Ditemukan 4013165 data
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA VS JUMARIA;
87 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY
83 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)KABUPATEN KOLAKA
Bahwa keberatan terhadap Termohon sehubungan dikeluarkannyaKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 52 Tahun2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2008 dan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 53 Tahun 2008 tentangPenetapan Pasangan Calon Terpilin Bupati dan Wakil Bupati KabupatenKolaka Periode 2008 2013 dalam Pemilihnan Umum Bupati dan WakilBupati tahun 2008 ;.
Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut di atas adalahberasal dari hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PanitiaPemilinan Kecamatan diseluruh Kecamatan yang berada dalam wilayahhukum Kabupaten Kolaka, sebagaimana tabel dibawah ini ;Hasil Perhitungan KPUD (Termohon) No. Nama Kecamatan No. No. No. No.
S.Sos.MM dan RAMLI MADJID, SE.MH adalahpasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilin dalam pemilinan Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka periode 2008 ;7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon H.ARUN RAHIM, BE. S.Sos.MM dan RAMLI MADJID, SE.MH sebagaicalon Bupati dan Wakil Bupati terpilin dalam pemilinan Bupati dan WakilHal. 9 dari 21 hal. Put. No. 02 PK/KPUD/2009Bupati Kolaka periode 2008 2013 ;SUBSIDAIR :1.
Harus dipahamibahwa KPU Kabupaten Kota adalah pengguna akhir data pemilih, iniHal. 13 dari 21 hal. Put. No. 02 PK/KPUD/2009sesuai yang diatur dalam UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 10 ayat (3) hurufQ) Penjelasannya : Dalam pemutakhiran Data Pemilih KPUKabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yangdisiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
Dimana proses penetapanDaftar Pemilih Tetap melalui tahapan yang berawal dari Daftar PemilihSementara (DPS) yang diperoleh dari Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang selanjutnya diserahkan kepadaPanitia Pemungutan Suara (PPS) melalui PPK.
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, ATASAN PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU VS PARSAORAN PASARIBU;;
165 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI BELITUNG KABUPATEN BELITUNG VS HARTONO EFFENDI;
PUTUSANNomor 100 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:BUPATI BELITUNG, Berkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh H.
Dimantapkan statusnya menjadi BarangMilik Negara/Daerah dan/atau dilepaskan penguasaannya dariNegara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasikepada pemerintah dengan menyetorkannya ke kas daerah;Bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 91/KM.6/2016,tanggal 8 April 2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan SecaraSebagian atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Kosong (Dh.SMEA (Persiapan) Negeri) Luas Tanah 2.851 M2 di jalan Sriwijaya, KelurahanParit, Kecamatan Tanjung pandan, Kabupaten
119 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY;
184 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR VS ISHAK;
797 — 497 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR vs DUTIARWAN;
PUTUSANNomor 473 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor18 Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Senti Silitonga, S.H., M.Si.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,dengan Putusan Nomor 81/B/2020/PT.TUN.MDN., tanggal 16 Juni 2020,yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor 62/G/2019/PTUN.PBR., tanggal 17 Februari 2020MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;Dalam Pokok Perkara:1.
90 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA VS KARITEM;;
123 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS BUPATI KABUPATEN SIMEULUE;
, Desa Air Dingin, KecamatanSimeulue Timur, Kabupaten Simeulue, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;SURYANI, A.Md.
diLingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran Nomor urut 38, Atas nama Ir.
dan Logistik BPBD Kabupaten Simeulue, Jabatan baruKabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue(dulu dijabat oleh M.
87 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS AMRI
223 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUTIARWAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;
. & Partners (JSP)Law Office, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan (SuratKuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor18 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Senti Silitonga, S.H., M.Sijabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus 3162/SKu14.01.MP.02.02/X/2019tanggal 29 Oktober 2019;
75 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARTIONO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, SUHERMAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, yangberkedudukan di Jalan Tata Bumi No. 23 Toapaya Bintan, dalamhal ini diwakili kuasanya, bernama:1. Wasrial, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Bintan;2. Suyudi Erwan, BA., Kepala Seksi Hak Tanah dan PendaftaranTanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;3. Januar, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan padaKantor Pertanahan Kabupaten Bintan;4.
., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Bintan, berdasarkan Surat KhususNo. 01/SKSKP/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014;ll.
Bintan dan berjumpa dengan BapakYulad dan pada hari itu juga kami di temanin oleh pegawai BPN yangbernama pak Wawan untuk mengecek lokasi, sepulang dari pengecekanlokasi dan setibanya kami di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan ternyataHalaman 5 dari 29 halaman.
/Kotamadya Kepulauan Riau(sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan), dengan demikian gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima..
KantorPertanahan Kabupaten Bintan).Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :13/Pdt.G/1996/PN.TPI, tanggal 20 Juli 1996 Jo.
188 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY
158 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAHMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;
112 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARJONO S KABUPATEN PONOROGO;
PUTUSANNomor 19 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROCHMADI SULARSONO, S.Psi, Psi Klinis,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di PerumSetono Indah E/31, Kelurahan Setono, KecamatanJenangan, Kabupaten Ponorogo, pekerjaan PNS PemdaKabupaten Ponorogo;Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR RSUD Dr.
Harjono S Kabupaten Ponorogo Keputusan dengan NomorSurat 800/2170/405.10.35/2017 tertanggal 28 November 2017 yangputusannya menyatakan Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan tidakpuas secara tertulis;d. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, hak, harkat danmartabat Penggugat seperti semula;e.
155 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
SALMAWATI S VS DPRD KABUPATEN JENEPONTO;
SALMAWATI S, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kompleks Pasar Karisa, Kelurahan/DesaEmpoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponio,Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Nursal, S.H.,dan kawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia,Para Advokat pada Kantor Hukum M.
Daerah Kabupaten Jeneponto MasaJabatan Tahun 20192024, tertanggal 11 Maret 2020;Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponio, tertanggal 11Maret 2020;Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, yaitu:a.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJeneponto Nomor 02 Tahun 2020 tentang
Pemberhentian KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto MasaJabatan Tahun 20192024, tertanggal 11 Maret 2020;Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponio, tertanggal 11Maret 2020;Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Halaman 2 dari 7 halaman.
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJeneponto Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto MasaJabatan Tahun 20192024, tertanggal 11 Maret 2020;b. Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, tertanggal 11Maret 2020;c.
Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Tertanggal 11Maret 2020;c. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;4.
179 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
CHAMPA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO;
52 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
LAHI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;;
106 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL RAHIM JUMATI, MM (Kepala Bapeda Kabupaten Jayawijaya)selaku atasan langsung pimpinan proyek.c. Drs. CHRIS SUHILAIT (Staf Bappeda Kabupaten Jayawijaya) selakupimpinan proyek.d.
DAVID AGUSTEIN HUBIselaku Bupati Kabupaten Jayawijaya telah memerintahkan Drs. HASANABDUL KADIR (Kadis Perhubungan Kabupaten Jayawijaya), VENTHUSVAUTNGIL,SH (Kabag Hukum Kabupaten Jayawijaya) dan Drs. CH.MANUPUTTY (Kadis Perindag Kabupaten Jayawijaya) untuk berangkat keHal. 9 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007Perusahaan penerbangan Expo di Pakistan serta 4 (empat) orang pilot dariPT. Air Mark Indonesia Airlines (Capt.
No.43 K/Pid/2007Perhubungan Pemda Kabupaten Jayawijaya.Bahwa pengajuan SPP tersebut tidak sesuai dengan prosedur, karena tidakdilengkapi dengan dokumen tagihan, namun diproses oleh Pjs. KabagKeuangan (NICO RUMBINO, SE) atas perintah dari Terdakwa Drs. DAVIDAGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya lewat Kepala Dinasperhubungan Kabupaten Jayawijaya (Drs.
DAVID AGUSTEINHUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya telah memerintahkan Drs.HASAN ABDUL KADIR (Kadis Perhubungan Kabupaten Jayawijaya),VENTHUS VAUTNGIL (Kabag Hukum Kabupaten Jayawijaya) dan Drs.CH. MANUPUTTY (Kadis Perindag Kabupaten Jayawijaya) untukberangkat ke Perusahaan penerbangan Expo di Pakistan serta 4 (empat)orang pilot dari PT. Air Mark Indonesia Airlines (Capt.
JOHN TABO Ketua DPRD KabupatenJayawijaya periode 19992004 Pemda Kabupaten Jayawijaya.Bahwa isi perjanjian tersebut antara lain :a. Pemda Kabupaten Jayawijaya dan PT. Prismadani sepakat untukmengadakan kerjasama operasional dibidang transportasi udara denganmenggunakan 1 (satu) unit pesawat AN12 AP ;b. Pemda Kabupaten Jayawijaya memberikan dana kepada PT.