Ditemukan 5509 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
283 — 141
MM LINEN INDONESIA; 996.Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor :102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINENINDONESIA; 997.Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atasSHGB Np. 604 dan 274 Surabaya. 998.Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proseslanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGBNp. 604 dan 274 Surabaya. 999.Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV.
251 — 20
UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengaturperbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah puladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid//2006 tanggal 16 Agustus 2006 atadnama terdakwa Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran
79 — 17
dilihat didalam Putusan Mahkamah KonstitusiNo.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangandengan Undang Undang Dasar 1945 dan telah pula dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I GEDE AGUNG PASRISAK JULIAWAN, SE
214 — 209
adalah bertentangan denganUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidakmempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusipemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatanmelawan hukum formil;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat extra ordinary crime,sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinaryenforcement) dan tindakantindakan luar biasa pula (extra ordinary measures).Berdasarkan Putusan MA Nomor 996
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
KARTOIB Bin TOHA alm
116 — 40
No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangmengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dantelah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatMenimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 an.
65 — 2
1b55a31655a31b55a31bd5a31b55a31b55a31b55a31bd5a3 1655a31b55a3 1b55a31bd5a31b55a3 1b55a31b55a31bd5a31b55a31b55a3 1b55a31bd5a3 1b55a31b55a3 1b55a31bd5a31b55a3 lbbsbaslo5s5a3lbod5a3 1b65.5a29655a31945a2 9966329 945a2 996.63299 45a299c6329945a299c6329945a299C6331945a2 9963 29945a299C6329945a2 99C 6329945a29b55a31b55a3 1b55a31b55a3 1lbd5a31lad5a299c 63299 45a299c6329945a299cC6329945a2 9963 29945a299C 63299 45a299C 63319 45a299C 63299 45a299c6329945a299c 632 9ad5a29bd5a3 1655a31b655a316b55229bd5a3194baZ 996
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
227 — 158
Selanjutnya Lumpat MarisiSimanjuntak mengajukan Permohonan Pemisahan Hak atas nama diri sendiri tertanggal 9 Maret2017 dengan Nomor Berkas 703/2017, seluas 996 M? (sembilanratus sembilanpuluh enam meterpersegi) yang kemudian terbit Sertifikat Nomor HM 02807 tertanggal 31 Maret 2017, sehingga HM01622 tersisa luas 1.004 M? (seribu empat meter persegi).
88 — 25
Dadang Sukandar, Winfried Simatupang,Nomor : 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Nomor : 2498 K/Pid.Sus/2010tanggal 13 Oktober 2006 tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yangdimaksud pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formilmaupun dalam arti materiil mengingat alasan antara lain : bahwa Yurisprudensi dandoktrin merupakan sumber hukum formil selain perundanganundangan dankebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus konkrityang dihadapinya
235 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
DitandatanganiKiswodarmawan selaku Direktur Utama,beserta copy 2 (dua) lembar lampirannya(BB 1647);996) 8 (delapan) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor1080020022001, dengan JenisTabungan Giro Rupiah pada Bank MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS. PPAdhiWika KSO (BB 1648);997)10 (sepuluh) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor1080030033006, dengan JenisTabungan Tab Bisnis Mandiri pada MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS.
DitandatanganiKiswodarmawan selaku Direktur Utama,beserta copy 2 (dua) lembar lampirannya(BB 1647);996) 8 (delapan) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor1080020022001, dengan JenisTabungan Giro Rupiah pada Bank MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS. PPAdhiWika KSO (BB I648);997)10 (sepuluh) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor1080030033006, dengan JenisTabungan Tab Bisnis Mandiri pada MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS.
DitandatanganiKiswodarmawan selaku Direktur Utama,beserta Kopi 2 (dua) lembar lampirannya(BB 1647);996) 8 (delapan) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor:1080020022001, dengan JenisTabungan Giro Rupiah pada Bank MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS. PPAdhiWika KSO (BB I648);997)10 (sepuluh) lembar fotokopi dilegalisirRekening Koran Nomor:1080030033006, dengan JenisTabungan Tab Bisnis Mandiri pada MandiriKCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, a.n.PERS.
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
2.I GEDE TANGUN
3.I GEDE SUKADANA
4.I KETUT PUTRAYASA
5.I GEDE SUJANA
164 — 86
adalah bertentangan denganUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidakmempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusipemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatanmelawan hukum formil;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat extra ordinary crime,sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinaryenforcement) dan tindakantindakan luar biasa pula (extra ordinary measures).Berdasarkan Putusan MA Nomor 996
222 — 123
dilihat juga didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatanmelawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat; won nnn= Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (PutusanMahkamah Agung Nomor 996
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
90 — 55
dinas oleh atas nama ZUL EFENDI.S.Pd.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRDKabupaten Merangin.500) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000, (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk BiayaPerjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 ( Empat )hari ke Kabupaten Merangin Propinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SEbertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.b. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996
S.Pd.MM bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinasatas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 ( Empat ) hari ke KabupatenMerangin Propinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tanganpada tanggal 25 April 2011.b.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 / DPRD PS /2011, Tanggal 25 April
85 — 22
hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapaputusannya, antara lain Putusan No. 996
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
98 — 81
SE bertanda tangan padatanggal 25 April 2011.b. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 /DPRD PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 an. Yusri Adwan. SE, untukdinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi IV DPRD Kan pesisir SelatanHalaman 179 dari 556 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT.PDGKe DPRD Marangin prop Jambi tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011yang diketahui oleh an.
SE bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.b. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 / DPRD PS /2011, Tanggal 25 April 2011 an. Yusri adwan.
128 — 38
Kelapa Puan Timur NE 2/40Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 996/KP.0015/DU2012, tertanggal 21 Mei 2012 dan Nomor : 204/KP.0015/KU2012, tertanggal 04 Juni2012 yang masingmasing terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timurtertanggal 21 Mei 2012 Nomor : 702/SK/Pengc/2012/PN.Jkt.Tim. dan tertanggal 04 Juni2012 Nomor : 835/SK/Pengc/2012/PN.Jkt. Tim. ;Untuk Tergugat Ill sidang pertama tidak hadir tetapi pada sidang selanjutnya hadirKuasanya bernama : DR.
187 — 115
rasa keadilanatau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatantersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo UndangUndang No. 31 Tahun 1999 telahdinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyail kekuatan hukummengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.996
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
154 — 43
ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur perbuatanHal 176 dari 229 halaman, Putusan Nomor 90/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
174 — 426
Wayan Madra, diberitanda P. 996.Foto copy SPP Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Ketut Budia, diberi tandaP. 997.Foto copy SPP Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Komang Leber, diberitanda P. 998.Foto copy SPP Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Muda, diberi tanda P. 999.Foto copy SPP Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Arsad, diberi tanda P. 1000.Foto copy SKP Nomor : 219/110/DK/1994 . Tanggal 07 Agustus 1994. An.
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
132 — 61
Oleh karenanya penjelasan tidakdapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjutdan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuanperundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006tanggal 21 Pebruari 2007 tetap
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO
133 — 218
memenuhi ketentuanpembentukan undangundang berdasarkan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996