Adhi Karya,merupakan aset lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum &Perumahan Rakyat, yang diserahoperasikan kepadaPerusahaan Umum Jasa Tirta Il sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 39/KPTS/1994tertanggal 6 Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah danJenis Barang Inventaris Kekayaan/Milik Negara yang Dikelolaoleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur.C.

Adanya surat Lurah Jatimulya No. 590/108/2013 tertanggal 3Juli 2013 kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Bekasi yang pada intinya membatalkan peningkatanhak atas tanah adat dengan peta obyek tanah atas namaTERGUGAT V dan TERGUGAT Ill (pemilik Sertipikat 11035dan Sertipikat 11036) dikarenakan tanah tersebut dikuasai olehPerum Otorita Jatiluhur (selanjutnya disebut dengan Surat590);B.

(empat puluh ribu meter persegi) tersebutdi atas adalah tanah yang letaknya sebagaimana dimaksud dan disebutpada :1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.Surat Izin Prinsip Nomor : 145/IP/KA/L/IV/2003 tertanggal 29 April2003 yang dikeluarkan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam;Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), masing masing tertanggal :1.2.1.

Tertanggal 15 Mei 2004, Nomor : 1548/F/PL/V/2004, yangtelah dibayar lunas seperti ternyata dari cap lunas BankMandiri (Persero) tertanggal 18 Mei 2004;Gambar Penetapan Lokasi tertanggal 05 September 2003 Nomor :22060368 yang dikeluarkan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam; Gambar Penetapan Lokasi tertanggal 28 Maret 2005 Nomor :22060368X1 yang dikeluarkan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam; Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam tertanggal 22

Fatwa Planologi tertanggal 12 Juli 2004 Nomor : 297/FPREN/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam; 3.2. Keputusan Walikota Batam tertanggal 08 September 2004 Nomor :KPTS.291/IMB/IX/2004 tentang Izin Mendirikan Batam;Bahwa untuk pembangunan perumahan di atas tanah tersebut, selainPENGGUGAT menggunakan modal sendiri, PENGGUGAT jugamenggunakan uang pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi dariTERGUGAT I, sesuai dengan : 1.

Becce bin Kido melalui AdministratorSekretariat Otorita PanakkukangPlan pada tahun 1974;3.

Dikeluarkan di Sei Temiang pada tanggal 14 Desember 2020 disetujuloleh ahli waris yaitu Pemohon.Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia Pemohon dan anak anakPEREMPUAN Pemohon juga sedang dalam perawatan karena virusCOVID19 di rumah sakit khusus Covid di Galang dan anak laki lakiPemohon dan almarhum dirawat di rumah sakit otorita Batam masingmasing selama 10 (sepuluh) hari.Sehingga Pemohon tidak mendampingi almarhum di saat terakhiralmarhum . Pemohon juga tidak menghadiri pemakaman almarhum.

EMR Indonesiadari Kantor Notaris Nani Fitriyah, S.H. tertanggal 9 November 2015,diberi tanda bukti P7 ;Foto copy Daftar Alat Bukti Pemohon Perkara Permohonan No.20/PDT.P/2016/PN.BTM tertanggal 01 Maret 2016, diberi tanda bukti P8 Foto copy Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan danPengurusan Tanah atas bagianbagian Tertentu dari pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No.Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 55/Pat.G/2016/PN Btm.44/SPJ/KDAT/L/X/2008 atas nama PT.

Foto copy Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam No. 1893/KTPS/KAAT/L/2008 atas nama PT.EMRINDO tertanggal 31 Oktober 2008, diberi tanda bukti P10 ;Manimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut di atas di persidangantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P7, P9 dan P10 tidak ditunjukkan aslinya dan masingmasing telah dibubuhi materai cukupdengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang

BankPembangunan Daerah Sumatera Barat yang notabene Lembaga Perbankan,sedangkan Termohon adalah nasabah dari Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2011tentang Otorita Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan Perbankan adalah segalasesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatanusahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undangundang mengenai perbankan dan undangundang mengenai perbankan syariah ;Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata

pelayanan dimaksud dalam perkara a quo sebagaidebitur dan atau konsumen yang menerima pinjaman uang, Termohon merupakanpihakpihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yangtersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodaldi pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada DanaPensiun, berdasarkan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan,sebagaimana pengertian konsumen di dalam pasal 1 angka 15 UU No. 21 Tahun2011 tentang Otorita

,Notaris di Batam (Selanjutnya disebut Persil);Bahwa sesuai dengan peruntukan awalnya dari Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, telah disepakati bahwa Persil aquo tidakboleh dialinfungsikan selain hanya untuk Jasa Pendidikan. Olehkarenanya, dengan bantuan dana dari berbagai pihak maka diatas Persilaquo telah didirikan bangunan seluas lebih kurang 500 m?

Karena Penggugat hanya menuntut Haknya tanpa mengetahui dan mau memenuhikewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang yangberlaku;Bahwa benar peruntukan dari persil tersebut adalah Otorita Batam dansampai sekarang masih diperuntukkan untuk pendidikan, dan tidak pernahakan di alin fungsikan selain untuk Pendidikan.

Perumahan Nasional (Perum Perumnas) berkedudukan di Jakarta;Bahwa setelah seluruh perijinan lengkap pada Tahun 1994 dibuat site plan (perencanaan penggunaan tanah ) dan disyahkan oleh Walikota Semarang ;Bahwa yang menjadi dasar/ketentuan berkaitan dengan hak pengelolaan tanaholeh Tergugat pada saat itu adalah :1 Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang UndangundangPokok Agraria Pasal 2 mengatur bahwa Hak pengelolaan dapatdiberikan kepada instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah,BUMN/BUMD, Badan Otorita

Lazegas Mitra Sejati;Asli Faktur UWTO nomor 442F/PL/I/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 dengantagihan Rp.500.500.000;Asli faktur jaminan pelaksana pembangunan nomor 456/JB/PL/ XII/2003, tanggal 9Desember 2003, dengan total tagihan Rp.14.300.000;Asli surat keputusan Otorita Batam Nomor 390/KPTS/KDAT/L/I/2004, tanggal27 Pebruari 2004;Asli Surat Perjanjian Otorita Batam nomor 44/SPJ/KDAT/L/II/2004, tangal 27Pebruari 2004;Dokumen tanah seluas 21 Ha di Tanjung Uncang Sekupang Batam (kampungBecek) atas nama

Lazegas Mitra Sejati;3 Asli Faktur UWTO nomor 442F/PL/II/2004, tanggal 9 Pebruari 2004dengan tagihan Rp.500.500.000;10210111213144 Asli faktur jaminan pelaksana pembangunan nomor 456/JB/PL/XII/2003, tanggal 9 Desember 2003, dengan total tagihanRp.14.300.000;5 Asli surat keputusan Otorita Batam Nomor 390/KPTS/KDAT/L/II/2004, tanggal 27 Pebruari 2004;Asli Surat Perjanjian Otorita Batam nomor 44/SPJ/KDAT/L/II/2004,tangal 27 Pebruari 2004;c Dokumen tanah seluas 21 Ha di TanjungUncang Sekupang Batam (

Lazegas MitraSejati;Asli Faktur UWTO nomor 442F/PL/II/2004, tanggal 9 Pebruari2004 dengan tagihanRp.500.500.000;Asli faktur jaminan pelaksanapembangunan nomor 456/JB/PL/XII/2003, tanggal 9 Desember2003, dengan total tagihanRp.14.300.000;Asli surat keputusan Otorita BatamNomor 390/KPTS/KDAT/L/II/2004, tanggal 27 Pebruari 2004;Asli Surat Perjanjian Otorita Batamnomor 44/SPJ/KDAT/L/II/2004,tangal 27 Pebruari 2004;d Dokumen tanah seluas 21 Ha di Tanjung UncangSekupang Batam (kampung Becek) atas nama

Piayu (bagan) seperti yang tersurat PL, UWTO, IP yang sudahdikeluarkan oleh pihak Otorita Batam (BP Batam + 8.5 Ha) yangkegunaannya untuk Perumahan, dan telah disepakati oleh Para pihakdengan nama PERUMAHAN DARUSSALAM RESIDENCE dengan typerumah 30/72, 38/72, 45/84, dengan total rumah keseluruhan adalah 559unit..

Piayu (bagan) seperti yang tersurat PL, UWTO,IP yang sudah dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam (BP Batam +8.5Ha)yang kegunaannya untuk Perumahan, dan telah disepakati oleh parapihak dengan nama PERUMAHAN DARUSSALAM RESIDENCE dengantype rumah 30/72, 38/72, 45/84, dengan total rumah keseluruhan adalah559 unit.Dalil POSITA angka 15 :15. bahwa atas hal tersebut diatas dan disertai dengan buktibukti yangnyata dan tidak terbantahkan oleh TERGUGAT, maka jelas bahwaTERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan

Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat V (PTTimurama), oleh karena Tergugat V telah membeli/membebaskan tanahtersebut dari Adang Taba melalui Badan Otorita Panakkukang Plan Persil 19S.ll kohir 528 Pl, sesuai Akta Penyerahan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 41tertanggal 11 November 1975 dan Kwitansi Nomor 2/Daf.11/75 seluas 979 m7?(sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan kwitansi Nomor3/Daf.11/75 seluas 4.384 m?

Saksi Supriaji Bin Abasni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Direktur Pam Obvit Polda Kalbar, saksiditugaskan pada Pengamanan Otorita PT. Bank Rakyat Indonesia CabangKalimantan Barat; Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, Terdakwa datang ke PT.

., maka dalam hal ini peralinanhak atas tanah di atas tanah hpl haruslah dimintakan ijin peralihnan haknyakepada pemegang hak pengelolaan (HPL), dengan demikian seharusnyaada pihak lain yang di jadikan sebagai Tergugat, yaitu pemegang HakPengelolaan di Kota Batam adalah Bp Pengusahaan Daerah Batamdahulu Otorita Batam;d.

ALPIANberangkat dari pondok menuju Bank Mandiri Prioritas yang berada diKomplek Bumi Ayu Lestari Nagoya Batam, untuk bertemu denganMARJONI, ZABUR dan FRANGKI, dikarenakan MARJONI belum tiba diBank Mandiri, maka saksi ABDUL LATIF HASAN dan ALPIAN menunggu diAyam Cabe Ijo Podomoro yang berada di depan (Sebrang) Bank Mandiri; Bahwa saksi MARJONI dihubungi oleh saksi ABDUL LATIF HASANmelalui pesan Whatsapp pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yangberisikan pesan berupa gambar surat Uang Wajib Tahunan Otorita

EVA PUSPITASARI, kemudian terdakwa ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membuangcap tersebut ke dalam parit yang berada di daerah Tiban 3, dan jasayang terdakwa ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bayarkan kepada SaksiOSMAN setelah selesai membuat surat permintaan terdakwa tersebutadalah sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah); Bahwa saksi MARJONI dihubungi oleh saksi ABDUL LATIF HASANmelalui pesan Whatsapp pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yangberisikan pesan berupa gambar surat Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)

EVA PUSPITASARI, kemudian terdakwa ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN membuangcap tersebut ke dalam parit yang berada di daerah Tiban 3, dan jasayang terdakwa ALPIAN Bin BUSTAMI Als YAN bayarkan kepada saksiOSMAN setelah selesai membuat surat permintaan terdakwa tersebutadalah sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Bahwa saksi MARJONI dihubungi oleh Saksi ABDUL LATIF HASANmelalui pesan Whatsapp pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yangberisikan pesan berupa gambar surat Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Halaman

saksi dihubungi oleh saksiFrangky Lumban Tobing dan meminta saksi datang ke Morning BakerylandBatam Kota dan disana saksi bertemu dengan saksi Zabur Anjasfianto dansaksi Abdul Latief, kKemudian saksi Abdul Latief mengatakan kepada saksiPak mudahmudahan bisa lalu saksi menjawab Jika bisa kapan kirakira,kalau bisa sebelum lebaran haji, lalu saksi Abdul Latief mengatakan Sayatelpon orang otoritanya (BP Batam) dulu; Bahwa kemudian setelan saksi Abdul latief menelpon terdakwamengatakan Bisa pak, orang Otorita

Usman datang ke Morning Bakeryland Batam Kota dan disana saksiMarjoni Bin Usman bertemu dengan saksi Zabur Anjasfianto dan saksiAbdul Latief, kemudian saksi Abdul Latief mengatakan kepada saksi MarjoniBin Usman Pak mudahmudahan bisa lalu saksi Marjoni Bin Usmanmenjawab Jika bisa kapan kirakira, kalau bisa sebelum lebaran haji, lalusaksi Abdul Latief mengatakan Saya telpon orang otoritanya (BP Batam)dulu; Bahwa kemudian setelah saksi Abdul Latief menelpon saksi Abdul Latiefmengatakan Bisa pak, orang Otorita

terdekat, dimana biayabiaya tersebut terdiri dari biaya rumah sakit danpembelian obatobatan.bahwa dalam akun 600301, 600302, 600303, dan 600304 diketahui bahwa pengeluaran biayaMedical, terkait pengeluaran yang terdiri dari biaya rumah sakit dan pembelian obatobatanstaff dan keluarganya yang dibayarkan oleh Pemohon Banding.bahwa untuk mendukung pengeluaran tersebut, Pemohon Banding dalam sidang melampirkanjuga buktibukti pendukung berupa payment voucher, Tagihan Pengobatan Karyawan diFarmasi RS Otorita

Sumarna dan di cap stempel Koperasi Maju Bersama(MBS);Bahwa kemudian isi kwitansi yang berbeda dengan kenyataannyatersebut saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawabmengenai tanggal kwitansi yang berbeda dengan tanggal penyerahanuang, dan mengenai jumlah uang, Terdakwa menjawab bahwa uangsejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan dipergunakanuntuk cek fisik;Bahwa ketika saksi menanyakan mengapa tidak dirinci saja biayanya,Terdakwa menjawab bahwa itu adalah urusan Perum Otorita

Bahwa adapun gugatan Tata Usaha Negara yang dimaksudadalah untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata UsahaNegara dengan Obyek sengketa sebagai berikut : Surat Keputusan Ketua Otorita Batam ( SKEP) Nomor1098/KPTS/KAAT/2001 Tertanggal 21 Juni 2001 atas namaKoperasi Serba Usaha Melayu Raya ; Izin Prinsip (IP) No.438 /IP/KA/XI/2000 (Sesuai yang tercantumpada Faktur tagihan UWTO No.129/F/PL/II/2001 Tanggal 3November 2001 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya ); Gambar Penetapan Lokasi (PL

DANUL POBBI SYACH sama sekali tidak ada memilikipermasalahan, karena menurut teman anak saksi yang bernama AYUB yangsaat itu juga ada di Tempat kejadian menerangkan kepada saksi bahwasebelumnya antara pelaku dengan anak saksi tidak saling kenal ; Bahwa Anak saksi DANUL POBBI SYACH dirawat di Rumah SakitSOEDARSONO DARMOSOEWITO BATAM sejak tanggal 18 Juni 2020,kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 22.30 WIB anak saksidirujuk dari Rumah Sakit SOEDARSONO DARMOSOEWITO BATAM keRumah sakit Otorita

No. 46 tanggal 23 Oktober2003 yang dibuat dihadapan Notaris Usman Koloy, SH, diberi tanda T1.7;Foto copy Akta Jual Beli Bangunan dan Peralihan Hak No. 45 tanggal 23 Oktober2003 yang dibuat dihadapan Notaris Usman Koloy, SH, diberi tanda T1.8;Foto copy Surat Keterangan Nomor : 2492/SKUK/VI/2002 tanggal 5 Juni 2002,diberi tanda T1.9;Foto copy Akta Pernyataan No. 36 tanggal 22 Pebruari 2005 yang dibuat dihadapanNotaris Usman Koloy, SH, diberi tanda T1.10;Foto copy Surat Direktur Pengelolaan Lahan Otorita

termasuk didalamnyakewenangan untuk merencanakan dan mengatur peruntukan danpenggunaan tanah didaerah Industri Pulau Batam untuk keperluanbangunanbangunan, usahausaha dan fasilitasfasilitas lainnya yangbersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan di Pulau Batam (videpasal 6 Keppres 41 Tahun 1973) ;Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pat.G/2019/PN Btma. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan HAK PENGELOLAAN kepada Ketua Otorita

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:1.merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;2.menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya ;3.menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal41 sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria ;4.menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan ;Bahwa berdasarkan