Sampang Mandiri Perkasa(selanjutnya disebut PT.SMP) yang diangkat berdasarkan hasil RUPS PT.

ditolak;e Bahwa saksi diangkat komisaris utama adalah hasil RUPS, pada RUPS luar biasasaksi mendapat rekomendasi dari Bupati secara tertulis No. 500/504/434/2011tentang pengangkatan Badan Usaha Milik Daerahy, namun saat RUPS saksi tidakhadir;Halaman 83 dari 220 Putusan No: 05/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBy8484Bahwa RUPS tanggal 29 saksi tidak datang, dalam perjalanan ada perubahansetelah akta No. 15;Bahwa saksi pernah bertemu saudara Hari Utomo, pertama di RUPS bulan April2012, kemudian di RUPS 20 Mei

yang mengundang PT GSM, RUPS di Pendopo;e Bahwa dalam RUPS ada laporan keuangan 2012 atau tidak saksi lupa;e Bahwa tahun 2012 PT.

ada pint deviden jangan dibagi dullu, saat RUPS belumdibagi karena ada keputusan tersebut, point 4 minta dana talangan yang esensinyapinjaman yang nantinya akan diperhitungkan, karena PT GSM pemegang saham 51% semenamena naruk orang tidak bisa dan itu tertera dalam RUPS dan muncul 3nama maupun RUPS tangga 30 Desember yang memecat jawahir, kami menaruhdireksi juga tidak boleh, kami sebagai minoritas tidak bisa apaapa;Bahwa dana pinjaman dari PT Asa itu adalah setelah RUPS;Bahwa saksi tidak pernah

Sampang MandiriPerkasa (selanjutnya disebut PT.SMP) yang diangkat berdasarkan hasil RUPS PT.

Antara Pasal 105 dan 106 memiliki hubungan yang terkaitdengan pemberhentian Direksi yaitu dalarn hal Direksi akandiberhentikan melalui RUPS "konteks Pemberhentian Permanen" (Pasal105 berlaku) akan tetapi dalarn hal Direksi diberhentikan oleh Komisarisdan bukan melalu' RUPS maka "konteksnya PemberhentianSementara".

Dalarn perkara a quoPemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan membela diri sehinggapertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwaPemohon Kasasi telah sah karena hadir dalam RUPS dan dapatmengemukakan Pendapatnya dalam RUPS adalah salah dan itu tidakpernah terjadi.

Pemohon Kasasi hadir dalam RUPS akan tetapi tidakdiberikan waktu untuk berbicara atau membela diri ini terbukti banwadidalam Risalah RUPS tidak ada termuat bahwa Pemohon Kasasi telahmemberikan pembelaan diri, bahkan pada jawaban, duplik, Kesimpulan danpersidangan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tidak membantahdalildalil Pemohon Kasasi tentang tidak diberikannya hak membela diri.Dengan demikian Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II telah nyatamelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa pada saat

Miftahul HudaSH,LL.M, yang menerangkan bahwa: Bahwa RUPS adalah satusatunya organ yang berwenang mengangkatdan memberhentikan Direksi maupun Komisaris, dengan demikianKomisaris tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Direksi.Sedangkan terhadap Direksi yang telah diberhentikan sementara dalamwaktu 30 hari tidak segera dilakukan RUPS maka direksi tersebut kembalipada posisinya dan dalam pemberhentian sementara idealnya harus adaalasanalasan pemberhentian";Bilamana hal tersebut dihubungkan dengan

(vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.BAR, hal.29) untuk itu kesaksiankesaksian tersebut seharusnyatidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat bandingkarena keterangan yang diberikan adalah sebelum tahun 2007sedangkan dalam Putusan RUPS tertanggal 18 April 2007 yang dibuatoleh Rusnaldi, SH. Notaris di Jakarta sesuai dengan bukti P3, PemohonKasasi telah diterima laporan pertanggung jawabannya dengan baikmelalui RUPS PT.

Falahindo adalahZULKIFLI dansemuapengurus yang ada sebelumnya, Dan itudidasarkandengan Berita acara Rapat RUPS Pengurus sebelum Akta Perubahan.b.

Yang mana pada saat itu telah dilakukanRapat oleh pengurus yang lama sebagai mana tertuangdalamBeritaacara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang mana perubahantersebut telah di setujui dan disepakati oleh seluruh pengurustermasuk Penggugat dengan ditandatanganinya berita acara RUPS(Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham).

RUPS Luar biasa yang di lakukan 1 Maret 2016 tidak benar ada kuasakepada tuan Zulkifli ,Jobahwa penggugat hadir langsung menghadap danmenanda tangani baik RUPS ,akta pernyataan keputusan rapat No.03 tg!08 Maret 20165. Tidak benar RUPS di laksanakan pada tgl 02 Desember 2016,yang benardilakukan tgl 01 Desember 2016.Dan benar dilakukan perubahan aktaPT.Falahindo di kantor notaries tergugat 6 atas persetujuan RUPSPT.Falahindo.6.

Yang sebenarnya RUPS Luar Biasa dilakukan pada tanggal 01Maret 2016.

Pengurus PT.FALAHINDO. ...dan seterusnya.Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pat.G/2019/PN PdgDisini Perlu Tergugat 6 JelaskanBahwa memang RUPS tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat, akantetapi RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri Zulkifli, Nawirman ( Tergugat 2),dan Tergugat 1 (ROSMAN MUCHTAR ) juga hadir, dan Tergugat 4( Fatrul Manzidi ) juga hadir, dan saham Penggugat yang tertera padaakta tersebut telah disetujui oleh Penggugat untuk dilepaskan di RUPS,dan keterangan Penggugat

DimanaTerdakwa yang memimpin rapat tersebut dan dalam melakukanrapat RUPS tersebut' tidak dihadiri oleh kedua saksitersebut seharusnya berdasarkan UndangUndang No. 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 79 ayat 1direksi melakukan pemanggilan sebelum penyelenggaraan RUPSkemudian padapasal 82 = ayat (1) disebutkan bahwapemanggilan dilakukan selambat lambatnva 24 hari sebelumtanggal penyelenggaraan RUPS namun kenyataannya Terdakwatidak memberitahukan kepada saksi Paul Chan dan Tat HoiAndrew

selaku pengurus perusahaan atau melakukanpemanggilan terhadap kedua saksi tersebut di atas karenadalam RUPS pada tanggal 30 Juni 2007 telah menghasilkanperubahan susunan pengurus perseroan dan persetujuan ataspengalihan aset perseroan terbatas PT.

yang diuraikan dalam surat ukurtanggal 20 Februari 1986 Nomor 13/1986;Kemudian setelah melakukan RUPS tersebut Terdakwamenerangkan dalamAkta Notaris Slamet Soepratikno, SH JI. Pucang Anom No. 25Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2007 Nomor : 16mengenai : pernyataan keputusan rapat umum luar biasapemegang saham PT.

Tat Hoi Andrew Chan merasadirugikan disebabkan karena RUPS tersebut tanpa kehadirankedua saksi sehingga Paul Chan al, Chan Tam Hoi dan Sadr.Tat Hoi Andrew Chan sudah tidak lagi menjabat sebagaidireksi perusahaan tersebut (dihentikan dari jabatannya)juga karena salinan akta pernyataan keputusan rapat umumluar biasa pemegang saham PT. New Surabaya Nomor: 16tanggal 30 Juni 2007 (hasil notulen RUPS luar biasa yangtelah dinotariilkan oleh Sdr.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 bendel foto copylegalisir notulen RUPS dibawah tangan tanggal 20 Juni2007 dan 1 bendel fotocopy legalisir minute akta tgl 30Juni 2007 No.16 terlampir dalam perkara;4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.190/PID.B/2010/ PN.SBY. tanggal 19 Juli 2010 yang amarlengkapnya sebagai berikut1.

Surya Aming termasuk saksi menandatanganidaftar hadirBahwa sebenarnya saksi merasa keberatan terhadap hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut namun karena saat itu saksi merasaawam mengetahui aturan mengenai Perseroan Terbatas dan tidak pulamenguasai permasalahan hukum sehingga mau tidak mau atau suka tidaksuka akhirnya saksi menerima hasil keputusan Rapat umum PemegangSaham (RUPS) S1K) 2 9 eRBahwa 2 (dua) minggu setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),saksi Rikardo Christianto menyodorkan

hal tersebut belum dilakukan, karena hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) belum sah secara aturan hukum yang ada maka sampaidengan sekarang saksi masih sah menjadi Direktur PT.

Yong Kharisma Utama Jaya Nomor : AHUAH.01.1018805tanggal 02 Juni 201 4;Bahwa sepengetahuan saksi menurut ketentuan UndangUndang PerseroanTerbatas bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak dihadirioleh Notaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di bawah tanganharus dibuatkan Akta (oleh Notaris) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dilaksanakan;Bahwa kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatasharus didaftarkan ke Kementrian

saksi Nyoman Yudi Saputra berpendapatbahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut batal demihukum.

Sebab, hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang merupakan dasar pencabutan jabatansaksi Nyoman Yudi Saputra sebagai Direktur Marketing, secara normatiftidak memiliki kekuatan hukum untuk diakui sebagai kebenaran normatifkarena menurut kronologis kejadian, hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) itu tidak dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Melarang Para Tergugat atau Kuasanya, pengurus perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT. BorneoKarya Mandiri (BKM) tanggal 28 September 2018 dan SuratPernyataan Keputusan Rapat Nomor 90 yang dibuat oleh Tergugat IVsampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);2.

Melarang Tergugat , Tergugat Il, Tergugat IIl dan/atau PemegangSaham untuk mengadakan RUPS khususnya pergantian Pengurusperseroan, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukumyang tetap (in kracht van gewijsde):3.

Menyatakan Keputusan RUPS tanggal 28 September 2018 yangtertuang dalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.Borneo Karya Mandiri (BKM) tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 90 yangdibuat oleh Tergugat IV tidak sah dan batal menurut hukum sertamengembalikan kedudukan hukum Penggugat selaku DirekturPerseroan sebagaimana sebelum adanya RUSP tanggal 28 September2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepadaPenggugat, sebagai berikut :a.

Menyatakan Keputusan RUPS tanggal 28 September 2018 yangtertuang dalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.Borneo Karunia Mandiri (BKM) tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 90yang dibuat oleh Tergugat IV tidak sah dan batal menurut hukumserta mengembalikan kedudukan hukum Penggugat selaku DirekturPerseroan sebagaimana sebelum adanya RUSP tanggal 28September 2018:Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt/20204.

pemegang 75% nilai saham, maka RUPS telahdilaksanakan sesuai dengan AD (Anggaran Dasar) pendirian PT BorneoKarunia Mandiri sehingga sah menurut hukum, oleh karenanyaperbuatan Tergugat , Il, Ill dalam menyelenggarakan RUPS danTergugat IV dalam menerbitkan Berita Acara Rapat PT Borneo KurniaMandiri Nomor 90 tanggal 29 September 2018 adalah bukan merupakanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00pemanggilan RUPS berdasarkan pasal 80 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Permohon,dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No 40 tahun 2007yang mengatur tentang Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), makaselanjutnya untuk menyatakan dapat atau tidak dikabulkan permohonan pemohondipertimbangkan yaitu :1. Apakah PT.

Apakah Pemohon sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk memintadilaksanakannya Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), terhadap PT. TekaMining Lestari ?3. Apakah Pemohon telah melakukan permintaan dilaksanakan penyelengaraanRapat Umum Pemengang Saham (RUPS) kepada Direksi dan jika tidakdilakukan oleh Direksi dan telah pula meminta kepada Dewan Komisaris danjuga oleh Dewan Direksi tidak melakukan pemanggilan untuk melaksanakanRUPS.?

TEKINDO MINING LESTARI berhak untukmeminta untuk diselenggarakan RUPS pada PT.TEKA MINING RESOURCES ?

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud denganbentuk RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Menimbang, bahwa RUPS tahunan adalah Rapat umum PemengangSaham dengan dengan mataeri rapat untuk penyamapaian oleh laporankeuangan tahunan untuk mendapat pengesahan tahunan Direksi,sedangkanRUPS lainnnya yang lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB) adaah denganacara diluar daripada RUPS tahunan.Menimbang

, bahwa oleh karena mata acara RUPS yang dimohonkanPemohon diluar dari mata acara RUPS tahunan, maka bentuk RUPS adalahRUPS lainnya atau RUPS Luar biasa (RUPSLB)Tentang Mata Acara RUPSLBMenimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang juga telahdipertimbangkan sebelumnnya maka mata acara RUPSLB adalah : Persetujuan penjualan saham PT Tekindo Mining Lestari (Pemohon) yaitusebanyak 99.000 saham atau sebesar 30 % dari seluruh saham yangditempatkan dan disetor dalam Perseroan kepada PT Tekindo

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 94 UU No. 40/2007 tersebut dialas, sudah sepatutnya pada saat pelaksanaan RUPS terkaitpemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Direksi dari TERGUGAT Il,PENGGUGAT diundang untuk hadir dalam RUPS tersebut dan diberikankesempatan untuk memberikan pembelaan di hadapan RUPS.

sebagai pihak yang layakdigugat (quod non hal mana ditolak) karena kapasitasnya selaku Direksidan perserta rapat RUPS, maka Pengguggat juga seharusnya menarikpihak lain yaitu peserta RUPS lain yang hadir dalam RUPS danmenggunakan hak suaranya.Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pat.G/2018/PN.

jumlah kuorum yang lebih besar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPSpertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang

lebih besar;(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat(4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorumuntuk RUPS ketiga;(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS keduatelah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketigaHalaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pat.G/2018/PN.

bukanlah keputusan pribadi, namun merupakankeputusan RUPS Tergugat Il".

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus2018;b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor3 tanggal 6 Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4tanggal 7 Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 06 Agustus 2018:b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor 3 tanggal 06Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4 tanggal 07Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 07 Agustus 2018;Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.SusPailit/2021e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT SB Con Pratama (Dalam Pailit) Nomor 1 tanggal 03September 2018;f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 03 September 2018:g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 03 September 2018;5.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus2018:b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor3 tanggal 6 Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4tanggal 7 Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 1Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt. SusPailit/2021tanggal 03 September 2018;f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 3 September 2018:g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 3 September 2018;5.

Pancuran Mas belumpernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengeluarkanSurat Saham seperti tersebut dalam Akta Nomor 2 Tahun 2002 tentang PendirianPT.

No. 236 PK/Pdt/201410Dalam10melaksanakan RUPS dan tidak mengeluarkan saham seperti tersebut dalam AktaNomor 2 Tahun 2002 (point 8) tentang pendirian PT.

dengan suara bulat;(4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukanperbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibatyang timbul;(5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukanapabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis olehsemua calon pendiri sebelum pendirian

dengan tidakmelakukan RUPS berikut laporan neraca keuangan secara rutin pertahun,perbuatan Para Tergugat telah melanggar hukum.

Pancuran Emas memang pernahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat sebagai Direksi telahmelanggar Pasal 66, Nomor 1 Tahun 1995 jo.

Puteri Mea(dan karenanya berhak untuk hadir dalam setiap RUPS karenamerupakan pemegang hak suara) tidak pernah diundang ataudiberitahukan tentang akan adanya RUPS PT.

Puteri Mea (case quoRUPS sebagaimana termuat dalam kedua Akta Notaris di atas) danoleh karenanya RUPS RUPS tersebut adalah tidak sah karenamengandung cacat hukum ; Bahwa mengenai ketidak absahan RUPS RUPS tersebut telahdinyatakan dengan tegas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaluiPutusan Nomor : 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Pebruari 2011Jo.

,khususnya pasal 77 ayat (2, 3 dan 4) yang mengatur tentangPERSYARATAN KUORUM RUPS ;; Bahwa RUPS PT.

Puteri Mea(dan karenanya berhak untuk hadir dalam setiap RUPS karenamerupakan pemegang hak suara) tidak pernah diundang ataudiberitahukan tentang akan adanya RUPS PT. Puteri Mea (case quoRUPS sebagaimana termuat dalam kedua Akta Notaris di atas) dan olehHalaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor: 22/G/2012/PTUN.JKT.24karenanya RUPS RUPS tersebut adalah tidak sah karena mengandungcacat hukum ; .

Bahwa mengenai ketidak absahan RUPS RUPS tersebut telahdinyatakan dengan tegas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaluiPutusan Nomor : 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 23Pebruari 2011 Jo.

Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.yang dikirimkannya bersifat meminta penjelasan mengenai alasanpenggantian Direksi dan Komisaris, tanpa memenuhi permintaanPemohon yang meminta diselenggarakannya RUPS (Vide, Bukti P2).Terhadap surat jawaban Termohon ini, Pemohon memberikantanggapan lewat surat tanggal 15 April 2014 yang intinya menegaskanbahwa penjelasan yang diminta oleh Termohon akan diberikan padaforum yang tepat, yaitu forum RUPS.

Untuk itu Pemohon kembalimeminta Termohon untuk mengundang RUPS paling lambat padatanggal 16 April 2014, agar penjelasan yang diminta oleh Termohon dapat diberikan dalam forum yang tepat (Vide, Bukti P3).

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhikewajibannya untuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudianmengirimkan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS kepadaTermohon Il lewat surat yang dikirimkan pada tanggal 10 April 2014sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT (Vide Bukti P4).

Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintaHal. 3 dari 49 Hal.

Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut ;(2) Ketua pengadilan negeri setelan memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberianizin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumirtelah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai

Asih Ningrum tidak melakukanhal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni 2008Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:e Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.e Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.c.

Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimanamestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5 tersebutdiketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu dalamketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, maka harus terlebih dahuludiputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dividen tersebut dibagikankepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan RUPSyang menyetujui adanya pembagian dividen, oleh karenanya pengambilan tunai yang tidakdidasarkan pada RUPS, bukan merupakan pengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit oleh auditorindependen KAP Drs. Harry & Rekan.

Gugatan Erorr in Persona :RUPS sebagai salah satu organ perseroan yang mempunyaikewenangan yang tidak diberika kepada organ lainnya ( Pasal 1angka 4 UUPT), dimana sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPTkewenangan RUPS salah satnya adalah memberikan persetujuanatas perubahan Anggaran Dasar (AD), dimana persetujuanperubahan AD oleh RUPS dimaksud harus dinotarilkan oleh Direksisebagai pihak yang bertanggung jawab pnuh atas pengurusanBUMN (Pasal 5 ayat(1) dan Pasal 5 ayat(2) UU BUMN).Dengan adanya ketentuan

Eksepsi Diskualifikasi :a.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satu diantaranyaadalah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksisebagaimana diatur dalam pasal 94 dan Pasal 105 UUPT.Disamping itu, pengaturan mngenai hal yang sama juga

Semen Kupang (Persero) didasarkan kepadaKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan DewanKomisaris sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak RUPS yangberarti ketentuan kewenangan RUPS ini bersifat imperatif atauPutusanNomor : 111/Pdt/2015/PT.KPG. hal27memaksa (mandatory law). Oleh karena keputusan RUPS adalahmutlak maka keputusan perpanjangan sementara masa tugas untukPara Penggugat sebagai Direktur Umum dan Keuangan sertaKomisaris PT.

(lihat juga Pasal 10 ayat (1)RUPS No.5 Tahun 2010), Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangkawaktu 5 tahun (Pasal 10 ayat 3 = Pasal 10 ayat 10 RUPS No.5 Tahun2010), bila jabatan Direksi lowong, untuk sementara Perseroandiurus oleh Anggota Dewan Komisaris (Pasal 10 ayat (5) atau pihaklain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan dan wewenangyang sama, dandalam hal lowong karena berakhirnya masa jabatandan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksiyang terakhir masa jabatannya itu dapat

/PN Bil10.Tergugat II dikarenakan pengangkatan tersebut dilakukansecara Melawan Hukum berdasarkan Akta No 24 Tanggal 25Maret 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yangdibuat oleh Turut Tergugat, RUPS LB bertempat dikedudukan hukum Tergugat II yang beralamat di Jl.

RayaPurwosari, Km 1,4, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, JawaTimur, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangil berhak danberwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugatkarena sudah memenuhi unsur kompetensi relatif danabsolut;Bahwa pada Tanggal 25 Maret 2017 telah dilakukan RUPS LBTergugat Il yang dihadiri oleh Tergugat selaku undangandan Tergugat Ill, sebelumnya selaku Direktur dan Pemilik24.775 (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima)saham Tergugat Il, serta Tn. H.

untuk mewakili Penggugat dalam RUPS LBTergugat II Tanggal 25 Maret 2017 tersebut;Bahwa Penggugat berangkat dari Jakarta ke Australia padaTanggal 25 Februari 2017 menggunakan Pesawat GarudaIndonesia dan Qantas Airways dengan 1 (satu) kali transit,dan tiba di Australia pada Tanggal 26 Februari 2017 dan baruPulang kembali ke Indonesia pada Tanggal 26 Agustus 2017menggunakan pesawat Malindo Air, sehingga tidak mungkinPenggugat menandatangani dan memberi kuasa kepadaTergugat ;Bahwa dalam RUPS Tanggal

RUPS LBbertempat di kedudukan hukum Tergugat II yang beralamat di Jl.Raya Purwosari, Km 1,4, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, JawaTimur;Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020.

Surya Sukmana Leather adalah debiturpailit;Menimbang, bahwa bukti P1 yang berupa akta notaris no24 tanggal 25 Maret 2017 tentang keputusan RUPS LB tersebutterbit sebelum Tergugat II dinyatakan pailit akan tetapi gugatanaquo diajukan setelah Tergugat II dinyatakan pailit.

sedang berada di luar kota Serang dan bukti RUPSLuar Biasa ini dilakukan secara mendadak adalah undangan RUPS LuarBiasa dengan pelaksanaan RUPS hanya berselang (1) satu hari ;.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (6) huruf e Akta PendirianPerseroan Terbatas PT.

Penjaminan Kredit Daerah Bantentelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasapada tanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukanpenyampaian undangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegangsaham dengan surat undangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober2015 ;Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 9 Oktober 2015menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat PENGUGATdari jabatan Komisaris PT.

Ditutup RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3)c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud.

tanggal RUPS; Ayat (2), Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabardan panggilan tidak sesuai denganketentuan; Ayat (3), Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan RUPS sampai dengan tanggalRUPS diadakan; Ayat (4), Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (8) kepada pemegang saham secara cumacumajika diminta

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acararapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia dikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal RUPS diadakan"Ayat 5:"Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dirnaksud pada ayat3 kepada pemegang saham secara Cumacuma"Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 (tentang Perseroan Terbatas):Ayat 3:"Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan

Bahwa Agenda RUPS LB tanggal 13 Agustus 2007 adalah sebagaiberikut:(i) Pengesahan Hasil Audit;(ii) Dispensasi Keterlambatan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2003,2004 dan 2005iii) Peningkatan Modal Perseroan ; daniv) Lainlain.3.4. Bahwa RUPS LB tanggal 13 Agustus 2007 juga memberikan kuasa kepadaDireksi Perseroan untuk:MERUBAH KETENTUAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR PERSEROAN,3 .5.

PRIMA JAGATNUSAberkedudukan di Jakarta tanggal 13 Agustus 2007.Panggilan RUPS Luar Biasa tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 ayat l.a. AnggaranDasar PT. Prima Jagatnusa.Dengan kata lain Panggilan RUPS Luar Biasa ini telah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, khususnya Pasal 22 ayat la. Anggaran Dasar PT. PrimaJagatnusa.8.

Bukti T4 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaTan Eng Lip (Penggugat);5. Bukti T5 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaEddy Effendy Iskandar (Tergugat 2) berikut lampiran bukti pengiriman Pos surat tercatatdari Pos Indonesia ;6. Bukti T6 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaLisman Zasli (Tergugat 3) berikut lampiran bukti pengiriman pos surat tercatat dari PosIndonesia;7.

Bukti T7 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaSujitno Hidayat (Tergugat 4) berikut lampiran bukti pengiriman pos surat tercatat dariPos Indonesia ;8. Bukti T8 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaOscar (Tergugat 5) berikut lampiran bukti pengiriman pos surat tercatat dari PosIndonesia;9.

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;19) 1 (satu) bendel fotokopi surat panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LB PT KajunKarkam Perkasa selaku ketua rapat, yang sudah

dilegalisir;21) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23) 1 (satu) bendel asli Salinan Akte PT Kajun Karkam Perkasa berkedudukandi

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201819) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bende!

halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201818)19)20)21)22)23)24)25)26)27)1 (satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa,yang sudah dilegalisir;1 (satu) bende!

fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yangditujukan Bambang Wiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tandaterima surat, tanggal 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson RodneyPhilip kepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LBPT Kajun Karkam Perkasa selaku Ketua Rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan

100.000.000 X 2,5 % Rp 2.500.000; Rp 900.000.000 X 1,5 % Rp 13.500.000; Rp 10.225.100.000 X 1 % Rp 102.251.000; e Perubahan Modal dasar Rp 200.000.000.000, sbb : Rp 100.000.000 X 2,5 % Rp 2.500.000; Rp 900.000.000 X 1,5 % Rp 13.500.000; Rp 199.000.000.000 X 1 % Rp 1.990.000.000; 4.3 Akta Pelaporan, pemberitahuan Pengesahan Kepada menteri Hukum dan HakAsasi manusia Rp17.500.000Jumlah Keseluruhan Rp 2.354.421.0005 Bahwatindakan tergugat telah nyata sebagai wujud itikad buruk yakni pada ketikadiadakannya RUPS

tahun 2010 tergugat tidak lagi menggunakan penggugatsebagai rekanan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama tahun 2006;6 Bahwa penggugat dalam perkara ini menuntut kepada tergugat untuk membayarhak penggugat sebagai notulen RUPS untuk tahun 2009 berupa uang sesuai denganketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 4 ayat 2 perjanjian kerja sama);7 Bahwa hak penggugat yang harus dibayarkan tergugat adalah didasarkan padapenambahan modal dasar Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) adalahsebesar

Sangatkontradiktif sehingga itikad buruk salah satu isi perjanjian karena sebabsebabtertentu perjanjian dapat dibatalkan; 3 Bahwa tergugat seyogyanya memahamai keberadaan PT.Bank Sulteng tahun 2009dimana penyertaan Modal Dasar Rp 100.000.000.000 ditingkatkan menjadi Rp200.000.000.000 adalah hasil RUPS Tahun 2009 adalah kesepakatan dan pengakuansetiap pemegang saham yang akan menyetor modalnya sesuai kemampuan masingmasing pemegang saham di daerah (nilai riel belum disetor);4 Bahwa dalil penggugat

didalam gugatannya pada halaman 2 angka 4 dengan rincianpembuatan Akta Berita Acara RUPS Thn 2009 sebesar Rp 2.354.421.000, tidakrealistis dan tidak berdasar, oleh karena sesungguhnya penggugat telah melakukanpenghitungan dengan tergugat sesuai surat tanggal 09 Juli 2009 No.400 dan 401perihal penyampaian salinan salinan Akta dan Biaya Pembuatan Akta kepadatergugat yang harus mendapat persetujuan pemegang saham dan akan dibahas dalam5 Bahwa berselang tanggal 22 Oktober 2009 penggugat telah menerima

W26.AH.02.0911 perihal penegasan kembali tariff HonorariumPembuatan Akta Notaris, dari Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris PropinsiSulawesi Tengah, ditujukan kepada Para Notaris Se Sulawesi Tengah, tertanggal 18Pebruari 2010, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P8;Foto copy daftar hadir rapat unum pemegang saham (RUPS) tahunan, tahun buku2008 PT. Bank SULTENG.

UUPT mewajibkan bahwa agenda RUPS yang akan dibicarakan harusdisampaikan dalam panggilan RUPS, sebagaimana Pasal 82 yangmenyatakan sebagai berikut:1. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;2.

Nomor 3295 K/Pdt/201613.14.dibicarakan, dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), Keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebutdisetujui dengan suara bulat;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

UUPT mewajibkan bahwa agenda RUPS yang akan dibicarakan harusdisampaikan dalam panggilan RUPS, sebagaimana Pasal 82 yangmenyatakan sebagai berikut:(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan,dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (

Tidak ada bukti diadakan RUPS sebanyak 2 (dua) kalitanggal 4 September 2007 dan tanggal 4 Juni 2008 danlagi pula sekali pun pernah dicoba RUPS akan tetapi tidakpernah ada RUPS sehingga belum dipenuhi syarat izinRUPS dalam UU PT;c.1.

Nomor 3295 K/Pdt/2016diperlukan izin RUPS untuk pengalihan saham.