Bahwa PARA PEMOHON juga telah mengajukan Surat Audiensi kepadaTERMOHON sebagai bentuk terbukanya ruang demokrasi dan penyampaian aspirasiPara Pemohon yang sedang berkonflik dengan Bawahan TERMOHON, namunsampai dengan Surat Permohonan Audiensi tersebut, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan Audiensi PEMOHON ;G. PETITUM ; Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, melalui surat permohonan ini PARAPEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang untuk:1.

Tlogopandogan sesuai dengan Pasal 25 Peraturan BupatiDemak No 14 Tahun 2016 Tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Demak Nomor 5 tahun 2015 tentang Kepala Desa; 10) Bahwa Termohon mengeluarkan surat Nomor : 180/0743/2019 tanggal28 Maret 2019 untuk menjawab Surat Para Pemohon melalui kuasanyaNomor 015/SKLIDP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019; 11) Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya bersurat Kepada Termohondengan Nomor : 019/SKLIDP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihalTindak Lanjut Permohonan Audiensi

T 22 : Surat Kuasa Hukum Independent, S.H., M.H. & Partners Nomor :019/SKLIDP/III/2019, tertanggal 28 Maret 2019, Perihal : TindakLanjut Permohonan Audiensi Permasalahan Calon Perangkat Desa diDesa Tlogopandogan, yang ditujukan kepada Bupati Demak,Bp. M. Nasir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;23. T 23 : Surat an. Bupati Demak, Sekretaris Daerah u.b.

Undangan Nomor. 005/2028/DPRD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, akan tetapi yang diundang tidak hadir tanpaalasan yang jelas (terlampir BP11) ;Bahwa Panitia Hak Angket kembali melakukan pemanggilan terhadapWalikota Pematang Siantar, dengan surat panggilan Nomor. 005/2035/DPRD/VIII/2008tanggal 22 Agustus 2008, akan tetapi Walikota Pematang Siantar juga tidak hadir denganalasan yang tidak jelas (terlampir BP12) ;Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 19 Agustus 2008 jam 10 Wib diJakarta telah melakukan audiensi

Wib diJakarta telah melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri RI sehubungan denganKeputusan KPPU Nomor. 06/KPPUL/2006 sesuai dengan surat Nomor. 005/1469/DPRD/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 (terlampir BP15) ;Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 21 Agustus 2008 jam 14.

Wib diMedan telah melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utarasehubungan dengan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPUL/2006 sesuai dengan surat Nomor. 005/2004/DPRD/VIII/2008 tanggal 14Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 01 PK/PKHS/2009.Agustus 2008 (terlampir BP16) ;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 sekitar jam 14."

strong>DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I , II dan III) seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk mencabut atau membatalkan rekomendasi Hasil Rapat Kerja Komisi B dalam rangka audiensi

Bahwa kemudian berdasarkan Hasil Rapat Kerja Komisi B dalamrangka audiensi perwakilan warga Keboijo, Peron dan Kebonsari,Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang,Halaman 3 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT SMGberkaitan ITR dan Izin Peternakan Ayam. Tertanggal 28 Mei 2019,Tergugat mengeluarkan rekomendasi.10.1.

Bahwa atas kerugian baik berupa hilangnya hak subyektifPenggugat, maka sudah selayaknya untuk bisa dipulinkan denganmenghukum Tergugat untuk mencabut atau membatalkan rekomendasiHasil Rapat Kerja Komisi B dalam rangka audiensi perwakilan wargaKeboijo, Peron dan Kebonsari, Kelurahan Petarukan, KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang, berkaitan ITR dan Izin PeternakanAyam.

Menghukum Tergugat untuk mencabut atau membatalkan rekomendasiHasil Rapat Kerja Komisi B dalam rangka audiensi perwakilan wargaKeboijo, Peron dan Kebonsari, Kelurahan Petarukan, KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang, berkaitan ITR dan Izin Peternakan Ayam.Tertanggal 28 Mei 2019, dalam waktu 2 X 24 Jam terhitung sejak putusanperkara a quo berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat engganmelakanakan putusan hukum maka demi hukum dinyatakan rekomendasitersebut tidak mempunyai kukuatan hukum dan tidak mempunyai

Surat Rekomendasi dari Tergugat selaku Ketua DPRD Tingkat IIKabupaten Pemalang berdasarkan Hasil Rapat Kerja Komisi B dalamrangka Audiensi perwakilan warga masyarakat Dusun Keboijo, DusunPeron dan Dusun Kebonsari, Kelurahan Petarukan, KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang berkaitan ITR Pembanding dan IzinPeternakan Ayam Pembanding, tertanggal 28 Mei 2019;3.2. Hasutan / Provokasi Tergugat II dan Tergugat III terhadap wargamasyarakat Dusun Keboijo Kel.

Surat Rekomendasi dari Tergugat selaku Ketua DPRD Tingkat IIKabupaten Pemalang berdasarkan Hasil Rapat Kerja Komisi B dalamrangka Audiensi perwakilan warga masyarakat Dusun Keboijo, DusunPeron dan Dusun Kebonsari, Kelurahan Petarukan, KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang berkaitan ITR Pembanding dan IzinPeternakan Ayam Pembanding, tertanggal 28 Mei 2019 ;4.4. Hasutan / Provokasi Tergugat II dan Tergugat III terhadap wargamasyarakat Dusun Keboijo Kel.

100.22.01/2020 tertanggal 23 Desember 2020, bertandaP.7f;Fotokopi Berita acara penyerahan barang dari Uptd PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Kepada AdikPenggugat, bertanda P.7g;17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.Fotokopi Surat pernyataan Najwa As Syifa Zahra, bertanda P.8a;Fotokopi Surat pernyataan Najwa As Syifa Zahra, bertanda P.8b;Fotokopi Laporan individual hasil pemeriksaan psikologi atas namaNajwa As Syifa Zahra binti Arbain, bertanda P.9;Fotokopi Surat audiensi

untuk Audiensi kepada DPRD Tingkat II KotaSamarinda, bertanda P.10a;Fotokopi Daftar penerima surat tembusan Audiensi, bertanda P.10b;Fotokopi Brosur standar operasional pelayanan UPTD PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, bertanda P.10c;Fotokopi Keterangan perceraian penggugat dengan (alm) Arbain binUdin dikeluarkan di Wellington New Zealand pada 26 Januari 2018,bertanda P.11a;Fotokopi Sertifikat Menikah penggugat dengan Russel Gavin Cruch,bertanda P.11b;Fotokopi Surat Pernyataan

sesuai dengan jurusan yang ada sebagaimana layaknya sebuah Universitasatau Perguruan Tinggi;e Bahwa pada tanggal 08 Januari 2008, ketika sekelompok mahasiswamahasiswiUniversitas Al Washliyah Labuhan Batu yang terdiri dari antara lain : saksi SaifulEfendi, Khairuddin, alias Khoir, saksi Khairul Soleh Ritonga alias Soleh, saksiFifi Damyanti alias Fifi, saksi Hidayat Sutikno alias Dayat, saksi NursaimahGultom alias Saimah, saksi Siska Rahmadani alias Ika, saksi Lis Romeida Lubisalias Mei Mei melakukan audiensi

Usman Ahmad di Kampus Universitas AlWashliyah Labuhan Batu, yang mana dari hasil audiensi tersebut diketahuibahwa Universitas Al Washliyah adalah Pengembangan dari STAI Al Washliyahdan Universitas Al Washliyah Labuhan Batu diselenggarakan tanpa adanya izinoperasional, baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, sehinggaUniversitas Al Washliyah Labuhan Batu tidak terdaftar di Direktorat JenderalPendidikan Tinggi (Dirjen Dikti); Bahwa kegiatan akademik tersebut berlangsung sejak tahun akademik 2004

Usman Ahmad di Kampus Universitas AlWashliyah Labuhan Batu, yang mana dari hasil audiensi tersebut diketahuibahwa Universitas Al Washliyah adalah Pengembangan dari STAI Al Washliyahdan Universitas Al Washliyah Labuhan Batu diselenggarakan tanpa adanya izinoperasional, baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, sehinggaUniversitas Al Washliyah Labuhan Batu tidak terdaftar di Direktorat JenderalPendidikan Tinggi (Dirjen Dikti);e Bahwa kegiatan akademik tersebut berlangsung sejak tahun akademik

Washliyah Labuhan Batu,sesuai dengan jurusan yang ada sebagaimana layaknya sebuah Universitas atauPerguruan Tinggi, namun pada tanggal 08 Januari 2008, ketika sekelompokmahasiswamahasiswi Universitas AI Washliyah Labuhan Batu yang terdiri dariantara lain : saksi Saiful Efendi, saksi Khairuddin alias Khoir, saksi Khairul SolehRitonga, saksi Fifi Damayanti, Saksi Hidayat Sutikno alias Dayat, saksi NursaimahGultom alias Saimah, saksi SiskaRahmadani alias Ika, saksi Iis Romeida Lubis alias Mei melakukan audiensi

Pada hari Selasa tanggal 07 November 2006 dalam Notulen Rapat SPDKB Grup Audiensi SP DKB Grup dengan Direksi PT DKB, yang padaintinya harus ada agenda perbaikan hak Karyawan DKB antara lainJamsostek dan Dana Pensiun seluruh Karyawan ;2. Penggugat selaku Ketua Serikat Pekerja dari PT DKB Grup memintajajaran direksi untuk memenuhi isi dari hasil kKesepakatan dalam rapatHal. 3 dari 33 hal. Put. No. 17 K/TUN/2009pada tanggal 07 November 2006, namun tidak pernah ada realisasi darijajaran Direksi ;.

Pada tanggal 15 Agustus 2007 direncanakan pertemuan audiensi untukmembahas macetnya kesepakatan tertanggal 07 September 2006,namun audiensi gagal dan tidak dapat dilanjutkan ;.

DKBGrup selama tiga periode dan diangkat terakhir kalinya berdasarkanMusyawarah Anggota Tingkat Nasional (MATN) pada tanggal 14 15Desember 2006 ;Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, Penggugatsering melakukan korespondensi dan audiensi dengan Tergugat danberbagai pihak untuk memperjuangkan hakhak karyawan dalamperusahaan ;Bahwa setelah Penggugat melakukan perjuangan hakhak karyawan diperusahaan mendadak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terdapatHal. 8 dari 33 hal. Put.

MGS No.1311/VI/DIR/MGS/ 2013,Perihal : Permohonan Audiensi, yang ditandatangani oleh Arianto Tan dalamjabatannya selaku Direktur Utama PT. MGS dan Susana Sutandar dalamJabatannya selaku Direktur PT. MGS, dimana pada pokoknya disampaikanbahwa pengurus PT.

Direktur Pengawas dan PengendalianBidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS,perihal Audiensi terkait mekanisme Penjatuhan HukumanDisiplin PNS Golongan IV/c yang tersangkut tindak pidanakorupsi Nomor : 863/1011 tertanggal 23 Oktober 2017 (fotokopidari fotokopi stempel basah);: Telaah staf nomor : 863/TS.1032 tertanggal 06 November 2017perihal Konsultasi lanjutan masalah PNS tersangkut tindakpidana korupsi ke Badan Kepegawaian Aceh (BKA) di BandaAceh (fotokopi sesuai dengan aslinya

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 863/4229 tertanggal 08 Juni 2017 BupatiAceh Tamiang telah mengirimkan surat kepada Kepala BKN c.q DirekturPengawasan dan pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin , pemberhentiandan Pensiun PNS untuk dilakukannya audiensi dan pada tanggal 14 Juni 2017,Tergugat bersama Tim Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukanAudiensi ke BKN mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiangyang telah dijatuhi Pidana dan pada intinya bahwa ketentuan Pasal 87 Ayat (2)dan Pasal

Bahwa Tergugat beserta Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin PemerintahKabupaten Aceh Tamiang kembali telah melakukan rapat untuk membahasmengenai status PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman Pidana danmasih menjalani hukuman pidana dan di hasilkan kesimpulan bahwa terhadappermasalahan tersebut harus dilakukan audiensi kembali ke BKN dan keDirjen OTDA Kemendagri (vide Bukti T26, Bukti T27 );Halaman 45 dari 62 halamanPutusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA9.10.bi12.13.14.15.Bahwa berdasarkan rapat tersebut

telah dilakukan audiensi pada tanggal 24Oktober 2017 s/d 27 Oktober 2017 ke BKN dan Kemendagri dan dari audiensitersebut BKN dan Kemendagri menyarankan kepada Tergugat untukberkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untuk memberhentikan PNStersebut (vide Bukti T28, Bukti T29, Bukti T30 dan Bukti T34);Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut,Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukankonsultasi ke BKN Regional XIII Banda Aceh pada tanggal 21 November

surut, tidak perlu semuahalhal tersebut terpenuhi namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka suatukeputusan dapat berlaku surut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan dan ketentuantersebut di atas, maka terkait prosedur penerbitan objek sengketa dapat di uraikansebagai berikut:Menimbang, bahwa walaupun tidak diatur secara jelas mengenai prosedurPemberhentian Tidak dengan Hormat ASN dalam ketentuan peraturan perundangundangan, akan tetapi tindakan Tergugat yang telah melakukan Audiensi

Bahwa 2 ( dua ) tahun kemudian /atau pada sekira tahun 2011Tergugat Il merasa sebagai pemilik tanah kemudian melarang ParaPenggugat dengan dalih Para Penggugat menggunakan tanah milikTergugat Il ( PT.KAI ) tanpa ijin, Padahal para pedagang /atau ParaPenggugat ditempatkan di Lapangan PJKA oleh Tergugat Atas ini semua Para Penggugat melakukan audiensi dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, dari hasil audiensi kemudianDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal merekomendasikan bilaPedagang

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Cosortium)a. bahwa dalam Petitumnya, Para Penggugat berkalikali menyebutkanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal seperti pada: Petitum angka 5, ...Para Penggugat melakukan audiensi denganDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, dari hasil audiensikemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegalmerekomendasikan bila Pedagang Kaki Lima / Penggugat sementaraKembali untuk berjualan di Taman Pancasila dan Tergugat tidakdiperkenankan memungut retribusi;.

Adapun dalildalil ParaPenggugat adalah sebagai berikut:Posita Gugatan Pada angka 5, hal. 11"Bahwa 2 (dua) tahun kemudian/atau pada sekira tahun 2011 Tergugat Ilmerasa sebagai pemilik tanah kemudian "melarang" Para Penggugatdengan dalin Para Penggugat menggunakan tanah milik Tergugat Il(PT.KAI) tanpa jjin, Padahal para pedagang /atau Para Penggugatditempatkan di Lapangan PJKA oleh Tergugat Atas ini semua ParaPenggugat melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tegal, dari hasil audiensi

Dialog/Audiensi dengan Tokoh tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp.33.150.000.259. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04760/019/SP2D TU/BL/V/2012 tanggal27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp.50.000.000.260. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04766/019/SP2D GU/BL/V V2012 tanggal27 Juni 2012GU.

Lenny Yulita, SP untukBulan Juli 2012, sebesar Rp. 2.891.174.,277. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05635/019/SP2D GU/BL/VII/2012tanggal 20 juli 2012 GU, Kegiatan dialog/audiensi tokohtokohmasyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial & kemasyarakatan,sebesar Rp. 8.000.000.278. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05729/019/SP2D TU/BL/VII/2012 tanggal24 juli 2012 TU.

Dialog/Audiensi dengan Tokoh tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp.33.150.000.259. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04760/019/SP2D TU/BL/V/2012 tanggal27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp.50.000.000.260. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04766/019/SP2D GU/BL/V 2012 tanggal27 Juni 2012GU.

Nomor : 863/TS.997 tertanggal 17 Oktober 2017,(Sesuai dengan aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor : 863/998 tertanggal 17 Oktober2017, (Sesuai dengan aslinya);Surat Nomor : 863/1011 tertanggal 23 Oktober 2017, (fotokopistempel basah);Telaah staf nomor : 863/TS.1032 tertanggal 06 November 2017,(Sesuai dengan aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor 863/1659 tertanggal 20November 2017, (Sesuai dengan aslinya);Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017, (Sesualdengan aslinya);Berita Acara Hasil Audiensi

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat bersama Tim Pemerintah KabupatenAceh Tamiang telah melakukan Audiensi ke BKN yang membahas mengenaiHalaman 41 dari 54 HalamanPutusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA11.12.13.14.15.16.status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana dandari audiensi tersebut telah dihasilkan kesimpulan pada intinya bahwa ketentuanPasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) UndangUndang ASN, harus tetapdilaksanakan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana

yang telahinkracht (vide Bukti T22 dan Bukti T33);Bahwa Tergugat beserta Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin PemerintahKabupaten Aceh Tamiang kembali telah melakukan rapat untuk membahasmengenai status PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman Pidana danmasih menjalani hukuman pidana yang menghasilkan kesimpulan bahwaterhadap permasalahan tersebut harus dilakukan audiensi kembali ke BKN danke Dirjen OTDA Kemendagri (vide Bukti T25, Bukti T26 dan Bukti T27);Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan

audiensi pada tanggal 24Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ke BKN dan Kemendagridan dari audiensi tersebut BKN dan Kemendagri menyarankan kepada Tergugatuntuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untuk memberhentikanPNS tersebut (vide Bukti T28, Bukti T29, Bukti T30 dan Bukti T34);Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut,Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukankonsultasi ke BKN Regional XII Banda Aceh pada tanggal 21 November

mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukumanPidana Korupsi yang telah inkracht termasuk nama Penggugat (vide Bukti T3),terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo dengan memperhatikan usulan dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang selakuPyB, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat telah sesuai denganketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Menimbang, bahwa selain halhal di atas tindakan Tergugat yang telahmelakukan Audiensi

Sesuai dengan aslinya) ;863/998 tertanggal 17 Oktober 2017(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;863/1011 tertanggal 23 Oktober 2017 (fotokopi darifotokopi stempel basah) ;Surat Perintah Tugas Nomor :Surat Nomor :Telaahan staf nomor : 863/TS.1032 tertanggal 06 November 2017(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Perintah Tugas Nomor : 863/1659 tertanggal 20 November 2017(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Berita Acara Hasil Audiensi

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat bersama Tim PemerintahKabupaten Aceh Tamiang telah melakukan Audiensi ke BKN yang membahasmengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhiPidana dan dari audiensi tersebut telah dihasilkan kesimpulan pada intinyaterhadap ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) UndangUndangASN, harus tetap dilaksanakan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukumanpidana yang telah inkracht (vide Bukti T33);10.Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Tergugat

beserta Tim PenjatuhanHukuman Disiplin Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kembali telahmelakukan rapat untuk membahas mengenai status PNS Aceh Tamiang yangtelah dijatuhi hukuman Pidana dan masih menjalani hukuman pidana yangmenghasilkan kesimpulan bahwa terhadap permasalahan tersebut harusdilakukan audiensi kembali ke BKN dan ke Dirjen OTDA Kemendagri (videBukti T25, Bukti T26 dan Bukti T27);11.Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan audiensi pada tanggal 24Oktober 2017 sampai dengan tanggal

27 Oktober 2017 ke BKN danHalaman 39 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN.BNAKemendagri dan dari audiensi tersebut BKN dan Kemendagri menyarankankepada Tergugat untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untukmemberhentikan PNS tersebut (vide Bukti T28, Bukti T29, Bukti T30 danBukti T34);12.Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut,Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukankonsultasi ke BKN Regional XIII Banda Aceh pada tanggal

hukumanPidana Korupsi yang telah inkracht termasuk nama Penggugat (Bukti T3),terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dalam menerbitkan objeksengkta aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sesuai dengan ketentuanPasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak diatur secara jelasmengenai prosedur Pemberhentian Tidak dengan Hormat ASN dalam ketentuanperaturan perundangundangan, akan tetapi tindakan Tergugat yang telahmelakukan Audiensi

ditukarkandengan 1 tiket);e 18 (delapan belas) voucher pulsa Handphone @ 50.000, (untuk hadiahyang ditukarkan dengan 5 tiket);e 48 (empat puluh delapan) voucher @ 100.000, (untuk hadiah yangditukarkan dengan 10 tiket);e Photo copy Surat Nomor : 73 / HIPHI / 12 / 2012 Perihal sosialisasi jinUsaha Gelanggang ketangkasan mekanik elektronik;e Surat Nonmor : B.1 / FSOI179 / 1/2012 tanggal 10 Januari 2012 Perihalrekomendasi;e Surat nomor : B.1 / FSOI187 / Il / 2012 tanggal 21 Februari 2012 Perihalpermohonan Audiensi

untuk hadiah yang ditukarkandengan 1 tiket);18 (delapan belas) voucher pulsa Handphone @ 50;000, (untuk hadiahyang ditukarkan dengan 5 tiket);48 (empat puluh delapan) voucher @ 100.000, (untuk hadiah yangditukarkan dengan 10 tiket);Photo copy Surat Nomor : 73/HIPHI/12/2012 Perihal sosialisasi Ijin UsahaGelanggang ketangkasan mekanik elektron ik;Surat Nomor : B.1/FSOI179/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 Perihalrekomendasi;Surat nomor : B.1/FSOI187/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 Perihalpermohonan Audiensi

(untuk hadiah yang ditukarkandengan 1 tiket);18 (delapan belas) voucher pulsa Handphone @ 50;000, (untuk hadiahyang ditukarkan dengan 5 tiket);48 (empat puluh delapan) voucher @ 100.000, (untuk hadiah yangditukarkan dengan 10 tiket);Photo copy Surat Nomor : 73/HIPHI/12/2012 Perihal sosialisasi jinUsaha Gelanggang ketangkasan mekanik elektronik;Surat Nomor : B.1/FSOI179/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 Perihalrekomendasi;Surat nomor : B.1/FSOI187/Il/2012 tanggal 21 Februari 2012 Perihalpermohonan Audiensi

Selain itu, Penggugat bersamasamadengan 14 orang Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diberhetikan dengantidak hormat oleh Tergugat juga mengajukan permohonan audiensi kepadaTergugat.

Atas keberatan dan permohonan audiensi tersebut Tergugattelah mengundang Penggugat mengikuti Rapat yang dilaksanakan padatanggal 12 Desember 2018 bertempat di SKB Porsea, akan tetapi dalampertemuan tersebut tidak ada keputusan yang diambil oleh Tergugat ataskeberatan dan permohonan peninjauan kembali atas objek sengketatersebut.

Akan tetapi Tergugathanya mengundang Penggugat untuk melakukan audiensi danHalaman 9 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUNMDN.7)8)menyarankan kepada Penggugat untuk menempuh upaya hukum kePengadilan Tata Usaha Negara.

dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan padapokoknya telah mengajukan upaya keberatan melalui surat tertanggal 29 November2018 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Toba SamosirNomor 915 Tahun 2018 Tanggal 23 November 2018 dan permohonan mengajukanaudiensi kepada Bupati Toba Samosir/Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindaklanjuti olen Tergugatdengan mengundang Penggugat untuk menghadiri audiensi

(Khusus kota Metropolitan dan Besar).1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kartu kendali kegiatan per 31Desember 2009, unit organisasi Setda, program peningkatanpelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah,kegiatan Dialog/Audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial/kKemasyarakatan.Foto copy yang dilegalisir Register SPPSP2D (GU,GUN dan LS)periode 01 januari 2009 s/d 31 Desember 2009 kegiatan Dialog/Audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi

Jati Asih tersebut ;Bahwa saksi pernah mendampingi Walikota ada sedikitdikitnya 7 kaliKegiatan Walikota berupa silaturahmi, Dialog/Audiensi Walikota denganpara RT/RW/tokoh masyarakat dan para ulama di Kec. Jati Asih, tetapidapat ditegaskan saksi bahwa Walikota sering datang untuk kegiatanDialog/Audiensi Walikota dengan para RT/RW/tokoh masyarakat danpara ulama di Kec.

Foto copy yang dilegalisir Register SPPSP2D (GU,GUN dan LS)periode 01 januari 2009 s/d 31 Desember 2009 kegiatan Dialog/Audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasisosial/kemasyarakatan, untit kerja Bagian Umum Setda Kota Bekasi.130.

Russell Sage Foundation. 1975. him. 37).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan ahliserta halhal tersebut diatas, maka terdakwa Mochtar Muhammad tidak dapatdipersalahkan yang telah menalangi seluruh kegiatan dialog dan audiensi yangseluruhnya berjumlah 87 kegiatan dalam tahun 2009 tersebut seperti mana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan berdasarkan keterangansaksisaksi tersebut diatas kegiatan dialog dan audiensi yang dilakukan olehterdakwa Mochtar Muhammad

Bahwa Saksi berada di kantor Gafatar di Desa Lamgapang pada saatpenggrebekkan oleh warga terjadi;Bahwa pada waktu itu sedang diadakan rapat organisasi Gafatar;Bahwa Saksi pernah mengucapkan janji dan persaksian di rumah Blower;Bahwa Saksi tertarik ikut menjadi anggotta Gafatar karena visi dan misinya;Bahwa Ahmad Musadeq adalah guru spiritual organisasi Gafatar;Bahwa setahu Saksi pembawa risalah dalam agama Islam adalah NabiMuhammad;Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan organisasi Gafatar, yaitu audiensi

Abdul Fatah ada menyerahkan tabloid Gafatar keKantor Walikota Banda Aceh saat audiensi yang juga dihadiri oleh Terdakwa,Ayu Ariestyana, Arina dan Saksi;Bahwa pada saat menjadi pengurus mengucapkan janji persaksian bersamasama dihadapan pengusur Gafatar lainnya;Bahwa saat itu Ayu Ariestyana dan Dewi Novita Sari juga ikut mengucapkan janjisebagai anggota Gafatar;Bahwa Saki juga pernah bergabung dengan Komunitas Millata Abraham namunhanya satu bulan saja;Bahwa kegiatan di Komar hanya diskusi saja dan

dijelaskan oleh Fuadi Mardhatillah, messias adalah sosok AhmadMusaddegq sebagai guru spiritual;Bahwa setahu Saksi kaum perempuan pakai jilbab adalah budaya;Bahwa solusi yang dimaksud adalah atas kondisi Indonesia yang kehancurandan penyelewengan, banyaknya penyalahgunaan narkoba dll;Bahwa ketua Gafatar tingkat pusat/nasional adalah Mahfudz Manurung;Bahwa Saksi mengetahui barangbarang bukti yang diperlihatkan di persidanganberupa tabloid, telepon genggam;Bahwa Tabloid Gafatar disebarkan apabila ada audiensi

;Bahwa Saksi pernah ikut audiensi waktu ke Kantor Badan Narkotika NasionalPropinsi Aceh;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan tahunan Gafatar;Bahwa setahu Saksi 1 (satu) telepon genggam warna hitam milik T.

Ridha Hidayat, Ayu Ariestyana dan Saksi;Bahwa pada saat penyampaian tentang pemahaman Milata Abraham, pintukantor dalam keadaan terbuka;Bahwa setiap pertemuan pengurus Gafatar adalah mengenai program kerja;Bahwa Saksi pernah meminta audiensi pada Kantor Walikota Banda Aceh akantetapi tidak terlaksana;Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ahmad Musadeg dan Mahful MuizTumanurung;Bahwa Saksi pernah disyahadatkan kembali olen MPU Aceh di Masjid RayaBaiturrahman;Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara

Mamun posisi driver & general affairs;

Siemens;

Du.III/HM.03/295 /2015, Perihal :Undangan Audiensi tertanggal 21 April 2015, (print out);:Fotofoto pada Pelaksanaan Sinode Gereja Injili KaroIndonesia (GIKI), (fotokopi sesuai dengan foto asili);: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,(bukti at informandum);: Akta Gereja Injili Karo Indonesia No. 03/2003 yang dibuatdihadapan Retni Rengsih, S.H., Notaris/PPAT di Medan,(dilegalisir sesuai dengan asli) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan

Bukti T3 : Undangan dari Direktur Jenderal Bimbingan MasyarakatKristen Kepada Gereja Injili Karo Indonesia yang beralamat di JalanAntorium 1 Rt. 01/04 Cisaranten Kulon, Bandung, Jawa Barat, Nomor :DJ.III/HM.03/294/2015 tertanggal 21 April 2015 Perihal : Audiensi, (fotokopidari fotokopi);4.

BuktiT4 : Berita Acara Audiensi antara Direktur Urusan Agama Kristendengan Gereja Injili Karo Indonesia yang beralamat di Jalan Antorium 1 Rt.01/04 Cisaranten Kulon, Bandung, Jawa Barat, (sesuai dengan asli);5. BuktiT5 :Laporan Kegiatan Pelayanan Gereja Injili Karo Indonesia(GIKI) 2015 yang beralamat di Jalan Antorium 1 Rt. 01/04 Cisaranten Kulon,Bandung, Jawa Barat, (Sesuai dengan asili);6.

Bahwa sehubungan dengan adanya utang utang tersebut, PARATERMOHON PKPU melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan SuratPermohonan Audiensi Nomor 001B.172/JMMSPA/WYILC/VIII/2020tertanggal 18 Agustus 2020 kepada PARA PEMOHON PKPU untukmembicarakan perbedaan jumlah dan proses penyelesaian utang piutangtersebut. Namun atas Surat Permohonan Audiensi tersebut, PARAPEMOHON PKPU tidak menghadiri audiensi maupun tidak menjawabsurat tersebut.6.

, menjatuhkan putusan yang amarnya : membebaskanTerdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak), Jaksa Penuntut Umum yangsebelumnya juga menuntut bebas tidak mengajukan upaya hukum kasasi sehinggaputusan tersebut sudah inkracht van gewijsde menurut hukum tanggal 5Desember 1997 ;10 Bahwa sejak tahun 1996 sampai sekarang (2014) atau selama lebih 17 tahun(sekarang hampir 18 tahun), PWI bersama berbagai elemen masyarakat danLSM, termasuk eksponen JPW sendiri telah berkalikali mengirim surat,menghadap dan audiensi

oleh TERMOHON sehingga perkara tersebutmangkrak berjalan ditempat ;13Bahwa terakhir menjelang 18 tahun tewasnya wartawan UDIN yang tidak jugajelas penyelesaiannya, PEMOHON bersama elemen wartawan Indonesia yangtergabung dalam Solidaritas Wartawan untuk Udin bersama TPF PWI sertaEksponen JPW melakukan serangkaian aksi / gerakan moral untukmengingatkan kewajiban TERMOHON dalam menuntaskan kasus kematianwartawan UDIN, baik dengan melakukan seminar dan forum Focus GroupDiscussion bersama Dewan Pers, audiensi

dengan Ketua DPRD DIY bahkanjuga sempat menghadap dan audiensi dengan Jenderal Polisi Timur Pradopo(saat itu Kapolri) bersama dengan Kabareskrim Komjend Pol.