Surat Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor : 170/53/DPRD/2014 tanggal 3 Maret 2014 Hal Pemberhentian dan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flotim dari PKBIB dan PMB ; e. Surat Bupati Flores Timur Nomor : Adm. Pem. 130/25/Pem. Umum /2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal Permohonan Pemberhentian danPAW Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur ; f. Surat Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor : 170/55.1/DPRD/2014 tanggal 05 Maret 2014 Perihal PAW Anggota DPRDKabupaten Flores Timur ; g.

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor60/KPUKab.018.433980/I11/2014 tanggal 07 Maret 2014 HalPenjelasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur ; 5.

atau PAW seorang Anggota DPRDdari Partai Matahari Bangsa ; 6.

Bahwa pemberhentian dan PAW terhadap Penggugat oleh Tergugat adalahbertentangan dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (3 ) UU Nomor : 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUUXI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menentukan :Partai Politik tidak dapat memberhentikan atau melakukan PAW bagianggota DPRD jika partai politik

: Pemberhentian PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flores Timur (copy dari copy) ; : Foto copy surat Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timurditujukan kepada Ketua KPU Flores Timur Nomor : 170/52/DPRD/2013 Tanggal 3 Maret 2013 Perihal : PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flores Timur Partai Matahari Bangsa (sesuaidengan aslinya) ; : Foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum KabupatenFlores Timur Nomor : 09/BA/III/2014 Tanggal 3 Maret 2014Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PenggantiAntar Waktu Anggota

Bahwa pada saat meninggalnya almarhumahorang tua (bapak), (Ibu) dan saudari dari yang menjadi ahli waris masihhidup ;Penetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 1 dari 54. Bahwa semasa hidupnya almarhumah EE belummenikah;5.

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuanyang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Jayapura c.q majelis Hakim yang menanganiperkara ini, untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara iniPenetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 2 dari 5selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

yang telah ditetapkanPemohon tidak hadir dalam persidangan walaupun jurusita Pengadilan AgamaJayapura berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Oktober 2018 dan tanggal09 November 2018 telah dua kali memanggilnya secara sah dan patut, dantidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum ;Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam setiap persidangan tanpaalasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidakbersungguhsungguh dalam berperkara.Penetapan Gugur PAW

Menyatakan perkara Nomor 0065/Pdt.P/2018/PAJpr gugur ;Penetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 4 dari 52. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 231.000, (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini dijatunkan di Jayapura, pada hari Rabu, tanggal14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs.

Idris, S.H, MH.Penetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 5 dari 5

yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriLhoksukon untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Menerima dan mengabulkan seluruhnya alasanalasan yang terdapatdalam gugatan provisi ini;Membuat putusan sela dan atau penetapan segera sebelum perkara inimemasuki proses pemeriksaan materi pokok perkara denganmemerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV, V, Vl dan Tergugat VII untukmenyetop dan menghentikan seluruh kegiatan dalam rangkaPenggantian Antar Waktu (PAW

) terhadap Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII sebelumperkara ini memasuki proses pemeriksaan materi pokok perkara untukmenyetop dan menghentikan serta tidak melakukan semua kegiatanapapun untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugatsebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan ini dari Penggugat;Menyatakan Pengadilan

) bagi Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menyatakan sita jaminan terhadap harta hak milik Tergugat , Il, Ill, IV, V,VI dan Tergugat VII yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukonsah dan berharga;Menghukum Tergugat VII tidak meneruskan dan tidak meresmikanPenggantian Antar Waktu (PAW) bagi Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII secaratanggung renteng untuk membayar segera

Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Ill, IV,V dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Eksepsi Tergugat I, Il, Ill, IV, dan V: Bahwa gugatan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPenggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Vmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan

)bagi Penggugat/Pembanding sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Aceh Utara;Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding/Para TermohonKasasi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);Menghukum Tergugat VIl/Terbanding VII/Termohon Kasasi VII tidakmeneruskan dan tidak meresmikan Penggantian Antar Waktu (PAW)bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Anggota DewanHalaman 7 dari 10 hal.

Nomor 809 K/Pdt.Sus/2012mengeluarkan Surat Rekomendasi PAW atas nama Penggugat/Sdr. ASEPSAEPUDIN, SH., dengan Nomor 07/REK/DPDBARNAS/BTN/2012.

SuratKeputusan dan Surat Rekomendasi tersebut cacat hukum karena tidak melaluiproses yang diatur dalam AD/ART Partai;14 Bahwa, benar TergugatII pada tanggal 7 Februari 2012 DPD Partai BarisanNasional membuat 2 (dua) surat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lebakdengan Nomor 05/Pem/DPDBarnas/H/2012 dan Nomor 05/PAW/DPDBARNAS/Btn/2012 Perihal: Usulan PAW Anggota DPRD Lebak.

;Dalam Surat tersebut tercantum alasan dilakukanya PAW antara lain:1Tidak melaksanakan pembinaan terhadap konstituen selama sdr.

Gugatan atas pemberhentian sebagaimana Anggota partai pilitikdan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. Asep Saepudin, SH.

Lebakuntuk tidak memproses usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugatsebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);Dalam Konvensi:Hal. 11 dari 33 hal Put.

Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMSURI alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) AnggotaDPRD Kab.

Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) AnggotaDPRD Kab. Kapuas Peiode 2014 2019.Adalah perbuatan yang sewenang wenang dan dikualifikasimerupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana ketentuanpasal 1365 KUHPerdata;2. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusulkanPergantian Antar Waktu ( PAW ) a.quo adalah batal demi hukum karenabertentangan dengan ketentuan pasal 193 ayat ( 1 ) huru C UU Nomor32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;3.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURBahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili GugatanPerkara Perdata Nomor 18/Pdt.susParpol/2018/PN.Klk atas gugatan yangdiajukan oleh Penggugat Konvensi tertanggal 22 Mei 2018 ialah gugatanPerbuatan Melawan Hukum berkaitan pengajuan Pergantian Antar Waktu(PAW) Penggugat dapat kami tanggapi dalam jawaban (Eksepsi) yang teruraisebagai berikut:1.

Persetujuan Pemberhentian dari Keanggotaan PartaiBulan Bintang Badan Kehormatan Cabang kepada H PahmiS,Sos, Selanjutnya diberi tanda T14 ;Halaman 22 Putusan Nomor 18/Padt.Sus.Parpol/2018/PN KIkT15 :Fotocopy Permohonan Persetujuan PAW dan Pemberhentiandari Keanggotaan PP An.

Selanjutnya disebutPara Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut :Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara,Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;:Hal Dari 5 hal Penetapan PAW. cabut. Nomor : 285 Pdt.P 2016 PA CleTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tangga!15 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCilegon, Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA.

Bahwa ke 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut di atas 4 (empat)orang sudah meninggal dunia, yaitu ; Djaya Murbadi, meninggal dunia pada tanggal 17 September 2004; Murningsih, meninggal dunia pada tanggal 03 April 2002 ;Bambang Irawan, meninggal dunia pada tanggal 08 September1989 ;Hal 2 Dari 5 hal Penetapan PAW. cabut. Nomor : 285 Pdt.P 2016 PA. Cly Titin Mulyaningsih meninggal dunia pada tanggal 24 November 20136.

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ,Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, para Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangandan telah memberikan keterangan yang cukup dan kuasa Para Pemohonmeminta waktu kepada Majelis Hakim untuk melakukan perubahan padapermohonannya tersebut :Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan berikutnya. paraPemohon/Kuasanya telah menyatakan akan mencabut permohonannyatersebut di persidangan .Hal 3 Dari 5 hal Penetapan PAW

Jumlah Rp. 261.000,(duat ratus enam puluh satu ribu rupiah):Hal 5 Dari 5 hal Penetapan PAW. cabut, Nomor : 285 Pdt.P 2016 PA Cle

) yang disampaikankepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara sebagai anggota DPRDMamuju Utara periode 20142019 melalui surat Tergugat Nomor: 24SE.1/DPWNasDem/Sulbar/VI/2016 Perihal Penggantian Antar Waktu(PAW) terhadap Sdr.

Nomor 796 K/Pdt.SusParpol/201710.11.Mamuju Utara periode 20142019 padahal Penggugat adalah peraih suaraterbanyak pada dapil Penggugat berdasarkan hasil Rekapitulasi KomisiPemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara, usulan PAW juga yang didasarioleh kesepakatan tidak diatur dalam perundangundangan;Bahwa tindakan Tergugat yang mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW)Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Periode 20142019 sebagaimana surat nomor 24SE.1/DPWNasDem/Sulbar/V1/2016tanggal 15 Juni

Irwan Halim (Penggugat) melaluiKuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi danDPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMamuju Utara Terhadap Klien Kami Sadr. Hi. Inwan Halim dari Partai NasDem,yang ditujukan kepada Tergugat.

Irwan Halim (Penggugat) melaluiKuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi danDPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi. Irwan Halim dari PartaiNasDem, yang ditujukan kepada Tergugat.

Penggugat.Sehubungan hal tersebut di atas hal yang positif yang harus dibuktikanyang terdapat fakta di dalamnya, maka yang harus dibuktikan Penggugatadalah surat keberatannya atas PAW tersebut yakni bukti P.5 dan halyang bersifat negatif yakni hal atau keadaan maupun peristiwa yangdikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidakHalaman 21 dari 29 hal Put.

Bupati Simeulue Nomor: 171.2/295/2017, tertanggal 30Januari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019,atas nama Siti Salmani dan Hasranudin. ;1.2.Surat Plt. Bupati Simeulue Nomor: 171.2/428/2017, tertanggal 03Februari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019,atas nama Siti Salmani dan Hasranudin.

;Bahwa objek sengketa a quo bukanlah sesuatu yang abstrak, akantetapi sifatnya konkret, hal itu dibuktikan karena surat tersebutberakibat hukum kepada Para Penggugat serta adanya usul untukPara Penggugat di lakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).;c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bupati Simeulue Nomor: 171.2/295/2017,tertanggal 30 Januari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue20142019, atas nama Siti Salmani dan Hasranudin, dan dikeluarkankembali Surat Plt. Bupati Simeulue Nomor: 171.2/428/2017, tertanggal 03Februari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019, atasnama Siti Salmani dan Hasranudin.

Mekanisme PAW Anggota, Pimpinan dan Alat KelengkapanLegislatif disesuaikan dengan ketentuan UU yang berlaku;4. Penerbitan SK PAW Anggota, Pimpinan dan AlatKelengkapan Legislatif tersebut ditandatangani KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang.;1.5. Bahwa memperhatikan Pasal 37 ayat (4) diatas dan dikaitkandengan Pasal 109 ayat (3) diatas sebelumnya, maka seharusnyaTergugat selaku Plt.

Bupati Simeulue Nomor: 171.2/295/2017,tertanggal 30 Januari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue20142019, atas nama Siti Salmani dan Hasranudin, dan Surat PIt.Bupati Simeulue Nomor: 171.2/428/2017, tertanggal 03 Februari 2017,Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019, atas nama SitiSalmani dan Hasranudin (Objek Sengketa) tidak dapat dipergunakanhingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkract vangewjde) terhadap perkara a QUuO.;"" = ===Berdasarkan halhal yang diuraian tersebut

) Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, dimana dicantum nama Tajudin Tanimbar sebagai calon PAWAnggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari PPP;Halaman 31 dari 66 Halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.ABN4.6.4.7.4.8.Bahwa sesuai Pasal 406 ayat (3) UU MD3 jo Pasal 103 ayat (3)PP No. 16 Tahun 2010 maka usul PAW anggota DPRDKabupaten/Kota diusulkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kotakepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;Dalam perkara ini Pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai telahmengusulkan PAW kepada

Kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dijadikanalasan atau dipertimbangkan dalam mengeluarkan obyek sengketakarena selain tidak ada hubungannya dengan Tergugat, juga tidak adahubungannya dengan pelaksanaan PAW termasuk PAW terhadapPenggugat;3. Obyek sengketa dikeluarkan atas usul DPC PPP Kabupaten PulauMorotai sebagai tindaklanjut Keputusan DPP PPP yang telahmemberhentikan Penggugat dari anggota PPP Kabupaten PulauMorotai;4.

Usul PAW terhadap Penggugat yang disampaikan oleh PimpinanDPRD Kabupaten Pulau Morotai disertakan/dilampirkan secara lengkapdengan dokumen pendukung;6.

Setelah Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ProvinsiMaluku Utara melakukan penelitian permohonan usul PAW sertakelengkapan dokumen pendukung maka disimpulkan bahwa usulPimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai tersebut telah memenuhisyarat sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Tergugat/Gubernur MalukuUtara dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD KabupatenPulau Morotai atas nama H.

PulauMorotai Nomor: 171.3/53, Perihal: Permintaan NamaCalon Anggota PAW DPRD Kab. Pulau Morotai,tertanggal 10 Mei 2017, yang ditujukan kepada KetuaKPUD Kab.

Bahwa atas permintaan dari Tergugat Il, Tergugat membuat surat kepadaDewan Pengurus Pusat (DPP) PKB bernomor 804/DPW03/VVA.1/XV/2011tertanggal 28 November 2011 perihal Penyampaian Putusan Pengadilan danPersetujuan PAW Sadr.Drs.M.Djafar Sani Lewenussa digantikan oleh SalehTuahuns,S.Sos (Tergugat Il);Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013oO10..

,tertanggal 19 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Para Tergugat dan DPPPKB di dalam upaya untuk PAW Penggugat adalah cacat hukum, sehinggaharus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum;. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);.

Bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKBNomor 7175/DPP03/V/A.1/II/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihalPencabutan Persetujuaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;.

Bahwa sebelumnya Tergugat dan Tergugat Il telah berupaya untukmelakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKBmengeluarkan surat Nomor 5630/DPP03/V/A.1/VII/2010 tertanggal 31Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs.M.Djafar SaniLewenussa dan digantikan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugatmenggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor Perkara01/Pdt.G/2011/PN.MSH., tetapi gugatan Penggugat dicabut kembali olehPenggugat dengan alasan Surat PAW tersebut telah dibatalkan

Menyatakan DPP PKB Nomor 9518/DPP03/V/A.1/X1V2011 tertanggal 15Desember 2011 perihal persetujuan kembali PAW Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah dari PKB atas nama Drs.Muh.Djafar Sani Lewenussa adalahcacat hukum sehingga batal demi hukum;. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah periode 20092014 sampai dengan akhir masa jabatannya;.

Jambi untukmenggantikan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Prov.JAMbi yang masihaktif 20142019 dengan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Jambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 20188.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiJambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;oleh TERGUGAT s.d IV selaku Ketua Partai Hati Nurani Rakyat DewanPimpinan Daerah Jambi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Prov.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi A/nH.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiJambi A/n H.

Surat Nota Bina Wilayah Propinsi Sumbar JambiNomor : A/ 001/ Bid.Wil Sumbar Jambi tanggal 04 Mei 2018tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Jambi ;g. Surat Persetujuan Penggantian Antar Waktu denganNomor : A/ 125/ DPP HANURA/ VII/ 2018 tertanggal 25 Juli2018 ;h. Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Jambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/ VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;Adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

Putusan Nomor 430 K/Pdt.SusParpol/201310.11.tembusannya masingmasing disampaikan kepada: Gubernur Jawa Timur,Bupati Sidoarjo, KPUD Sidoarjo, DPP PAN dan DPW PAN Jawa Timur;Penggugat menyatakan menolak surat usulan PAW yang disampaikan DPDPAN Kabupaten Sidoarjo tersebut. Karena usulan tersebut diajukan atasdasar surat keputusan yang cacat hukum dan tidak sah;Dengan disampaikanya surat usulan PAW oleh DPD PAN KabupatenSidoarjo tersebut baik DPP PAN maupun DPD PAN Kab.

Putusan Nomor 430 K/Pdt.SusParpol/201312.surat tersebut ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa Pimpinan akanmemproses ususlan PAW yang diusulkan DPD PAN Kabupaten Sidoarjosebelum gugatan ini diputus.

dan surat usulan PAW dari DPD PANKabupaten Sidoarjo Nomor: PAN/B/13.22/KS/149/XI/2012 tertanggal 05November 2012 telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugianmateriil maupun imateriil dikarenakan nama baik Penggugat menjaditercemar, dengan uraian sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 430 K/Pdt.SusParpol/2013internal partai yang pada akhirnya mengeluarkan keputusan denganpemecatan Penggugat sebagai anggota Partai Amanat nasional dan adanyaproses Pergantian Antar Waktu) (PAW) bagi Penggugat,dimana pihak inilah yang menggantikan Dra.

Nur Hasanah masih dalam proses yang sedang berjalan danseyogyanya pihak Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo tetap melanjutkanproses PAW karena semuanya sesuai dengan prosedur dan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Daniel Sitepudengan alasan bahwa pada saat itu ada suratpemberitahuan dari Robert Siregar & Associates sebagiPengacara Daniel Sitepu yang memberitahukan sedangterjadi sengketa gugat menggugat di Pengadilan NegeriBinjai, sehingga Pengacara Daniel Sitepu mohon tidakdilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) ;Bahwa sebenarnya gugatan yang dilakukan Sdr.

ERIZALtertanggal 1 Juni 2006 yang disesuaikan dengan aslinyadi persidangan, yang diberi tanda bukti P10Foto Copy Surat Jawaban dari Tergugat Nomor 1258/DPRDII/4 2006 tertanggal 20 November 2006 yang isinyamengatakan PAW belum dapat dilaksanakan karena masih adagugatan perkara di Pengadilan, yang diberi tanda buktiP11 ;Foto Copy Surat nomor 133/DPC PELOPOR/BJ/EX/I1I1/2007tertanggal 12 Maret 2007 yang memohon agar dilakukantindak lanjut PAW atas nama Daniel Sitepu bukti initelah disesuaikan dengan

P14 ;Foto Copy Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai PeloporKota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai tertanggal 09Oktober 2008 dengan Nomor 215/DPC Pelopor/KB/EX/IX/200818perihal tindak lanjut PAW (Pergantian Antar Waktu)anggota DPRD Kota Binjai A.n.

adalah 4 (empat)bulan sebelum periode DPRD berakhir =;Bahwa Partai Pelopor ada meminta PAW melalui suratnyatertanggal 25 September 2006 tetapi sampai saat ini belumada permintaan verifikasi dari DPRD sehingga belum dapatmemprosesnya ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Truna Jaya Gintingtidak tercantum namanya didalam daftar nama PAW;Bahwa apabila DPRD tidak merekomendasikan untuk verifikasikepada KPU maka kKPU tidak dapat melakukan verifikasiwalaupun KPU telah menerima tembusan surat tentangpermintaan

tersebut ;Bahwa jatah kursi untuk Partai Pelopor hanya satu dan yangduduk di DPRD saat itu adalah Daniel Sitepu dari Dapem 4Partai Pelopor dan orang yang akan di PAW adalah DanielSitepu ;Bahwa tidak ada batasan tentang rekomendasi/pengusulan DPRD23kepada KPU tentang PAW dan surat rekomendasi itu bisadiambil alih Sekretaris Dewan namun sampai saat ini tidakada ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukankesimpulan tertanggal 15 Maret 2009 dan Tergugat mengajukankesimpulan tertanggal 16 Maret 2009

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal23 Maret 2016 perihal persetujuaan PAW Anggota DPRD ProvinsiBali;3.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal23 Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiBali;3.

Bahwa Pemecatan dan PERGANTIAN ANTAR WATU (PAW) atasdiri PENGGUGAT adalah telah sesuai dengan UU MPR, DPR, DPDDAN DPRD serta UU PARTAI POLITIK;11.

Surat DPP PDI PerjuanganNomor : 1365/IN/DPP/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 Perihal :Persetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali. 3. Surat DPDPDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD02/IV/2016,tangal 4 April 2016 Prinal : Penggantian Antarwaktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Bali Periode 20142019, makaberdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo.

MembuatUsulan PAW adalah merupakan pelanggaran terhadap hakpenggugat, 3. Melakukan Pemecatan penggugat sebagai anggotaPDI Perjuangan adalah tidak sah.

Tergugat Satu menerbitkan Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/VI/2018 perihal TindaklanjutPersetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU KabupatenKupang (Turut Tergugat); Bukti P06;5. Atas dasar Suratsurat dari Para Tergugat, maka Turut Tergugatmenerbitkan Surat bertanggal 08 Juni 2018 Nomor115/PY.04.1/5301/KPUKab/V1/2018 perihal PemberitahuanPergantian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenKupang, yang ditujukan kepada Bpk.

Kabupaten Kupang;3.4 Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor 01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/VI/2018 perihal Tindaklanjut Persetujuan PAW;4.

Fotokopi Surat tertanggal O7 Juni 2018 Nomor : 01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/V1/2018 perihal Tindaklanjut Persetujuan PAW, yangditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang, diajukan tanpa aslinya,selanjutnya diberi tanda P.6;7. Fotokopi Surat tertanggal 08 Juni 2018 Nomor : 11/PY.04.1/5301/KPUKab/VI/2018 perihal Pemberitahuan Pergantian Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Bpk.Yusak Ibrahim Labati (Penggugat) dan Bpk.

(meninggal), sedangkan urutan ketiga adalah Saudara YusakIbrahim Labati (Penggugat); Bahwa saksi mengetahuinya dari rekapan hasil KPU maupun hasiltekapan KPU yang berasal dari Penggugat dan saya juga mendengarhasil pengumumannya; Bahwa Yakobis Matheos Dethan tidak jadi dilantik, yang dilantikadalah PAW yang berasal dari Partai HANURA dan PDIP, karena KPUtahu bahwa sesuai urutan maka seharusnya Saudara Penggugat yangmenjadi PAW; Bahwa ada surat pemberhentian Saudara Penggugat danSaudara Johanes Kedati

Tergugat Dua menerbitkan Surat bertanggal 07 Juni 2018 Nomori.54/DPDNTT/HANURA/VI/2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai HANURAKabupaten Kupang Provinsi NTT (Tergugat Satu);4. Tergugat Satu menerbitkan Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/V1/2018 perihal TindaklanjutPersetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang(Turut Tergugat);5.

bekerja keras untuk membesarkanPartai Bulan Bintang (PBB) dengan mengambil langkahlangkah produktifdan mengeluarkan kebijakan yang pro partai guna memajukan danmengembangkan serta mensosialisasikan kepada masyarakat diwilayahKabupaten Padang Pariaman;Bahwa dengan tanpa dasar dan melawan hukum pada tanggal 04Desember 2018 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu(PAW

berkenan untuk memanggil keduabelan pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, sertamemberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Mangabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Terguat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrecht matige daad) dalam perkara ini;Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu( PAW

PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUOBahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat, yang menjadipermasalahan dalam perkara a quo adalah keberatan Penggugat atasSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No :SK.PP/1418/2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai danPergantian Antar Waktu (PAW) saudara Penggugat Komi ChaniagoDPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Saudara Djunaidi Boer yangdikeluarkan oleh Tergugat dan surat perihal

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURBahwa oleh karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat dipengadilan ini adalah masalah yang berawal atau menyangkut atauberhubungan dengan Partai yaitu Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1418/2018 TentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu(PAW) saudara Penggugat Komi Chaniago DPRD Provinsi SumateraBarat dengan Saudara Djunaidi Boer yang dikeluarkan oleh Tergugat dan surat perihal ; Pengantian Antar Waktu Anggota

Dalil Eksepsi yangdemikian tidak benar, mengadaada, dan tidak berdasar hukum, sebabPenggugat Komi Chaniago diberhentikan sebagai anggota partai dandilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD PropinsiSumatra barat sudah merugikan kepentingan hukumnya, maka penggantianAntar Waktu (PAW) yang demikian dikualifisir sebagai perobuatan melawanhukum;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Kuasa HukumTergugat dan Tergugat II serta memperhatikan pula tanggapan Kuasa HukumPenggugat atas

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013tanpa adanya tembusan kepada Penggugat, artinya perbuatan para Tergugatsebagaimana pada posita 6 dan posita 7, jelas dan nyata pengangkangan terhadapUndangUndang Partai Politik, Platform Partai, Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga, Ketetapan Rapat Kerja Partai Nasional serta Pedoman Organisasi lainnyayang telah bermuara kepada perbuatan melawan hukum, karena telah melakukanpenggelapan aturan hukum dan mekanisme setentang dengan PAW (PenggantianAntar Waktu) dimaksud;Bahwa

secara hukum baik perundang undangan, AD/ART, Pedoman Organisasimaupun Hasil Rakernas "Pergantian Antar Waktu (PAW)" hanya dapat dilakukansebagaimana tersebut dalam Pasal 383 UU Nomor 20 Tahun 2009 jo. 102 PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sangat jelas disebutkan:Ayat (1) Anggata DPRD berhenti antar waktu karena:a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri; atauc Diberhentikan;Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf C, apabila:a Tidak dapat melaksanakan

kepada Penggugat,perbuatan para Tergugat yang demikian terkualifikasi kepada perbuatanmelawan hukum yang berlanjut;Bahwa secara aturan PAW hanya dapat dilakukan apabila: "Meninggal dunia,mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DRPD yaituterbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuandokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap.

Maka secara hukum berupa: Surat Nomor PAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada Tergugat III(DPP PAN); Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) NomorPAN.0103/AS/KS/205/I1/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: PermohonanHal. 6 dari 16 hal Put.

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013Surat Nomor PAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada TergugatIH (DPP PAN);Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (DPD PAN Aceh Selatan) NomorPAN.0103/AS/KS/205/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal: PermohonanRekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten AcehSelatan yang ditujukan kepada Tergugat II (DPW PAN Aceh);Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II (DPW PANAceh)