serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Selanjutnya disebutPara Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut :Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara,Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;:Hal Dari 5 hal Penetapan PAW. cabut. Nomor : 285 Pdt.P 2016 PA CleTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tangga!15 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCilegon, Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA.

Bahwa ke 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut di atas 4 (empat)orang sudah meninggal dunia, yaitu ; Djaya Murbadi, meninggal dunia pada tanggal 17 September 2004; Murningsih, meninggal dunia pada tanggal 03 April 2002 ;Bambang Irawan, meninggal dunia pada tanggal 08 September1989 ;Hal 2 Dari 5 hal Penetapan PAW. cabut. Nomor : 285 Pdt.P 2016 PA. Cly Titin Mulyaningsih meninggal dunia pada tanggal 24 November 20136.

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ,Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, para Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangandan telah memberikan keterangan yang cukup dan kuasa Para Pemohonmeminta waktu kepada Majelis Hakim untuk melakukan perubahan padapermohonannya tersebut :Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan berikutnya. paraPemohon/Kuasanya telah menyatakan akan mencabut permohonannyatersebut di persidangan .Hal 3 Dari 5 hal Penetapan PAW

Jumlah Rp. 261.000,(duat ratus enam puluh satu ribu rupiah):Hal 5 Dari 5 hal Penetapan PAW. cabut, Nomor : 285 Pdt.P 2016 PA Cle

Surat Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor : 170/53/DPRD/2014 tanggal 3 Maret 2014 Hal Pemberhentian dan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flotim dari PKBIB dan PMB ; e. Surat Bupati Flores Timur Nomor : Adm. Pem. 130/25/Pem. Umum /2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal Permohonan Pemberhentian danPAW Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur ; f. Surat Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor : 170/55.1/DPRD/2014 tanggal 05 Maret 2014 Perihal PAW Anggota DPRDKabupaten Flores Timur ; g.

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor60/KPUKab.018.433980/I11/2014 tanggal 07 Maret 2014 HalPenjelasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur ; 5.

atau PAW seorang Anggota DPRDdari Partai Matahari Bangsa ; 6.

Bahwa pemberhentian dan PAW terhadap Penggugat oleh Tergugat adalahbertentangan dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (3 ) UU Nomor : 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUUXI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menentukan :Partai Politik tidak dapat memberhentikan atau melakukan PAW bagianggota DPRD jika partai politik

: Pemberhentian PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flores Timur (copy dari copy) ; : Foto copy surat Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timurditujukan kepada Ketua KPU Flores Timur Nomor : 170/52/DPRD/2013 Tanggal 3 Maret 2013 Perihal : PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flores Timur Partai Matahari Bangsa (sesuaidengan aslinya) ; : Foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum KabupatenFlores Timur Nomor : 09/BA/III/2014 Tanggal 3 Maret 2014Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PenggantiAntar Waktu Anggota

yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Ketua Umum serta Sekjen DPP PPPI yang dirasa sangattidak adil tendensius, tanpaprosedur yang telah ditetapkan Partai dan hanya sekedarmenerima usulan dari ketua DPD PPPI Provinsi NTB tanpa melakukan ceksilang/cross chek telah serta konfirmasi kepada PENGGUGAT lalu mengeluarkan SKPemecatan sebagai kader PPPI sekaligus mengusulkan PAW sebagai anggota wakilRakyat DPRD provinsi NTB ;Bahwa tindakan DPP PPPI yang telah mengeluakan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012

tentang Pemecatan dan sekaligus mengusulkan PAW kepadaPENGGUGAT adalah SK yang Prematur,yang sangat arogan, sangat tendensiuskarenajelasjelas telah melakukan pelanggaran terutama sekali telah melanggarseluruh aturan partai yang telah digariskan dalam AD/ART PPPI khususnya yakniBAB XVIII pasal 33 sub 3sub7 tentang SANKSI ORGANISASI yangberbunyi; Kepada Pimpinan/Anggota/Petugas oragnisasi yang mengingkarikeputusan hasil musyawarah yang sifatnya strategis secara ideologis, politis danorganisatoris,

bagi PENGGUGAToleh DPPPPPI atas usulan dari DPD PPPI NTB adalah jelasjelas telah salah arah,tendensius serta melawan hokum serta aturan yang ditetapkan oleh dalam AD/ARTPartai PPPI karena tidak adakesalahan sedikitpun yang PENGGUGAT lakukan baikkeluar maupun kedalam, selain itu SK PEMECATAN serta usulan PAW(Penggantian Antar Waktu) PENGGUGAT dari LEGISLATIF adalah sangat tidakprocedural karena PENGGUGAT tidak pernah diberikan surat warning atauperingatan sebelumnya sehingga apa yang telah diusulkan

dengan DPPPPPI melaui SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012tersebut otomatis illegal dan tidak berdasar aturan dan jika diikuti tentusaja juga akan menimbulkan kekacauan dan kerancuan ;Maka berdasarkan seluruh uraian yang PENGGUGAT paparkan dalam dalil gugatandi atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau MajelisHakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan antara1 Membatalkan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012 yangtelah diputuskan oleh PARA TERGUGAT tentangPemecatan dan PAW

Sebagai Anggota PPPI yang loyal pada partai dan tidakpernah melakukan kesalahan, justru Penggugat dipecat dan usulan PAW dari DPR Prop.NTB oleh DPP PPPI dengan suratnya No.0581/ORG/DPPPPPI/X/2012.

Bahwa atas permintaan dari Tergugat Il, Tergugat membuat surat kepadaDewan Pengurus Pusat (DPP) PKB bernomor 804/DPW03/VVA.1/XV/2011tertanggal 28 November 2011 perihal Penyampaian Putusan Pengadilan danPersetujuan PAW Sadr.Drs.M.Djafar Sani Lewenussa digantikan oleh SalehTuahuns,S.Sos (Tergugat Il);Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013oO10..

,tertanggal 19 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Para Tergugat dan DPPPKB di dalam upaya untuk PAW Penggugat adalah cacat hukum, sehinggaharus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum;. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);.

Bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKBNomor 7175/DPP03/V/A.1/II/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihalPencabutan Persetujuaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;.

Bahwa sebelumnya Tergugat dan Tergugat Il telah berupaya untukmelakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKBmengeluarkan surat Nomor 5630/DPP03/V/A.1/VII/2010 tertanggal 31Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs.M.Djafar SaniLewenussa dan digantikan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugatmenggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor Perkara01/Pdt.G/2011/PN.MSH., tetapi gugatan Penggugat dicabut kembali olehPenggugat dengan alasan Surat PAW tersebut telah dibatalkan

Menyatakan DPP PKB Nomor 9518/DPP03/V/A.1/X1V2011 tertanggal 15Desember 2011 perihal persetujuan kembali PAW Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah dari PKB atas nama Drs.Muh.Djafar Sani Lewenussa adalahcacat hukum sehingga batal demi hukum;. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah periode 20092014 sampai dengan akhir masa jabatannya;.

Jambi untukmenggantikan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Prov.JAMbi yang masihaktif 20142019 dengan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Jambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 20188.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiJambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;oleh TERGUGAT s.d IV selaku Ketua Partai Hati Nurani Rakyat DewanPimpinan Daerah Jambi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Prov.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi A/nH.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiJambi A/n H.

Surat Nota Bina Wilayah Propinsi Sumbar JambiNomor : A/ 001/ Bid.Wil Sumbar Jambi tanggal 04 Mei 2018tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Jambi ;g. Surat Persetujuan Penggantian Antar Waktu denganNomor : A/ 125/ DPP HANURA/ VII/ 2018 tertanggal 25 Juli2018 ;h. Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Jambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/ VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;Adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

eensBahwa karena TERGUGAT II mengeluarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 Tentang Penetapan Pemberhentian Anmad Nawardidan menyampaikan Surat Nomor 13796/DPP03/V/B.1/VII/2013 perihal Instruksi PemberhentianAntar Waktu Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur atas nama Ahmad Nawardi tertanggal 11 Juli2013 kepada TERGUGAT , sehingga TERGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT IIIdengan Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW

) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 201 3 ;Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihalPermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26Juli 2013 kepada TERGUGAT Ill, maka TERGUGAT III mengirimkan surat kepada TURUTTERGUGAT dengan surat Nomor. 160/7537/060/2013 perihal Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tertanggal 31 Juli 2013; Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III berdasarkan

surat dari TERGUGAT denganNomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013;Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa tugas TERGUGAT Ill memang meneruskanberdasarkan surat dari TERGUGAT I, namun inti perkara terkait Permohonan Pergantian Antar15.16.17.Waktu (PAW) tersebut dinilai oleh PENGGUGAT tidak sah dan batal demi hukum terlebih lagiPENGGUGAT mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, maka tidak berlebinan

kalauTERGUGAT Ill harus mencabut kembali surat yang sudah dikirimkan kepada TURUTTERGUGAT atau setidaktidaknya apabila hendak meneruskan terlebin dahulu menungguperkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa surat TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013 kepadaTERGUGAT III tidak sah dan batal demi hukum, karena surat tersebut dikeluarkan berdasarkanSurat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/

Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) AnggotaDPRD Kab.

Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) AnggotaDPRD Kab. Kapuas Peiode 2014 2019.Adalah perbuatan yang sewenang wenang dan dikualifikasimerupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana ketentuanpasal 1365 KUHPerdata;2. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusulkanPergantian Antar Waktu ( PAW ) a.quo adalah batal demi hukum karenabertentangan dengan ketentuan pasal 193 ayat ( 1 ) huru C UU Nomor32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;3.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURBahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili GugatanPerkara Perdata Nomor 18/Pdt.susParpol/2018/PN.Klk atas gugatan yangdiajukan oleh Penggugat Konvensi tertanggal 22 Mei 2018 ialah gugatanPerbuatan Melawan Hukum berkaitan pengajuan Pergantian Antar Waktu(PAW) Penggugat dapat kami tanggapi dalam jawaban (Eksepsi) yang teruraisebagai berikut:1.

Persetujuan Pemberhentian dari Keanggotaan PartaiBulan Bintang Badan Kehormatan Cabang kepada H PahmiS,Sos, Selanjutnya diberi tanda T14 ;Halaman 22 Putusan Nomor 18/Padt.Sus.Parpol/2018/PN KIkT15 :Fotocopy Permohonan Persetujuan PAW dan Pemberhentiandari Keanggotaan PP An.

) AnggotaDPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor :161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelummengeluarkan Surat Nomor : 161.9167, tertanggal 15 Februari 2012 ;Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian AntarWaktu (PAW)

Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papuayang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan suratNomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Papua ;4.b.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah merekomendasikankepada Gubernur Papua dengan suratnya Nomor : 161.4/2252, tertanggal02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014 ;4.c.

) Anggota DPRPdan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2Nopember 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Periode 20092014, sehingga kedua surat tersebut yaitu SuratPenjabat Gubernur Papua Nomor : 130 / 092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usulPeresmian Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRP dan Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 Nopember 2011,tentang Rekomendasi

Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Papua Periode 20092014 tidak dapat dikatagorikan sebagai Keputusan TataUsaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009,tentang perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN,karena sifatnya masih usul sehingga belum bersifat final ; Menimbang, bahwa oleh karena Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130 /092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu( PAW

) yang disampaikankepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara sebagai anggota DPRDMamuju Utara periode 20142019 melalui surat Tergugat Nomor: 24SE.1/DPWNasDem/Sulbar/VI/2016 Perihal Penggantian Antar Waktu(PAW) terhadap Sdr.

Nomor 796 K/Pdt.SusParpol/201710.11.Mamuju Utara periode 20142019 padahal Penggugat adalah peraih suaraterbanyak pada dapil Penggugat berdasarkan hasil Rekapitulasi KomisiPemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara, usulan PAW juga yang didasarioleh kesepakatan tidak diatur dalam perundangundangan;Bahwa tindakan Tergugat yang mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW)Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Periode 20142019 sebagaimana surat nomor 24SE.1/DPWNasDem/Sulbar/V1/2016tanggal 15 Juni

Irwan Halim (Penggugat) melaluiKuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi danDPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMamuju Utara Terhadap Klien Kami Sadr. Hi. Inwan Halim dari Partai NasDem,yang ditujukan kepada Tergugat.

Irwan Halim (Penggugat) melaluiKuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi danDPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi. Irwan Halim dari PartaiNasDem, yang ditujukan kepada Tergugat.

Penggugat.Sehubungan hal tersebut di atas hal yang positif yang harus dibuktikanyang terdapat fakta di dalamnya, maka yang harus dibuktikan Penggugatadalah surat keberatannya atas PAW tersebut yakni bukti P.5 dan halyang bersifat negatif yakni hal atau keadaan maupun peristiwa yangdikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidakHalaman 21 dari 29 hal Put.

Bahwa pada saat meninggalnya almarhumahorang tua (bapak), (Ibu) dan saudari dari yang menjadi ahli waris masihhidup ;Penetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 1 dari 54. Bahwa semasa hidupnya almarhumah EE belummenikah;5.

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuanyang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Jayapura c.q majelis Hakim yang menanganiperkara ini, untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara iniPenetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 2 dari 5selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

yang telah ditetapkanPemohon tidak hadir dalam persidangan walaupun jurusita Pengadilan AgamaJayapura berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Oktober 2018 dan tanggal09 November 2018 telah dua kali memanggilnya secara sah dan patut, dantidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum ;Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam setiap persidangan tanpaalasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidakbersungguhsungguh dalam berperkara.Penetapan Gugur PAW

Menyatakan perkara Nomor 0065/Pdt.P/2018/PAJpr gugur ;Penetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 4 dari 52. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 231.000, (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini dijatunkan di Jayapura, pada hari Rabu, tanggal14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs.

Idris, S.H, MH.Penetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 5 dari 5

Nomor 809 K/Pdt.Sus/2012mengeluarkan Surat Rekomendasi PAW atas nama Penggugat/Sdr. ASEPSAEPUDIN, SH., dengan Nomor 07/REK/DPDBARNAS/BTN/2012.

SuratKeputusan dan Surat Rekomendasi tersebut cacat hukum karena tidak melaluiproses yang diatur dalam AD/ART Partai;14 Bahwa, benar TergugatII pada tanggal 7 Februari 2012 DPD Partai BarisanNasional membuat 2 (dua) surat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lebakdengan Nomor 05/Pem/DPDBarnas/H/2012 dan Nomor 05/PAW/DPDBARNAS/Btn/2012 Perihal: Usulan PAW Anggota DPRD Lebak.

;Dalam Surat tersebut tercantum alasan dilakukanya PAW antara lain:1Tidak melaksanakan pembinaan terhadap konstituen selama sdr.

Gugatan atas pemberhentian sebagaimana Anggota partai pilitikdan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. Asep Saepudin, SH.

Lebakuntuk tidak memproses usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugatsebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);Dalam Konvensi:Hal. 11 dari 33 hal Put.

1/Pdt.G/2011/PAW

Bupati Simeulue Nomor: 171.2/295/2017, tertanggal 30Januari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019,atas nama Siti Salmani dan Hasranudin. ;1.2.Surat Plt. Bupati Simeulue Nomor: 171.2/428/2017, tertanggal 03Februari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019,atas nama Siti Salmani dan Hasranudin.

;Bahwa objek sengketa a quo bukanlah sesuatu yang abstrak, akantetapi sifatnya konkret, hal itu dibuktikan karena surat tersebutberakibat hukum kepada Para Penggugat serta adanya usul untukPara Penggugat di lakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).;c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bupati Simeulue Nomor: 171.2/295/2017,tertanggal 30 Januari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue20142019, atas nama Siti Salmani dan Hasranudin, dan dikeluarkankembali Surat Plt. Bupati Simeulue Nomor: 171.2/428/2017, tertanggal 03Februari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019, atasnama Siti Salmani dan Hasranudin.

Mekanisme PAW Anggota, Pimpinan dan Alat KelengkapanLegislatif disesuaikan dengan ketentuan UU yang berlaku;4. Penerbitan SK PAW Anggota, Pimpinan dan AlatKelengkapan Legislatif tersebut ditandatangani KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang.;1.5. Bahwa memperhatikan Pasal 37 ayat (4) diatas dan dikaitkandengan Pasal 109 ayat (3) diatas sebelumnya, maka seharusnyaTergugat selaku Plt.

Bupati Simeulue Nomor: 171.2/295/2017,tertanggal 30 Januari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue20142019, atas nama Siti Salmani dan Hasranudin, dan Surat PIt.Bupati Simeulue Nomor: 171.2/428/2017, tertanggal 03 Februari 2017,Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019, atas nama SitiSalmani dan Hasranudin (Objek Sengketa) tidak dapat dipergunakanhingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkract vangewjde) terhadap perkara a QUuO.;"" = ===Berdasarkan halhal yang diuraian tersebut

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal23 Maret 2016 perihal persetujuaan PAW Anggota DPRD ProvinsiBali;3.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal23 Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiBali;3.

Bahwa Pemecatan dan PERGANTIAN ANTAR WATU (PAW) atasdiri PENGGUGAT adalah telah sesuai dengan UU MPR, DPR, DPDDAN DPRD serta UU PARTAI POLITIK;11.

Surat DPP PDI PerjuanganNomor : 1365/IN/DPP/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 Perihal :Persetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali. 3. Surat DPDPDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD02/IV/2016,tangal 4 April 2016 Prinal : Penggantian Antarwaktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 20142019, makaberdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo.

MembuatUsulan PAW adalah merupakan pelanggaran terhadap hakpenggugat, 3. Melakukan Pemecatan penggugat sebagai anggotaPDI Perjuangan adalah tidak sah.

) Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dimana dicantum nama Tajudin Tanimbar sebagai calon PAWAnggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari PPP;Halaman 31 dari 66 Halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.ABN4.6.4.7.4.8.Bahwa sesuai Pasal 406 ayat (3) UU MD3 jo Pasal 103 ayat (3)PP No. 16 Tahun 2010 maka usul PAW anggota DPRDKabupaten/Kota diusulkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kotakepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;Dalam perkara ini Pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai telahmengusulkan PAW kepada

Kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dijadikanalasan atau dipertimbangkan dalam mengeluarkan obyek sengketakarena selain tidak ada hubungannya dengan Tergugat, juga tidak adahubungannya dengan pelaksanaan PAW termasuk PAW terhadapPenggugat;3. Obyek sengketa dikeluarkan atas usul DPC PPP Kabupaten PulauMorotai sebagai tindaklanjut Keputusan DPP PPP yang telahmemberhentikan Penggugat dari anggota PPP Kabupaten PulauMorotai;4.

Usul PAW terhadap Penggugat yang disampaikan oleh PimpinanDPRD Kabupaten Pulau Morotai disertakan/dilampirkan secara lengkapdengan dokumen pendukung;6.

Setelah Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ProvinsiMaluku Utara melakukan penelitian permohonan usul PAW sertakelengkapan dokumen pendukung maka disimpulkan bahwa usulPimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai tersebut telah memenuhisyarat sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Tergugat/Gubernur MalukuUtara dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD KabupatenPulau Morotai atas nama H.

PulauMorotai Nomor: 171.3/53, Perihal: Permintaan NamaCalon Anggota PAW DPRD Kab. Pulau Morotai,tertanggal 10 Mei 2017, yang ditujukan kepada KetuaKPUD Kab.

Anggota DPRDKabupaten Wakatobi dari Partai Amanat Nasional sisa masa jabatan periode20142018;Bahwa berdasarkan usulan DPD PAN Kabupaten Wakatobi (Tergugat III)sebagaimana point 4 tersebut di atas, maka DPW PAN Provinsi SulawesiTenggara (Tergugat Il) mengeluarkan surat tertanggal 30 Juli 2018 perihalusul persetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasionaldalam hal Penggugat!

sampai dengan Penggugat V, sehingga oleh DPP PAN(Tergugat l) melalui suratnya tertanggal 20 September 2018 perihalpersetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi PAN yaitu Para Penggugat;Bahwa adanya surat yang diterbitkan oleh Tergugat Il (DPW PAN SULTRA)kepada Tergugat Ill (DPD PAN) tentang Kepengurusan Dewan PimpinanDaerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wakatobi tidak sah berdasarkanhukum karena tidak sesuai dengan AD/ART PAN khususnya pasal 28 ayat 4;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Ill yang telah

melanggar hukum karenaproses pelaksanaan MUSDALUB tidak berdasarkan AD/ART PAN sehinggabaik langsung maupun tidak langsung apa yang dilakukan juga oleh Tergugat dan Tergugat Il yang menyetujui proses usulan Persetujuan PAW AnggotaHal 3 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.SusParpol/2018/PN Wgw10.DPRD dari Fraksi PAN Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Para Penggugatbatal demi hukum;Bahwa tindakan Para Tergugat telah mencederai rasa keadilan paraPenggugat sehingga dapat dikatakan bahwa para Tergugat telah

Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan Pergantian AntarWaktu (PAW) para Penggugat dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Wakatobi dari Fraksi PAN;2.

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas Il WangiWangi untuksegera memberitahukan penetapan penundaan/penangguhan tentangusulan/pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) para penggugat darikedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 201 42019;DALAM POKOK PERKARAHal 4 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.SusParpol/2018/PN Wgw1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;2.

Daniel Sitepudengan alasan bahwa pada saat itu ada suratpemberitahuan dari Robert Siregar & Associates sebagiPengacara Daniel Sitepu yang memberitahukan sedangterjadi sengketa gugat menggugat di Pengadilan NegeriBinjai, sehingga Pengacara Daniel Sitepu mohon tidakdilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) ;Bahwa sebenarnya gugatan yang dilakukan Sdr.

ERIZALtertanggal 1 Juni 2006 yang disesuaikan dengan aslinyadi persidangan, yang diberi tanda bukti P10Foto Copy Surat Jawaban dari Tergugat Nomor 1258/DPRDII/4 2006 tertanggal 20 November 2006 yang isinyamengatakan PAW belum dapat dilaksanakan karena masih adagugatan perkara di Pengadilan, yang diberi tanda buktiP11 ;Foto Copy Surat nomor 133/DPC PELOPOR/BJ/EX/I1I1/2007tertanggal 12 Maret 2007 yang memohon agar dilakukantindak lanjut PAW atas nama Daniel Sitepu bukti initelah disesuaikan dengan

P14 ;Foto Copy Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai PeloporKota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai tertanggal 09Oktober 2008 dengan Nomor 215/DPC Pelopor/KB/EX/IX/200818perihal tindak lanjut PAW (Pergantian Antar Waktu)anggota DPRD Kota Binjai A.n.

adalah 4 (empat)bulan sebelum periode DPRD berakhir =;Bahwa Partai Pelopor ada meminta PAW melalui suratnyatertanggal 25 September 2006 tetapi sampai saat ini belumada permintaan verifikasi dari DPRD sehingga belum dapatmemprosesnya ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Truna Jaya Gintingtidak tercantum namanya didalam daftar nama PAW;Bahwa apabila DPRD tidak merekomendasikan untuk verifikasikepada KPU maka kKPU tidak dapat melakukan verifikasiwalaupun KPU telah menerima tembusan surat tentangpermintaan

tersebut ;Bahwa jatah kursi untuk Partai Pelopor hanya satu dan yangduduk di DPRD saat itu adalah Daniel Sitepu dari Dapem 4Partai Pelopor dan orang yang akan di PAW adalah DanielSitepu ;Bahwa tidak ada batasan tentang rekomendasi/pengusulan DPRD23kepada KPU tentang PAW dan surat rekomendasi itu bisadiambil alih Sekretaris Dewan namun sampai saat ini tidakada ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukankesimpulan tertanggal 15 Maret 2009 dan Tergugat mengajukankesimpulan tertanggal 16 Maret 2009

Bahe No. 114 Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagaiPemohon Il.Dalam hal ini telah memilih tempat kKediaman hukum di kantor kuasanya tersebutdi bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Andi BesseSitti Fatimah, S.H. adalah Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: UjungPandang, 22 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat, NomorInduk Advokat PERADRI: 19.2019.00518, masa berlaku Kartu Tanda PengenalHal. 1 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA SkgAdvokat s/d 31 Desember

Bahe No. 114 Sengkang, Kelurahan Tempe,Hal. 2 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA SkgKecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;sesuai Surat Keterangan KematianNo.474.3/45/KT tertanggal 24 April 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tempeserta Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.823.0003050 tertanggal 30 April 2020yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PemerintahKabupaten Wajo;Bahwa ketika almarhum Sumardi, S.Pd. wafat, kKedua orang tuanya yakniayahnya bernama Dahlan dan Ibunya bernama Nurung telah

para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkansebagai ahli waris dari almarhum Sumardi, S.Pd. guna menerima tabungantersebut atau merubah nama almarhum di tabungan Bank Sulselbar tersebut.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, para Pemohon memohon agarditetapbkan sebagai ahli waris dari AlmarhumSumardi, S.Pd., olehnya itu paraPemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang atau MajelisHakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:Hal. 3 dari 5 PAW

Pemohon tersebutmaka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelahproses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara iniharus diperhitungkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.Hal. 4 dari 5 PAW

Nurmaall Panitera Pengganti,Haryadi, S.HPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 9.000,00Jumlah :Rp109.000,00(seratus sembilan ribu rupiah).Hal. 5 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA Skg

Tergugat Satu menerbitkan Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/VI/2018 perihal TindaklanjutPersetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU KabupatenKupang (Turut Tergugat); Bukti P06;5. Atas dasar Suratsurat dari Para Tergugat, maka Turut Tergugatmenerbitkan Surat bertanggal 08 Juni 2018 Nomor115/PY.04.1/5301/KPUKab/V1/2018 perihal PemberitahuanPergantian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenKupang, yang ditujukan kepada Bpk.

Kabupaten Kupang;3.4 Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor 01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/VI/2018 perihal Tindaklanjut Persetujuan PAW;4.

Fotokopi Surat tertanggal O7 Juni 2018 Nomor : 01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/V1/2018 perihal Tindaklanjut Persetujuan PAW, yangditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang, diajukan tanpa aslinya,selanjutnya diberi tanda P.6;7. Fotokopi Surat tertanggal 08 Juni 2018 Nomor : 11/PY.04.1/5301/KPUKab/VI/2018 perihal Pemberitahuan Pergantian Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Bpk.Yusak Ibrahim Labati (Penggugat) dan Bpk.

(meninggal), sedangkan urutan ketiga adalah Saudara YusakIbrahim Labati (Penggugat); Bahwa saksi mengetahuinya dari rekapan hasil KPU maupun hasiltekapan KPU yang berasal dari Penggugat dan saya juga mendengarhasil pengumumannya; Bahwa Yakobis Matheos Dethan tidak jadi dilantik, yang dilantikadalah PAW yang berasal dari Partai HANURA dan PDIP, karena KPUtahu bahwa sesuai urutan maka seharusnya Saudara Penggugat yangmenjadi PAW; Bahwa ada surat pemberhentian Saudara Penggugat danSaudara Johanes Kedati

Tergugat Dua menerbitkan Surat bertanggal 07 Juni 2018 Nomori.54/DPDNTT/HANURA/VI/2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai HANURAKabupaten Kupang Provinsi NTT (Tergugat Satu);4. Tergugat Satu menerbitkan Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/V1/2018 perihal TindaklanjutPersetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang(Turut Tergugat);5.