PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; SHERISADA RICHARDSON, BA.,

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. PRIMASWADANA PERKASA FINANCE,

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. SENAYAN TRI KARYA SEMPANA;

Februari 2000 pekerja mangkir selama 8 (delapan) hari, dan padabulan Maret 2000 pekerja mangkir mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 20atau 10 hari kerja berturutturut;Bahwa mengingat karyawan telah ditegur, diingatkan untuk bekerja namuntidak mau bekerja, maka Penggugat menganggap pekerja telahmengundurkan diri terhitung mulai tanggal 21 Maret 2000, selanjutnyaPenggugat dengan suratnya tanggal 10 Juli 2000 telah mengajukan izinuntuk memutuskan hubungan kerja kepada panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan

atas putusan ini Penggugat telah memanggil Pekerjauntuk kembali bekerja melalui surat Penggugat tanggal 14 Nopember 2000,Nomor 009/STS/HR/XI/00, namun pekeria untuk kedua kalinya menolakuntuk bekerja kembali di Perusahaan Penggugat dan menyatakan bandingke P4 Pusat;Bahwa P4 Pusat telah memutus perkara banding yang diajukan oleh Pekerjadengan putusannya tanggal 8 Januari 2001, Nomor: 04/2211/3661/IX/PHK/12001, yang amamya sebagai berikut:MemutuskanMengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Putusan Nomor 625 K/TUN/20152009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) vs PT. SUMATERA PLASTIK INDONESIA;

PUTUSANNomor 627 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51;Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Drs. Anwar Baso Mapparessa,2. Subroto, S.H. 3. Wurdayani, S.H., 4. Djoko Mursito, S.H.,5. Drs. Zafar Sodikin, 6. Mochamad Alimuddin, S.H., 7. Dra H.

,kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para pegawai padaKepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4),berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 November 2000;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugatmelawan:PT.

Linasari,Sunarseh dan Martini";Bahwa pada amar Putusan P4P Jakarta No. 1797/1671/1327/II/PHK/1 11999 tertanggal 3 November 1999, adalah sebagai berikut:MEMUTUSKANMengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah PropinsiSumatera Utara di Medan No. 199/499/15109/PHK/II/61999 sehinggamenjadi sebagai berikut :. Menyatakan antara Pengusaha PT. Sumatera Plastik Industri JalanLangsa No. 1 Desa Purwodadi, Kecamatan Medan Sunggal No. 12 diMedan dengan Pekerja Sdri. Linasari, Sunarseh, dan Sdri.

Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Medan ;Bahwa amar Putusan Panitia Perselisinan Perburuhan Daerah PropinsiSumatera Utara di Medan Nomor : 199/449/15109/PHK/11/61999, sebagaiberikut :MEMUTUSKAN. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Sumatera PlastikIndustri Jalan Langsa No. 1 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Km. 12di Medan, dengan pekerja Sdri. Linasari Cs (8 Orang) d/a KuasanyaJames W.

Menyatakan' batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) Nomor1797/1671/1327/II/PHK/111999, tertanggal 3 November 1999;3. Memerintahkan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanPusat) untuk membuat putusan baru yang berisikan :a. Membatalkan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisinan PerouruhanDaerah No. 199/449/15109/PHK/II/61999, tanggal 24 Juni 1999 ;b.

SURYATMONO,SH., kesemuanyaWarganegara Indonesia Pegawai CKepaniteraan PanitiaPenyelesaian Perburuhan Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Juli 2005,Hal. 1 dari 18 hal. Put.

HUTAPEA adalah tanggal04092002 s/d 05012004, sehingga tidaklah tepat dan tidak benar ANJURANDinas Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Pusat yang menganjurkan Penggugatmembayar pesangon 2 X sebagaimana ANJURAN tersebut ;Bahwa Penggugat sangat keberatan atas ANJURAN tersebut dan Penggugatmengajukan keberatan atas ANJURAN tersebut pada Kepaniteraan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta ;Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisiahan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakartatelah memeriksa

mengajukan Banding pada PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta ;Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakartakemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. 2370/2396/4843/IX/PHK/122004 yang amarnya sebagai berikut :e Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah Propinsi DKI Jakarta di Jakarta No. 608/P.219/03/IX/PHK/IX2004 tanggal 08 September 2004 ;BAHWA PENGGUGAT SANGAT KEBERATAN ATAS PUTUSAN TERGUGAT A QUO DENGAN ALASAN

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. BUMI MODERN (HYATT HOTEL REGENSI SURABAYA);

;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:Bahwa Penggugat menerima Surat Putusan dari Tergugat No TAR1765/M/KP4P/99 tanggal 2 November 1999 perihal PemberitahuanPutusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Bahwa ternyata Tergugat dalam mengeluarkan putusan yangdisengketakan tidak mempertimbangkan fakta hukum seperti tersebutdi atas yang secara rinci telah diuraikan oleh Penggugat dalamtanggapan yang disampaikan kepada Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dalam suratnya tertanggal 17Mei 1999;c.

UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

DIK, Sesuai dengan Surat Kuasa KhususNomor. 027/a/SP LEM/SPSI/DKB/VII/ 2006 tanggal26 Juli 2006 ;Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pekerja ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pengusaha telah mengajukanpermohonan Peninjauankembali terhadap putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat tanggal 13 Januari 2006 Nomor. 09/1037/2168/IX/PHI/12006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawanTermohon

Alasanalasanlainnya :Dalam hal Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P) yang mengabulkan tuntutan Termohon Peninjauankembali dankewajiban Pemohon Peninjauankembali membayarkan secara tunai berupa :1. Kenaikan upah sebagai dampak kenaikan UMP tahun 2003 sebesar 3%dari upah seluruh pekerja ;2.

P.T.APECO KENCANA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)

No. 255 K/TUN/2001Kesemuanya adalah karyawan kepaniteraan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P),beralamat di Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.51 JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25Mei 2000 ;Termohon kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu) sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka

pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 dan UndangUndang No. 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

KERIS GALLERY CABANG SURABAYA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),

Disamping itu, tidakada buktibukti atau berita acara tentang penyelesaian perselisihan hak yangdisebutkan atau dilampirkan oleh PenggugatPenggugat dalam gugatannya ataudalam naskah anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator.Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan melalui bipartit belumdilaksanakan, maka proses penyelesaian selanjutnya termasuk mediasi dangugatan ke Pengadilan tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhipersyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam perundangundangan danhukum acara perburuhan

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. SUMATERA PLASTIK INDONESIA;

dikwalifisir sebagai perbuatan/tindakanyang melanggar Pasal 9 huruf (e), (f), (i) Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor Per04/MEN/1986 tertanggal 22 April 1986;Bahwa oleh Tergugat faktafakta hukum tersebut di atas telahluput/dikesampingkan/tidak diteliti dalam pertimbangan hukumnya,untuk menerbitkan/mengeluarkan putusan dalam perkara ini/objeksengketa sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat merugikanPenggugat, untuk itu secara yuridis formil dan yuridis materiil PutusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pusat Jakarta (Tergugat)Nomor 1005/1006/767/II/PHK/61999 tanggal 18 Juni 1999 tidak patutdipertahankan/harus dibatalkan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) berupa putusanNomor 1005/1006/767/II/PHK/61999 tanggal 18

Juni 1999;Memerintahkan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat untukmembuat Putusan baru yang berisikan Pemutusan Hubungan Kerja antaraPenggugat dengan:Oo NOAA FF WN >Inung;Nurhayati;Idayanti Hutabarat;Benceria Manik;Senta Simarmata:Bungaria Hutabarat:Lina;Yetno Rekasiwi;dengan tanpa memberikan pesangon;4.

Putusan Nomor 623 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)tersebutharus ditolak;:Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

BUKIT MUTIARA HOTEL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUHAMMADIYAH TAMAN PURING,

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. NANCHINDO TAPE INDUSTRY;

Bahwa keputusan Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UU. 5 Th 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa mengingat Tergugat adalah merupakan Badan Tata Usaha Negaradan putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersumber padasuatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang menyangkut penyelesaianmasalah perburuhan (bersifat konkrit) dan ditujukan kepada Penggugat(bersifat individual) serta keputusan Tergugat tersebut telah mengakibatkanakibat

Bahwa gugatan Penggugat diajukan dikarenakan Penggugat tidak puasatas hasil upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasai 48 ayat 1dan 2 jo pasai 51 ayat 3 UU No. 5 Th. 1986;Bahwa permasalahan a quo terlebih dahulu telah diselesaikan oleh PegawaiPerantara pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sidoarjo,namun oleh karena Penggugat keberatan atas penyelesaian yangdihasilkan oleh Pegawai Perantara maka permasalahan a quo kemudianditeruskan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat) Nomor 1416/885/1187/XIII/PHK/81999tanggal 30 Agustus 1999;3. Memerintahkan Tergugat ( Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanPusat ) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi: Memberi izin Penggugat (PT. Nanchindo Tape Industry) untukmemutuskan hubungan kerja dengan Pekerja Sdr. Sumadi dan kawankawan (118 orang) terhitung tanggal 31 Maret 1999 karena mengundurkan diri, tanpa pesangon;4.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 273/G/1999/PT.TUN.JKT tanggal 26 November 1999 mengenaiPenangguhan Pelaksanan Surat Keputusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat) Nomor 1416/885/1187/XIII/PHK/81999tanggal 30 Agustus 1999 tetap berlaku sampai ada putusan Pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap;5.

tidak ada dantidak ada badan yang menggantikan kedudukannya;Permohonan kasasi diajukan pada tanggal 08 September 2000 yang padawakiu itu masih eksis, oleh badan itu peraturannya masih sah, dan karenasubjek Pemohon Kasasi sudah tidak ada, maka gugatan terhadapnya patutuntuk dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN