kepada Pungky B Priyambodo, tanda bukti T7 ;5110111213141516171819Foto copy Permohonan Terdakwa untuk tidak hadir pada RUPS Luar Biasa,tanda bukti T8 ;Foto copy Pokok Pikiran dan saran oleh terdakwa terhadap RUPS Luar BiasaPT.

, ketika rencana terdakwa mau melakukan RUPS padapertengahan tahun 2011 atau setelah pengurusan lahan selesai, pada bulan Mei2011 sudah didahului dengan RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh KomisarisUtama dan pemegang saham yang lain dengan agenda penggantian pengurusdan pemilik.

Dan hasil dalam RUPS Luar Biasa tersebut perusahaan sudahberubah pemilik atau pemegang saham, sementara posisi saya dari hasil RUPSLuar Biasa sudah dikeluarkan dalam arti tidak jadi pengurus lagi, sehinggasampai dengan saat ini saya menunggu RUPS lagi terjadi dan pemegang sahamPT.

Eco Enviromental Energi Indonesia dan akan terdakwapertanggungjawabkan di RUPS ;Bahwa terdakwa rasa tidak perlu mendapat persetujuan dari PT. IDLP selamauang tersebut dipergunakan untuk pengurusan lahan sesuai kesepakatan ;Bahwa pada saat RUPS terdakwa tidak hadir, karena sudah memberikan kuasakepada sdr. Al Faisal, dikarenakan terdakwa ada keperluan lain untukkepentingan PT.

Eco Environmental EnergiIndonesia Kota Batam mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengundangsemua pemegang saham termasuk terdakwa, namun terdakwa tidak hadir danmenyuruh kuasanya, yaitu sdr. Faisal untuk menghadiri dalam RUPS Luar Biasatersebut tetapi ditolak, berdasarkan kesepakatan pemegang saham yang hadir ;Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 telah dilakukan pemeriksaanterhadap laporan keuangan PT.

Akta Penegasan Nomor 2 tertanggal 8 Januari 2013 yang dibuatdihadapan fTurut Tergugat Il; Menyatakan bahwas ketentuanyang berlaku sebagai Anggaran Dasar Tergugat adalahAnggaran Dasar dan KeputusanKeputusan RUPS yang ada dandigunakan dalam RUPS Tergugat tanggal 26 Juni 2007;6.

Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, X11 danTergugat XIV untuk baik secara sendirisendiri maupun secara bersamasama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkan padaKeputusanKeputusan RUPS selain keputusan RUPS yang didasarkanpada Anggaran Dasar Tergugat yang tercantum dalam Akta Nomor 15Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumseluruh RUPS Tergugat yang telah diselenggarakan oleh Tergugat setelah tanggal 6 Maret 2008 dan didasarkan pada Anggaran Dasarselain Anggaran Dasar Tergugat yang tercantum dalam Akta Nomor15 tertanggal 6 Maret 2008;7.

Menghukum Tergugat TI, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XIl, XIll dan Tergugat XIV untuk baik secara sendirisendiri maupunsecara bersamasama tidak melakukan tindakan apa pun yangdidasarkan pada KeputusanKeputusan RUPS selain keputusanRUPS yang didasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat yangHalaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018tercantum dalam Akta Nomor 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menghukum Tergugat TI, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, DX, X, XI, XII, XIIdan Tergugat XIV untuk baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkanpada KeputusanKeputusan RUPS selain keputusan RUPS yangdidasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat yang tercantum dalamAkta Nomor 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) mengenai Perubahan Susunan PemegangSaham Dan Susunan Direksi PT.

BIFREN UTAMA adalalah samasama sebagai OrganPerseroan yang samasama diangkat oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Sehingga antara Direktur Utama dengan KomisarisUtama dalam PT.

Tanggal 20 Agustus 2012 2012 profit sharing yang keduasebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Akan tetapi, untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) TahunBuku 2011 tidak pernah diadakan/dilaksanakan oleh Penggugat; Bahwa, karena desakan dari Tergugat untuk dapat diadakan RUPS, makakemudian antara Penggugat dan DIDIK WIRADI HANDONO(Suaminya) dengan Tergugat mengadakan janji ketemu tanggal 08September 2012 di Kantor PT. BIFREN UTAMA Bandung.

Tidak diadakan RUPS untuk Tahun Buku 2011 dan TahunBuku 2012, yang seharusnya disampaikan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir (Sesuaipasal 66 UU No.40 Tahun 2007);2.

Tentang Undangan RUPS PT.Bifren Utama. diberi tandaT.10.11. Foto copy Perihal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.Bifren Utama tanggal 26 Agustus 2013 dari Elok Sunaringtyasyang ditujukan ke Dheby Hartianty , sesuai dengan aslinya , diberitanda. T.11;12. Fotocopy Email tanggal 03 September 2013 dari DhebyHartianthy. Tentang Undangan RUPS PT.Bifren Utama. Sesuai aslinyaoleh Hakim diberi tanda T.12.;13.

HARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 83tanggal 11 November 1994, yang dibuat oleh Notaris INDRAWATISETIABUDHI.Fotocopy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

HARDLENT MEDIKAHUSADA Nomor : 57 tanggal 13 Februari 2009.Fotocopy Surat Keputusan Menkumham Rl NomorAHU15209.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan, tanggal 24 April 2009.Fotocopy Surat Kuasa LISA MEGAWATI kepada SUSY SANDRAWATI,SH tanggal 12 Maret 2012.Fotocopy Akta Pernyataan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.HARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 17 tanggal 17 Maret 2012.Fotocopy Notulen RUPS PT.

Nomor 17 tertanggal 17 Maret 2012 tentang AktaPernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Hardlent Medika Husada yang secara jelas dan terfaktakan adanyarangkap kewenangan yang dimiliki Terdakwa menimbulkan konflikkepentingan, bahwa Terdakwa menyelenggarakan RUPS LB dengankewenangannya sebagai anggota Komisaris dalam susunan DewanKomisaris PT. Hardlent Medika Husada sehingga dalam prosesberjalannya RUPS LB tersebut yang mana Terdakwa juga sebagaipemegang saham PT.

Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa telah mendaftarkan Akta BeritaAcara RUPS LB ke Kementerian Kehakiman sedangkan sebenarnyaTerdakwa tidak berhak untuk menyelenggarakan RUPS LB tersebutmengingat Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti setor saham/penyertaan sahamnya atas PT. Hardlent Medika Husada sehinggasebenarnya Terdakwa dalam Rapat/RUPS LB tersebut bertindak adanyarangkap kewenangan sebagai Dewan Komisaris dan juga sebagaipemegang saham PT. Hardlent Medika Husada, sedangkan saksi DR.

HARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 83tanggal 11 November 1994, yang dibuat oleh Notaris INDRAWATISETIABUDHI.Fotokopi Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

Penggugat selaku Direkturdan pemilik saham dari Tergugat tidak pernah melakukan pemberitahuandan mengundang serta memberi kuasa untuk dilakukan dan/atau menghadiriRUPS atau RUPS Tergugat lainnya, sehingga Perbuatan Tergugat II danTergugat III merubah susunan kepengurusan organ Perseroan sesuai denganberita acara RUPS/RUPSLB dan menggantikan Penggugat selaku pemiliksaham 12,4% dan Direktur Tergugat kepada Tergugat Ill, adalahbertentangan dengan hukum ;Bahwa Perbuatan Tergugat II dengan menyuruh Tergugat

Puts No. 111/PDT/2018/PT.TJKPeraturan Perundangundangan khususnya Pasal 75 UU Perseroan, yangmenentukan:(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atauDewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndangini dan atau anggaran dasar.(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keteranganyang berkaitan dengan Perseroan dari Direksidan/atau DewanKomisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidakbertentangan dengan kepentingan Perseroan.(3) RUPS

lainnya yang mempunyai kewenangan adalahDireksi sebagaimana ditentukan:Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasd 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, yang berwenang untuk melakukantindakan hukum di dalam dan di luar Perseroan sesuaiketentuan Pasal 98 UU Perseroan, termasuk untuk membuka rekeningdengan cara penandatanganan spesimen aplikasi dan menarik rekening

Puts No. 111/PDT/2018/PT.TJIK23.24.25.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 UU Perseroan, Direktur mempunyaikewajiban untuk menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya,sehingga sampai saat ini Penggugat selaku Direktur Tergugat dan sekaligusselaku pemegang saham sebesar 12,4% atau sebanyak 62 lembar sahamtidak pernah mengajukan RUPS dan atau memberi kuasa kepada siapapununtuk menghadiri atau menyelenggarakan RUPS Tahunan ataupun RUPSlainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) UUPerseroan

CahayaBatu Limau ;Bahwa perubahan susunan organ perusahaan Tergugat I, dengan Tergugat IIIselaku Direktur dari Tergugat tanpa melalui ketentuan hukum yang berlakudengan dibuktikan adanya penandatanganan amandemen ke2 danamandemen ke3 antara Tergugat III selaku Direktur Tergugat I, sebagaimanatelah Penggugat uraikan bahwa Penggugat tidak pernah memberi kuasa dantidak pernah menyelengarakan RUPS atau RUPS lainnya, bila timbul aktaRUPS kuat dugaan penerbitan akta tersebut dengan mengunakan ataumemasukan

Agricon beserta anakperusahaannya sebagai agenda lanjutan dari Agendatambahan RUPS Tahunan PT Agricon pada tanggal 340.41.82Juni 2009 tentang penyesuaian terhadap perubahan SusunanPengurus pada PT. Agricon yang diusulkan melaluisurat perihal RUPS biasa tertanggal tertanggal 8 Juni2009 oleh Drs. Bintang Indra Sakti selaku kuasa PemegangSaham Ny.

Bahwa atas usulan surat tertanggal 17 Juli 2009 tersebut44.di atas, Haerul Bestari Bengardidi hari yang sama tanggal 17 Juli 2009, merespon suratusulan RUPS tersebut dengan Surat Nomor: 08/Dir/VII/09 djyang ditujukan kepada Pemegang Saham PT.

atau lebih jumlah seluruhsaham dengan hak suara atau adapermintaandari Dewan Komisaris Pasal 79 ayat (2)Undang undang Nomor 40 tahun 2007;Bahwa pemanggilan Para Pemegang Saham untukmengadakan RUPS dilakukan paling lambat 14hari sebelum tanggal RUPS tersebut diadakan,Pasal 82 ayat (1), Undangundang Nomor 40tahun 2007 dan Pasal 9 Akta Risalah Rapat50.8.50.9.93PT.

Agricon) Nomor 10 tanggal 27 Mei 2008maka RUPS dapat dilangsungkan apabila qourumkehadiran sebagaimana yang diisyaratkandalam Undang undang tentang PerseroanTerbatas telah dipenuhi yaitu lebih dari %(setengah) dan berdasarkan Pasal 10 ayat (4)Akta Risalah Rapat PT. AgricultureConstruction (PT.

Agricon) Nomor 10 tanggal27 Mei 2008 maka RUPS atau RUPSLB dapatmengambil keputusan sebagaimana ditentukandalam Undang Undang berdasarkan Musyawarahuntuk Mufakat atau berdasarkan suara setujudari jumlah yang dikeluarkan dalam RUPS;Bahwa pada dasarnya Undang undang Nomor 40tahun 2007 hanya mengatur tentangpenyelenggaraan RUPS ~ tahunan dan RUPSlainnya, sedangkan dalam Akta Risalah RapatPT. Agriculture Construction (PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL padaPasal 9 angka 2 dan 3 mengatur sebagai berikut: RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebin dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar; 27 Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. Dengan demikian jelas bahwa anggaran dasar PT.

MULTICONINDRAJAYA TERMINAL (Akta No. 04), di dalam Pasal 9disebutkan antara lain yaitu:"(1 ) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;hal 19 dari 34 hal put.

No. 37/PDT/2017/PT.DKI(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPSGiadakan, ...... 0.0... cc cee ccc cee cee SEY nn nnn nn nn nnn nnn noe nee ee nee nee nn6.2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 04tersebut mengatur mengenai cara pemanggilan RUPS, kapanpemanggilan RUPS dilakukan, dan mengenai penghitunganpemanggilan RUPS.

Bunyi Pasal 86 ayat (1), (2), dan 3 UUPT adalah sebagai berikut:Pasal 86(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 'A(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali undangundang dan /atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorom yang lebih besar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwaRUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaiKUOIUM

MIT mengenai "Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS"sebagaimana termuat dalam Akta No. 04 adalah sebagai berikut:(1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiransebagaimana disyaratkan dalam Undangundang tentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi;(4) RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukandalam undangundang". hal 25 dari 34 hal put. No. 37/PDT/2017/PT.DKI13.5. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar PT.

kasasi dari Pemohon Kasasitidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memorikasasi tanggal 28 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam halini Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan apabila Direksi tidakmengindahkan permintaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

), makaPemegang Saham yang meminta RUPS dapat mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemohonmelakukan pemanggilan RUPS tersebut, dan atas permohonan tersebutKetua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan Pemohon apabilasetelah Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemohon apabila terbukti secarasumir persyaratan telah terpenuhi dan Pemohon memiliki kepentingan yangwajar untuk menyelenggarakan

RUPS;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat(5) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 9 Ayat (6), (7)dan (8) Akta Pendirian PT Anugrah Mitra Boga Abadi Nomor 213, tanggal 20Agustus 2011 menyebutkan untuk kepentingan Pemohon Kasasi dahuluTermohon juga sebagai pemegang saham untuk menghindari kekosongankarena Direktur dan Komisaris tidak dapat melakukan pemanggilansehubungan tidak ada kewenangan lagi untuk bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar Perseroan

ataupun di dalam maupun di luar Pengadilanuntuk mewakili Perseroan, maka terhadap permohonan Pemohon untukmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa adalahberalasan menurut hukum;Halaman 6 dari 8 hal.

Nomor 356 K/Padt/2019.Bahwa dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PerseroanTerbatas PT Anugrah Mitra Boga Abadi Nomor 22 tanggal 22 November 2013,yang selanjutnya telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU08917.AH.01.02 tahun 2014 tanggal 3 Maret2014, disebutkan bahwa acara dalam rapat tersebut adalah merubah Pasal 3tentang Anggaran Dasar Perseroan, dan secara fakta dalam Akta Berita AcaraRapat

;Pasal 113:Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggotaDewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, besarnya gaji dan tunjangan maupunhonorarium untuk Direksi/Komisaris adalah ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaNotaris Lina Herawati Tjondro Nomor 01 tanggal 2 Mei 2008 tentangPernyataan Keputusan Pemegang Saham Pemohon Banding, kelima warganegara asing tersebut di atas adalah merupakan Direksi

dan Dewan Komisarisdari Pemohon Banding yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai denganAkta Notaris;Bahwa Pemohon Banding dapat mengemukakan fakta sebagai berikut:Bahwa tidak ada keputusan RUPS yang menetapkan besarnya gaji dantunjangan maupun honorarium untuk Direksi/Komisaris warga negara asing ditahun 2008;Halaman 5 dari 28 halaman.

Selain itu, ketentuan Pasal 96 UndangUndangPerseroan Terbatas juga mengatur bahwa gaji dan tunjangandireksi dan komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan bahwa pembayaran gaji kepada direksidan komisaris asing tidak pernah dicantumkan dalam RUPS,namun juga tidak disebutkan dalam RUPS bahwa kepada direksidan komisaris asing tidak diberikan gaji.

Bahwa apabila benarDireksi/Komisaris tersebut tidak diberikan gaji, harus diungkapkanjuga di dalam RUPS. Dengan demikian, menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dimaksudHalaman 20 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 1386/B/PK/PJK/201 711.10.11.11.bukanlah "kalau ada gaji, dibuatkan di RUPS", tetapi "harusdibuatkan di RUPS" dan dalam RUPS yang tidak mencantumkanketentuan mengenai gaji bukan berarti RUPS tersebut cacathukum;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) jugaberpendapat bahwa karena bentuk perusahaan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa grup, dimana head office memiliki kKewenangan untuk menempatkankaryawannya di anak perusahaan mana saja, maka PemohonPeninjauan

Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menghadiri, menandatangani RUPS dalam meminjam dan menjaminkan asset, menandatangani Akta Subordinasi serta hak hukum lainnya yang berkaitan dengan PT. DASA TIGA PUTRA dan PT. DASA PRIMA;-------------------------------------------------------- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.121.000,- ( seratus dua puluh satu ribu rupiah);

DASAPUTRA, tersebut ;6 Bahwa saat ini perusahaan pemohon tersebut memerlukan tambahan modal usahaguna mengembangkan dan meningkatkan pruktivitas perusahaan, sehinggapemohon memutuskan untuk mengajukan pinjaman uang kepada lembagakeuangan ;7 Bahwa karena ketiga Anak pemohon belum dewasa/belum cakap hukum, makauntuk mengurus hakhak yang berkaitan dengan hukum perlu diwakili olehwalinya , dengan demikian perlu ditetapkan wali ketiga anak tersebut untukmenghadiri RUPS, menandatangani RUPS dalam rangka

DASA TIGA PUTRA,tersebut ;8 Bahwa untuk itu pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga Anak kandungpemohon tersebut diatas yang belum dewasa, pemohon, memohon untukditetapkan sebagai wali untuk menghadiri RUPS, menandatangani RUPS dalammeminjam, menjual dan menjaminkan asset, menandatangani akte subordinasidan hak hukum lainnya yang berkaitan dengan PT.

DANIK, jenis kelamin perempuan lahir di Malang, padatanggal 21 Maret 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1584/1993 ;b NAUFAL NABILLAH, jenis kelamin lakilaki, lahir di Jakarta, padatanggal 22 Februari 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6312/U/JS/1996; 222 n nnn enec REOOFA RULA LARASATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakartapada tanggal 01 Januari 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :660/U/JS/2004; 3 Menetapkan memberi izin kepada pemohon DAWAM SUROSO untukmenghadiri RUPS

, menandatangani RUPS dalam meminjam,menjual danmenjaminkan asset, menandatangani subordinasi dan hak hukum lainnya yangberkaitan dengan PT.

FH.No.1Rt.012/028 Kelurahan Mekarjaya,Kecamatan sukamajaya, Kota Depok;Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agarditetapkan sebagai wali dari ketiga anak Pemohon tersebut dikarenakan anakanaktersebut adalah pemegang saham di perusahaan milik Pemohon yaitu PT.DASAPRIMA dan PT.DASA TIGA PUTRA;Bahwa benar tujuan Pemohon agar di tetapkan sebagai wali terhadap anakanakPemohon dikarenakan mau mengadakan RUPS untuk membahas pengajuan pinjamanke lembaga keuangan ( Bank) dengan

LUNARDILIYANTO (selaku Direksi) yang intinya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang akan diselenggarakan adalah melanggar hukum, selanjutnyaSdr. PITONO, melakukan pemotretan di rauangan RUPS, lalu tidak lamakemudian sejumlah karyawan melakukan demo di dekat ruang rapatdengan membawa slogan atau poster, lalu sejumlah karyawan kuranglebih 100 (seratus) orang berteriakteriak sambil menggedorgedor kacajendela ruang rapat RUPS, dan akhirnya kaca tersebut pecah, sehinggapeserta rapat ( Sdr.

Umum untuk membuktikankebenaran dakwaannya telah mengajukan saksisaksi dibawah sumpah yangtelah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :1.DANY LIYANTO Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa PT Varia Dwi Tunggal Gemilang yang bergerak dibidang pembuatan pintubesi harmonika, adapun pemegang sahan saksi 50% sebgai komisaris dan kakakkandung saksi bernama Lunardi Liyanto sebesar 50 % sebagai Direktur ; Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 akan diadakan RUPS

Varia Dwi Tunggal Gemilang Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik adakejadian perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saksi dan keluarganya yaituMerlin Liyanto (anak kandung) , Minh Hong Nguyer (menantu) dan Agus(sopir) ; Bahwa saksi selaku Komisaris menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),bersama Notaris Swartana Teja, SH tanggal 25 Agustus 2009 Lunardi Liyanto sekaluDireksi tidak hadir kemudian didatangi karyawan yang mewakili SPSI yangdidampingi koordinator keamanan yaitu Pitono dan bagian

personalia Indra yangkemudian mereka memberikan selebaran yang ditanda tangani Lunardi Liyantoselaku Direksi kepada saksi, bahwa RUPS yang akan diselenggarakan melanggarhukum; Bahwa di dalam ruang rapat RUPS Pitono yang memotret dan kemudian sejumlahkaryawan melakukan demo di dekat ruang rapat dengan membawa slogan atau fosterdengan jumlah karyawan 150 orang, sambil menggedor kaca jendela dan akhirnyaada kaca yang pecah ; Bahwa karena banyak orang yang demo serta kaca pecah, maka saksi ketakutanbersama

Disisi laintindakan saksi korban yang akan mengadakan RUPS untuk pembubaran perusahaantersebut karena belum terjadi/terlaksana RUPS tersebut, sehingga pembubaranperusahaanpun belum terjadi, oleh karena itu tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkanoleh hukum terhadap dua kepentingan yang berbeda tersebut haruslah dipertimbangkandengan seksama dengan cara menilai faktafakta yuridis tersebut secara khusus,sebagai berikut :e Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ada mendatangimobil

Daya Kaltim Bahagia dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Daya Kaltim Bahagia sesuai pasalPage 15 of 413.23.3105 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangperseroan terbatas yang menyebutkan : anggota direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan menyebutkan alasannyadanPasal 10 ayat (8) Akta Pendirian PT.

Daya KaltimBahagia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupunRapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT.

Jika seseorang beroleh jabatan sebagai direksi lewatmandat RUPS, maka wajib tunduk pada ketentuan UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan.

atau oleh direktur utama dapat dilihat/dinyatakandalam AD/ART, perubahan AD/ARTnya atau akta berita acara RUPS.

kepada Pemohon (Royal Cocoa Company Ltd) untuk memanggil sendiri dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Prosedur penyelenggaraan RUPSLB diatur dalamketentuan Pasal 79 UUPT yang selengkapnya Pemohon Kasasikutip sebagai berikut:Pasal 79 (UUPT)(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh)

pada ayat (5);a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakanmasalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan mata acara

rapat lainnya yang dipandang perluoleh Direksi;(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk padaketentuan undangundang ini sepanjang ketentuan peraturanperundangundangan di bidang pasar modal tidak menentukanlain;1.3.

Ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1);b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3);c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1); ataud.

Akta Berita Acara RUPS No. 42 tanggal 23 Desember 1994 yang dibuatdihadapan HARYATI SURACHMAN, Notaris Pengganti di Jakarta,d. Akta Berita Acara RUPS No. 16 tanggal 16 Desember 1998 yang dibuatdihadapan ANGELIQUE TEDJAJUWANA, S.H., Notaris di Semarang,Dimana perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri KehakimanRI berdasarkan Surat Keputusan No.

IDOLA TUNGGAL tidak pernah mengetahui rencanapelaksanaan RUPS tertanggal 23 Mei 2006 dan tanggal 06 Juni 2006 yanghalaman 5 dari 133 lembar Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT.DKI.dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut karena tidak pernah menerima undangansecara sah dan patut untuk menghadiri RUPS;9.

yang dilakukan setelah RUPS tanggal 25Agustus 2006 antara lain :(i) RUPS tanggal 10 Juli 2008 berikut akta No. 25 tahun 2008 tanggal 10Juli 2008(il) RUPS tanggal 19 Agustus 2013 sebagaimana yang tertuang dalamAkta No 8 Tahun 2013(iii) RUPS tanggal 20 Desember 2013 sesuai Akta No 50 tahun 2013tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris IlmiawanDekrit Supatmo S.H.

Menyatakan Batal dan Tidak Sah RUPS tanggal 20 Desember 2013maupun RUPS lainnya yang diselenggarakan Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill dengan segala akibat hukumnya.13.

Menyatakan SAH dan MENGIKAT Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT IDOLA TUNGGAL tanggal 26 Maret 2012 berikut segalaKeputusan yang dihasilkan dengan segala akibat hukumnya.19.

YY tidak melakukan hal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni2008 Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.Ditetapbkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinyadengan memperhatikan

ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5tersebut diketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapbkan oleh RUPS.

Olehkarena itu dalam ketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, makaharus terlebih dahulu diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dandividen tersebut dibagikan kepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini PemohonBanding tidak melakukan RUPS yang menyetujui adanya pembagian dividen, olehkarenanya pengambilan tunai yang tidak didasarkan pada RUPS, bukan merupakanpengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit olehauditor independen KAP Drs. Harry & Rekan.

BatutamaManikam Nusa dan dengan sendirinya semua data yang adaselama ini di Kemenkumham akan diperbarui berdasarkanhasil RUPS tersebut ;Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor 239/K/TUN/201416.

Putusan Nomor 239/K/TUN/201418.19.20.21.22.permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS PT.

., Notaris di Jakarta) telahmenyelenggarakan RUPS pada tanggal 29 Februari 2012, yang kemudiandituangkan ke dalam Berita Acara RUPS tertanggal 29 Februari 2012,yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta; danselanjutnya oleh Notaris yang sama dibuatkan Akta Pernyataan KeputusanRapat No. 03, tanggal 13 Maret 2012 ;Bahwa apabila Tergugat menjalankan tugasnya sesuai hukum yangberlaku maka seharusnya RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 29Februari 2012 adalah tidak sah karena mengacu

Augustine Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta ;Bahwa salah satu agenda RUPS yang diselenggarakan tanggal 29Februari 2012 adalah mengenai penyesuaian anggaran dasarPT.

, dimanaperubahan anggaran dasar perseroan melalui RUPS mutlak merupakanhak hukum pemegang saham yang diatur dengan jelas dalam UUPT.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Menurut Pasal 80 dan 91 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, Pembatalan Pengangkatan Pekerja selaku Direksi BankRatu hanya dapat dilakukan oleh Keputusan RUPS ;Bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pembatalan pengangkatanpekerja sebagai Direksi melalui RUPS hingga Bank Ratu dibekukan kegiatannyaoleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2000, BPPN menganggap bahwaKeputusan RUPS tertanggal 21 Februari 2000 adalah sah dan tetap berlaku ;Bahwa secara faktual hingga kegiatan Bank

No. 47 PK/TUN/2008Saham (RUPS) adalah merupakan organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenangyang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris sebagaimana diaturdan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, kedudukan Sar.Hengky Hendratmoko sebagai Direktur PT.

Bank Ratu yang diangkat berdasarkanRUPSLB telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan danjuga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1)UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan"Anggota Direksi diangkat olen RUPS". Hal ini sesuai dengan Pasal 91Jo. Pasal 92 UU No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kedudukanDireksi dalam perseroan adalah kuat, dan tidak dapat dibatalkan denganalasan apapun juga tanpa melalui RUPS ;Bahwa sebagai Direktur PT.

Bagi calon yang diajukan oleh Bank ke Bank Indonesiamanakala tidak disetujui atau tidak lulus dalam fit and profer test di manayang bersangkutan sudah diangkat sebagai pengurus melalui RUPS,maka yang bersangkutan wajib diberhentikan melalui RUPS atau yangHal. 10 dari 15 hal. Put.

Bank Ratu tidak pernahmelakukan RUPS untuk memberhentikan Sdr. Hengky Hendratmokosebagai Direktur dan sebaliknya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak pernahmengajukan pengunduran dirinya, maka menurut hukum kedudukan Sadr.Hengky Hendratmoko masih sebagai salah satu Direksi PT.