Akta Perdamaian No.xxxxBahwa berdasarkan pembagian yang telah disepakati sebagaimana padapasal 3, Pihak Pertama berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya hidupkedua anak hasil dari perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yaituyang bernama Jhatia Adella Cahyani dan Fitrianoor Wahyadi, sampaikeduanya dewasa dan bisa hidup mandir;Pasal 5Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk menyelesaikan segala administrasijualbeli dengan pihak lain (pembeli) sampai tuntas secara transparan dandiketahui oleh Pihak

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor15/PDT.G/2006/PN.BTM;Bahwa mengenai izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 yang didalilkan olehPengugat sebagai dasar pengelolaannya sesuai angka 5 gugatannya telahdiperkarakan, telah dibahas tuntas dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RIdalam Putusan Nomor 962 K/Pdt/2007 (Putusan MA) jo. Putusan PengadilanTinggi Riau Nomor 16/Pdt/2007/PTR (Putusan PT Riau) jo. PutusanPengadilan Negeri Batam (Putusan PN Batam) Nomor 15/Pdt.G/ 2006/PN.BTM,dalam perkara antara PT.

Lagoi Internasional yang kemudian dibatalkanmelalui Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor: 03/KPTS/KPAQT/II/2000 tanggal 14 Februari 2000;Mengenai pembatalan izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 tanggal 23 Mei 1990telah dibahas tuntas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang padahalaman 78 alinea 3 Putusannya menyebutkan:Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tentang pembatalan sebagianhak Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah merupakan perbuatanmelawan

Surat Perintah Pembebasan Tanah/Pemindahan Penduduk Asii;Analisa Dampak Lingkungan oleh Lamtek Universitas Indonesia Jakarta;Bahwa mengenai dokumendokumen tersebut telah diperkarakan, telahdibahas tuntas dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam putusanNomor 962 K/Pdt/2007 (Putusan MA) jo. Putusan Pengadilan Tinggi RiauNomor 16/Pdt/2007/PTR (Putusan PT Riau) jo.

Lagoi Internasional yang kemudian sebagian dibatalkan dengan SuratKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor03/KPTS/KPAQT/II/2000 tanggal 14 Februari 2000 dikarena Tergugat II tidakmampu melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai penerima alokasilahan termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran UWTO;Mengenai pembatalan izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 tanggal 23 Mei 1990dan pengalokasian lahan kepada Tergugat III telah dibahas tuntas oleh MajelisHakim Pengadilan

Dengan diterimanya dana konpensasi tersebut diatas, maka segalapermasalahan dan urusan yang berkenaan antara Pihak Pertama denganPihak Kedua tersebut diatas dinyatakan selesai dengan tuntas sertaperdamaian ini tidak dapat dibantah atau diabaikan dengan alasan apapunjuga;5.

PARA PIHAK berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesaiHalaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan No.12/Pdt.G/2019/PN Dgldengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan mediasi danperdamaian ini mengakhiri semua sengketa baik perdata maupun pidana.7. Surat Perjanjiian Kesepakatan Perdamaian ini, penafsiran da pelaksanaannya,serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukumyang berlaku di Negara Republik Indonesia;8.

PenggugatIl) dan Tergugat II (Turut Tergugat) akan memberikan sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta ruipiah) untuk Tergugat (Tergugat) sebagai kompensasipemeliharaan dan perawatan yang dilakukan Fauzan Azim bin Syahrial Jamal(Tergugat) terhadap harta waris huruf b sebagaimana dalam Pasal 2 sehinggaTergugat (Tergugat) akan mendapat tambahan sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah).Pasal 7Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini maka sengketadalam perkara ini dianggap telah selesai dan tuntas

Pihak menyataaakan perkara tersebut telah selesai secara tuntas sesuai KesepakatanPerdamaian ini; 4 Bahwa, Kesepakatan Perdamaian ini juga merupakan tanda terima penyerahanuang dari PPHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU; 5 Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini maka dikemudian hari Para Pihak tidak dibenarkan melakukan tuntutan dalam bentukapapuN; n Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas telah dibacakandipersidangan pada tanggal 9 Pebruari 2015, dan Penggugat maupun

penandatangananperjanjian perdamaian ini dan tidak dapat berakhir atau dibatalkan.PASAL 4PERNYATAAN DAN JAMINANPARA PIHAK dengan ini sepakat terhitung sejak tanggalpenandatanganan perjanjian perdamaian ini, secara sadar dansukarela mengikatkan diri untuk menaati semua hal yang sudahtercantum di dalam perjanjian perdamaian ini dan siap untukmenerima segala bentuk sanksi hukum apa pun yang berhubungandengan pelanggaran atas isi perjanjian ini.PARA PIHAK sepakat bahwa permasalahan hukum ini dinyatakantelah selesai dan tuntas

Tergugat suka mengungkit masalah pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat meskipun masalah tersebut sudah tuntas dibahas padamasa yang lewat, Tergugat juga selalu mengungkitungkit masa laluPenggugat;. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat denganTergugat tersebut terjadi pada 01 Jul 2012, yang akibatnya antaraPenggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkantempat kediaman bersama adalah Tergugat;.

bertepatan dengan tanggal 6 Robiul Awal 1430 H,dengan amarnya seperti dalam putusan tersebut tidakbisa di penuhi, maka majelis Hakim PengadilanTinggi Agama, kembali mempertimbangkan hal hal(kekurangan) putusan Pengadilan Agama a quosebagaimana pertimbangan berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun2008, mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 22Desember 2008 yang berbunyi Belum berhasil bahwaPemohon dan Termohon akan berfikir ulang atasperceraian, hal ini menunjukkan bahwa MEDIASIBELUM TUNTAS

bekerja diMalaysia;Bahwa beberapa bulan setelah transaksi terurai pada Surat Pernyataan JualBeli tanah tanggal 26 Pebruari 1999, Penggugat II pulang dari Malaysia danmempunyai uang bermaksud melakukan memenuhi persyaratanPendaftaran Tanah dengan berdasar penerbitan Akta jual beli dihadapanCamat selaku PPAT Kecamatan Bandung, namun pihak penjual / RIKSONtidak mau datang ke Kecamatan untuk proses balik nama tersebut denganalasan yang tidak jelas dan hingga sekarang permasalahan berlarutlaruttidak tuntas

Memberikan ijin kepada para Penggugat untuk menindaklanjuti proses pengurusan Pendaftaran Penyerahan Aset Tanah dan balik nama dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.8 atas nama Koperasi Karyawan Kantor Proyek Gula Bersama tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya dan Instansi-Instansi yang berwenang/terkait sampai tuntas ;7.

yang sah menurut hukum, maka tuntutan para Penggugatsebagaimana tersebut pada petitum gugatan angka 5 (lima) yaitu memberikan ijinkepada para Penggugat untuk menindaklanjuti proses pengurusan pendaftaranHal.13 Putusan No.977/Padt.G/2016/PN.Sbypenyerahan asettanah dan balik nama dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.8 atasnama Koperasi Karyawan Kantor Proyek Gula Bersama tersebut pada Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Surabaya serta instansiinstansi lain yang berwenang atauterkait sampai dengan tuntas

Memberikan ijin kepada para Penggugat untuk menindaklanjuti prosespengurusan Pendaftaran Penyerahan Aset Tanah dan balik nama dari SertifikatHak Guna Bangunan No.8 atas nama Koperasi Karyawan Kantor Proyek GulaHal.15 Putusan No.977/Padt.G/2016/PN.SbyBersama tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya danInstansiInstansi yang berwenang/terkait sampai tuntas ;7.

Akan tetapi lebin daripada itu bahwa penentuan cakupansubjek gugatan digantungkan pada sifat dan keterkaitannya dengan objekgugatan sehingga gugatan tersebut akan dapat diselesaikan atau diputuskansecara menyeluruh, tuntas, dan mengikat;Menimbang bahwa dalam hal ini atas gugatan yang objeknyamenyangkut benda tetap (in casu tanah), maka yang dapat digugat dalam suatugugatan hak atas tanah tidaklan sematamata hanya orang yang melakukanperselisihan hukum dengan Penggugat ataupun orang yang nyatanyata

daripada itu, bahwa untuk menemukanatau mengukuhkan kedudukan hukum atas suatu objek sengketa, maka semuapihak yang dirasa menguasai hak atas objek sengketa tersebut secara melawanhukum atau yang memberikan hak itu (apakah pejabat Kepala Desa, Camat,dan sebagainya) ataupun yang mengalihkan hak itu (apakah itu yang menjual,menyewakan, menghibahkan, dan sebagainya), haruslah ditarik sebagai pihakpihak dalam gugatan, sehingga putusan atas kedudukan hukum objek sengketatersebut bersifat menyeluruh, tuntas

mengikat pihakpihak tersebut,demikian pula jika gugatan itu disertai dengan ganti rugi maka akan bisaditentukan ganti kerugian secara proporsional berdasarkan ruang lingkupcakupan dan kadar kualitas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihakpihak tersebut;Menimbang bahwa oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwaselain Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan melakukan jual belitanah objek sengketa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas maka untukmenyelesaikan perkara ini secara menyeluruh, tuntas

,Dinas Pertanian Kabupaten Nabire dan Benyamin Manufandu dan/atau ahiwarisnya tidak ditarik sebagai pihak sebagai Turut Tergugat didalam perkara ini,maka untuk dapat memastikan apakah tanah yang dijual oleh BenyaminManufandu kepada Darmadji adalah lokasi tanah berdasarkan pengukuran petaskets pembagian tanah oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nabire secara sahmenurut hukum maka gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak yangdigugat, yang telah menghalangi penyelesaian perkara ini Secara menyeluruh,tuntas

dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN NabMenimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang bahwa berdasarkan uraianuraian diatas yang dinubungkandengan petitum subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, maka sesuaidengan prinsip bahwa putusan dalam suatu perkara perdata harus dapatmenyelesaikan suatu permasalahan antara para pihak secara tuntas

Bagi tergugathal tersebut masalah besar, sedangkan bagi penggugat hal tersebut adalah masalah kecilyang masih bisa dibicarakan dan bagi tergugat sesuatu masalah belum tuntas atau belumselesai, sedangkan bagi penggugat masalah tersebut sudah tuntas dan tidak perludibicarakan lagi, sehingga di dalam diri penggugat timbul bibitbibit kedongkolan yangsemakin lama semakin menimbulkan rasa benci dan anti pati terhadap diri tergugatsebagai suaminya dan begitu pula sebaliknya di dalam diri tergugat timbul

Bahwa dengan tidak dimasukkannya Kyai Sihir dan Sokib sebagai pihakdalam gugatan Penggugat maka menjadikan gugatan Penggugat tidaklengkap/kurang pihak dan mengandung cacat plurium litis consortiumsehingga berakibat pemeriksaan perkara ini menjadi tidak tuntas, tidakmenyeluruh, dan tidak dapat diperiksa secara sempurna;.

Perkara Ini Perlu Diadili Secara Proporsional Sampai Tuntas Baik FormilMaupun Materiil:1. Bahwa mengingat perkara ini menyangkut yayasan yang bergerakdibidang pendidikan berbasis agama, Ml, MTs, MA yang melahirkangenerasi penerus bangsa dan sudah dilakukan upaya penyelesaian mulaidari mediasi lewat Kemenag, mediasi lewat Pemkab Jepara hingga kepengadilan tingkat pertama dan banding belum mendapat titik terangmaka satu satunya harapan adalah di tingkat kasasi;2.

Bahwa Pasal ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajibmenggali hukum, ...". oleh karena itu sudah selayaknya perkara yangsangat menjadi sorotan masyarakat di daerah ini wajib diperiksa, diadilidan diputus sampai tuntas;Dalam EksepsiPemohon Kasasi/Para Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagaiPenggugat;Bahwa Pemohon Kasasi/Para Penggugat masingmasing adalah personilanggota badan pendiri Yayasan demikian pula Termohon Kasasi

mengajukan gugatankepada Pihak Pertama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatansebagaimana Register Perkara No. 1015/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel,tertanggal 2 Desember 2020 yang saat ini masih dalamproses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkaraaquo;5, Bahwa para pihak telah setuju dan sepakat untukmenyelesaikan segala permasalahan hukum yang timbul atasfasilitas kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut denganmelakukan Perjanjian Perdamaian sebagai penyelesaian yangmenyeluruh dan tuntas

Majelis Hakim telahmemerintahkan para Pemohon untuk hadir di persidangan, namun pada harisidang yang ditetapkan tersebut, tanpa adanya kejelasan alasan ketidakhadiranpara Pemohon;Menimbang, bahwa dengan prosedur yang telah dilakukan MajelisHakim untuk terlaksananya persidangan yang telah ditetapkan, dan telahternyata tidak menampakkan kejelasan mengenai alasan ketidakhadiranPemohon, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat perkara voluntairadalah perkara yang bersifat kepentingan sepihak dan tuntas

termasuk ganti rugi kepada Para Tergugat sebagai akibatdimasukkannya tanah Penggugat tersebut ke dalam aset daerah selama ini ;Hal. 2 dari 5 hal, Akta Damai No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Cms.Pasal 5Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk realisai pembayaran atastanah tersebut dilaksankan mengikuti peraturan perundangundangan danmekanisme penganggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 ;Pasal 6Bahwa setelah proses pembayaran dilaksanakan secara tuntas

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Damai ini dan uangkompensasi telah dilunasi pada tanggal 13 April 2019, maka semuapermasalahan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dinyatakan telah selesaidengan tuntas, dan tidak ada tuntutan baik secara pidana ataupun perdataserta tuntutan apapun dikemudian hari;4.

Telkom dan Perusahaan MajestykBakery kedalam arus perkara guna memberi kesempatan bagi pihakpihakini mempertahankan haknya;Bahwa, demi penyelesaian perkara a quo secara tuntas maka pihak PT.Telkom dan Perusahaan Majestyk Bakery haruslah ditarik sebagai pihakkedalam arus perkara oleh karena PT. Telkom dan Perusahan MajestykHalaman 7 dari 19 hal.Put.

Telkom dalamperkara a quo sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar suatugugatan atau sengketa dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh;Menimbang, bahwa oleh karena PT.

Telkom dalamperkara a quo sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar suatugugatan atau sengketa dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang hanyamempertimbangan hanya satu pihak PT. Telkom saja yang diikutsertakan sebagai pihak agar gugatan yang diajukan menjadi lengkapsementara didalam eksepsi yang diajukan Tergugat ada pihak lainyaitu perusahaan Majestik Bakery selain PT.

Kurang pihak dan tidak lengkap mana mutatismutandis menyebabkan penyelesaian perkara ini tidak tuntas videPutusan MARI Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976,yangberdasarkan Putusan MARI Nomor 2438 K/Sip/1980, gugatanPenggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterimaHal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 930 K/Pdt/2015karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalamperkara.;4.

Putusan Nomor 930 K/Pdt/2015menerangkan pengurusan tanah belum selesai dan sebagian tanahsudah terjual dan sebagian lagi belum tuntas, sesuai denganketerangan saksi Para Tergugat Nur Ali menerangkan ikut bertandatangan dalam surat Bukti T4 dan P7 bahwa luas tanah milik Sabenahbinti Sabenih semuanya 2.453 M?

Judex Facti dalam pertimbangannya keliru, karena baik Sabenahbinti Sabenih maupun ahli warisnya tidak pernah komplin bahwaada tanah yang belum terjual dan belum tuntas, hal ini terbuktisebelum Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugatmengajukan gugatan, pihak Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan gugatan atas keberatan ataukerugiankerugian yang ditimbulkan oleh Pemohon Kasasi/semulaPembanding/semula Penggugat;2.

meminta uangpersekot sebelum tanahnya laku terjual;Oleh karena Judex Facti (tingkat banding) tidak mempertimbangkanhukum di atas, maka Judex Facti (tingkat kasasi) mohonmempertimbangkan.Bahwa Judex Facti (tingkat banding) tidak mempertimbangkan dalampertimbangan hukumnya sebagaimana dalam pertimbangan JudexFacti (tingkat pertama) pada alinea15 halaman 42 pada putusan yangmempertimbangkan :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,menurut Majelis karena kewajiban Penggugat belum tuntas

Judex Facti (tingkat pertama) telah keliru dalam menyimpulkanfakta yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/semulaPembanding/semula Penggugat belum tuntas dalammenyelesaikan kewajibannya sebagaimana isi surat perjanjianyang disepakati kedua belah pihak;Oleh karena Judex Facti (tingkat banding) tidak mempertimbangkanhukum di atas, maka Judex Facti (tingkat kasasi) mohonmempertimbangkan;Bahwa Judex Facti (tingkat banding) dalam pertimbangan hukumnyapada alinea5 halaman 5 pada putusan yang mempertimbangkan