Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bukittinggi
3.3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BUKITTINGGI

MARAJO
Tergugat:
1.FIRDAUS
2.Dinas Pengelola Pasar Kota Bukittinggi

DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA BUKITTINGGI

Penggugat:
PT Bangun Kharisma Prima
Tergugat:
1.PPK RSUD Kota Bukittinggi
2.Kepala Dinas Kesehatan Bukittinggi
3.Walikota Bukittinggi
Turut Tergugat:
1.PT Artefak Arkindo Di Wijaya
2.DPRD Kota Bukittinggi
3.LKPP Kota Bukittinggi
4.Pt Asuransi Rama Satria Wibawa
5.PT Asuransi Kredit Indonesia Padang

Penggugat:
1.Isnawati
2.Radiah
Tergugat:
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Pemerintah Kota Bukittinggi

Pembanding/Penggugat : Muharson, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi

Mandiagin Kota Selayan, Kota Bukittinggi ProvinsiSUMatera Barat; 222 nnn nen nen nen nnn nn ne nnn nnn nn cence eensenenBerdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 3745.T/DKCSBKT/2010,Tanggal 20 Desember 2010.

PALOMO, S.H 272 272 2n nnn nnn nnn n enn n nen non neeKetiganya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokadpada Kantor Advokat/Pengacara IRMA SUARTI, S.H. beralamatSamping Mesjid AlFalan Jambu Air Batas Kota, Kota Bukittinggi,Provinsi Sumatera Barat; Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDINGMELAWANKEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 03 PAKAN KURAI, KECAMATANGUGUK PANJANG, KOTA BUKITTINGGI, PROVINS SUMATERA BARAT,Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Pakan Kurai,Halaman 1, Putusan

Nomor 68/B/2020/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMKecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi SumateraBarat.

;Berdasarkan Telaah Staf dari Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kota Bukittinggi yang ditujukan kepadaWalikota/ Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor:420/351/Disdikbud Bkt/Dikdas/2019, tanggal 2 Oktober 2019selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor:421/489.SDN 03 GP/2019, tanggal 8 Oktober 2019 memberikankuasa kepada: 1. NANO DWI KURNIA SARI, : Kepala Bagian Hukum danS.H HAM pada SekretariatNIP. 19680326 199403 2 006 Daerah Kota Bukittinggi;2.

, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi,tinggal dikelas 3 (tiga), tertanggal 22 Juni 2018;6.

Penggugat:
Muharson, SH
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi

Mandiagin Kota Selayan, Kota Bukittinggi Provinsi SumateraBarat;Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 3745.T/DKCSBKT/2010, Tanggal20 Desember 2010.

PENGGUGAT;MELAWANSEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 03 PAKAN KURAI, KECAMATANGUGUK PANJANG, KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERABARAT, Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Pakan Kurai,Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.Berdasarkan Telaah Staf dari Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Bukittinggi yang ' ditujukan kepadaWalikota/Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor:420/351/Disdikbud.Bkt/Dikdas/2019, tanggal 2 Oktober 2019selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Bukittinggi, tanggal 27 Juni2019.Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019, Penggugat baru dipanggil oleh kepalaDinas Pendidikkan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi untukmembicarakan hal pengaduan dari Penggugat tertanggal 27 juni2019, akan tetapi pertemuan tersebut tidak ada menghasilkan suatupenyelesaian, melainkan Penggugat diusir oleh Kepala DinasPendidikkan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dengan tidak sopan.

Penggugat mengajukan keberatan kepada Ketua DewanPerwakilan Rakyat (DPRD) Tinggkat II Kota Bukittinggi, dengantembusan kepada bapak Walikota Kota Bukittinggi tertanggal 8Juli 2019.Bahwa Pengaduan atau keberatan Penggugat kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II Kota Bukittinggi tidak adamemberikan atau tidak menanggapi surat pengaduan atau keberatanPenggugat.

Bukittinggi.3.

Penggugat:
Ramadianno
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Bukittinggi
2.KPKNL Kota Bukittinggi

Bank Mandiri Tbk Cabang Bukitttinggi
2.KPKNL Kota Bukittinggi

DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA BUKITTINGGI

Pemerintah Republik Indonesia c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat c.q Kepala Kantor Pemerintah Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat c.q Kepala Pertanahan Kota Bukittinggi dengan alamat Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi (Ikut Tergugat)

Gajah Mada No. 16 Pekanbaru, Propinsi Riau.selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kepala Badan Pertanahan NasionalPusat c.q Kepala Kantor Pemerintah Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Sumatera Barat c.q Kepala Pertanahan KotaBukittinggi dengan alamat Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Jln Prof.Hazairin No.15 Belakang Balok Bukittinggi.Selanjutnya disebut sebagai Ikut Tergugat.Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan antara mereka

Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/27/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 Januari 2015;-------------------------------------------------2.

Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/28/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 Januari 2015;---------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: -----------------------------------------1.

Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/28/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 Januari 2015;---------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat, Tergugat. II Intervensi 1, dan Tergugat.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANNAMAN MODAL (BP2TPM) KOTA BUKITTINGGI, Cs

P.4 RT.03/ RW .17Lubuk Buaya Padang, pekerjaan Advokad/Pengacara berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015;Selanjutnya disebut sebagai ......... cc cece eee eensPENGGUGAT ;MELAWAN.1 KEPALA BADAN PELAYANAN' PERIZINAN TERPADU DANPENANNAMAN MODAL (BP2TPM) KOTA BUKITTINGGI,berkedudukan di jalan Perwira No. 38 Kota Bukittinggi;Putusan No.16/G/2015/PTUNPdg.1 dari 81Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1HERRIMAN,Pekerjaan PNS pada bagian Hukum dan HAM Sekda KotaBukitting1..ARDAWATI, SH.

Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu danpenanaman Modal (BP2TPM)Kota Bukittinggi, Nomor: 644 /27/BP2TPMPP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas namaHaida Reno Mutia tanggal 26 januari 2015;b. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu danpenanaman Modal (BP2TPM)Kota Bukittinggi, Nomor: 644 /28/BP2TPMPP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama DianHayati tanggal 26 januari 2015;4.

Bukittinggi.

;HUKUM ADAT YANGBERLAKU.Bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi menghormati keberadaan hukum adatyang berlaku di Kota Bukittinggi, sehingga pemohon IMB bagi tanah yangtidak /belum mempunyai sertifikat dilengkapi dengan surat kepemilikan tanahyang dinyatakan oleh Mamak Kepala Waris, dan terhadap hal tersebut telahc Bahwa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 tahun 2013 adalahtentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013, bukan tentang Izin MendirikanBangunan

T 2 Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerizinarTerpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor644/27/BP2TPM PP/2015 tanggal 26 Januari 2015 (fofdcopy sesuai aslinya ) ;Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerizinahTerpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomof:644/28/BP2TPM PP/2015 tanggal 26 Januari 2015 ( foto copVU Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sanggahannya, Tergugat.

Penggugat:
RIDWAN
Tergugat:
1.ARSIL
2.DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017 Perihal: Penolakan Permohonan IMB;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017 Perihal: Penolakan Permohonan IMB;4.

LAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

Bukittinggi;Fungsional Umum BagianHukum dan HAM SekretariatDaerah Kota Bukittinggi;Fungsional Umum BagianHukum dan HAM SekretariatDaerah Kota Bukittinggi;Fungsional Umum BagianHukum dan HAM SekretariatDaerah Kota Bukittinggi;Fungsional Umum BagianHukum dan HAM SekretariatDaerah Kota Bukittinggi;Halaman 2 dari 49 Halaman.

,M.H.Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.Alamat Kantor : Jalan Adhyaksa No. 198, Kota Bukittinggi.2. Nama : DEDI EKA PUTRA, SH.,M.H.Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.Alamat Kantor : Jalan Adhyaksa No. 198, Kota Bukittinggi.3 Nama : YATIHELFITRA, S.H.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun2015 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan bahwa :(1) Pemerintah Kota Bukittinggi dapat menunda menerbitkan IMBberdasarkan pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kota BukittinggiNomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, dan;(2) Pemerintah Kota Bukittinggi dapat menolak permohonan IMBberdasarkan pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kota BukittinggiNomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung), salah satudasar penolakan permohonan IMB adalah

Kelurahan Birugo,Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi,Halaman 21 dari 49 Halaman.

Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDGPenanaman Modal Kota Bukittinggi menyebutkan bahwa: Jenis perizinan yangdiselenggarakan oleh BP2TPM adalah: 1.

Pembanding/Penggugat : Ramadianno
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Bukittinggi
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Kota Bukittinggi

Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Utama Bukittinggi
4.KPKNL Kota Bukittinggi

ASTRA SEDAYA FINANCE
Tergugat:
1.RENI ASTUTI NASUTION
2.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi

Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai No.22 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur No. 385/2017 tanggal 27 November 2017 seluas +33.972 M2 atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.

Penggugat:
1.DESMIWARTI
2.Erlida SY
3.Soni effendi
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Bukittinggi

PARA PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan diJalan Prof. Hazairin, SH Nomor: 15, Kelurahan BelakangBalok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi,Provinsi Sumatera Barat;Dalah hal ini diwakili oleh kuasa:1.

Yuen Karnova, SE bertindak untuk danatas nama Pemerintah Kota Bukittinggi yangditujukan kepada Bapak Menteri Negara Agraria danTata Ruang/BPN di Jakarta Up.

Bukittinggi", atau plang, yang bertuliskan "ini tanah milikeksposindo";Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar bahwa ekposindomenghibahkan tanahnya kepada Pemerintah Kota Bukittinggi;Bahwa saksi menerangkan Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tidakpernah mengundang saksi untuk melakukan pengukuran ulang tanahlokasi objek sengketa pada tahun 2017;Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan perkara inimengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama:1.

Bukittinggi;.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupaSertifikat Hak Pakai No.22/Kelurahan Kubu Gulai Bancah KecamatanMandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, tanggalterbit 30 November 2017, Surat Ukur No.385/2017 tanggal 22 November2017 seluas +33.972 m* atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;.

Mandiri Tunas Finance Kota Bukittinggi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bukittinggi
Terbanding/Tergugat III : 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BUKITTINGGI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan diJalan M.

Yamin Nomor 60 Kelurahan Aur Kuning KecamatanAur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi yang beralamatelektronik di kpknlbukit tinggi@gmail.com, dalamhal ini diwakili oleh Sudarsono selaku Kepala Kanwil DJKNRiau, Sumbar, dan Kepri, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II Ssemula sebagai Tergugat II;Tergugat Il dalam hal ini memberikan kuasa kepadaHermawan Sukmajati, S.E., M.Si., Dian Marudut, S.E., Alizar,Santi Safaria, S.H., M.H., Woro Sri Andayani, S.E.

KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI,berkedudukan di Jalan Prof. Hazairin, S.H., Nomor 15Bukittinggi yang beralamat elektronik dispanji91@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Zarlisman,A.Ptnh., selaku Kepala Pertanahan Kota Bukittinggi,selanjutnya disebut sebagai Terbanding IIl semula sebagaiTergugat Ill;Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada NovitaCahya Kusuma, S.ST., M.H., dan Panji Satria Azril, S.H.