2018/PN.Bdg10.11.12.dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ;Bahwa sebagai bentuk keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dari Jabatan Direksi maka Penggugat menolakmenandatangani berita acara hasil RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 1 Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perusahaan Terbatas, disebutkan : Anggota Direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS

Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat 2 disebutkan : Keputusan untukmemberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diambilsetelah yang bersangkutan diberi Kesempatan untuk membela diri dalam RUPS ;Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat 2 UU No. 40 Tahun2007, maka keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Direksi (DirekturUtama) yang dilakukan oleh Tergugat melalui RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018adalah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam ilmu hukumdikualifisir

merupakan organ Perseroan yangmempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau DewanKomisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggarandasar ;Pasal 94 Jo. pasal 111 UU No. 40/2007 mengatur bahwa Direksi danKomisaris diangkat oleh RUPS ;Dengan demikian berdasarkan pada ketentuanketentuan tersebut diatas,RUPS merupakan organ tertinggi dari suatu Perseroan, sehingga dapatdimaknai bahwa keputusan pemegang saham melalui RUPS/RUPSLB tidakperlu. dipertanggungjawabkan kepada

Pasal 111 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang mengatur bahwa Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS, dengan demikianRUPS merupakan organ tertinggi dari suatu Perseroan, dan jika dalam perkara aquo dimanaPenggugat mempermasalahkan tentang Keputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018, KeputusanRUPSLB tersebut adalah produk hukum dari Pemegang Saham PT.

jika Penggugat menjabat sebagaiDireksi/Anggota Direksi sejak tanggal 19 Desember 2005 hingga diberhentikan pada tanggal18 Mei 2018 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Mei2018 ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas dan sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat, pemberhentianPenggugat sebagai Direksi adalah dilakukan oleh RUPS yang notabene dalam RUPS adalahdilakukan oleh Para Pemegang Saham PT.

Raja Abdul Gani, in casu Penggugat, telah diundangdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT EuropeTechnology Service Center sebanyak tiga kali, namun yangbersangkutan tidak pernah hadir dalam RUPS. Bahwa Sadr. RajaAbdul Gani (in casu Penggugat) seharusnya hadir danmempertanyakan secara langsung kepada para pemegangsaham dalam RUPS Perseroan mengenai status Sdr. HeribertusSetijowirawan (in casu Tergugat Ill) sebagai Direktur Perseroan,namun pada kenyataannya Sdr.

Dalam Pasal 79 ayat (1)diatur bahwa direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4). Dengan kata lain, wewenang utamauntuk menyelenggarakan RUPS hanya ada di tangan direksi. Namun,penyelenggaraan RUPS tahunan atau luar biasa dapat dilakukan ataspermintaan Dewan Komisaris, tetapi menurut ayat (3) permintaantersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat, yang disertaialasannya.

apabila Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat (5), yaitu kewajiban pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari DewanKomisaris.

Sebagai penggantinya, sesuaiKeputusan RUPS dimaksud, telah ditunjuk Tergugat IV sebagai DirekturUtama PT Europe yang sah;b.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Rapat Umum PemegangSaham (Pasal 94 ayat (1));Halaman 52 dari 70 hal. Put. Nomor 2655 K/Padt/20159.

VajaulIndonesia ;Bahwa tanpa RUPS dan tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, sejak saat itu paraPenggugat tidak dapat memasuki, mengakses, bertindak untuk dan atas nama PT.

Bahwa sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dimana hasil suatu RUPS dalam suatu Perseroan akandipertanggung jawabkan oleh Perseroan sebagai Subyek Hukum dan bukanpertanggungjawaban perorangan sebagai pemegang saham. Dalam perkara in casu, Parapenggugat telah keliru menggugat Para Tergugat secara pribadi untukmempertanggungjawabkan hasil RUPS PT.

;e Bahwa, ketika ditempat dilaksanakannya RUPS tersebut saksi tidak perhatikan adahadir seorang Notaris atau tidak, karena tempat RUPS berada diruang bangunanKantor diatas lantai dua dengan tempatnya saksi dalam jarak + 10 meter dan kejadianRUPS tersebut bekisar lamanya beberapa + menit saja kemudian Penggugat I turundan keluar dari kantor tersebut dan mengajak saksi pulang ke Sumbawa;Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam dalamkesimpulan;2.

Vajaul Indonesia sebagai Direktur Utama danDirektur dalam RUPS ;e Bahwa, saksi tidak mengetahui RUPS itu sendiri sudah terlaksanakan atau belum karenasaksi mengantar Penggugat I dan II untuk mengikuti RUPS tersebut, dan juga saksi adarmendengar suara " ributribut antara para peserta RUPS dalam bahasa Korea yang saksisendiri tidak mengerti" dan dalarn tenggang waktu sekitar + 05 10 rnenit datang PenggugatI dan II mengajak saksi dan Bambang pulang ke Surnbawa dengan wajah kesal ;e Bahwa, saksi tidak

Vajaul Indonesia dari ParaPenggugat kepada Tergugat Hl dan Tergugat II berdasarkan hasil RUPS PT.

Rapat Umum Pemegang saham RUPS dapat dilaksanakanberdasarkan Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.Bahwa dalam Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham(RUPS) terdapat dalam Pasal 86 ayat 1 menyatakan :RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukanJumlah kuorum yang

Bahwa namanama peserta RUPS dan atau RUPS LB PT. Pikiran RakyatBandung. Secara fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan suratkuasa penunjukan terhadap para perserta RUPSLB tanggal 22 Juni 2016tidak dicabut oleh si pemberi kuasa, dengan demikian secara hukum haksuara atassaham PT.

,Mkn dan juga akta notaris No.3 tanggal 15Nopember 2014 akta risalah RUPS PT. Pikiran Rakyat Bandungyang dibuat dihadapan Notaris Euis Komala,SH. Budi Handokodikatakan sebagai pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandungmewakili dari ahli waris almarhum H. Sanul Wisoko, dan suaranyadalam RUPS dipergunakan atau dihitung secara sah pada waktupengangkatan H.

Telah membuat kebijakan dengan menjual beberapa asset Perusahaantanpa melalui RUPS sesuai dengan diamatkan oleh Anggran DasarPerseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung.5.4.

Bahwa RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2016 olehPenggugat secara legalitas tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidakdidaftarkan dan dicatat di Kementrian Hukum dan HAM RI, peserta yanghadir dalam rapat RUPS Tahunan itu sebagian yang hadir adalah pesertayang mengikuti dan menghadiri RUPSLB tanggal 22 Juni 2016, yangdikatakan oleh Penggugat bukan pemegang saham PT.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS...Pasal 78 ayat (2):RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Pasal 79 ayat (1):Direksimenyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahulu! pemanggilan RUPS.Pasal 79 ayat (2):Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan...b.

perusahaan (i/.c. melalui dokumen Laporan Tahunan yangseharusnya disampaikan jika diadakan RUPS Tahunan).A.2.

kuorum, proses pemanggilan sudah sah maka selama prosesdiselenggarakan dilaksanakan RUPS hasilnya dapat diterima, dankeputusan RUPS oleh para pemegang saham dan Direksi dianggap sah.Bahwa Ahli menerangkan tentang makna pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksiyang menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan / laporan keuangankepada RUPS, harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dansemua anggota Dewan Komisaris di Kantor Perseroan.Bahwa Ahli

Negeri untuk mengadakan / melaksanakan RUPS diPerusahaan tersebut.Bahwa Ahli menerangkan batasan Pemegang Saham 10%, dalamPerseroan dan kalau dia sebagai Komisaris maka bisa menegur Direksiuntuk bisa melaksanakan RUPS.Bahwa Ahli menerangkan Dewan Direksi diberikan kewenangan danDewan Komisaris sebagai Pengawas jadi bisa menegur Direksi atau bisamengadakan RUPS sendiri pada Perseroan tersebut.Bahwa Ahli menerangkan dalam RUPS dibahas juga tentang LaporanKeuangan Perseroan dilihat dari Penggunaan

laba bersin untukmenentukan untung atau rugi Suatu Perseroan yang diputuskan oleh RUPSuntuk kemudian dapat dibagikan sebagai Deviden kepada para PemegangSaham Perseroan.Bahwa Ahli menerangkan dalam RUPS juga membahas Direksi akanmengusulkan rencana kerja jika tidak disampaikan dalam RUPS makaRencana Kerja tahunan yang lalu masih diberlakukan.Bahwa Ahli menerangkan jika ada laba positif dalam Perseroan makakewenangan RUPS untuk pembagian Deviden kepada para PemegangSaham.Hal 99 dari 112 Putusan Nomor

Bahwa sedangkan terhadap pelaksanaan right issue telahmemperoleh persetujuan terlebin dahulu dari RUPS Tergugat ,dimana dalam RUPS tersebut, Penggugat juga hadir dengan diwakilioleh kuasanya.106. Bahwa bridging loan dan right issue adalah merupakan tindakankorporasi biasa untuk menambah modal kerja.107.

Namunfaktanya, keputusan RUPS Tergugat tanggal 21 April 2006 tersebut,yang kemudian diperpanjang oleh Keputusan RUPS Tergugat yangtanggal 26 Mei 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 67 Tahun2008, Notaris Benny Kristianto, SH (bukti T8), telah diumumkankepada seluruh pemegang saham (pada tahun 2008 Penggugatsudah merupakan pemegang saham) Tergugat tentunya telahmengetahui keputusan RUPS Tergugat tersebut.Bahwa Tergugat juga telah memberitahukan penyertaanpenambahan modal dengan cara inbreng yang

).Dalam setiap RUPS, pemilihan setuju dan tidak setuju atas rencana atauagenda yang diajukan dalam RUPS adalah merupakan suatu hak yangselalu melekat kepada pertimbangan dan putusan mutlak dari pemegangsaham itu sendiri.

Bahwa seandainya dalam RUPS sudah ada hasil dari penilai langsung diumumkan di RUPS itu direksi tidak mengatakan kepada pemegang sahambahwa kami menunjuk si A sebagai profesi penilai tapi direksi kami sudahHal 195 dari 200 Hal Putusan No. 02/Pdt.G/2013/PN.Jkt.

sudah Go Publik ada ketentuan yangkhusus biasanya ditambahkan ketentuanketentuan yang dikeluarkan olehBapepam atau Bursa Efek, akan tetapi sepanjang menyangkut masalahhukum di perseroan terbatas yang berlaku tetap undangundang PT.Nomor 40 Tahun 2007 ;Bahwa dengan RUPS menentukan courum dalam teori hukum RUPSdengan RUPSLB punya formalitas dan punya kekuatan keabsahan yangsama ;Bahwa hanya kalau RUPS tahunan itu di selenggarakan rutin tahunansedangkan RUPS luar biasa diluar RUPS tahunan artinya setiap

Putusan Nomor 193 PK/Pdt/201720.Bahwa alasan RUPS (Tergugat) untuk memberhentikan Penggugatdengan alasan untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Perusahaan,RUPS merasa Perlu melakukan Penyegaran/penggantian Direksi PT.PN II(Bukti P 16);21.Bahwa setelah memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidakmasuk diakal, Tergugat tidak membayarkan hakhak Penggugat sampaisaat ini, selaku mantan Direksi PT.Perkebunan Nusantara II;22.Bahwa perbuatan yang dilakukan Tengugat dalarn mengambil RUPS untukmemberhentikan

Bahwa hal ini membuat Penggugat sangat tertekan batin dan stres karenabeban berat yang dijalani Penggugat begitu bertubitubi dan pihak dimanatempat Penggugat mengabdikan diri tidak pernah memberikan semangatatau petunjuk, malah Tergugat melakukan berita acara RUPS dan beritahasil RUPS tentang pemberhentian Penggugat dengan waktu yang sama,yaitu pada tanggal 3 Maret 2006;25.Bahwa penderitaan Penggugat lebih berat lagi ketika harus memikirkanbiaya kebutuhan keluarga, pendidikan anakanak yang tidak

Pasal 17dari UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara danPasal 105 ayat (1) dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :(1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.(2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.Pasal 17 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :Anggota Direksi

sewaktuwaktu dapat diberhentikan berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.c.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero)PT.Perkebunan Nusantara II (Vide Bukti T10), telah membuktikan bahwaTermohon Peninjauan Kembali telah diberhentikan oleh Menteri NegaraBadan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dari Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, dan tindakan MenteriNegara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang memberhentikan Termohon Peninjauan Kembali dariHalaman

RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.Pasal 11.1.a.

memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.Pasal 11.1.a.

pemberitahuan bahwa bahan yangakan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroansejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan.Pasal 11 ayat 1 huruf a dan Pasal 11.2 Akta No. 26 tertanggal 26Oktober 2010:11.1.a.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat, yangharus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggalpanggilan dan tanggal RUPS.11.2.

Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam,tempat dan agenda RUPS, dengan disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampaidengan tanggal RUPS diadakan. ...74 Kesimpulan : Pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh Dewan KomisarisPerseroan (Turut Tergugat l) untuk penyelenggaraan RUPSLB tertanggal4 Juni 2015 telah mencantumkan dengan jelas hari, tanggal, waktu dantempat penyelenggaraan RUPSLB serta agenda

., MR,Notaris di Jakarta, yakni, "Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin olehDirektur Perseroan", maka dengan demikian seharusnya dalam RUPS tanggal15 Juni 2016, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 05 Tanggal 15Juni 2016 Tentang Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa "Perseroantersebut mestinya dipimpin oleh TEUKU ISKANDAR MARKAM, S.E., yangjuga hadir pada RUPS tersebut, dan bukannya dipimpin oleh NICOLSONRODNEY PHILIP (TERGUGAT Ill), selaku anggota Dewan Komisaris"Perseroan", sebagai PEMBERI KUASA,

Akta Berita Acara Rapat (Akta Notaris) telah pulamemenuhi ketentuan dalam UndangUndang nomor 30 tentang JabatanNotaris juncto Undangundang nomor 2 tahun 2014 dan dalampembuatan Akta Berita Acara Rapat tersebut (Sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya), Tergugat melaksanakan peraturan hukum danketentuan hukum, yang mengatur tentang RUPS yaitu Undang undangNomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan AnggaranDasar Perseroan.Kedudukan Tergugat dalam RUPS tanggal 15 Juni2016 adalah karena melaksanakan

Dimana bilaterjadi pemberhentian sementara kepada Direktur, maka dalam waktu30 hari Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS.

untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saharn(RUPS) dalam waktu paling lambat 30 hari merupakan amanat(perintah) dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007.Sehingga dasar untuk di laksanakannya RUPS telah sesuaidengan undangundang yang berlaku khususnya Undangundang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dankarenanya Tergugat dalam menjalankan jabatannya selakuNotaris yang hadir dalam Rapat pada tanggal 15 Juni 2016 tidakmelanggar ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya tidakada perbuatan melanggar

Bahwa Penggugat faktanya teiah menandatangani dokumennotulensi (minuta) RUPS tanggal 15 Juni 2016, dan membubuhkan capjempol ibu jari tangan kanannya pada dokumen RUPS tersebut, artinyasecara hukum Pengugat telah menyetujui dan membenarkan RUPStersebut, Pemberian tanda tangan dan cap jempol adalah merupakanbukti yang kuat dan cukup bahwa Pengugat terikat dan menyetujuidokumen RUPS dan hasil RUPS.Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat kemukakan dalameksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka

Pengunduran diri Penggugat II selaku Komisaris dan perubahansusunan pengurus perseroan;18.Bahwa atas usulan tersebut, Tergugat tetap mengadakan RUPS,walaupun Penggugat juga pada dasarnya menolak dilakukan RUPS.Hal. 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013Akhirnya RUPS tetap terlaksana pada tanggal 12 Mei 2009 dan akandilaksanakan lagi pada tanggal 2 Juni 2009.

Namun pada tanggal tersebuttidak jadi dilakukan RUPS akibat persoalan intinya tidak terpecahkan;19.Bahwa persoalanpersoalan diantara Para Penggugat dengan ParaTergugat mengenai kewajiban pembayaran hutang dan belum jelasnyakeuangan perseroan terus berlanjut antara Para Penggugat dan ParaTergugat utamanya saling mengajukan RUPS.

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan dan tundukterhadap isi dari Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTManggala Puri Sakti, tanggal 12 Mei 2009;5.

tanggal 20 Maret2012, dimana dalam agenda RUPS tersebut tidak ada agendamembicarakan pergantian pemegang saham.

ada kejanggalan dan rekayasa pembuatan penetapansampai adanya RUPS tanggal 20 Maret 2012.

Menyatakan perbuatan tergugat memberi kuasa kepada Kusnadi Tjandra agar memimpin RUPS PT NEW WORLD RUBBER FACTORY Ltd.NV adalah perbuatan melawan Hukum;4. Menyatakan bahwa RUPS yang dilaksanakan di singosari yang dipimpin KUSNADI TJANDRA selaku kuasa dari STEPHANUS SETIAWAN(Tergugat) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;5.

Menyatakan RUPS dari PT NEW WORLD RUBBER FACTORY Ltd.NV dengan segala keputusannya yang tercantum dalam Akta No. 13 Tanggal 22 September 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT NEW WORLD RUBBER FACTORY LTD. Nv YANG DIBUAT OLEH Notaris PRIME CIPTA BUDI SANTOSO,SH adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;6.

NLT untuk mengisi RUPS dan RUPSLBMEMBUKTIKAN :TERGUGAT I telah beritikad baik mengundag PENGGUGAT, akan tetapi sebaliknyaPENGGUGAT dengan itikad buruk tidak menghadiri serta tidak mengindahkan undangan yangdikirimkan.Daftar Hadir RUPS dan RUPSLBMEMBUKTIKAN:Bahwa Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 perwakilan TLS sama sekali tidakmenghadiri RUPS dan RUPS LB, sehingga banyak keputusan yang tidak dapat diambil karenatidak memenuhi kuorum, termasuk diantaranya dalam perubahan Anggaran Dasar untukdisesuaikan

NLT.Resolusi RUPS dan RUPSLB tahun 2006 2009MEMBUKTIKAN:pernah dilaksanakannya RUPS dan RUPSLB namun tidak pernah dihadiri oleh PENGGUGAT.Laporan Polisia) Surat Tanda Penerimaan Laporan atas laporan Sdr. Irawady No. LP/ 371 /K/VII/2007/Res.Tangerang.b) Surat Tanda Penerimaan Laporan atas laporan Sdr. lrawady No. LP/ 372 /K NII /2007 /Res.Tangerang.c) Surat Tanda Penerimaan Laporan atas laporan Sdr. lrawady No. LP/ 698 /K /XIl /2007/Res.Tangerang.

II memperkerjakan TERGUGAT I berdasarkan keputusan RUPS,sehingga rangkap jabatan yang dimaksud oleh PENGGUGAT tidak melanggarundangundang.Surat Perjanjian Sewa Tanah dan BANGUNAN antara Tergugat I dan Tergugat IIa.

Jiro Soma; Bahwa, saksi tahu risalah Rapat RUPS karena dokumen tersebut ada dibagian saya; Bahwa, Mr. Jiro Sema sebagai Presiden Direktur sejak tahun 2004; Bahwa, Mr Jiro Soma setiap tahun menyelenggarakan RUPS; Bahwa, hasil RUPS antara lain Laporan Keuangan PT NLT danpergantian Direksi;Bahwa, PT NLT pertama kali saksi masuk di Batu Ceper, akhir tahun 1997 pindahke Cikupa;Bahwa, pemegang saham PT NLT adalah PT. Telison 40%, PT.

; Bahwa, benar memegang hasil RUPS adalah tugas saksi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempatpada lokasi pabrik PT.

SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)perusahaan patungan Izin Usaha Pemanfaatan HasiHutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yangdibuat dihadapan Notaris yang berisi persetujuanatas rencana penjualan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihaklain; b.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariperusahaan pemegang saham Badan Usaha MilikNegara (Menteri BUMN), yang berisi persetujuanatas rencana penjualan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan = tanamankepada pihak14c.

Sumalindo16Hutani Jaya, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), untuk persetujuan pengalihan saham 60 %(enam puluh persen) milik PT. Sumalindo Lestari JayaTobk., pada PT.

Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT. SALIM JAYA KARYA, yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 (yang akan ditetapkan kemudian), yang dipimpin oleh Tn. DAUS ALDIANSYAH selaku Komisaris Utama PT.

DAUS ALDIANSYAH (PEMOHON II) sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. SALIM JAYA KARYA;

1. Perubahan Pemegang Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. SALIM JAYA KARYA.

RAS adalah merupakanbadan hukum yang mengambil keputusanberdasarkan RUPS dan sahnya RUPS ditentukanoleh suara yang mewakili jumlah sahamnya. Olehkarena saham yang diterima oleh Tergugat berasal dari saham Penggugat yang belumdilakukan pembayaran kepada Penggugat, makauntuk itu wajar Tergugat dan Tergugat Ildiajukan dalam gugatan ini agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatanwanprestasi dan tidak mempunyai saham dalamPT. RAS. Begitu juga Tergugat Il dapatmelaksanakan RUPS PT.

RAS maupun RUPS PT. RAS. Jika TergugatIl tetap mengundang Tergugat I, maka Tergugat IIdinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum;Bahwa gugatan ini di ajukan di Pengadilan NegeriPekanbaru karena nama Tergugat ada tertulisdalam Badan Hukum Tergugat Il. SedangkanTergugat Il berkedudukan di wilayah hukumPengadilan Negeri Pekanbaru;Hal. 4 dari 18 hal Put.

Riau Anugerah Sentosamaupun dalam RUPS PT. Riau AnugerahSentosa;Menghukum Tergugat untuk tidak menghadirirapatrapat PT. Riau Anugerah Sentosa maupundalam RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa baikdiundang Tergugat II maupun tidak diundang;Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Penggugat sebagai PemegangSaham di badan hukum PT. RAS;Menyatakan komposisi Pemegang SahamPenggugat dalam badan hukum PT.

RAS maupun RUPS PT. RAS.

Atasperbuatan Termohon Kasasi dan TermohonKasasi Il memaksakan membuat RUPS, makatanggal 5 Desember 2011 Pemohon Kasasimenyampaikan surat pengaduan kepada MenteriHukum dan HAM RI (bukti dengan tanda P.11)agar Berita Acara PT. RAS tanggal 30 November2011 untuk melakukan perubahan komposisisaham agar Termohon Kasasi tidak merupakanpemegang saham PT. RAS.

/Pembanding /Tergugat , Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang dimaksud dalam AnggaranDasar Perseroan PT.

Sedangkan RUPS saja yang merupakan organ tertinggidan sebagai wadah untuk meminta pertanggung jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat belum dilaksanakan?

KPB Akta Nomor 51 tangal 15 Juli2010, bahwa sengketa mengenai gugatan pemegang sahamharuslahdiselesaikan terlabih dahulu melalui RUPS, baru setelah diketahui bahwaadanya tindakan Direktur Utama yang membawa kerugian bagi pemegangsaham lainnya, maka Pemegang saham lainnya dapat mengajukan gugatanmelalui Pengadilan Negeri;Dalam perkara a quo sama sekali belum dilakukan RUPS dan berdasarkanbuktibukti yang diajukan tidak satupun bukti yang membuktikan bahwa telahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat berencana menjual sahamnyadan Tergugat berminat membeli saham milik Para Penggugat, maka untukitu disampaikan RUPS LB dan hasil dari RUPS LB PT Avia Global Teknologitersebut pada intinya menyetujui pengunduran diri Penggugat selakuDirektur Utama Perseroan, pengunduran diri Penggugat II selaku DirekturPerseroan dan pengunduran diri Penrigugat III selaku Komisaris Perseroandan mengangkat Direksi dan komisaris baru yaitu sebagai berikut: Direktur : Janto Tanumihardja

RUPS LB yangtelah dilaksanakan pada 7 September 2012 ini dituangkan ke dalamBerita Acara RUPS LB tertanggal 7 September 2012 dimana dalamberita acara RUPS LB dimaksud terdapat syarat dan kondisisehubungan dengan penjualan saham PT AGT antara Para TermohonKasasi dengan Pemohon Kasasi dan Saudara Chardin Trinanda.Perjanjian jual beli saham ini disepakati diantara para pihak aquo danmengikat serta berlaku sebagai undang undang bagi para pihak.

Sehingga jual beli sahamsaham milik ParaTermohon Kasasi menjadi batal secara hukum dengan sendirinyasebagaimana disepakati dalam Berita Acara RUPS LB tanggal 7September 2012. Terhadap hal ini Para Termohon Kasasi sudahmemahami dan menyadarinya sejak ditandatanganinya oleh para pihak(Pemohon dan Termohon Kasasi) Berita Acara RUPS LB tanggal 7September 2012 tersebut.

Pertimbangan Judex FactiPengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam memberikan pertimbanganbahwa RUPS LB maupun jual beli keduanya adalah bentuk persetujuandan RUPS LB merupakan pedoman untk melakukan jual beli.

Hal yang harus dipahamibahwa RUPS LB tanggal 7 September 2012 yang sudah ditandatanganidan disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengikatdan merupakan undangundang bagi para pihak yang mengikatkan diridalam perjanjian (i.e. RUPS LB tanggal 7 September 2012).

tanggal 8 Juni 2004.a Bahwa dalam penyelenggaraan RUPS pada tanggal 8 Juni 2004 itu, Tergugat I,II dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena RUPS itubermaksud untuk meminta persetujuan agar Direksi perseroan dapat meminjamuang kepada bank dengan menjaminkan sebagian atau seluruh asset perseroan,sehingga RUPS harus dengan kuorum khusus, yaitu kuorum yang dirumuskandalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar, dan karena itu RUPS harus dihadiri olehpemegang saham yang mewakili paling sedikit

34 jumlah saham yang sah dankeputusan disetujui oleh %4 jumlah saham yang hadir ;Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar itu sama maknanya dengan Pasal 88 ayat (1)dari UndangUndang Nomor Tahun 1995 yang berbunyi: Direksi wayjibmeminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminanutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan ;b Bahwa untuk mata acara RUPS tentang "penjaminan asset perseroan kepadaBank" maka kuorum RUPS tanggal 8 Juni 2004 tidak tercapai karena hanyadihadiri oleh 50% jumlah

hukum karena menyelenggarakan RUPS tanggal 8 Juni itutanpa didahului surat panggilan kepada para Penggugat selaku pemegang sahamserta tanpa adanya pengumuman dalam 2 (dua) surat yang terbit di tempatkedudukan perseroan, Tarakan, dan karena itu melanggar Pasal 20 ayat 2Anggaran Dasar ;d Bahwa Tergugat I dalam menyelenggarakan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 20 ayat 1Anggaran Dasar, yaitu menyelenggarakan RUPS di Jakarta, di luar tempatkedudukan

perseroan, Tarakan, sedang Pemegang Saham tidak seluruhnyahadir ;2 Keputusan RUPS luar biasa tanggal 8 Juni 2004 tidak sah dan batal demiHukum ;a Bahwa jumlah saham yang sudah dikeluarkan ada sebanyak 500 saham danpemegang saham yang hadir atau mewakili dalam rapat hanya 250 saham atau50% jumlah saham, yaitu saham para Tergugat, Hendrik Hakim 175 saham(35%) dan Steven Hakim 75 saham (15%) dan karena itu keputusan RUPS tidakmungkin sah dan mengikat perseroan ;Hal. 7 dari 70 hal.

Gusher Tarakan dijaminkan pada BNI tanpa persetujuan RUPS, sedangpenggunaan pinjaman itu tidak pernah diaudit ;a Bahwa pinjaman asset PT Gusher Tarakan kepada PT. Bank Negara Indonesia(persero) Tbk Wilayah IX Banjarmasin pada tahun 2004 berjalan tanpapersetujuan RUPS dan oleh karena itu adalah tidak sah, sehingga merupakanperbuatan melawan hukum dari para Tergugat.

JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus ;Bahwa tahun 2011 tentang pergantian pengurus ;Bahwa hasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmirullah ;Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU tidak dirugikan hanyapendapat pribadi saksi ;Bahwa RUPS tahun 2011 PT. JMU tambahan setoran modal ;Bahwa RUPS tahun 2008 dan 2011 penggantian direksi dari terdakwa BambangKoesbandono kepada Hartoyo Soeroer, yang menghadiri RUPS dari PempropJatim Ardi, PT. Jasa Marga Herly Winarto, PT. JMU HartoyoSoeroer dan Sri Widiadi ;Bahwa Dirut PT. JMU terdakwa Bambang Koesbandono tahun 2003, yang hadirSoekarwo dari Pemprop, Jasa marga dan PT.

JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus danhasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmirullah ;Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU berdasarkan AktaPendirian Pasal 11 RUPS meminjam uang, mengambil alih utang danseterusnya ;Bahwa RUPS tertanggal 162011 belum pernah diberikan kepada ahli ;Bahwa ahli belum melihat RUPS tersebut ;Bahwa keuangan PT. JMU termasuk keuangan Negara karena bersumberdari APBD ;DR. EMANUEL SUJATMOKO, SH.

Begitu pula pemberian uang kepada saksi Supriatnaseharusnya disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) d Akta Pendirian PT JMU Nomor 25 tanggal27 Desember 2002. Pada faktanya tidak ada persetujuan RUPS.

Keputusan untuk diberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;3. Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir ;Dan ketentuan Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atauKomisaris dengan menyebutkan alasannya ;2.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS ;5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggora Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;6. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan ;7.

No. 508 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena itu terbukti pemberhentian Penggugat dari pekerjaandan jabatannya tersebut tidak berdasarkan pada RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Surat Keputusan Bersama antara PT. Bank Bali Tbk. denganAnggota Direksi No.

Bank Bali Tbkberdasarkan RUPS dan berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Bersamamenentukan pemberhentian Penggugat harus melalui RUPS, oleh karenatindakan Tergugat dinilai telah menyalahi kesepakatan tersebut makadiajukan gugatan ini dengan menggugat PT. Bank Bali Tbk dengan demikiangugatan Penggugat cukup jelas dan terang ;Dikarenakan pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, dengan dasardasar sebagai berikut :a.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisarisdapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaantertentu dalam jangka waktu tertentu (vide Pasal 100 ayat 3 UU No. 1Tahun 1995/Pasal 118 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007) ;3. Setiap anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya.