohon telah bermusyawarah dengan hasilkesepakatan Termohon bersedia untuk melaksanakan usulanpenyelenggaraan RUPS dari Pemohon jika telah ada Penetapan dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untukuntuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.Gorby Energy didasarkan sesuai denganketentuan pasal 80 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang