PUTUSANNo.165 K/Pid.Sus/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS ;Tempat lahir : Kapuas ;Umur/Tanggal lahir =: 50 Tahun/12 Desember 1960 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan KH.

dalam pertimbangannya, terutama mengenai Pembuktian unsurunsurnya, khususnya unsur unsur subyek sebagaimana tersebut dalam Pasal yangterdapat dalam Dakwaan Subsidair, selain itu tindakan Terdakwa juga telah terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekoniam Negara, sesuai Pasal 3 joPasal 18 Undangundang No.31/1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR

Kelopok Tani tersebutsejumlah Rp14.160,00/batang, sehingga pembagian tersebut tidak sesuai denganperuntukannya, karena sisa batang yang tidak di serahkan tersebut di serahkan kepadayang tidak berhak ;Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian sebesarRp135.437.280,00 sebagai harga dari sejumlah 18.160 batang bibit ;Bahwa karenanya kepada Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No.31/1999 tentangpemberantasan TIPIKOR

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yang berpendapat :Bahwa pertimbangan Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang pendistribusian bibit karet kepada pegawai oleh karenadakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terjadi error in persona oleh karena pihak yangseharusnya diajukan sebagai Terdakwa adalah Ir.

Tipikor / 2012 / PN.AB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri Ambon yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatpertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwaTerdakwa :Nama LengkapNama Lengkap WAHYU SUCIPTO ADI, STTempat lahir JombangUmur / tgl lahir 42 tahun / 07 Juli 1970Jenis Kelamin LakilakiKebangsaan Indonesia.Tempat tinggal Kebun Cengkih

Penyidik Kejkasaan Negeri Ambon dengan jenis Penahan Rutan sejak tanggal 09Oktober 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012 ;Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 24 Oktober 2012s/dtanggal 12 November 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Tahapsejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;4. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10Desember 2012s/d tanggal 8 Januari 2013;5.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambonsejaktanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal10 Maret2013 s/d tanggal 8 April 2013;7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal9 April2013 s/d tanggal 8 Mei 2013;Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : HERMANUS HATTU, SH.MH ; RETRETUS DOMMY V MAITIMU, SH; HERLY AKIHARY, SH; MARGARETHA de QUELJOE.

Tipikor/2012/PN.AB tanggal 10 Desember 2012tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :60/Pid.

Tipikor/2012/PN.AB,tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS26/AMBON/ 10/2012 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa,serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya :MENUNTUT:1.

PUTUSANNomor : 318 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SUJOKO, S.T.

KegiatanPeningkatan/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Nomor : 027 / 693/DPU/2012tanggal 24 Juli 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak Nomor : 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK., tanggal 02 Oktober 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor

Pasal 68 A Ayat (2) UndangUndang Nomor49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dikarenakan tidak memuatpertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukumyang tepat dan benar, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agarMAJELIS HAKIM KASASI membatalkan Putusan Pengadilan TinggiKalimantan Barat bertanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 04/PID.SUS/201 4/PT.PTK, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Pontianak bertanggal

25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK dan Putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Pontianak bertanggal 25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum :Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan hukum ataumenerapkan hukum sebagimana mestinya (vide Pasal 253 Ayat (1) huruf aKUHAP) dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut

hukum yang fundamentalis sehinggamerupakan putusan yang keliru;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yangmemeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding yangdimintakan Banding oleh kami Jaksa/Penuntut Umum tidakmempertimbangkan dan mengabaikan faktafakta Hukumdalam persidangan yaitu :e Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggausangat terpukul atas tas ringannyapenjatuhan pidana terhadap Terdakwasehingga Putusan Pengadilan Tindak pidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri PontianakNomor : 03/Pid.sus/Tipikor

Permohonan banding tersebut olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangtelah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, 30 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya padatanggal 1 November 2019 telah mengajukan permohonan banding, AktaNomor:16/Pid.SusTpk/2019/PN.Tjk.

Husin Enani.Terdakwa mengajukan permohonan banding beralasan Putusan/pertimbanaganPengadilan Tipikor Tanjungkarang tidak cermat, dan keliru serta menyamaratakan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana korupsi.

di bebaskan;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukanoleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang, oleh karena itu permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN.Tjk. tanggal 28 Oktober 2019,pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkatpertama tersebut diatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwasecara subsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangundangRI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

TUUA/BKDtanggal 28 Maret 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubunganya DenganJabatan;Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Pertimbangan KasusTanggal : 19 Desember 2018;Foto kopi dari foto kopi Surat Gubernur Kalimantan Timurkepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor800/IV.15711/TUUA/BKD/2018 tertanggal 23 Desember2019 Perihal Penyampaian Data tindak Lanjut PNS yangTerlibat Tipikor

SE, Heriansyah, ST dan Hidayatullah,SE, M.Si yang di tanda tangani oleh Zaitun Sriyana,SH Sebagai Kepala Sub Bidang Kedudukan HukumHalaman 28 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.SMDPegawai pada Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiKalimantan Timur;Bukti T . 7 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Samarinda Kepada Sekretaris DaerahPemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : W18U1/13261/PID.

denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian unsurunsurketentuan Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tidakterpenuhi sehingga dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa a quobukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pembatasanKeputusan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kompetensi mengadilidari Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada suatuketerkaitan antara objek sengketa in /itis dengan pemeriksaan dan PutusanPengadilan TIPIKOR

akan tetapi secara substansi materi terdapat perbedaanyakni pemeriksaan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR adalah terkait dengantindak pidananya sedangkan yang diperiksa dan diputuskan oleh PengadilanTata Usaha Negara adalah terkait dengan aspek Tata Usaha Negaranyaberupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas olehkarenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketabukan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan

PPAN)diwilayah Desa Tapang Samadak, Kecamatan Sekadau Hilir, KabupatenSekadau Tahun 2010 (fotocopy);Tetap terlampir dalam berkas perkara;6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribuRupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPontianak Nomor: 02/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK tanggal 10 Februari 2015 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2 Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Bahwa Judex Facti telah keliru serta lalai dalam menerapkan hukum pembuktian,menyangkut halhal sebagai berikut:Pertama:Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusan pada halaman 27 menyatakanDengan demikian, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianakmenilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianakuntuk mempertimbangkan fakta berdasarkan pada dakwaan alternatif ke3 yaitumelanggar ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak

paling masuk akal dari segi kesempatan dan kemampuan serta peluang untukmelakukan pungli dan karenanya paling diuntungkan, yang merupakan pelaku aktiftindak pidana;Tentang korupsi birokrat inilah justru terjadi pengabaian dalam penerapan hukumpembuktiannya oleh Judex Facti, sebagaimana diuraikan dalam pertimbanganputusan halaman 26 alinea ke4 yang menyatakan Menimbang, bahwa terhadapkeberatan yang diajukan oleh Terdakwa, yang berkaitan dengan keterlibatan oknumpetugas BPN, selain Majelis Hakim Tipikor

PUTUSANNomor 84/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatunkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama lengkap : BILLY LAUREN LIOETempat lahir : Toboali (Bangka) QRUmur/tanggal lahir : 47 tahun/ 19 November 1969Jenis kelamin : Lakilaki SsKebangsaan : IndonesiaAlamat : JIl.Yos Sudarso Komplek

Pemohon.PANITERA PENGGANTI HAKIMttd ttdA.WIBISONO, S.Sos MARIA SORAYA M SITINJAK, SHPerincian Biaya Sebagai Berikut:oS SPPendaftaran : Rp. 30.000,Biaya ATK : Rp. 50.000,Relaas Panggilan : Rp. 60.000,Materai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000,Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyasebanyak 9(sembilan) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Juga sudah menghubungi orang tuanya diJawa tapi semua tidak ada respon.Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengantergugat tersebut terjadi pada Bulan Juli Tahun 2016 yang akibat penggugatdengan tergugat berpisah ranjang sejak 17 November 2015 karena penggugatmasuk Penjara kasus Tipikor dengan Vonis 2 tahun 6 bulan. Denda dansubsider 1 tahun. Total hukuman 3 tahun 6 bulan. tergugat sudah tidak adakabarnya baru 1 tahun penggugat berada di dalam.

setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalamtahun 2008 bertempat di kantor Koperasi Guru Djatiwangi (KGD) Jalan PaseureuhanNo.15 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalenga atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah AgungRI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentang daerah hukumPengadilan Tipikor

PUTUSANNo. 391 K/Pid.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : KASMURI Bin JOYO KASIRAN;tempat lahir : Blora;umur / tanggal lahir : 47 tahun/ 15 Desember 1961;jenis kelamin : Lakilaki;kebangsaan : Indonesia;tempat tinggal : Dukuh Pendem RT.01 RW.Il DesaTambahrejo, Kecamatan Tunjungan,Kabupaten Blora;agama : Islam;pekerjaan : Purna TNI AD, Mantan

Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau lazim disebut Karyawan Tetap dengan merujuk padaPasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya Surat Perjanjian Kerja tersebutditanda tangani dan berjalan terdapat jeda waktu dan tidak berjalan secaraberkesinambungan/terus menerus, sehingga tidak berdasar beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri/HI/TIPIKOR

Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau lazim disebut Karyawan Tetap dengan merujuk padaPasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya Surat Perjanjian Kerja tersebutditanda tangani dan berjalan terdapat jeda waktu dan tidak berjalan secaraberkesinambungan/terus menerus, sehingga tidak berdasar beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengeadilan Negeri/HI/TIPIKOR

menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau lazim disebut KaryawanTetap dengan merujuk pada Pasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya SuratPerjanjian Kena tersebut ditanda tangani dan bernalan, terdapat jeda waktudan tidak berjalan secara berkesinambungan / terus menerus, sehingga tidakberdasar beralih menjadi Peranjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNeger/HI/TIPIKOR

Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) BagiMasyarakat dalam Kabupaten Aceh Utara, bersamasama dengan saksi Ratna MurtiniBendahara pada Puskesmas Langkahan (Terdakwa dalam berkas terpisah) di antarawaktuwaktu di dalam bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011,atau setidaktidaknya pada suatu waktuwaktu pada tahun 2011, bertempat diPuskesmas Langkahan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tipikor

No. 2125 K/Pid.Sus/2014Puskesmas Langkahan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27Oktober 2011 Nomor : W1U/1479/HK.01/X/2011 tentang pemeriksaan perkara TindakPidana Korupsi yang berwenang

Bukti T9 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum /Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango,Tanggal 03 Mei 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);10.BuktiT10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tanggal19 Oktober 2018.

Tipikoryang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 dilingkungan Pemerintahan KabupatenBone Bolango telah melakukan rapat pembahasan terhadap Aparatur SipilNegara yang bermasalah Hukum dan telah ada putusan Pengadilan Tipikoryang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 dilingkungan PemerintahanKabupaten Bone Bolango telah melakukan rapat pembahasan yang ke tigakalinya terhadap Aparatur Sipil Negara yang bermasalah Hukum dan telahada putusan Pengadilan Tipikor

ruang kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengambil langkahlangkah yang akan diambil sebelum menetapkan suatu keputusan;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat sebelum menerbitkan Keputusanobjek sengketa dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta tahapantahapanadanya koordinasi dengan pihakpihak terkait sebagaimana dijelaskan dalam faktahukum diatas hingga telah diadakannya Rapat Pembahasan terhadap AparaturSipil Negara yang bermasalah Hukum sebanyak 3 (tiga) kali dan telah ada putusanPengadilan Tipikor

., sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli2015;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal O02 Juli2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal 02 Juli 2015 s/dtanggal 31 Juli 2015;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggalHalaman 1 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan

nama baiknya;Membebankan biaya perkara Terhadap Negara.Halaman 33 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBYMenimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenuntut Umum tanggal 30 Nopember 2015 Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Kontra Memori Banding dan tambahan Kontra Memori Bandingmasingmasing tertanggal 1 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mohon kepadaPengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut :Menolak banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 16Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PNBanjarmasin sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13Februari 2017.5. Perpanjangan yang pertama (1) Penahanan oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor pada PT Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengantanggal 15 Maret 2017.6.

CemaraRaya Samping Tulip/Glow Ruko No.5 Kota Banjarmasin berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPutusan Nomor 38 /Pid.SusTPK/2016/P N.Bjm Hal 1dari 102Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor 015/Pid/2016/PN.Bjmtertanggal 23 Nopember 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 19 Februari 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa MENY P.

ke1 KUHP telah terpenuhimaka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam DakwaanPrimair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukumanyang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor

8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor

Umum, maka Pledoi Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 8 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidanayang dijatuhkan kepada terdakwa Raden Mayanio alias Mik Yot, adalah PidanaPenjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini; Halaman 65 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN MtrMenimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 UU Tipikor

kepada pelaku,pidana yang dijatuhkan adalah paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Ro. 150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa adilkah bila dihubungkan dengan perkara aquo yangnilai korupsinya hanya sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) terdakwadihukum pidana penjara dan pidana denda yang berat sesuai yang termaktubdalam pasal 8 UU Tipikor

;Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan berlakunya hukum bukanhanya terletak pada adanya kepastian hukum melainkan juga harus sesuaidengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum secara sinergis;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimakan menghubungkan nilai korupsi yang nilainya kecil (kurang dari Rp. 5 juta)tersebut dengan keberadaan Pasal 12A UU tipikor yang normanya berbunyisebagai berikut :Ayat (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana dengansebagaimana dimaksud

Maria FaridaIndriati, SH.MH., tersebut maka untuk menentukan kwalifikasi delik yangterbukti dalam perkara aquo adalah telah memenuhi rumusan norma padapasal 8 UU Tipikor (yang telah dinyatakan terbukti) sedangkan straf dan pidanadendanya Majelis mengacu kepada pasal 12 A ayat (1) dan (2) UU Tipikor;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 A Ayat (2) UUTipikor straf yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tidak ditentukan batasminimunya akan tetapi ditentukan batas maksimumnya yaitu paling lama

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)dibebankan kepada terdakwa;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram padaSenin, Tanggal 7 Agustus 2017 oleh kami A.ALPPUTU NGURAH RAJENDRA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABADI, SH. , dan FATHUR RAUZI,Halaman 71 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN MtrSH.MH, Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan ini telahdiucapkan dalam sidang

Jadi harus ada kerugian yang riil abru menjadi tindak pidana ;Bahwa, Tipikor ini berkaitan dengan SEMA tentang perhitungan kerugiannegara oleh BPK. Kalua rekomendasi BPK turun bahwa ada kekurangan uang,Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 45 dari 57 Halamanharus dibayar dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Jika tidak, perkara ini akandisidik terus. Tapi ini hanya untuk pejabat negara dan pns.

Jadi harus dijelaskan penyimpangan karena melawan hukum ataupenyimpangan administrasi.Bahwa, dinyatakan praperadilan tidak sahnya penangkapan jika Cuma 1 (satu)alat bukti yang diajukan polisi atau penuntut umum ;Bahwa, jika hanya ada 1 (satu) alat bukti dan untuk gugur karena daluarsanya.Jika perkara di pengadilan tipikor sudah dimulai pemeriksaan yaitu pada saatsidang dibuka dan dibacakan dakwaan ;Bahwa, ketika hakim menyatakan dibuka, dan identitas dibacakan maka sudahtermasuk dalam pemeriksaan

Dan saksi jugamelakukan hubungan melalui telepon kami selalu bertanya dimana bapak,ada panggilan, beliau selalu menjawab sedang ada tugas di Makasar;Bahwa, Pada saat itu saksi mengantar surat tersebut 2 kali namun yangbersangkutan beralasan sedang keluar dan dirumah tidak ada orang, dansaksi melakukan sesuai ketentuan untuk menitipkannya kepada KepalaLingkungan;Bahwa, Perkara pemohon sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum danPenuntut Umum telah melipahkan perkara ke Pengadilan Tipikor dan perkarapemohon

CORNELES GEEB PAULUS HEYDEMANS menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa, saksi sebagai sebagai Penuntut Umum dalam perkara pemohon dalamkorupsi pemecah ombak ; Bahwa, saksi telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor Manado padahari Senin dan untuk hari ini Kamis tanggal 26 Juli 2018 mulai disidangkan ; Bahwa, perkara tersebut telah disidangkan dan Sidang dinyatakan dibuka,Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, kemudian terdakwa mintaditunda karena tidak ada penasihat hukum, tapi

FENLY FEBRIAN WARIKI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, perkara pemohon sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Manado dan telah disidangkan dimana saksi berada dalam persidangan tersebut ; Bahwa, yang diterangkan oleh saksi Corneles Geeb Paulus Heydemans benarbahwa belui yang menyidangkan perkara pemohon di Pengadilan TipikorManado ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi termohon tersebut Pemohondan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan ;Putusan Praperadilan No. 2/Pid.

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiHal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014Sugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiSugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .