RINTAR MABUE LUMBAN TOBING,SE.Ak selaku ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumenjelaskan bahwa hasil audit yang di lakukan bersama Tim terhadapkegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti KecamatanBinduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016, telah ditemukanpenyaluran raskin yang tidak disalurkan kepada Warga sehinggamenimbulkan kerugian Negara sebesar RP. 132.077.700.00, (Sseratustiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).Perbuatan terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H.

RINTAR MABUE LUMBAN TOBING,SE.Ak selaku ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumenjelaskan bahwa hasil audit yang di lakukan bersama Tim terhadapkegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti KecamatanBinduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016, telah ditemukanpenyaluran raskin yang tidak disalurkan kepada Warga sehinggamenimbulkan kerugian Negara sebesar RP. 132.077.700.00, (Sseratustiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh riobu tujuh ratus rupiah).Perbuatan terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H.

Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA. keterangan di BAPTahap Penyidikan di bawah janji dibacakan di depan persidangan,memberikan keterangan dan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:TPK/2019/Farkitang : Tiga milyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratusBahwa Tugas ahli adalah melakukan audit dan penugasan lainnyasesuai perintah pimpinan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, evaluasi,verifikasi, dan mengendalikan mutu dari output penugasan di bidangInvestigasi serta mengelola sumber daya

Pasal 184 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan yang dinilaisebagai alat bukti surat menurut undangundang adalah: surat yang dibuat atasSumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pendapat EvenriSihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA. serta setelah dicermati dalam berkasperkara melekat alat bukti Surat yaitu berupa: Laporan Hasil Audit dalam rangkaperhitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas

kerugianKeuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatanpengadaan tanah kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahunanggaran 2015 Nomor: SR122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 dimanahasil Audit PKKN tersebut menyatakan bahwa terdapat Kerugian KeuanganNegara sejumlah Rp. 3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus Sembilan jutatujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), kerugiankeuangan Negara terjadi menurut keterangan/pendapat Ahli Evenri Sihombing,SE.Ak

kerugian Keuangan Negara(PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan tanah kantordinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015 Nomor: SR122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 dimana hasil Audit PKKN tersebutmenyatakan bahwa terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluhtiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), kerugian keuangan Negara terjadimenurut keterangan/pendapat Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak

diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa pencairan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 merupakantanggung jawab pribadi dari Terdakwa.27 Bahwa benar seluruh Kerugian Negara sebesar Rp. 9.916.325 000, (sembilan milyarsembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkanhasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahunanggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504/ PW10/ 5/2012 tanggal 02 Maret 2012dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak

WINITA P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 904.500.000,00(sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;dimana Terdakwa sendiri telah merugikan Keuangan Negara sebesarRp.476.100.000, (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah)berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan BantuanSosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 / PW10 /5 / 2012 tanggal02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak di bawahsumpah di persidangan

Bahwa menurut pendapat ahli AGUS PRIYONO,SE.AK telah terjadikerugian negara sebesar Rp2.872.854.055,00 (dua miliar delapan ratus tujuhpuluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).Bahwa fakta dalam persidangan tidak terbukti unsurunsur pidananya, secaranyata telah terjadi kerugian negara/daerah sedangkan pemidanaanmerupakan Ultimum Remedium atau merupakan penyelesaian terakhir atassuatu masalah dalam pidana.Maka seharusnya jaksa sebagai pengacara negara untuk dapat melakukangugatan

T.A DugatPanjaitan selaku Kepala Dinas Sosial dan saksi SabamSimangunsong selaku Kepala Dinas Perhubungan (Lihat buktibuktiyang diajukan oleh Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas)dan pengembalian ini juga telah pula dinyatakan oleh PenuntutUmum dalam surat tuntutannya pada halaman 101 yang berbunyi"kerugian negara sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapanpuluh lima juta rupiah) telah dikembalikan ke kas daerah" dan hal inijuga sudah diterangkan oleh saksi ahli Dwi Prayitno, SE.Ak sebagaiuditor

1. Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH, SE.AK BIN ALI UDIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ERWINSYAH, SE.AK BIN ALI UDIN dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH, SE.AK BIN ALI UDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara

Bersama-sama, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Rozaly Fatma (saudara perempuan)

Made Mahendra Budi, SE.Ak,MM. dari KuasaHukum Ni Putu Artha, lalu diberitanda bukti P17 ;Informasi Data Pembayaran dan peta Blok Lokasi Obyek Sengketa besertanama orangorang yang telah membeli tanah milik Men Putu Katon di JalanSerma Kawi Denpasar, lalu diberi tanda bukti P18 ;Sertifikat Hak Milik No.1234, luas 268 M2, Desa Dauh Puri Klod atas namaNi Putu Ayu Sri Artati,SE.

Kuryana Aziz selaku KepalaDinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kota Prabumulih (pihak pertama), serta SahalaSiahaan, SE.Ak. selaku Pemimpin Cabang PT. BankPembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Prabumulih(pihak kedua);Bahwa (atas izin Hakim Ketua, dalam persidangan ini dengandisaksikan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, saksimemperlihatkan foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antaraPemerintah Kota Prabumulih dengan PT.

Firnanda Wira Kesuma, SE.Ak Bin Musafir Umar;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Telah membaca:1.Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanda Aceh Tanggal 10 Maret 2021 nomor 27/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna;Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera

ZAHRUL HARMEN, ST.MMtersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak,CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumbartelah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian kKeuangan negarasebagai berikut :a. Selisih volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalahsebesar 10,86 M3.b. Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105M3Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDGc.

ZAHRUL HARMEN, ST.MMtersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak, CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumbartelah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negarasebagai berikut:a. Selisih volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalahsebesar 10,86 M3.b. Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105M3c. Selisin volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5titik (tidak dilaksanakan).d.

Kuryana Aziz selaku KepalaDinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kota Prabumulih (pihak pertama), serta SahalaSiahaan, SE.Ak. selaku Pemimpin Cabang PT. BankPembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Prabumulih(pihak kedua);e Bahwa (atas izin Hakim Ketua, dalam persidangan ini dengandisaksikan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, saksimemperlihatkan foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antaraPemerintah Kota Prabumulih dengan PT.

berupadokumen;e Bahwa yang membuat dokumendokumen untuk bapak Siraitadalah Sekretaris EsbenWakerkwa; e Bahwa ada tunggakan dana KPU Pak Sirait yang belumdibayarkan sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat milyar lebih)lebih; Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum disamping mengajukan SaksiSaksi Faktatersebut di atas, juga mengajukan Ahli yang di bawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut : Ahli FERDINAN PALEMBANGAN, SE.Ak

puluh tiga = a Bahwa saksi tahu sewaktu diadakan rapat MAD yang difasilitasi oleh BKMDmaka terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2013 dansemua tunggakan pada saat tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa; Bahwa saksi tahu sebahagian dana PNPM ini dipergunakan oleh terdakwa untukusaha pribadinya yaitu membeli Kopra; Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli yaituLINDUNG SAUT MARULI SIRAIT,SE.Ak

IKA SUWITAmasingmasing selaku pribadi maupun secarabersama sama selaku Panitia Pengadaan Tanah Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur Negara untuk kantor perwakilan BPK RI diManado untuk tahun anggaran 2006, dan tahun anggaran 2007 berdasarkanSK No. 299/SK/VIIIVIII.3/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 danberdasarkan SK No.14 a/K/VIIIVIII.3/1/2007 tanggal 9 Januari 2007baiksebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan denganMohammad Hatta (sudah meninggal Dunia), MUHAMMAD YASIR, SE.Ak

(lima ribu rupiah) ;0Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada HariKamis, tanggal 16 Desember 2015 oleh kami : Edward Harris Sinaga, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, Beslin Sihombing, S.H ,M.H dan NurbayaLumban Gaol, SE.Ak, S.H,M.H masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selakuHakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 6 Januari 2016diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakimtersebut dengan

2011 ahli kurang ingat karena sistemkeuangan ini sudah begitu amburadul jadi kita dari tim mengadakan suatu audityang sifatnya lebih mendalam lagi untuk menemukan halhal yangsesungguhnya ;Bahwa audit yang dibuat Januari 2011 itu masih audit yang sama dengan yangtanggal 12 Mei 2011 berbeda tapi itu pendalaman daripada audit yang terdahulu ;Bahwa arus kas itu sesungguhnya menjadi bahan untuk melakukan suatu audit ;Bahwa laporan audit yang ahli buat di laporkan kepada Manajemen ;Ahli BUDI SETYAWAN, SE.AK

AGUNG SATROWIBOWO, SE.Ak., SH. MM. CA.CPA. 2. ADI FESASIH OKTAVIANTO, SH. MH3. AINUL WAFIQ, SH. 4. JOHN, SH. dan 5. YULIWANTONO WIRAWAN,SE.SH.MM.

Yuyung Mulya Sungkawa, MM dan Asep DaniRamdani, SE.AK yang dituangkan dalam Laporan Hasil PemeriksaanSemester Tahun Anggaran (TA) 2008 atas Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Garut TA 2007 khusus Temuan yangmengandung dugaan Tindak Pidana Korupsi (Pengeluaran Biaya Makandan Minum) Nomor : 02/LHP/XVIILBDG/06/08 tanggal 23 Juni 2008 yangmenerangkan dalam proses pencairan dana Kegiatan PenyediaanMakanan dan Minuman TA 2007 pada Setda Kabupaten Garut, terdapatkerugian negara/daerah sebesar Rp. 4.536.884.610,00

MEYWAN HERAROSY, SE.Ak.