BERINGINJANGGUT pada Rapat tanggal 6 September 2005 adalah bahwa Penggugatsampai gugatan ini dimohonkan ke Pengadilan Negeri Palembang tidak diberikesempatan untuk membela diri di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (5) UndangUndang No.1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas.Pasal 92 ayat (5) UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1995 menyebutkansebagai berikut :Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela

Asmarullah Mangku Alam(Tergugat V) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimanatertuang dalam Risalah Rapat PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana tertuang dalamRisalah Rapat PT. Beringin Janggut No.9 tanggal 6 September 2005 yangdibuat di hadapan Tergugat VIII ;.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Agustus 2007No.73/Pdt/2007/PT.PLG telah salah didalam penerapan dan Pertimbanganhukumnya tentang korum dan tidak korumnya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tanggal 6 September 2005, sebab sebagaimana FaktaHukum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya dihadiri oleh : TANDAR OETARYA SUKMA : 240 saham ; YANTI SILVIA SUDARTO : 120 saham ; RUDY SOEDARSONO : 120 saham ;HJ.SIT AISYAH DAHLAN. HY/Dra.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 September2005 hanya sekedar untuk menyampaikan pesan dari Pemohon Kasasibahwa yang bersangkutan belum dapat hadir karena masih di Australia ;.

IDOLA TUNGGAL tidak pernah mengetahuirencana pelaksanaan RUPS Pertama dan Kedua yang dilakukan olehTergugat Il tersebut karena tidak pernah menerima undangan secara sahdan patut untuk menghadiri RUPS. Fakta bahwa Tuan. ANDI SUTANTOtidak pernah menerima undangan secara SAH dan PATUT untukmenghadiri RUPS PERTAMA dan KEDUA PT. IDOLA TUNGGALmembuktikan adanya sebuah kejanggalan yang sangat aneh karenasesungguhnya Tuan.

IDOLA TUNGGAL tanggal 25 Agustus 2006tersebut maupun RUPS yang dilakukan sesudahnya tetapi masih terkaitdengan Hasil RUPS tanggal 25 Agustus 2006 yang didasarkan padaPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 283/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR antara lain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 10 Juli 2008 berikut Akta No. 25 Tahun 2008 tanggal 10 JuliHal 27 dari 138 Hal Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.DKI2008, RUPS tanggal 19 Agustus 2013 berikut Akta Nomor 8 tanggal 19Agustus 2013 yang dibuat oleh Ilmiawan

Bahwa oleh karena RUPS tanggal 26 Maret 2012 dilaksanakan atas dasarPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 921/PDT.P/2011/PNJKT.BAR tanggal 16 Februari 2012, maka RUPS PT. IDOLATUNGGAL tanggal 26 Maret 2012 berikut segala Keputusan yangdihasilkan dalam RUPS tersebut sebagaimana tertuang dalam BeritaAcara Nomor : 14 tanggal 26 Maret 2012 dan Akta Nomor 1 Tahun 2012Tentang Pernyatan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT.

., Notaris di Jakarta. 5RUPS ini untuk menegaskankomposisi baru saham setelah dilakukan jual beli saham;c).RUPS pada tanggal 23 Desember 1994, yang diaktakan denganAkta No. 42, yang dibuat oleh Haryati Surachman, NotarisPengganii di Jakarta. >RUPS ini untuk peningkatan modal dasardan modal disetor.d).RUPS pada tanggal 16 Desember 1998, yang diaktakan denganAkta No. 16, yang dibuat oleh Angelique Tedjajuwana, S.H.,Notaris di Semarang.

Andi Sutanto juga tidak hadirdalam RUPS yang diselenggarakan. Dengan demikian Alm.Tn.

penetapan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri Denpasar vide Pasal 80 UndangUndang No. 40 Tahun2007 yang mengatur sebagai berikut :Pasal 80(1) Dalam hal Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada

pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukHal 4 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar dan/ataub.

Menetapkan kuorum untuk pengambilan keputusan yang sah danmengikat dalam RUPS LB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dariHal 5 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telahdikeluarkan;7.5. Memerintahkan kepada para pemegang saham PT.QRG BALI untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan NegeriDenpasar berkenan untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :1.

Menetapkan Penyelenggaraan RUPS LB apabila dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan;5. Menetapkan pengambilan keputusan yang sah dan mengikat dalamRUPSLB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;6.

No.60 tanggal 13 Januari 2007yang telah disetujui Menteri Hukum dan Ham dengan Nomor: C05191HT.01.04 Tahun 2007;.Bahwa Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah dengandilakukannya Perubahan UU Perseroan Terbatas dari UU No.1 Tahun 1995menjadi UU No.40 Tahun 2007 yang mana penetapan perubahan AnggaranDasar tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa Tahun Buku 2007 pada bulan April 2008 dan dicatat pada AkteNotaris Emanuel Mali, S.H.

2017 di LabuanBajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, dimana dalam RUPS BankNTT telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Bank NTT yang mengatur tentang periodisasi jabatan dari Direksidan Komisaris yang awalnya hanya dibatasi untuk 2 kali periodisasimenjadilebih dari 2 kali karena adanya kepentingan dari Pemegang Saham Seri Aantara lain oleh Gubernur NTT Drs.

Frans Lebu Raya sehingga dengandemikian maka RUPS tersebut adalah Cacat Hukum karena semestinyaRUPS itu dipimpin oleh Direksi dan bukan oleh Pemegang Saham.

Dengandemikian maka segala Keputusan untuk Perubahan Anggaran Dasar BankNTT adalah Batal Demi Hukum;Bahwa berdasarkan halhal yang sebagaimana telah terurai diatas,maka dengan ini Penggugat mohon kepada pengadilan untuk kiranya berkenanmemeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa Yang Berhak Memimpin sebuah RUPS adalahDewan Direksi dan bukan Para Pemilik Saham;.

Frans Lebu Raya selaku Salah SatuPemegang Saham adalah Cacat Hukum karena semestinya RUPS itudipimpin oleh Direksi dan bukan oleh Gubernur NTT Drs.

Sedangkan dalam Surat No.: 02/P/X/2011, Tanggal 27 Oktober 2011, Perihal Penjelasan RUPS, dijelaskan bahwa(Rapat Umum Pemegang Saham) RUPS dilaksanakan pada tanggal 13Oktober 2011, namun tidak disebutkan tempat pelaksanaannya;5. Bahwa adalah fakta, tempat kedudukan Perseroan adalah di JalanIkan DuyungNo.53, Surabaya.

Dalam hal ini PARA TERGUGAT tidak memberikan kesempatan kepadaPENGGUGAT untuk memberikan penjelasan dan membela diri dalam RUPS;6. Bahwa Pasal 9 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan, RUPSdiadakan ditempat kedudukan Perseroan. Selanjutnya dalam Pasal 9 butir 4dinyatakan, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama ;7.

atas tudahan sepihak dan perlakukan sewenangwenang yangdilakukan, yang kemudian dengan bantuan TERGUGAT V, keputusan RUPS dimaksuddituangkan dalam Akta No.12, Tanggal 13 Oktober 2011;7.

Dewan Komisaris mempunyai keweangan sisi yaitu di luar wewenang RUPS danDireksi;e Bahwa, prosudur pengangkatan Direksi ada 2 (dua) yaitu:e Pengangkatan pertama langsung dalam Akta Pendirian ,1.

Pengangkatan melalui RUPS setelah PT berstatus badan hukum ; Bahwa, Direksi diangkat oleh RUPS bukan oleh pemegang saham; RUPS bisadimulai bila kehadiran sudah qourum; Bila tidak qourum dilakukan pemilihanDireksi, maka pemilihan tersebut dianggap tidak pernah ada;e Bahwa, bila ada pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris sebelum berakhir masajabatannya, maka yang akan diberhentikan itu harus atau wajib diberikankesempatan membela diri dalam RUPS; Bila pemberhentian itu karenaalasan keuangan (tidak

Bintan Inti Sukses (Asli);

PT.BIS (Asli);

BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 16 Mei 2018 PT.BIS (Fotocopy);

Bintan kepada PT.Bank Riau, PD.Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);

pada akhir tahun 2018 yangmembahas tentang RUPS 2017 dengan agenda pemaparan unitunitusaha dan program kerja PT.BIS;Bahwa yang melakukan pemaparan pada RUPS tersebut yaituTerdakwa Risalasih ;Bahwa pada saat RUPS tersebut Teddy Ridwan juga hadir;Bahwa RUPS luar biasa dilakukan pada tahun 2019 yaitu denganagenda pergantian Direktur PT.BIS;Bahwa RUPS luar bisa tahun buku 2017 dan 2018 di lakukan pada hariyang sama;Bahwa menurut Terdakwa keterangan saksi ada yang salah yaituterkait masalah Deviden yang

penetapan RUPS, selain itu dewan komisaris danpemegang saham menegaskan kedua usaha ini dinilai tidak layak danmemiliki resiko yang relative besar tanpa adanya persetujuan dewankomisaris, hal ini telah disampaikan pada RUPS untuk tahun buku 2017;Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersamasama Saksi Teddy Ridwan, A.Mddalam melakukan pengelolaan keuangan BUMD PT.

Bahwa dalam laporan tahunan (RUPS) komisaris danpemegang saham tidak mengesahkan usaha ini dinilai Kurang feasible danpelaksanaan kerjasama tidak ada dalam Rencana Kerja PT.

Dalam laporan tahunan (RUPS) komisarisdan pemegang saham tidak mengesahkan usaha ini dinilai kurang feasibledan pelaksanaan kerjasama tidak ada dalam Rencana Kerja PT.

Bintan Inti Sukses(Asli);1 (satu) rangkapdokumenRapatUmumPemegang Saham (RUPS)Tahunantanggal 16 Mei 2018;1 (Satu) rangkapdokumen Payment Voucher kepada PT.

Setiap laporan keuangantersebut juga telah disediakan untuk diperiksa Penggugat sebelumpenyelenggaraan setian RUPS tahunan agar Penggugat dapatmendiskusikannya dalam RUPS tahunan.4. Seluruh anggota direksi ("Direksi) dan dewan komisaris("Komisaris") Turut Tergugat, termasuk Tergugat III selaku direktur utamadan Tergugat IV selaku komisaris utama pada saat itu, juga telahdiangkat dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat II sebagaipemegang saham.

(a) Penggugat dapat berpartisipasi dan memberikan keputusandalam pengangkatan, penghapusan dan persetujuan untukremunerasi direktur dan komisaris melalui Rapat Umum PemegangSaham ("RUPS").

(d)Penggugat dapat mengadakan rapat Direksi, rapat DewanKomisaris dan RUPS dari Turut Tergugat.Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTN25(e)Penggugat dapat berpartisipasi dalam RUPS tahunan danmeratifikasi laporan keuangan, menyetujui laporan tahunan danmemutuskan penggunaan laba dan pembagian dividen(f)Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugatjika menderita kerugian akibat tindakan RUPS, Direksi atau DewanKomisaris dari Turut Tergugat.Jelas dari uraian di atas bahwa

Lebih penting lagi adalah bahwa, terlepas dari kemampuanTerqugat Il untuk mengeluarkan keputusan RUPS yang sah danmengikat sendiri, Penggugat selalu diminta dan diikutsertakan untukberpartisipasi dalam RUPS dan semua proses pengambilan keputusandalam Turut Tergugat.A.2.TURUT TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGALAMI KERUGIAN,SEBALIKNYA, SELALU = MENGHASILKAN LABA/KEUNTUNGAN,SEBAGAI YANG DIBUKTIKAN DENGAN LAPORAN KEUNGAN YANGSUDAH DtAUDIT DAN DIRATIFIKAS!

Risalah dari RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2013 menyatakan:bewes to grant the full release and discharge (et guit et de charge) tothe members of Board of Directors for their managerial servicesand members of Board of Commissioners for their Supervisoryservices for the financial year of 2012 ..."

Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lainyang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telahdikeluarkan dengan persetujuan RUPS ;c.

menentukan kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebihbesar;Hal 33 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PNJKT.PST(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua ;(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah danberhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5(tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jikadisetujui

Ditujukan kepada pemegang saham oblikasi atau efek lain yangdapat dikonfersikan menjadi saham, yang telah dikeluarkanddengan persetujuan RUPS; atau ;c.

Ditujukan kepada Pemegang obligasi atau efek lain yang dapatdikonversikan menjadi;saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;c.

diselenggarakan RUPS kedua ;(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui palingsedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;(4) Ketentuan sebagaimana

Nomor 1801 K/Pid/2012Bahwa berawal dari diadakannya RUPS oleh PT. Horas Insani Abadi,yang mana pengurus PT.

mana sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) UU RI No.1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan Anggaran Dasar selaindimaksud dalam ayat (2) yaitu nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan,kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modaldasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, status perseroan tertutupmenjadi perseroan terbuka atau status perseroan terbuka menjadi tertutupcukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu 14 hari terhitung sejakKeputusan RUPS

Fotocopy Daftar Hadir RUPS, tanggal 27 Februari 2007;Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1801 K/Pid/201214.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.29.30.Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 27Februari 2007;Fotocopy Risalah RUPS PT.

Horas Insani Abadi;Fotocopy daftar hadir RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Keputusan RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Daftar Keputusan Rapat RUPS PT.HIA tanggal 27 Februari2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.01/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.02/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

ABADI No.03/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.04/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.05/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.06/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

TFC Maspion Indonesia berwenang untuk menyelenggarakan RUPS-LB, dengan agenda :

anggota Direksi.5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunya = pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejakditutupnya RUPS.Hal 3 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SEL7) Dalam hal

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2016, Penggugat kembalimengirimkan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa Kedua PT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT. JIP, denganSurat Nomor: 03/DKOM/2016, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13Juni 2016; (Bukti P5)12. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, Penggugat mengirimkanUndangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa KetigaPT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT.

JIP tidak memilikikewajiban kepada Pihak Ketiga;Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1), (3), dan (7) UUPT Nomor 40Tahun 2007, likuidator harus mempertanggungjawabkan kepada RUPSatas likuidasi Perseroan dan wajib memberitahukan kepada Menteri danmengumumkan akhir proses likuidadi dalam Surat Kabar setelah RUPS,dan disampaikan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelahpertanggungjawaban likuidator kepada RUPS disampaikan;Bahwa dengan bellum disampaikan pertanggungjawabanlikuidatorkepada RUPS dan

Dalam hal sebagian besar pemegang sahamsudah tidak diketahui alamatnya walaupun telahHal 9 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SELdipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidakdapat diadakan RUPS;C. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (limapuluh persen) saham; atau;d.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidakdiketahul alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklandalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;g Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluhpersen) saham; atau;h.

No. 465 PK/Pdt/2011sampai gugatan ini dimohonkan ke Pengadilan Negeri Palembang tidakdiberi kesempatan untuk membela diri di Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (5) UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;Pasal 92 ayat (5) UndangUndang nomor 1 Tahun 1995 menyebutkansebagai berikut:Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;19.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat

Beringin Janggut, seharusnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara Penggugat harusdiadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk memberikesempatan kepada Penggugat membela diri. Namun setelah 30 hari darirapat tanggal 6 September 2005, pemegang saham PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana terutangdalam risalah rapat PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana tertuangdalam risalah rapat PT. Beringin Janggut No. 9 tanggal 6 September2005 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII;5. Menyatakan sebagai hukum tidak sah dan atau batal demi hukum segalaproduk hukum yang dihasilkan dengan mendasarkan pada risalah rapatNo. 9 tanggal 6 September 2005 yang tidak sah tersebut;6.

No. 465 PK/Pdt/2011dipertimbangkan dengan benar, yaitu Penggugat pada rapat umum pemegangsaham (RUPS) tanggal 6 September 2005 tidak ada mengajukan pertanggungjawaban, dan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal 27 Agustus2005 Penggugat sendiri meminta menunda rapat umum pemegang saham(RUPS) tanggal 6 September 2005, dan ternyata rapat unum pemegang saham(RUPS) tanggal 6 September 2005 Penggugat tidak ada mengajukanpertanggungjawabannya, sehingga Direktur Utama PT.

pembukuanperusahaan (neraca) tahunan sejak berdirinya PT Gusung Duta Tamisasampai dengan Tahun 2005 dan Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013,serta tidak melakukan pengumuman neraca di media masa merupakanperbuatan melanggar hukum (onrecht matigedaac);Menyatakan tindakan Tergugat dan Tergugat II yang melakukan RUPStanggal 27 Oktober 2005 yang merubah komposisi saham Penggugatmenjadi tinggal 80 lembar saham atau 2,83 % adalah merupakanperbuatan melanggar hukum (onrecht matigedaac);Menyatakan hukum bahwa RUPS

Menyatakan hukum bahwa RUPS tanggal 27 Oktober 2005 batal demihukum dan tidak sah;5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tetap sebagai pemegang saham PTGusung Duta Tamisa sebesar 47,5% dan saham Tergugat II sebesar 52,5%;6.

PutusanPengadilan Negeri Mataram Nomor 163/Pdt.G/2014/PN.MTR., tertanggal1 Juli 2015;Dan Mengadili sendiri:1.Menyatakan hukum bukti baru (novum) berupa: Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Juli 1998 tentang Perubahan; Akta Notaris Nomor 19 tanggal 13 Februari 1999 tentang Berita AcaraRapat yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sri Hartati,S.H.; Surat Undangan diadakannya RUPS tanggal 16 September 2005yang ditujukan kepada Carrus Costantino dan Hanase; Surat Undangan diadakannya RUPS tanggal

28 September 2005yang ditujukan kepada Carrus Costantino dan Hanase; Surat Undangan diadakannya RUPS tanggal 8 Oktober 2005 yangditujukan kepada Carrus Costantino; Surat BKPM Nomor 67/b.6/3/2006, tanggal 7 Oktober 2016; Data Perseroan PT Gusung Duta Tamisa yang dikeluarkan olehKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sah;Menyatakan hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat Il mempunyai saham awal pada PTGusung Duta Tamisa sebesar 70 % saham dan saham TermohonPeninjauan

berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama alasan Pemohon dalam memori peninjauankembali dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkandengan pertimbangan Judex Juris, Mahkamah Agung berpendapat bahwaputusan Judex Juris dalam perkara a quo tidak mengandung kekhilafan ataukekeliruan yang nyata, pertimbangannya telah tepat dan benar, bahwapengalinan saham milik Penggugat pada PT Gusung Duta Tamisa kepadaTergugat II melalui RUPS

Kdi.MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID guna dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) karena terdakwa akan melakukanperubahan Akta Pendirian terhadap PT.

kepada orang lain;Bahwa saksi mengetahui ada RUPS LB setelah mendapatkandokumen RUPS LB berupa notulen berita acara diadakannya RUPSnamun faktanya tidak pernah dilakukan RUPS dan saksi juga tidakoernah mendapatkan pemberitahuan diadakannya RUPS PT Tonia MitraSejahtera;Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN. kdi.Bahwa Saksi mengetahui dokumen perusahaan PT TONIA MITRASEJAHTERA telah berubah pada tahun 2019 ;Bahwa saksi menyetorkan modal awal sebesar Rp100.000.000.000,(Seratus milyar

oleh Kalbi, Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

oleh KALBI, Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

terkait adanya RUPS LB.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 3 tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Jaenudin Umur,S.H.,S.E.,M.Kn;

Bahwa oleh karena tidak pernah dihadirinya RUPS yang telah dua kalidilaksanakan tersebut oleh perwakilan dari pemegang saham yaitu Almarhum Tuanalm. LIM Tjl BIN/Ahli warisnya tersebut maka Pemohon meminta agar Permohonanini diterima;Hal. 6 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/ Pdt. P/2018 / PN. Jkt. Utr7.

Bahwa demi terselenggaranya RUPSLB yang mohonkan oleh Pemohon,maka Pemohon memohon agar Tuan RAHARJO HARDY NUGROHO selaku kuasa dariPemegang Saham 65 % (enampuluh lima persen) dalam perseroan ditunjuk danditetapkan sebagai KETUA/PIMPINAN RUPSLB dan memerintahkan Direksi danDewan Komisaris wajib untuk hadir dalam RUPS yang dimohonkan oleh Pemohon;10.

Lim Tji Bin ;Bahwa Salinan Putusan perkara tersebut dari tingkat Pengadilan Negeri s/dMahkamah Agung ada dan diajukan sebagai bukti surat dalampermohonanini;Bahwa benar Pemohon mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPS LB ) ini agar Perusahaan tersebut dapat melanjutkan kembalioperasinya;Bahwa Ahli Waris Alm.

UtrBahwa sebelumnya telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPS LB) PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES sebanyak 2 (dua) kaliyaitu pada bulan Juni 2018 dan Nopember 2018, meskipun telah diundangmelalui pemberitahuan di Media Cetak, tetapi Ahli Waris dari Alm. Lim TjiBin tidak pernah hadir;Bahwa Ahli Waris dari Alm.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiarandan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar, dan /atau;b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan / atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;Hal. 21 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kKesempatan untuk membeladiri;6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;5.

TSUMtidak menanggapi permohonan tersebut;Bahwa oleh karena Direktur PT.TSUM tidak melaksanakan RUPS,maka Tergugat mengirim surat kepada Dewan Komisaris PT.TSUM,untuk melaksanakan RUPS. Dan Dewan Komisaris menanggapipermohonan Tergugat tersebut, dengan mengagendakan RUPSdilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013;Bahwa oleh karena RUPS tanggal 17 Oktober 2013, tidak memenuhikuorum, maka Komisaris Utama PT.

Status Penggugat ditelantarkan begitu saja oleh paraTergugat dan para Tergugat tidak berinisiatif mengadakan RUPS;Tanggapan :Bahwa kewajiban untuk mengadakan RUPS ada pada Penggugat,sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2009

TSUMdikelola oleh Penggugat;Sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Dengan demikian, Penggugat yang telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak mengadakan RUPS dan tidakmemberikan Laporan Keuangan PT.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri;f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;20. Bahwa benar Penggugat pernah menyerahkan copy legalisir Hasil RapatUmum Pemegang Saham PT.

dasar lahirnya jual beli sebagaimana disebutkan dalam AkteNomor 37 tanggal 8 April 2003 didasarkan kepada Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawahtangan, bukan didasarkan kepada suatu RUPS;Bahwa dengan tidak adanya RUPS Tergugat I untuk menyetujui penjualansaham Tergugat II kepada Tergugat IV, maka secara otomatis Akte Nomor 36Hal. 3 dari 25 hal.

perseroan yang diambil alihdan RUPS perseroan yang mengambil alih.

Menurut ketentuan Pasal 14ayat (1) UndangUndang Nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Artinya Tergugat V baru bisadiangkat sebagai Direktur Tergugat IV apabila pengangkatannya dilakukanmelalui RUPS Tergugat IV, sedangkan Akte Nomor 39 tanggal 8 April 200315dibuat tidak dengan mendasarkan diri kepada adanya suatu RUPS sehinggapengangkatan Tergugat V selaku Direktur Tergugat IV adalah tidak sah danmelanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor tahun 1995tentang Perseroan Terbatas.

, dan didaftarkan dalam DaftarPerusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;Bahwa Pasal 14 ayat (1) UndangUndang No.1 tahun 1995 menyatakanperubahan anggaran dasar harus melalui RUPS.

02/PDT.P/RUPS/2013/PN.JKT.TIM