atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 12 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.Put.59884/PP/M.IA/15/2015, tanggal 9 Maret 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1111/WPJ.07/2013 tanggal 13 Juni2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00071/406/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1111/WPJ.07/2013 tanggal 13 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 Nomor 00071/406/10/057/12 tanggal 27 April2012, atas nama PT Sumatera Prima Fibreboard, NPWP:01.642.919.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1111/WPJ.07/2013 tanggal 13 Juni 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00071/406/10/057

Putusan Nomor 2310/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor 00003/201/07/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebesar Rp1.170.558.184,00 dapat

Uraian Banding tanggal 09 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093720.10/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 09 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007Nomor 00003/201/07/057

PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor:00003/201/07/057

tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117123.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat ternadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02524/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00281/107/14/057

kembali dari Pemohon PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02524/NKEB/ WP4J.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor00281/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02524/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor00281/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak olehMajelis

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan BrebesKabupaten Brebes Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, (Kutipan Akta NikahNomor : 0235/057/III/2009 tanggal 25 Maret 2009).2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorangtua Penggugat selama 9 bulan.

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor : 0235/057/III/2009 tanggal25 Maret 2009 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda P2.B. Buktisaksi :1.

Tanggal 08 Agustus 2007. yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor :0235/057/II/2009 tanggal 25 Maret 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadapTergugat memiliki dasar hukum yang sah.Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upayaperdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalampersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim.Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan

Salinan PUTUSANNomor: 057/Pdt.G/2014/PA.Bgl.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN AGAMA BANGIL yang mengadili perkara tertentu dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara caraigugat antara:PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf notaris, bertempatkediaman di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, yangselanjutnya disebut PENGGUGAT;MELAWANTERGUGAT, umur 28 talum, agama Islam, Pekerjaan Usaha pembuatanstempel

, bertempat kediaman di Kecamatan Sukorejo KabupatenPasuruan, yang selanjutnya disebut TERGUGAT; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca suratsurat perkara; Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksisaksinya dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil di bawahNomor: 057/Pdt.G/2014/ PA.Bgl. bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugatberdasarkan dalildalil yang

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.Subsider :Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadirdi persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruhorang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal iatelah dipanggil secara patut dan sah, sebagaimana terbukti dari relaas panggilanNomor: 057/Pdt.G/2014/PA.Bgl. tanggal 15 Januari 2014 dan 29 Januari

mohon putusan.Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuklah halhal yang tercatat dalam berita acara perkara ini, dan merupakanbagian yang takterpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar hiduprukun kembali bersama Tergugat sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 057

tanggal 8 Maret 2012;Bahwa surat Tergugat nomor S87/WPJ.07/KP.05/2012 tanggal 8 Maret 2012tersebut merupakan jawaban atas surat Penggugat nomor UIB/10/ADBMT/X/2011tanggal 30 Oktober 2011;Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undangundang KUP Tahun 2000,surat tergugat nomor S87/WPJ.07/KP.05/2012 tanggal 8 Maret 2012 bukanmerupakankeputusan yang dapat diajukangugatankarena surat tergugattersebut merupakan jawaban atas permohonan Penggugat untuk membetulkanSKPKB PPh Badan nomor 00073/206/01/057

kontrak yangtidak jadi dilaksanakan/batal sebesar Rp2.409.958.559,00;Bahwa Koreksi Tergugat terhadap omzet/DPP sebesar Rp2.409.958.559,00 yangdibatalkan oleh Pengadilan Pajak tersebut, oleh Tergugat juga dipakai untuk dasarkoreksi omzet PPh Badan dan DPP PPN Tahun Pajak 2001 sehingga menurutPenggugat telah terjadi salah hitung, oleh karena itu Penggugat dengan SuratNomor UIB/10/ABDMT/X/2011 tanggal 30 Oktober 2011 mengajukan permohonanpembetulan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2001 Nomor 00073/206/01/057

Tergugat terhadap omzet/DPPPPh Pasal 23 berupa draft kontrak yang tidak jadi dilaksanakan/batal sebesar Rp.2.409.958.559,00 berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.06388/PP/M.III/12/2005 dimana omzet/DPP PPh Pasal 23 tersebut oleh Tergugat juga dipakaiuntuk dasar koreksi omzet PPh Badan, maka hal ini akan dapat mempengaruhikebenaran penetapan Pajak Penghasilan Badan sebagai yang ditetapbkan dalamSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001Nomor 00073/206/01/057

Dalam hal terdapatkesalahan hitung, maka kesalahan tersebut berasal dari penjumlahan dan/ataupengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan;Bahwa secara substansi Penggugat melalui Surat Nomor UIB/10/ABDMT/X/201 1tanggal 30 Oktober 2011 mengajukan permohonan pembetulan SKPKB PPh BadanTahun Pajak 2001 Nomor 00073/206/01/057/03 tanggal 7 Juli 2003, karenapenerbitan surat ketetapan dimaksud antara lain menggunakan dasar koreksi yangtelah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak

pembuktian dalampersidangan tersebut di atas;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor S87/WPJ.07/KP.05/2012 tanggal 08 Maret 2012tentang Penjelasan Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 Nomor 00073/206/01/057

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 November 2016;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT89257/PP/M.VIB/15/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00271/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/206/12/057

Putusan Nomor 1127/B/PK/Pjk/2019tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/206/12/057/14 tanggal 22Desember 2014 Tahun Pajak 2012 atas nama PT URC Indonesia,NPWP 01.070.717.2057.000, beralamat Kawasan IndustriMM2100 JI. Sulawesi Blok M No.27, Cikarang Barat, Bekasi, JawaBarat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00271/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Maret 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00015/206/12/057

tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89460/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01528/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2014 Nomor 00296/407/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01528/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24 Oktober2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor 00296/407/14/057/15, tanggal 07Oktober 2015, atas nama PT Nikawa Textile Industry, NPWP01.070.683.6057.000, beralamat di ANZ Tower Lantai 10, JalanJenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta, 10220, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01528/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24Oktober 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00296/407/14/057

KKP382/PJ.07/2008 tanggal21 Agustus 2008 dan SKPKB PPN Masa Januari sampai dengan Desember2005 No. 00129/207/05/057/07 tanggal 2 Juli 2007 tersebut beserta copy buktipembayaran untuk memenuhi ketentuan 50% pajak terutang;Hal 4 dari 49 hal. Put. No. 383/B/PK/PJK/201 1Bahwa apabila Majelis memerlukan penjelasan/buktibukti lebih lanjutPemohon bersedia hadir dalam persidangan;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 19 Januari2010 No.

Formal Penerbitan SKPKB PPN Nomor : 00129/207/05/057/07 tanggal 02Juli 20071.

Bahwa SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2005 Nomor : 00129/207/05/057/07 diterbitkan tanggal02 Juli 2007.

/07, tanggal 02 Juli 2007 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor : 00129/207/05/057/07tanggal 02 Juli 2007...;"3.

No. 383/B/PK/PJK/20115.oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengantuntutan (petitum) sebagai berikut:Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut di atasPemohon tidak dapat menerima penghitungan maupun pengenaan PPNsebagaimana yang tercantum dalam SKPKB PPN No. 00129/207/05/057/07 tanggal 2 Juli 2007 tersebut.

057/Pdt.P/2015/PA.LLG

057/Pdt.G/2009/PA.Po

057/Pdt.P/2020/PA.Mgt

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri, menikah pada tanggal 09 Juli 2009, terdaftar pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sesuai DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : Kd.16.03.04/PW.01/057/2016, tanggal 29Februari 2016;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugatmembina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteritinggal di rumah orangtua Penggugat dari pernikahan tersebut telahdikarunial 1 orang anak;3.

Surat Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKd.16.03.04/PW.01/057/2016, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor UrusanAgama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pada tanggal 29Februari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tandaP;B. Saksi1.

Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKd.16.03.04/PW.01/057/2016 (bukti P), telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan untukdua orang saksi telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depanpersidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secaraformil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal171, 172, dan 175 R.Bg.

Tergugat tidak mengajukan alat bukti untukmenguatkan dalildalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwadalildalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti adanya, sehingga tidak perluuntuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokokperkara ini Sebagaimana berikut;Menimbang bahwa Penggugat untuk memperkuat dalildalil gugatannyatelah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kd.16.03.04/PW.01/057

/2016 (bukti P) dan saksisaksi masingmasing bernamaSaksi dan Saksi II, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini;Menimbang bahwa bukti P yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : Kd.16.03.04/PW.01/057/2016, dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pada tanggal 29 Februari 2016,maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yangmempunyai nilai pembuktian

mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT119244.15/2014/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01625/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00015/206/14/057

Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/20203.2.3.3.3.4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor, KEP01625/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11 Oktober 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00015/206/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT PacificMedan Industri, NPWP 01.824.646.2057.000, beralamat di JalanPulau Nias Selatan KIM II Mabar Percut Deli Serdang, SumateraUtara, 20371 (Alamat Korespondensi: Menara Kadin

HR Rasuna Said Blok X5 Kav 2&3 Jakarta, 12950) adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00015/206/14/057/16tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPVWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar Percut Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371 (AlamatKorespondensi

Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanselurunnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP01625/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 11 Oktober 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00015/206/14/057

uraian banding tanggal 11 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT084842.13/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2219/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00010/204/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2219/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak (SKPKB) Penghasilan Pasal 26 Masa PajakJuli 2011 Nomor 00010/240/11/057/13, tanggal 28 Juni 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000,beralamat di Multivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan MuliaKav.9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak(SKPKB) Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2011 Nomor00010/240/11/057/13, tanggal 28 Juni 2013 atas nama PT DutaSugar International, NPWP 02.193.073.0057.000, beralamat diMultivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan Mulia Kav.9, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2219/WP4J.07/2014, tanggal 26 Agustus2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2011, Nomor 00010/204/11/057

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 057/Pdt.G/2018/PA.Ktl dari Pemohon.

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89602/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00709/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor00017/507/10/057

Putusan Nomor 2384/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor0001 7/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atas nama: PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamatdi Jalan P.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00709/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 17 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April 2010, Nomor:00017/507/10/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Desember 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut47989/PP/M.X1/15/2013, tanggal 28 Oktober 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1308/WPJ.07/2011 tanggal 10 Juni 2011, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008Nomor 00014/206/08/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1308/WPJ.07/2011 tanggal 10 Juni 2011, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2008 Nomor 00014/206/08/057/10 tanggal 28April 2010, atas nama: PT. Nusantara Fishery, NPWP:01.002.108.7 057.000, adalah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1308/WPJ.07/2011, tanggal 10 Juni2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, Nomor:00014/206/08/057

tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004142.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00482/KEB/WPJ.07/2018tanggal 26 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2014 Nomor: 00039/207/14/057

Putusan Nomor 1787/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2014 Nomor 00039/207/14/057/17 tanggal 16Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014Nomor 00039/207/14/057/17 tanggal 16 Februari 2017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum

, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00482/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Februari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2014 Nomor 00039/207/14/057

Putusan Nomor 4131/B/PK/Pjk/2020tanggal 25 Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00045/406/13/057/15 tanggal 29 April 2015 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Kuningan Barat, JakartaSelatan 12710, sehingga Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto USD 30,165,490.00Kompensasi

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01068/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00045/406/13/057/15tanggal 29 April 2015 atas nama PT Cheil Jedang Indonesia,NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00045/406/13/057/15tanggal 29 April 2015 atas nama PT Cheil Jedang Indonesia,NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Halaman 4 dari 9 halaman

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01068/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 Juli 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00045/406/13/057