Ditemukan 839 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 875 B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
penerima penghasilan bunga adalah benarbenar pihak yang berhak menikmati fasilitas yang diberikan olehP3B, maka dapat dilakukan prosedur dalam kerangka exchange ofinformation sesuai dengan ketentuan dalam P3B yang terkait;Berdasarkan Pasal 28 (Pertukaran Informasi) P3B Indonesia Belanda diatur bahwa:Pejabatpejabat yang berwenang dari kedua Negara akanmelakukan pertukaran informasi yang diperlukan untukmelaksanakan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini atauuntuk melaksanakan perundangundangan domestic
Putus : 28-08-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 — BUDI PRIHANTORO, S.H., dan HARIADI SOEPANGKAT VS PT MANDALA AIRLINES
243 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
243 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohonselanjutnya juga telah berusaha meningkatkan pendapatan denganmengkombinakasikan penerbangan international dan domestic sertamemperkenalkan rute yang lebih populer seperti Hongkong ke Denpasar.Namun demikian ternyata dengan berlanjutnya over kapasitas di sektorpenerbangan Indonesia, Pemohon terus menghadapi tekanan dari sisi bisnisdan selanjutnya Pemohon tidak dapat meningkatkan pendapatandibandingkan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan.
Register : 05-12-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp Tanggal 7 Februari 2018 — Penuntut Umum:
IDA AYU PUTU PANCAWATI SH
Terdakwa:
I WAYAN HOBIYASA
63 — 17
IDA AYU PUTU PANCAWATI SH
Terdakwa:
I WAYAN HOBIYASA
63 — 17
pendapatnya dipersidangansebagai berikut : Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan tindak pidana melakukankegiatan usaha pengangkutan minyak/gas bumi dan/atau melakukankegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa dilengkapi jin dariPemerintah, dimana Ahli akan diperiksa dan didengar keterangannyaberkaitan dengan masalah tersebut ;Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp Bahwa Ahli sejak bulan Desember 2011 s/d Februari 2017 bekerja di PTPertamina Persero Direktorat Pemasaran, Unit Bisnis Domestic
Register : 07-12-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN PATI Nomor 290/Pid.B/2018/PN Pti Tanggal 29 Januari 2019 — Heri Supriyanto Bin Hartono
158 — 66
158 — 66
(pihak kedua pangkalan gas LPG 3 Kg) bermeterai enam ribu rupiah;- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pertamina Nomor : 1396/F14450/2015-S3, tertanggal 21 Desember 2017 yang di tandatangani oleh Heri Supriyanto dan pihak Domestic Gas Region Manager IV;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anggraeni Budi Hartanti;- Surat pengunduran diri atas nama Heri Supriyanto tertanggal 30 Januari 2018 bermeterai enam ribu rupiah;- Surat pernyataan yang dibuat Heri Supriyanto tertanggal 30 Januari 2018 bermeterai
Register : 27-02-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 1175/Pdt.G/2019/PA.Sby Tanggal 11 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 4
15 — 4
Bahwa disamping berbakti pada suami dalam urusan domestic,Termohon juga mendukung penuh karier dan pekerjaan suami sebagaibentuk dukungan dan bakti seorang istri, untuk diketahui oleh MajelisHakim yang mulia, saat ini Pemohon dan Termohon memiliki usahabersama yang sudah berkembang dengan pesat dalam bidang Propertydan Toko batu alam, dimana dengan latar belakang pendidikan dankeahliannya, Termohon terlibat dalam segala sesuatu yang berkaitandengan usahausaha tersebut mulai dari nol, antara lain
Register : 27-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 534/Pid.Sus/2018/PN Sgm Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Salemuddin Thalib,SH.,MH
Terdakwa:
Servolus Juanda alias Silus bin Petrus Jemo
59 — 8
Salemuddin Thalib,SH.,MH
Terdakwa:
Servolus Juanda alias Silus bin Petrus Jemo
59 — 8
marketmapping, analisa peluang pasar, langkah tindak lanjut kegiatan riset pasar,rencana pengembangan, monitoring, dan evaluasi kinerja channel penjualan,penyusunan strategi dan eksekusi promosi, penyusunan sales planning,aktivitas sales, penyusunan laporan realisasi penjualan, attrition ratesmanagement, memastikan ketersediaan stock LPG dan produk gas di agen,relasi dengan regulator dan stakeholder serta pengelolaan keluhan sertarelasi pelanggan dalam rangka mendukung pencapaian target penjualanFungsi Domestic
Register : 24-05-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN MATARAM Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr Tanggal 14 Agustus 2017 — .Pidana
- ANDRITAMA. A. SH. (Penuntut Umum).
-RADEN MAYANTO Alias MIK YOT. (Terdakwa).
132 — 62
132 — 62
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten LombokUtara dan mengarahkan staf untuk menjual tiket, bersamasamamenghitung robekan tiket yang terjual, menghitung uang hasil penjualantiket dan setiap satu minggu sekali menyetor hasil penjualan Tiket keBendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara;Bahwa bagi wisatawan yang hendak masuk kedalam obyek wisata AirTerjun Sendang Gila diawali dengan penjualan tiket dengan variasi hargaHalaman 52 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN Mtruntuk pengunjung wisatawan domestic
Dkk),mengambil tiket di Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabupatenLombok Utara dan mengarahkan staf untuk menjual tiket, bersamasamamenghitung robekan tiket yang terjual, menghitung uang hasil penjualan tiketdan setiap satu minggu sekali menyetor hasil penjualan Tiket ke BendaharaDinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara;Menimbang, bahwa bagi wisatawan yang hendak masuk kedalam obyekwisata Air Terjun Sendang Gila diawali dengan penjualan tiket dengan variasiharga untuk pengunjung wisatawan domestic
Putus : 14-11-2007 — Upload : 14-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1055K/PDT/2003 Tanggal 14 Nopember 2007 —
83 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagai akibat pelaksanaan dari hasil pekerjaan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak sempurna dan/atau tidaksesuai dengan hasil kesepakatan bersama tertanggal 7 Mei 1998,yang mengakibatkan tidak dapat dijual/dioperasionalkan secaramaksimal bagi tamutamu hotel sebanyak kurang lebih 63 kamar,sehingga selama tahun 1998 s/d sekarang Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi terpaksa beberapa kali membatalkanrombongan tamu dari turis domestic maupun Internasional yangakan menginap di Hotel Sheraton
Putus : 19-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. RIMBA HUTAN LESTARI
88 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Pemerintah Indonesia dan PemerintahNegara Mitra P3B untuk upaya pencegahan penghindaran pajak(tax avoidance), pengelakan pajak (tax evasion), danpenyalahgunaan P3B oleh pihakpihak yang tidak berhak (taxtreaty abuse);Bahwa berdasarkan Pasal 28 (Pertukaran Informasi) P3BIndonesiaBelanda diatur bahwa:Pejabatpejabat yang berwenang dari kedua Negara akanmelakukan pertukaran informasi yang diperlukan untukmelaksanakan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini atauuntuk melaksanakan perundangundangan domestic
Setiap informasiyang diterima oleh salah satu Negara harus dijagakerahasiaannya dengan cara yang sama apabila informasi itudiperoleh berdasarkan perundangundangan domestic Negaratersebut dan hanya akan diungkapkan kepada pihakpihak atauinstansiinstansi yang berwenang (termasuk pengadilan danbadanbadan administratif) yang terlibat dalam penetapan,Halaman 36 dari 68 halaman.
Register : 22-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 28-K/PM.III-14/AU/VIII/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 — Oditur:
Letkol Chk Dewa Putu Martin, S.H.
Terdakwa:
Yudhan Setya Kurniawan
176 — 173
Letkol Chk Dewa Putu Martin, S.H.
Terdakwa:
Yudhan Setya Kurniawan
176 — 173
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2017 dikonter Telkomsel Domestic Bandara Gusti Ngurah Rai. Daripertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi sering menjalin komunikasimelalui media social Line, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksimenjalin hubungan pacaran, akan tetapi antara Saksi dan Terdakwatidak hubungan keluarga.2.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Juni 2015 — PT. CHEIL JEDANG INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Implementasi dan prosedur penggunaan dokumen SKA diatur didalamOperational Certification Procedures (OCP) yang menyatakan bahwaimportir diharuskan menyerahkan SKA dan dokumen lain yang diperlukanpada saat pengajuan PIB (Pemberitahuan Impor Barang), sesuai denganprosedur yang ditetapkan oleh Customs Authority di negara pengimpor danmengacu kepada domestic laws and regulation negara pengimpor.
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
penerima penghasilan bunga adalah benarbenar pihak yang berhak menikmati fasilitas yang diberikan olehP3B, maka dapat dilakukan prosedur dalam kerangka exchange ofinformation sesuai dengan ketentuan dalam P3B yang terkait.Berdasarkan Pasal 28 (Pertukaran Informasi) P3B Indonesia Belanda diatur bahwa:Pejabatpejabat yang berwenang dari kedua Negara akanmelakukan pertukaran informasi yang diperlukan untukmelaksanakan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini atauuntuk melaksanakan perundangundangan domestic
Register : 11-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
penghasilan bunga adalah benarbenar pihak yang berhak menikmati fasilitas yang diberikan oleh P3B,maka dapat dilakukan prosedur dalam kerangka exchange ofinformation sesuai dengan ketentuan dalam P3B yang terkait.Bahwa berdasarkan Pasal 28 (Pertukaran Informasi) P3B Indonesia Belanda diatur bahwa:Pejabatpejabat yang berwenang dari kedua Negara akan melakukanpertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan perundangundangan domestic
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1186 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
39 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
penerima penghasilan bunga adalahbenarbenar pihak yang berhak menikmati fasilitas yangdiberikan oleh P3B, maka dapat dilakukan prosedur dalamkerangka exchange of information sesuai dengan ketentuandalam P3B yang terkait;Bahwa berdasarkan Pasal 28 (Pertukaran Informasi) P3BIndonesia Belanda diatur bahwa:Pejabatpejabat yang berwenang dari kedua Negara akanmelakukan pertukaran informasi yang diperlukan untukmelaksanakan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini atauuntuk melaksanakan perundangundangan domestic
Register : 24-09-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor - 146/Pid.B/2018/PN Olm Tanggal 18 Desember 2018 — - Bernadus Niring alias Obama
116 — 46
116 — 46
MITRA INTERTRANS FORWARDING(MIF) CABANG KUPANG sejak tanggal 06 Agustus 2016 dan jabatansaksi adalah sebagai Domestic Sales; Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000, (enampuluh enam juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 4 Penuntut Umumtersebut, Terdakwa menyatakan benar dan namun ada menaruh keberatan : Bahwa penjualan biji gewang yang dalam kontainer ke dua olehpihak Meratus, tanpa sepengetahuan Terdakwa;Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menjelaskan bahwa memangbetul
Putus : 08-12-2011 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1422 K/Pdt/2011 Tanggal 8 Desember 2011 — PT. (Persero) PELABUHAN INDONESIA II VS DAVID V. LENGKONG
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Persero) PelabuhanIndonesia IT yang sudah tidak berlaku lagi;17 Bahwa berdasarkan KondisiKondisi diatas, maka Penggugat diwajibkanuntuk membayar lebih besar dari nilai yang seharusnya untuk aktivitas bongkarpetikemas domestic/antar pulau tanpa dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)secara melawan hukum Jumlah kelebihan pembayaran yang telah dikeluarkan olehPenggugat untuk aktivitas bongkar petikemas tanpa PES diterminal petikemaspelabuhan Panjang sebesar USD 1.585.946, 62 (satu juta limaratus
sembilan komatujuh puluh lima )"3 Petitum Penggugat butir 14 di halaman55"Bahwa berdasarkan tarif baru untuk pelayanan bongkar muat petikemasantar pulau kepada Penggugat oleh Tergugat yang dilakukan berdasarkan13alasan pokok bahwa dokumen Pemberitahuan Ekspor Sarang (PES) yangmelekat pada petikemas yang diangkut dengan kapal Penggugat, makaPenggugat diwajibkan untuk membayar lebih besar dari nilai yangseharusnya berdasarkan tarif 50% dari tarif US Dollar bagi aktivitas muatpetikemas antar pulau/domestic
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1158/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
penerima penghasilan bunga adalahbenarbenar pihak yang berhak menikmati fasilitas yang diberikan olehP3B, maka dapat dilakukan prosedur dalam kerangka exchangeof information sesuai dengan ketentuan dalam P3B yang terkait;Berdasarkan Pasal 28 (Pertukaran Informasi) P3B Indonesia Belanda diatur bahwa:Pejabatpejabat yang berwenang dari kedua Negara akanmelakukan pertukaran informasi yang diperlukan untukmelaksanakan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini atauuntuk melaksanakan perundangundangan domestic
Register : 01-12-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 434/Pid.Sus/2015/PN. Bgl (Perpajakan) Tanggal 26 Februari 2016 — WILIAM SULIAWAN Bin EDY SULIAWAN, Dkk
114 — 58
114 — 58
Asli Transfer to domestic bank no.reference 12080940365170 sebanyak 1 (satu) lembar,5. Asli Invoice No.03/RP/LD-09/12 dengan jumlah Rp.26.775.000.- sebanyak 1(satu)lembar,6. Asli Whell loader time sheet sebanyak 10 (sepuluh) lembar,7. Asli Transfer to domestic bank no.reference 12092841715970 sebanyak 1 (satu) lembar,8. Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 23 beserta lampiran bln Agustus 2012 sebanyak 5(lima) lembar,9.
Reno PutraNomor 49 tanggal 24 Desemlber 2010 gebanyak 6 (enamlembar.Hatanran 11 dari 125 Halaman Potosan Nomor ~ 4347PidSus720115/PN Bgl (Perpajakan) li Inyoice No.02/RP/LD08/12 dengan jumlah Rq.10.875.embar,Asli Summary rental priode 03 up to 05 AgAsli Exavator time sheet yak 5 (lima) lem120809403651 70 sebanyak (satu) leRp.26.775.000. sebanyak 1 )lelembarAsli Transfer to domestic k no.tefere12092841715970 sebanyak (satu) le0 y asa ranAgustus 2012 sebanyak 5(lima) lembar,September 2012 sebanyak
Register : 03-06-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn Tanggal 11 Oktober 2016 — - INDRA AMINDO SINURAT (PENGGUGAT)
- PT. AGRINDO INDAH PERSADA (TERGUGAT)
55 — 14
55 — 14
dilumatuntuk mendapatkan minyak kasarKernel: proses melepas minyak dari daging dan inti (nut)Clarification: proses penjernihan crude oil dari ekstraksi stasiun press, yangmasih mengandung sejumlah kadar air, sludge dan lumpur, melalui tahapantahapan klarifikasi yang merupakan faktor yang sangat menetukan terhadapproduksi CPO untuk kualitas dan kuantitas.Engine Room : Merupakan pembangkit energi listrik yang digunakan didalam pabrik untuk mensuplay listrik (power) untuk mesinmesin pabrik,kantor, maupun domestic
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 868 B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
59 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
penerima penghasilan bunga adalah benarbenar pihak yang berhak menikmati fasilitas yang diberikan olehP3B, maka dapat dilakukan prosedur dalam kerangka exchangeof information sesuai dengan ketentuan dalam P3B yang terkait.Berdasarkan Pasal 28 (Pertukaran Informasi) P3B Indonesia Belanda diatur bahwa:Pejabatpejabat yang berwenang dari kedua Negara akanmelakukan pertukaran informasi yang diperlukan untukmelaksanakan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini atauuntuk melaksanakan perundangundangan domestic