aplikasi kredit atas nama MIDDIN MUHAJIR;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama HASAN SIJALLING;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUHAJIR;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDIRMAN L;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDARMIN;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama AGUSSALIM;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama SIRAJUDDIN;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANERU;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUDDIN H;1 (Satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANGSI

237)238)Rekening koran atas nama SULHAJI;Rekening koran atas nama SUPARMAN;Rekening koran atas nama SYAHRIR;Rekening Koran atas nama SYAMSUDDIN DG SIJA;Rekening koran atas nama MIDDIN MUHAJIR;Rekening Koran atas nama HASAN SIJALLING;Rekening koran atas nama MUHAJIR;Rekening Koran atas nama SUDIRMAN L;Rekening koran atas nama SUDARMIN;Rekening Koran atas nama AGUSSALIM;Rekening koran atas nama SIRAJUDDIN;Rekening Koran atas nama SANERU;Rekening koran atas nama SYAMSUDDIN H;Rekening Koran atas nama SANGSI

No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS341)342)343)344)345)346)347)348)349)350)351)352)353)354)355)356)357)358)359)360)361)362)363)364)365)366)367)368)369)370)371)372)373)374)Surat kuasa atas nama SUDARMIN;Surat kuasa atas nama AGUSSALIM;Surat kuasa atas nama SIRAJUDDIN;Surat kuasa atas nama SANERU;Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN H;Surat kuasa atas nama SANGSI DG TOJENG;Surat kuasa atas nama MUH NASIR DG SITUJU;Surat kuasa atas nama YASIR BUTUNG;Surat kuasa atas nama M DARWIS NOJENG;Surat kuasa atas nama

nama SUPARMAN;207) Rekening koran atas nama SYAHRIR;208) Rekening Koran atas nama SYAMSUDDIN DG SIJA;209) Rekening koran atas nama MIDDIN MUHAJIR;210) Rekening Koran atas nama HASAN SIJALLING;211) Rekening koran atas nama MUHAJIR;212) Rekening Koran atas nama SUDIRMAN L;213) Rekening koran atas nama SUDARMIN;214) Rekening Koran atas nama AGUSSALIM;215) Rekening koran atas nama SIRAJUDDIN;216) Rekening Koran atas nama SANERU;217) Rekening koran atas nama SYAMSUDDIN H;218) Rekening Koran atas nama SANGSI

No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS336) Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN DG SIJA;337) Surat kuasa atas nama MIDDIN MUHAJIR;338) Surat kuasa atas nama HASAN SIJALLING;339) Surat kuasa atas nama MUHAJIR;340) Surat kuasa atas nama SUDIRMAN L;341) Surat kuasa atas nama SUDARMIN;342) Surat kuasa atas nama AGUSSALIM;343) Surat kuasa atas nama SIRAJUDDIN;344) Surat kuasa atas nama SANERU;345) Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN H;346) Surat kuasa atas nama SANGSI DG TOJENG;347) Surat kuasa atas nama MUH NASIR DG

Bahwa dengan demikian perobuatan Terdakwa, padahakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadapjati dirinya sebagai prajurit TNI yang memilikiSapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasanTerdakwa = semata mata karena Terdakwa berobatalternative karena merasa hilang ingatan /linglungas Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya

sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi

pidana, yang ketiga hukum pidana merupakanHalaman 49dan 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa huna ria pricipel bunga dari asas tenis eviden itumenyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kalididepan pengadilan dengan perkara yang sama.

Apabila kita melinat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankanHalaman 50dari 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sktsebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah

dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada

Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada

Dok danPerkapalan Surabaya (PERSERO) seharusnya tergugatmelakukan ijin terlebih dahulu kepada lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial(PPHI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3,pasal 152, pasal 153 ayat satu (1) huruf (g), danpasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenaga kerjaan ; Bahwa obyek gugatan aquo dalam keputusanya jugabertentangan dengan azas Fair Play karena hanyaPenggugat saja yang diberikan sangsi PHK, sedangkanyang melakukan Mogok kerja adalah diikuti

oleh16seluruh Karyawan, dan sampai saat ini karyawankaryawanlainya selain pengurus SEKAR, tidakdiberikan sangsi apapun oleh Tergugat ;Bahwa dengan Keputusan Tergugat dalam obyek gugatan aquosebagai bentuk intimidasi dan menghalangi kegiatanserikat pekerja (union busting) untuk menghentikanperjuangan Penggugat dalam menuntut Tergugat untukmemenuhi hak hak pekerja / pegawai dalam KesepakatanKerja Bersama (KKB) dan untuk melaksanakan kegiatanserikat pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 43Jo pasal

Sehinggakeputusan tersebut sangat merugikan diri Terdakwa/PemohonPeninjauan, sehingga sangatlah tepat dan layak Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dan membebaskan dari segala sangsi hukum ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhisyarat yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru olehprajurit lain maka Majelis akan memberikan sangsi yangtegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian olehkarena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwadikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalanipidana pokoknya maka akan menggoyahkan' disiplinmiliter baik dilingkungan Ma Denma Dam III/Slw danatau militer umumnya.5.

yangseharusnya diatur khusus dalam Undangundang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan; Bahwa ditegaskan dalam dallildalil Pembanding/Tergugat tidak ada niatataupun tindakan Pembanding/Tergugat untuk wanprestasi atau ingkar janji,yang disampaikan Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/ Penggugathanya sematamata meluruskan perjanjian kontrak kerja bukti T2 adalahbertetangan dengan peraturan dan perundangundangan, tetapiTerbanding/Penggugat menanggapinya dengan langsung menekanPembanding/Tergugat dengan sangsi

datangnya orang bertiga lagidengan mengendarai dua spd motor juga ikut memukulBahwa semuanya ada 5 orang yang memukulkorban ;Bahwa korban hanya bilang ampunampunBahwa setelah Terdakwa memukul korban dengan helm laluterdakwa pergi ;Bahwa waktu itu korban ada yang menolong adalah 2 cewekyang turun dariBahwa spd motor yang terdakwa pakai milik ibuterdakwa ;Bahwa Terdakwa saat ini sekolah di SMK PGRI 5Denpasar ;Bahwa dari pihak sekolah memanggil terdakwa, sementara daripihak sekolah bellum memberikan sangsi

tentangpenambahan hukuman bagi Terdakwa sangat tidak relevan dengan CiriciriKeadilan menurut THE LIAN GIE dimana menurut The Liang Gie ciriciriKeadilan adalah : Tidak Memihak (impartial); Sama hak (equal); Bersifat hokum (legal); Sah menurut hokum (lawful); Layak (fain); Wajar secara moral (equitable); Benar secara moral (righteous);Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar sangat tidak equaldan tidak wajar secara moral (equitable) alasan kami oleh karena Terdakwapastinya juga telah mendapat sangsi

pulang tanpa izin dan diajak kembali tidak mau,akhirnya saya mengikutinya disana justru malah diusir;Disini pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tanggakami sehingga pemohon menjatuhkan talak bain karena sudah tidakkuat lagi seperti yang tertulis di kitab fathul muin yang sudah tidakhalal hubungan suami istri;Mengenai anak saya akan menafkahinya sebagaimana yang sudahdiwajibkan, dengan demikian saya sebagai pemohon apabila adakesalahan dalam rumah tangga tersebut saya siap diberikan sangsi

Dalam perkara ini, Terdakwa telahmengembalikan seluruh uang yang digunakannya kepada merekayang berhak (para guru agama) sebelum proses pidana dimulai, danTerdakwa sudah dikenakan sangsi administrasi oleh Kantor Depag KotaMagelang ;11Magelang ;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai keberatan ad. 1 :bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatantersebut mengenai

ASIA PACIFIC FIBERS Tbkyang bukan bentuk pelanggaran tata tertib karena bentukbentukpelanggaran tata tertib dan jenis sangsi diatur dalam PKB BAB X dariPasal 53 sampai dengan Pasal 55 karena gugatan Penggugat tidak jelasatau kabur dasar hukumnnya maka gugatan harus ditolak atau gugatantidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke/NO);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secaraseksama, ternyata eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokokperkara yang memerlukan pembuktian oleh karenanya

Asia Pasific Fibers Bab X mengaturmengenai disiplin kerja, peraturan , pelanggaran dan sangsi dan sangsihanya diberikan kepada pekerja yang melanggar tata tertib, tindakanmenghimpun pekerja lainnya bukan merupakan pelanggaran tata tertibsehingga sesuai dengan Pasal 52 sampai Pasal 54 PKB PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat dikenakan sangsi apapun .

dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagibermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itumempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam inibertentangan dengan esensi keadilan ;Menimbang, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh ijinuntuk melakukan perceraian, namun demikian Penggugat telah membuat suratpernyataan yang isinya siap untuk menerima resiko apapun apabila ada sangsi

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jerakepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafan Pancasila.

Bahwa pada poin 7 Pemohon dan Pemohon II tidak memperolehBuku Nikah karena pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Iltidak melaporkan perkawinan karena status Pemohon masih dalamikatan dinas Kepolisian dan Pemohon telah mendapat sangsi denganpenundaan kenaikan pangkat;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti suratberupah :1.

AnisAfifah Binti Nur Arifin disumpah didepan saksi Zauni Binti Haji Baki, saksiHabsoh Binti Sutan Bandar, saksi Dewi Hastuti Binti Hasan Wahab, saksiAsepno Bin Suku, saksi Zaini Yusuf Bin MS Yusuf, saksi Saodah BintiAhmad Zein Gelar Raja Temenggung dan saksi Pirginia Binti Muslain Idrisdengan isi sumpah yang dibuat oleh terdakwa dengan kalimat sebagaiberikut "BISMILLAHIRROMANNIRROHIM, SAYA ANIS AFIFAH BINTINURARIFIN BERSUMPAH, APABILA SAYA MENGAMBIL DOMPET(BERISI UANG DAN KARTU DLL) SAYA MENERIMA SANGSI

AnisAfifah Binti Nur Arifin disumpah didepan saksi Zauni Binti Haji Baki, saksiHabsoh Binti Sutan Bandar, saksi Dewi Hastuti Binti Hasan Wahab, saksiAsepno Bin Suku, saksi Zaini Yusuf Bin MS Yusuf, saksi Saodah BintiAhmad Zein Gelar Raja Temenggung dan saksi Pirginia Binti Muslain Idrisdengan isi sumpah yang dibuat oleh terdakwa dengan kalimat sebagaiberikut "BISMILLAHIRROMANNIRROHIM, SAYA ANIS AFIFAH BINTINURARIFIN BERSUMPAH, APABILA SAYA MENGAMBIL DOMPET(BERIS UANG DAN KARTU DLL) SAYA MENERIMA SANGSI

Binti Haji Baki, saksiHabsoh Binti Sutan Bandar, saksi Dewi Hastuti Binti Hasan Wahab, saksiAsepno Bin Suku, saksi Zaini Yusuf Bin MS Yusuf, saksi Saodah BintiAhmad Zein Gelar Raja Temenggung dan saksi Pirginia Binti Muslain IdrisHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 318/Pid.B/2017/PN Kladengan isi sumpah yang dibuat oleh terdakwa dengan kalimat sebagaiberikut "BISMILLAHIRROMANNIRROHIM, SAYA ANIS AFIFAH BINTINURARIFIN BERSUMPAH, APABILA SAYA MENGAMBIL DOMPET(BERISI UANG DAN KARTU DLL) SAYA MENERIMA SANGSI

berhasil;Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 8 dari 14Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas sebagai dosen di Universitas Bengkulu tidak mendapatkan izintertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang dipertegas dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi Penggugat membuat SuratPernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 yang isinya bersedia menanggungsegala resiko apabila atasannya memberikan sangsi

Bahwa akibat dari perobuatan Terdakwa tidak mentaati perintahdinas, tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepadaorang lain dan apabila tidak diberikan sangsi yang setimpal akanberpengaruh terhadap disiplin Prajurit yang lain.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang104. Bahwa halhal yang mempengaruhi perbutan Terdakwa karenamerasa sudah berdinas selama 10 (sepuluh) tahun di KRI TelukGilimanuk dan jarang berkumpul dengan keluarga.1.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Tamtama padahakekatnya merupakan peng ingkaran diri terhadap jati dirinyasebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,oleh karena perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru. oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.2.

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian' oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelah8menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Ma Pusdikif Kodiklat TNI AD dan atau militerumumnya.5.