berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan NegeriSeram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di penyidiksebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikansemuanya benar; Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungandengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa danAlokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Afang DefolKecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran2016;....Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan PPKAD

pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negeri yang tercantum dalam laporan dimaksud ; Bahwa tidak ada Tim yang dibentuk oleh Dinas PemberdayaanMasyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak terkait dengan APBNegeri/Negeri AdministratifAfang Defol; Bahwa = awalnya Dinas Pemberdayaan MasyarakatPemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan Rekomendasipencairan Dana Desa yang ditujukan kepada saya sebagai KepalaBadan PPKAD

tercantumnama Desa Nomor Rekening Desa, Nama Kepala Desa danBendahara Desa, maka saya mendisposisikan surat rekomendasitersebut kepada kepala Bidang Perbendaharaan untuk dirindaklanjuti,kemudian Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah(SKPKD) menyiapkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yangditanda tangani oleh Bendahara, SPM (Surat Perintah Membayar)yang saya tanda tangani , selanjutnya diterbitkan SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana), yang kemudian oleh Kepala Desa atauBendahara datang ke Badan PPKAD

24)

1 (satu) lembar asli memo dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao tertanggal 20 Juli 2010.

27)

1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKAD) Tahun Anggaran 2010.

28)

1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Hibah Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao, musim Tanam 2010/2011 PD. Ita Esa.

Kadis PPKAD di Baa yang antara lain menyebut Total Kebutuhan Dana Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1.300.000.000,00;

V.

Penggandaan dan Penjilidan serta alatkebersihan hanya sebesar Rp 3.188.000, untuk 1 (satu) tahun anggaran (2014)untuk 5 (bidang) bidang yang dilayani yakni : 1) bidang keluarga sejahtera, 2)bidarg keluarga berencana, 3) bidang advokasi dan informatika, 4) bidangpemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak, 5) bidang secretariat.Soal bukti fisik sudah dilakukan saat pencocokan waktu dilakukan verifikasi,kemudian SPJ itu dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masingmasing diberikan kepadaInspektorat, PPKAD

Nuramin tanggal 22 September 1975,selanjutnya diberi tanda T.11 ;Fotocopy Kutipan Daftar Buku C Desa Suradadi, Nama pemilik tanah SlametMunawar No. 2146 yang ditanda tangani oleh Kepala desa Suradadi tanggal 8April 2016, selanjutnya diberi tanda T.I2;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunanTahun 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas PPKAD Kab.

Sumber GriyaPermai (SGP), yakni pengajuan permintaan pembayaran oleh Rekanan, setelah ditelitioleh PPK dan diverifikasi oleh staf Keuangan dan Kasubag Keuangan lalu prosesSPM disampaikan ke Dinas PPKAD dan dokumen pengadaan dan pelaksanaanpekerjaan diverifikasi/disetujui Bagian Administrasi Pembangunan Setda Nagekeo,lalu DPPKAD membuat SP2D untuk disampaikan/dikirim ke Kantor Bank NTT.Pembayaran langsung ke Rekening Giro Rekanan oleh Bank NTT;Bahwa mekanisme kerja PHO yang saksi tahu antara lain

rekanan yang mengerjakan gerdungBappeda yakni berdasarkan memo dan dokumendokumen dari PPK (Pejabat pembuatkomitmen) yang diserahkan kepada pejabat penatausahaan keuangan sebagaiverifikator dan tim verfikator diberikan ke operator untuk mengetik SPP, setelah SPPselasai dibuat SPP terebut di kirimkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untukdiverikasi kembali, lalu diverikasi dan dinyatakan tidak ada masalah saksipenadatangan SPP tersebut dikembalikan kepada tim verifikator kemudian diteruskkanke PPKAD

Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;Bahwa bobot pekerjaan menurut pendapat tim Politeknik Kupang tersebut adalah86,66% sehingga menurut tim politeknik tersebut terdapat kekurangan volume 13,34%senilai Rp.480.726.843,3;Halaman 121 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.KpgBahwa menurut saksi, dengan adanya kelebihan pembayaran sejumlahRp.480.726.843,3 maka menurut saksi Pemerintah Kabupaten Nagekeo dirugikansebesar Rp.480.726.843,3;Bahwa yang menandatangani SP2D tersebut ialah Kepala Dinas PPKAD

Pemerintahan Sadr,Rahmat Safrani kemudian saya mengajukan permintaan anggarantersebut ke Dinas PPKAD Kab. Halmahera Tengah dan setelahanggaran tersebut masuk kerekening Kantor kemudian sayadiperintahkan oleh Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani untukHalaman 49 dari 213 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PN.Ttemenarik anggaran tersebut secara tunai kemudian saya menyerahkankepada Kabag. Pemerintahan Sdr. Rahmat Safrani dan disimpan padabrankas yang berada di ruang kerja Kabag.

ditransfer ke rekening Bankmasingmasing pemilik lahan;Bahwa mekanisme pencairan anggaran adalah :e Saya membuat Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) yangditandatangani olek PPK;e Kemudian saya menginput ke SIMDA untuk menerbitkan SuratPerintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran (KPA);e Kemudian dokumen tersebut saya serahkan ke Dinas PPKADuntuk diverifikasi;e Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap kemudian diterbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas PPKAD

Halmahera Tengah pada tahun 2019 setelahanggarannya dicairkan dari Dinas PPKAD ke rekening BagianPemerintahan kemudian saya tarik tunai dan mentransfer ke rekeningpihak ke3/pemilik lahan dan ada yang saya bayarkan secaralangsung/tunai kepada pemilik lahan;Bahwa saya melakukan pembayaran langsung ke pemilik lahankarena mereka tidak mempunyai rekening;Bahwa dokumen untuk proses pencairan anggaran pembebasan lahanpembangunan GOR Fagogoru Kab. Halmahera Tengah Tahun 2019saya peroleh dari Kabag.

Pemerintahan ;e Kemudian saya membuat SPP dan SPM dan menginput data keSIMDA;e Selanjutnya saya menyerahkan ke Dinas PPKAD untuk diverifikasidan diterbitkan SP2D;e Setelah diterbitkan SP2D kemudian anggarannya cairke rekeningBagian Pemerintahan;e Selanjutnya saya mentransfer ke rekening masingmasing pemiliklahan pada BRI Unit Weda sebesar sesuai nilai yang tercantumdalam kwitansi tanpa ada pemotongan;Bahwa mengenai penyerahan ganti rugi lahan pembangunan GORFagogoru Kab.

Pembangunan Plat Deker sebesar Rp. 71.525.000 terdiri dari :e Upah kerja Rp. 55.000.000,e Belanja modal Rp. 16.525.000,Bahwa mekanisme pencairan anggaran Desa Poi Kecamatan Dolo SelatanKabupaten Sigi TA 2016, awalnya ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu. saksiRUSTAM, Moh Nasir W dan Erwin A dan Bendahara, Sekretaris Desa Poidan Kepala Desa Poi kemudian diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Sigiselanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana

Pembangunan Plat Deker sebesar Rp. 71.525.000, terdiri dari :e Upah kerja Rp. 55.000.000,e Belanja modal Rp. 16.525.000,Bahwa mekanisme pencairan anggaran Desa Poi Kecamatan Dolo SelatanKbupaten Sigi TA 2016, awalnya ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu. saksiRUSTAM, Moh Nasir W dan Erwin A dan Bendahara, Sekretaris Desa Poidan Kepala Desa Poi kemudian diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Sigiselanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana

Setelah itudibuat Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa yang ditandatangni oleh KuasaPengguna Anggaran dan saksi selaku BendaharaPengluaran di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.Setelah itu dokumen tersebut langsung dibawa ke DinasPengelola Keuangan dan kekayaan (PPKAD) Aceh, setelahitu Dinas PPKAD Aceh akan mengeluarkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) selanjutnya SP2D dibawa ke KasDaerah Aceh untuk selanjutnya dicairkan dana ke RekeningKontraktor.e Bahwa

SE, Msi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan TinggiGorontalo, dan Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tandatanganiadalah benar;Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Terdakwa adalah rekanan atau pelaksana pekerjaanpembangunan Jembatan Manggupo di Kecamatan Atinggola KabupatenGorontalo Utara TA 2011;Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan KeuanganAset Daerah (PPKAD

ASURANSI RAMAYANA di Kecamatan Atinggola,Kabupaten Gorontalo Utara;Hall 59 s/d Hall 139Putusan No. 09/Pid.Sus Tipikor/2014/PN.GtoBahwa prosedur pembalian jaminan Uang Muka tersebut adalah:Secara umum apabila Rekanan atau pihak ketiga tidak melaksanakanatau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, maka harusmengembalikan Jaminan atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kontrak tersebut, Atas ketentuan tersebut makaSaksi sebagai Kepala Dinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerahapabila

diberikankesempatan kepada yang merasa mempunyai hak atas tanah untukmengajukan keberatan tertulis dan menunjukan bukti hak tertulis kepadaKepala Pertanahan Kabupaten Ngada melalui Kepala Desa.Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh para Tergugatyaitu alat bukti surat T 5 berupa foto Copy surat pemberitahuan pajakterhitung pajak bumi dan bangunan tahun 2015 dan tahun 2016 TheresiaRipo ( Tergugat l) telah membayar pajak atas objek pajak bumi bangunanseluas 7800 meter persegi ke dinas PPKAD

Bahwa nama saksi pernah dipergunakan untuk pertanggungjawabanperjalanan dinas yang tidak saksi laksanakan oleh Alexon Panauhe selakuPengguna Anggaran;e Bahwa pencairan adalah dengan LS, yaitu barang yang sudah dilaksanakanuang telah dicairkan;e Bahwa kelengkapan perjalanan dinas keluar daerah adalah SPPD, tiket,bording pas dan surat perintah yang ditandatangani pengguna anggaranserta laporan kegiatan;e Bahwa laporan pertanggungjwaban diserahkan ke Bendahara Pengeluaran/Lenny Wengen dan dibawa ke PPKAD

pertanggungjawaban perjalanan dinas dan bimtekfiktif di Sekwan kabupaten Sitaro TA. 2010 adalah Alexon Panauhe/Sekwandan terdakwa/Bendahara Pengeluaran;e Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukkan dana tersebut dan yangmenegetahui dana SPPD dan Bimtek fiktif tersebut dugunakan untuk apayang mengetahui adalah Alexon Panauhe dan terdakwa Lenny Wengen;e Bahwa masalah ini sempat saksi laporkan kepada bupati, kemudian setelahaudit dari BPK saksi mengundang beberapa pihak antara lain : inspektorat,kadis PPKAD

menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan untuk dimintaiketerangan sehubungan dengan dugaan penyalagunaan danaPenyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo UnaunaTahun 2006 dan tahun 2008 ; Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang; Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selakuBendahara Pengeluaran mengelola dan mempertanggung jawabkanKeuangan pada Dinas PPKAD

Swingli Sitepu selaku Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo(PPKAD) / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahun anggaran 2011 pada tanggal 01 Juli 2011dengan uraian kegiatan sebagai berikut : No Uraian Volume Satuan1 2 3 41.

Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) / Pejabat PengelolaKeuangan Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahun anggaran2011 pada tanggal 01 Juli 2011.e Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatannya, Drs.

Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) / Pejabat PengelolaKeuangan Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahun anggaran2011 pada tanggal 01 Juli 2011.e Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatannya, Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 saksi Drs.

Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) / PejabatPengelola Keuangan Daerah ;Bahwa saksi Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengluaran dengandiketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs.Dapat Kita Sinulingga membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 014/SPPLS/CAPIL/2011 tanggal 30 September 2011 untukpembayaran uang muka Pembangunan dan Pengoperasian SIAK SecaraTerpadu Tahun 2011 untuk dibayarkan kepada

Donorejo KecamatanLimpung sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)Bahwa Selanjutnya setelah proposal tersebut diproses melalui aspirasidewan danterdakwa tahu tanggal pencairan dana BP3D untuk tahap pertamayaitu tanggal 15 Juni 2011, kemudian terdakwa Agus Kholil bin Jurionomenanyakan kepada saksi Supriyono yang dipinjam nama kelompoknya yaituKelompok Usaha Perikanan Darat Mina Mulya dan Kelompok UsahaPertukangan Mandiri, apakah sudah mendapatkan undangan dari Camat untukmengambil uang di PPKAD

PemerintahKabupaten Lombok Barat mengeluarkan Disposisi yang isinyamenyetujui atau tidak atas proposal tersebut.e Selanjutnya bila perposoal tersebut disetujui maka proposal dandisposisi dari Bupati / wakil Bupati / Sekda Pemerintah kabupatenLombok Barat menjadi dasar bagi bendahara untuk mengajukan SPP(surat permintaan pembayaran) untuk diterbitkan SPM (surat perintahmembayar), yang mana SPM tersebut ditanda tangani oleh Sekdaselaku KPA;e Kemudian SPM diajukan kepada Bagian Keuangan Lombok Baratmaupun Dinas PPKAD

PemerintahKabupaten Lombok Barat mengeluarkan Disposisi yang isinya menyetujuiatau tidak atas proposal tersebut.e Selanjutnya bila proposoal tersebut disetujui maka proposal dan disposisidari Bupati / wakil Bupati / Sekda Pemerintah kabupaten Lombok Baratmenjadi dasar bagi bendahara untuk mengajukan SPP (surat permintaanpembayaran) untuk diterbitkan SPM (surat perintah membayar), yangmana SPM tersebut ditanda tangani oleh Sekda selaku KPA;eKemudian SPM diajukan kepada Bagian Keuangan Lombok Baratmaupun Dinas PPKAD

Kabupaten LombokBarat mengeluarkan Disposisi yang isinya menyetujui atau tidak atasproposal tersebut.e Selanjutnya bila proposoal tersebut disetujui maka proposal dan disposisi dariBupati / wakil Bupati / Sekda Pemerintah kabupaten Lombok Barat menjadidasar bagi bendahara untuk mengajukan SPP (surat permintaanpembayaran) untuk diterbitkan SPM (surat perintah membayar), yang manaSPM tersebut ditanda tangani oleh Sekda selaku KPA;e Kemudian SPM diajukan kepada Bagian Keuangan Lombok Barat maupunDinas PPKAD

FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE (KADIS PPKAD)sebesar Rp.216.006.998..1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 April 2019oengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, M.Si (KADISPPKAD) sebesar Rp.216.006.998.1 (Satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014dan 2015 A.n.

FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE (KADIS PPKAD)sebesar Rp.216.006.998..1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal O2 April 2019pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, M.Si (KADISPPKAD) sebesar Rp.216.006.998.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014dan 2015 A.n.

FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE (KADIS PPKAD)"sebesar Rp.216.006.998..1(satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal O02 April 2019"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013. 2014dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, M.Si (KADISPPKAD)" sebesar Rp.216.006.998.1 (Satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019"pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2012 2014dan 2015 A.n.

Dokumen Berkas Pembayaran, terdiri dari : 49.9.1.Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barselkepada Rektor Unpar senilai Rp500.000.000, tanggal 23Desember 2010; 49.9.2.Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng kerek. BRI An. Rektor UNPAR Norek : 024301000201 301 senilai Rp500.000.000, tanggal 23 Desember 2010; 49.9.3.Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barselkepada Rektor Unpar senilai Rp1.000.000.000, tanggal27 Desember 2011; 49.9.4.

Diterbitkan SPD Nomor : PPKAD/BTL/077 Tahun 2013tanggal 26 Nopember 2013;49.10.3. SPPLS Nomor : 93/SPP/BTLPPKD/XII/ tahun 2013tanggal 16 Desember 2013;49.10.4. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung,Nomor : 93/SPP/BTLPPKD/XIl/ tahun 2013 tanggal 16Desember 2013;49.10.5. SPM Nomor : 093/SPM/LS/PPKD/BTLDAU/XII/2013tanggal 16 Desember 2013;49.10.6. Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Nomor : 93/SPP/BTLPPKD/XIl/ tahun 2013tanggal 16 Desember 2013;49.10.7.

/PPKAD/2010 tertanggal 09Desember 2010 yang ditandatangani olehEDY PATIKUMPUL, SE,. selaku Kadis.Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kab.

No. 25/Pid.Sus/TPK/2014/ Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten BangkaSelatan melakukan pembayaran melalui tiga tahapan pencairan, yaitu :Pembayaran Pertama dilakukan pada tanggal 19 Februari 2010 untukpencairan sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dengancara ditransfer dari No rekening : 155.300.0001 kepada BendaharaPengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank SumbelBabel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009 denganSP2D No : 00083/ /SPMLS/BTL/PPKAD

input yang diajukan.e Posisi saldo Bank Rekening KONI Per 19 Februari adalahRp. 20.001.000.000 (dua puluh milyar satu juta rupiah),pada waktu itu belum ada realisasi pengeluaran.Pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 2 Juli 2010 sebesarRp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan cara ditransfer dariNo rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONIKabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumbel Babel Cabang Toboali kenomor rekening bank 155.307.0009 sesuai dengan SP2D 000530/SPMLS/BTL/PPKAD

PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten BangkaSelatan melakukan pembayaran melalui tiga tahapan pencairan, yaitu :TPK/2014/PN PgpPembayaran Pertama dilakukan pada tanggal 19 Februari 2010 untukpencairan sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dengancara ditransfer dari No rekening : 155.300.0001 kepada BendaharaPengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank SumbelBabel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009 denganSP2D No : 00083/ /SPMLS/BTL/PPKAD

input yang diajukan.e Posisi saldo Bank Rekening KONI Per 19 Februari adalahRp. 20.001.000.000 (dua puluh milyar satu juta rupiah),pada waktu itu belum ada realisasi pengeluaran.Pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan cara ditransfer dari Norekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONIKabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumbel Babel Cabang Toboali kenomor rekening bank 155.307.0009 sesuai dengan SP2D 000530/SPMLS/BTL/PPKAD

, pihak Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten BangkaSelatan melakukan pembayaran melalui tiga tahapan pencairan, yaitu :Pembayaran Pertama dilakukan pada tanggal 19 Februari 2010 untukpencairan sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dengancara ditransfer dari No rekening : 155.300.0001 kepada BendaharaPengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank SumbelBabel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009 denganSP2D No : 00083/ /SPMLS/BTL/PPKAD

Saksi : MUHAMMAD SABAN EFENDI HARAHAP, SE, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) padaDinas PPKAD Kab. Batu Bara berdasarkan SK Bupati Batu BaraNo.142/BKD/2011 tanggal 20 Juni 2011;Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku kuasa BUD antara lain:Page 32Putusan Pengadilan TIPIKORNo.86/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdna. Menerbitkan SP2D;b.

selurun penerimaan danpengeluaran yang menjadi tanggungjawab berdasarkan buktibukti yangsah;e Melakukan pemotongan pajak atas pembayaran pengadaan barang/ jasabeban anggaran belanja SKPD sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku;e Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uangyang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporanpertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran melaluiPPKSKPD dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepadaKepala Dinas PPKAD

Manggarai Barat ;Bahwa kronologis mulai dari proses pengajuan anggaran kegiatan fasilitasihansip/linmas tahun 2010 sampai dengan pelaksanaan pencairannyaBadan Kesbangpol dan linmas menyusun DPA (Daftar PenggunaanAnggaran) tahun 2010 untuk disampaikan ke Dinas PPKAD (PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan telah mendapatkanpersetujuan dari Dinas PPKAD yang dituangkan didalam DPPA SKPDBakesbangpol dan Linmas ta.2010 sebesar Rp. 1.234.000.000..Rinciannya sebagai berikut :Belanja transportasi