Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telahmenikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015M,atau bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1436H, dihadapanpejabat Kantor Urusan Agama KecamatanNusawungu, KabupatenCilacap, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0124/057/II/2015tertanggal 12 Februari 2015M. dan selama pernikahan tersebutPemohon dan Termohon belum pernah bercerai.2.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0124/057/1I/2015tanggal 12 Februari 2015, telah bermaterai dan telah dinazzegelbermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP2);Il.

selama 3 tahun berturutturut, maka Pemohon mohon agardiijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohonberdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap maka sesuai pasal 66 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 03tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, foto copy Akta NikahNomor : 0124/057

tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53690/PP/M.VIII A/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1777/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00191/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1777/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2010 Nomor 00191/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atas namaPT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1777/ WPJ.07/2013 tanggal 30Agustus 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00191/207/10/057

Putusan Nomor 2670/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak April 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87616/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/10/057

Putusan Nomor 2670/B/PK/Pjk/2018Terbanding Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor:00044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.307.663.3057.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp1.067.352.804,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT53684/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor00184/207/10/057

Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atasnama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Guntur

Putusan Nomor 3517/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Penijauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012, atas nama PemohonBanding, NPWP

tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put53688/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1776/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00188/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1776/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00188/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atas nama PT KerrySawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1776/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor 00188/207/10/057

Perkawinan tersebuttelah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sragi KecamatanSragi Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam DuplikatPutusan Nomor 1232/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 12 hal.Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/06/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus2017 ;. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa;.

Agustus 2017, perihal surat keterangan pengganti KartuTanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPutusan Nomor 1232/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 12 hal.Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesual, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.1;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KantorUrusan Agama Kecamatan Sragi , Kabupaten Pekalongan,Nomor : 057

ditunjuk kepadaberita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian takterpisahkan dari putusan inl; PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohondihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa KutipanAkta Nikah Nomor : 057

mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89605/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00712/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor: 00020/507/10/057

Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PT.Pacific Plamindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 30 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105392.15/2012/PP/M.VA/Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057/15tanggal 25 Februari 2015, atas nama PT Mondelez Indonesia,Halaman 4 dari 9 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00432/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 12 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor: 00003/406/12/057

S588/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011 dimana dasar penolakan tersebutadalah karena surat keberatan Penggugat tidak ditanda tangani oleh pengurusperusahaan, padahal menurut Penggugat surat tersebut ditandatangani olehkuasa pengurus perusahaan, maka seharusnya Surat KeberatanPenggugat Nomor 02/FIN/Pall/H/11 tanggal 14 Februari 2011 atas SKPKBNomor.00093/207/01/057/10 tanggal 23 November 2010 seharusnya diterimauntuk diperiksa lebih lanjut;Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya melampirkan dokumen

Menimbang, Bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor34766/PP/M.IV/99/2011, Tanggal 3 November 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: S88/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011, tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari s.d Desember 2001 Nomor: 00093/207/01/057

DesemberTahun 2001 Nomor 00093/207/01/057/10 tanggal 23 November 2010 (BuktiPK4);7. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.

Desember Tahun2001 Nomor 00093/207/01/057/10 tanggal 23 November 2010 seharusnyaditerima untuk diperiksa lebih lanjut;Bahwa menurut Penggugat penandatanganan surat keberatan, adalah bukandalam artian konsultan, namun adalah kuasa komisaris sebagaimana Pasal 32ayat (4) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, Bahwa Sdr.

Dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa No. 00661/407/06/057/08 tanggal 27 Maret 2008 Masa Pajak Julis.d Desember 2006, KPP PMA Empat telah melakukan koreksi atas PajakKeluaran sebesar Rp 100.679.293,00 dan menyatakan PPN yang lebih bayarsebesar (Rp 135.790.937,00) sedangkan menurut perhitungan PemohonPeninjauan Kembali jumlah PPN yang lebih bayar dan harus direstitusikanadalah sebesar Rp 236.470.230,00.

Jakarta, yangdibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatuhalangan sah menurut hukum;Bahwa pada sidang hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 Penggugat menyatakanmencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat yang telah didaftarkansebagaimana tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat telah meninggal dunia dandimakamkan di TPU Menteng Pulo Blok AA.I Petak 0143 Blad 057

dalam berita acara sidangperkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa ternyata pada sidang hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugatoleh karena ternyata Tergugat telah meninggal dunia dan dimakamkan di TPU MentengPulo Blok AA.I Petak 0143 Blad 057

Bahwa Pada tanggal 03 Mei 2013, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pemikahan di Desa Silam yang dicatat oleh PegawaiHalaman 1 dari 13 hal.putusan nomor 0598/Pdt.G/2016/PA.Bkn.Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok, (Sesuaidengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/01A//2013 tanggal25 Agustus 2015);2.

daiildalilPermohonannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karenaTermohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggilsecara resmiHalaman 3 dari 13 hal.putusan nomor 0598/Pdt.G/2016/PA.Bkn.dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratPermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 057

beralasan, akan tetapi oleh karenape rkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalahqe rceraian tersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), makama Jelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalildalilPermohonannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dua)orang saksi,te rhadap buktibukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkanberikut ini; Menimbang, bahwa terhadap bukti P (foto copy Kutipan AktaNikah) nomor 057

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2013, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kuok (Kutipan Akta Nikah Nomor :057/01A//2013 tanggal 25 Agustus 2015);2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telahbergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anakdan belumpernah bercerai;3.

tanggal 18 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004236.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal15 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor: 00045/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2014 Nomor 00045/207/14/057/17 tanggal 16Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15Maret 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00045/207/14/057

Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77163/PP/M.1IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00008/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 Masa

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/3807/06/057/13tanggal 18 Desember 2013 Masa Pajak Oktober 2006sebagaiman telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00013/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2006 Nomor00008/307/06/057

Putusan Nomor 853/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77164/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP820/WPJ.07/2015 tanggal10 Maret 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2006 Nomor 00009/307/06/057/13 tanggal

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP820/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006Nomor 00009/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00010/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal6 Maret 2015, atas nama PT Pacific Palmindo Industri, NPWP01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP820/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2006 Nomor 00009/307/06/057

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteridihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, pada tanggal 14 Oktober2014, dengan Akte Nikah Nomor : 0669/057/X/201 4; Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Jandacerai dan Tergugat berstatus Jejaka ;Bahwa sesaat setelahn akad nikah, Tergugat mengucapkan danmenandatangani janji Taklik Talak sebagaimana tertera dalam buku nikahPenggugat dan Tergugat 2022222

PARINAH, tertanggal 20 April 2015,yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenCilacap, Bukti P.1;e Fotocopy Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Nomor:0669/057/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014, Bukti P.2;Menimbang, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telahmengajukan 2 orang saksi masingMasinQ:"1.

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon padaKantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebutmenolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:KK.21.16.07/PW.01/057/2014, tanggal 24 Maret 2014, maka oleh karena ituPemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapatmemberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;8.

Surat1.Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DuaPitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, NomorKk.21.16.07/PW.01/057/2014, tertanggal 24 Maret 2014 bermaterai cukupdan dinazzegel (bukti P.1);Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7314092810100027, tertanggal 26Februari 2014, atas nama La Palecceng, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang,bermaterai cukup dan dinazzegel

Pemohonkhawatir anaknya akan terjadi halhal yang tidak diinginkan;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon dipersidangan telahdidukung dengan alatalat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampaidengan P.3 dan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang.Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg buktibukti tersebut dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat PenolakanPernikahan Nomor : Kk.21.16.07/PW.01/057

tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003843.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP006/76/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 15 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00042/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00676/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2014 Nomor 00042/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atasHalaman 3 dari 8 halaman.

:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00676/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Februari2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014Nomor 00042/207/14/057

tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor:PUT096004.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1989/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00099/207/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1989/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2012 Nomor 00099/207/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/20192012 Nomor 00099/207/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp6.210.644,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp2.627.438.566,00 yang merupakan PajakMasukan yang digunakan Untuk Unit/Kegiatan Perkebunan Kelapa SawitDalam

tanggal 13 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003963.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00438/KEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2013 Nomor: 00026/207/13/057

Putusan Nomor 1772/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor: 00026/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017,atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00438/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor:00026/207/13/057

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003092.15/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 September 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal17 Januari 2018, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00013/206/11/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00013/206/11/057/16 tanggal 25November 2016 Tahun Pajak 2011, atas nama PT PhillipsSeafoods Indonesia, NPWP 01.070.707.3057.000 adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3458/B/PK/Pjk/20202.2.

kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00013/206/11/057