Rosniah sebagai wali atas anak yang bernama Zamir lahir di Ujunge, pada tanggal 15 April 2005, khusus kepentingan mengajukan novasi (pembaruan)permohonan kredit di Bank Danamon cabang Pare-pare;4. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Alika Ekaputera sejak tahun 1997mengalami kemacetan dan bermasalah sehingga tidak bisa memenuhikewajiban, maka dicari penyelesaian yang terbaik dengan cara melakukannovasi atas sebagian pinjaman dengan pengambil alihan jaminan dan sisapinjaman/setelah dilakukan novasi dan pengambil alinan jaminan tersebutakan dijadikan Convertible Bond yang akan dituangkan dalam akta tersendiritapi tidak terlaksana karena pada tahun 2000 TergugatPembanding masukprogram Bank dalam rekapitulasi dan diwajibkan menyerahkan

/ Turut Terbanding......"1. bahwa adanya novasi atas sebagian pinjaman dengan pengambil alihanjaminan yang diajukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bertanda :T. 5 berupa Akta Pengikatan Jual Beli No. 42 tanggal 24 November 1998.T. 6 berupa Akta Pengikatan Jual Beli No. 43 tanggal 24 November 1998.T. 7 berupa Akta Pengikatan Jual Beli No. 44 tanggal 24 November 1998.Hal. 9 dari 15 hal. Put.

No.2118 K/PDT/2010Perjanjian Kredit, No. 2180070515 tanggal 21 Oktober 1997 danPasal 7 Perjanjian Kredit (Demond Loan) No. 2180070517 tanggal21 Oktober 1997, namun kenyataannya sertifikatsertifikat jaminantersebut tidak terdapat dalam dokumen BPPN, meskipun jelasjelastertulis dalam Lampiran 2 No. 10 dan 11 tersebut diatas.4. bahwa bukti tentang adanya novasi dengan bukti 15; 16; T7; T8; T9; T.10tersebut baru muncul dan diserahkan dalam persidangan oleh TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat setelah Pemohon

AlikaEkaputera tersebut telah diadakan novasi pengambil alihan jaminanyang dikompensasikan dengan sebagian hutang debitur sebagaimanabukti T5 s/d T9".bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Banding tersebut diatas adalahmerupakan pertimbangan mengenai permasalahan PT. Alika Ekaputera,padahal PT. Alika Ekaputera tidak sebagai pihak dalam perkara a quo tetapiBalai Harta Peninggalan.bahwa buktibukti Akta bertanda T. 5 s/d T. 10 yang dibuat antara PT. AlikaEkaputera dengan PT. Bank Permata Eks PT.

disetiap pembuatan aktaoleh notaris hendaknya mempunyai catatan dibawahnya yang harusditerangkan mengapa dia tidak hadir;Bahwa jempol bukan kewajiban dalam suatu akta, yang kewajiban ituadalah tandatangan, bila ada pihak yang tidak bertandatangansepanjang ada penjelasannya kenapa tidak bertandatangan tetapsah, seperti terkena stroke karena sesuai dengan undang undangjabatan notaris dijelaskan bahwa keterangan tersebut sebagaipengganti tanda tangan;Bahwa addendum bisa terjadi karena subrogasi atau novasi

,seandainya merubah isi kontrak berarti novasi dan itu adalahperjaniian baru sedangkan subrogasi hanya untuk menggantikedudukan;Bahwa subrogasi dan novasi tidak bisa disatukan dalam suatuperjanjian karena masing masing mempunyai makna yang berbeda;Bahwa sehubungan dengan novasi apabila ada salah satu pihak yangmeninggal dunia kemudian tidak melibatkan ahli waris lain itu adalahperjanjian yang berdiri sendiri dan tidak bisa disebut sebagaiadendum karena adendum itu perbuatan dari perjanjian lama keperjanjian

baru;Bahwa salah satu penafsiran perjanjian adalah kebiasaan, jadi ketikasudah terbiasa bahwa setiap pembayaran melalui rekening ini, ketikaada didalam berarti itu pembayaran berdasarkan penafsiran;Bahwa dasar Novasi Pasal 1381 KUHPerdata, salah satupenghapusan perikatan;Bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUHPerdata ditegaskan mengenaipelaksanaan pembaruan utang (novasi) dan ada 3 macampembaruan utang yaitu apabila seorang yang berutang membuatsuatu. perikatan utang baru guna orang yang mengutangkankepadanya

yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskankarenanya ini adalah novasi subyektif pasif, apabila seorang berutangbaru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh siberpiutang dibebaskan dari perikatannya, ini adalah novasi subyektifpasif, dan apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorangberpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama,terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya, ini adalahnovasi subyektif;Halaman 26 dari 44 Putusan Gugatan

MijnBahwa akibat yang paling utama dari novasi adalah membubarkanperjanjian lama;Bahwa perjanjian accesoir adalah perjanjian ikutan yang mengikatpada perjanjian pokok, apabila perjanjian pokok berakhir/ hapus makasecara otomatis perjanjian accesoir akan berakhir pula/ hapus;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya,mengajukan bukti surat berupa:Fotokopi surat Perjanjian Kredit No.

Karenanya,Perjaniian Jual Beli demi hukum telah berakhir sesuai dengan ketentuanPasal 1381 Kitalb Undangundang Hukum Perdata ("KUH Perdata");Pasal 1381 KU H Perdata:Perikatan hapus:Karena pembaruan hutang (novasi)4.

Tergugat berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima setidaknya berdasarkan salah satu dari alasanalasansebagaimana diuraikan di bawah ini;Gugatan Penggugat Meminta Pernyataan Batal Atas Perjaniian YangSudah Hapus Akibat Novasi:27.Penggugat melalui gugatannya meminta agar Pengadilan Negeri JakartaPusat menyatakan batal Perjanijian Jual Beli atas dasar adanya penipuanyang dilakukan oleh Tergugat (quod non) (vide butir 9 gugatan jo. petitumgugatan no. 3);28.Pasal 1381

jo. 1413 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian hapusantara lain karena pembaruan utang (novasi), baik novasi subjektif(perubahan atas subjek perjanjian) ataupun novasi objektif (perubahanalas objek perjanjian);(a).

perselujuan baru seorang krediturbaru ditunjuk untuk menggantkan kreditur lama, yangterhadapnya debitur dibebaskan dan perikatannya";29.Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa "kewajiban Penggugatuntuk membayar harga Mesin Rajut Produksi Tergugat" kepada Tergugatberdasarkan Perjanjian Jual Beli telah dinovasi menjadi "kewajibanpembayaran utang biasa" dengan segala syaratsyarat dan ketentuanyang juga baru sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Utang Piutang.Dengan kata lain, telah terjadi novasi

karenanya, dalil Penggugat yang menggambarkan seolaholahpada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli Penggugat tidakmengetahui bahwa perjanjian tersebut tidak memuat pengaturanmengenai suku cadang (quod non) adalah dailil yang tidak benar danmengandung itikad buruk, terutama mengingat Penggugat barumendaiikannya sekitar 20 tahun setelah Penggugat membuat PerjanjianJual Beli dan menikmati Mesin Rajut Produksi Tergugat tanoa harusmembayarnya secara penuh Penggugat dan Tergugat bahkan telahmelakukan novasi

Bank NusaInternasional) kepada Bank Indonesia (BI) khusus untuk Fasilitas SuratBerharga Pasar Uang (SBPUK) dan Sub Ordination Loan (SOL) padatanggal 14 Januari 1998 sebagaimana Akta Novasi Nomor: 90, tanggal 18Desember 1998 yang dibuat dihadapan Bray. Mahyastoeti Notonagoro, SH.,Jumlah Rp.641.000, Notaris/PPAT di Jakarta;Bukti: P2 : Akta Novasi Nomor : 90, tanggal 18 Desember 1998yang dibuat dihadapan Bray.

BNN telah dilunasi oleh Tergugat Il adalah dalil yang sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali sehingga harus ditolak.Bahwa selain itu terkait dengan Akta Novasi Nomor: 90 tanggal 18 Desember1998, dapat Tergugat sampaikan bahwa dengan adanya novasi tersebutsebagaimana disebutkan dalam ketentuan:Jumlah Rp.641.000, TPasal 1420 KUH Perdata:"Hakhak istimevwa dan hipotikhipotik yang melekat pada piutang lama, tidakberpindah pada piutang bam menggantikannya, kecuali kalau hal itu secarateg

Bukti P2 : Akta Novasi Nomor : 90, tanggal 18 Desember 1998 yangdibuat dihadapan Bray. Mahyastoeti Notonagoro, SH.,Notaris/PPAT di Jakarta;4. Bukti p 3a: Foto copy surat dari Bank Danamon (Tergugat Il) kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No.B.202.Corp.Sec tanggal 22 Mei 2002 Perihal PengembalianAsset Milik Koperasi Nusa Mitra Utama;5. Bukti 3b : Foto copy surat dari Bank Danamon (Tergugat Il) kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No.B.331Jumlah Rp.641.000, 6.

, yakni novasi subjektif pasif atau yangdisebut juga dengan subrogasi (delegasi).Menimbang, bahwa Novasi diatur dalam Pasal 1413 s.d 1424KUHPerdata.

Novasi merupakan pembaharuan piutang yang dilakukanberdasarkan kesepakatan para pihak, dimana :a. Terjadi penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untukkepentingan kreditur (novasi objektif) ;b. Seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama (novasisubjektif pasif) ; atauc.

Bahwa tindakan Penggugat/ Terbanding dan Riky Octofiato Penlaana(Suami Tergugat II) selaku para pihak dalam ikatan akta PengakuanHutang yang difasilitasi oleh Notaris atas nama Alexander Djari, SH,dimana menyisipkan konten Novasi Subyektif Pasif dalam klausul aktaPengakuan hutang antara Penggugat/ Terbanding dan Riky OctofiatoPenlaana (Suami Tergugat II) adalah hal yang tidak dapat dibenarkan,sebab perihal Novasi Subyektif Pasif dalam hubungan tanggung jawabkredit memiliki syarat mutlak dimana wajib

Bahwa adapun salah satu syarat mutlak dari Novasi Subjektif Pasifdalam hal peralihan tanggung jawab angsuran kredit dari Debitur LamaKepada Debitur Baru dalam hubungannya dengan Kreditur, adalahharus adanya persetujuan dari kreditur selaku penerima angsuran kreditterhadap kedudukan pihak ketiga selaku Debitur baru.

Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Kupang telah salah dalam menilaifaktafakta persidangan, tentang Akta Pengakuan WHutang YangDiinterpretasikan Sebagai Akta Novasi Subyektif Pasif, Yang MenjadikanPenggugat/ Terbanding Sebagai Debitur Baru Dalam Hubungan DenganTergugat I/ Pembanding I, selaku Kreditur.2.

Jo Akta Novasi dan Restrukturisasi No 42yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H.

Jo Akta Novasi dan Restrukturisasi No 42 yang dibuatdihadapan Notaris Setiawati, S.H.

(Tergugat III) lebin dahulu ada daripadaperjanjian yang dibuat oleh Turut Tergugat dengan Tergugat dan TergugatI, oleh karenanya Turut Tergugat II patut untuk dihukum untuk mencatatkanadanya cacat hukum atas pembebanan Hak Tanggungan terhadap SertifikatHak Milik nomor 209, karena Sertifikat Hak Milik nomor 209 lebih dahuludiperjanjikan sebagai jaminan dalam Akta Novasi dan Restrukturisasi No 42yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H. (Tergugat III)8.

Jo Akta Novasi danHalaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 348/Pdt/2019/PT MDNRestrukturisasi No 42 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati, S.H.(Tergugat III)4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatterhadap Sertifikat Hak Milik nomor 209 yang dijadikan jaminan para TurutTergugat dan pembenan Hak Tanggungannya5.

Tanah perkebunan sawit dengan SHM No. 138 atas nama Mulyono diikatdengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 625.000.000,;Bahwa sedangkan tanah dan bangunan sebagaimana disebut dalamSertifikat Hak Milik Nomor 209, seluas 119 M2 atas nama Mulyono yangberlokasi di Jalan Negerilama Desa Tanjung Elang Selatan, Kecamatan PanaiHulu, Kabupaten Labuhanbatu bukan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yangdiberikan Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat II;Bahwa kendatipun dalam Akta Novasi Dan Restrukturisasi No.

., haruslah dibatalkan;Bahwa pada persidangan, baik di tingkat pertama ataupun di tingkat banding,Para Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, tidak pernah mengajukan dalilmengenai adanya percampuran utang ataupun novasi;Bahwa bila kita melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkaratingkat banding perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., maka akan terlihatjelas, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah melanggar asas hukum acaraperdata, yaitu hakim bersifat pasif.

Yakni dengan mempertimbangkan adanyasuatu pencampuran utang, di antara para pihak yang berperkara, padahal dalilmengenai adanya percampuran utang ataupun novasi tidak pernah dimintakanuntuk ditimbang, sehingga pertimbangan hukum tersebut sangat sumir dan tidakdi dasari hukum/perbuatan hukum yang jelas;Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding telahmelampaui batas wewenangnya, sehingga putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/ PT.Smg., haruslah dibatalkan;Bahwa Majelis Hakim

haruslah dibatalkan;4 Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding, dalam pertimbanganhukumnya, telah memberikan pertimbangan sebagaimana tertera pada turunanputusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., hal.10, alinea 5;e Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelistingkat banding, karena pertimbangan tersebut hanyalah kesimpulan yangsumir, tanpa di dasari oleh hukum atau alat bukti; Bahwa majelis tingkat banding, tidak secara jelas menyebutkan, apakahyang terjadi adalah Novasi

atau Percampuran Utang;e Padahal Novasi atau Pencampuran Utang adalah dua hal yang berbeda,yang mensyaratkan keadaankeadaan yang berbeda pula, yang di atur padaKUHPerdata BAB IV Bagian ketiga tentang pembaharuan utang danBagian Kelima tentang Percampuran Utang;e Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatBanding telah salah dalam penerapan hukumnya, sehingga putusanperkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PT.Smg., haruslah dibatalkan;5 Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding

Para Penggugat dengan tegasmenyatakan, dengan akta ini mereka berkehendak mengadakan Novasi danPerpanjangan Waktu Kredit dan oleh karena itu dengan Novasi ini AktaPerjanjian yang dibuat sebelum Akta Novasi ini dihapus.Dalam Perjanjian No. 77 tgl. 26042011, Tergugat mengadakan PerjanjianKredit dengan Para Penggugatuntuk Kredit senilai Ro 800 juta, disebutkanjaminannya adalah dua bidang tanah dan bangunan SHM No. 1049 & SHMNo. 1050 Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, a.n. Hj.

Hal ini dibuktikan dengan bunyi dalamAkta Perjanjian No. 177 tgl. 31052010 yang menyatakan,...dengan akta inimereka berkehendak mengadakan Novasi dan Perpanjangan Waktu Kreditdan oleh karena itu dengan Novasi ini Akta Perjanjian yang dibuat sebelumAkta Novasi ini dihapus.Bahwa sebelum timbulnya Akta Novasi dan Perpanjangan Waktu Kredit No.177 tgl. 31052010 telah didahului adanya Surat Penawaran Putusan Kredit(SPPkK) tgl. 25052010 dari PinCa Tergugat kepada Penggugat .

Bahwa Objek Agunan Hak Tanggungan yang tertera dalam SPPKadalah Objek Agunan yang sama dengan yang tertera dalam PerjanjianNo. 177 tanggal 31 Mei 2010 tentang Akta Novasi dan PerpanjanganJangka Wakiu Kredit maupun dalam Akta Pemberian Hak Tanggunan(APHT) No. 251/2010, yaitu SHM No. 1049 dan SHM No. 1050 DesaTanjungkarang, Jati, Kudus, ketika itu kepemilikan dalam SHM adalahatas nama ARIF ZAINUDDN, tetapi dalam SPPK ini ditulis ARIEFZAENUDIN.

Bank RakyatIndonesia Cabang Kudus, kreditur), ini berarti Penggugat telah mengingkarijanjinya terhadap Tergugat I.Bahwa perbuatan Penggugat menyewakan Objek Agunan kepada TurutTergugat Il itu berarti Penggugat telah melanggar perjanjian yang tertuangdalam Akta Novasi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 117Tanggal 31 Mei 2010 maupun janji yang tertuang dalam Akta Perubahandan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 77 Tanggal 26 April 2011,sebagai berikut:a.

Bahwa dalam Pasal 16 Ayat 9 Akta Novasi dan PerpanjanganJangka Waktu Kredit No. 117 Tanggal 31 Mei 2010 disebutkan, ParaPenggugat selaku PENGAMBIL KREDIT tidak diperkenankanmenyewakan dan/atau mengontrakkan agunan kredit kepada pihaklain tanoa persetujuan tertulis dari BANK.b.

Menyatakan Perjanjian Novasi Nomor 09/MNM/N.001 tertanggal 30Desember 2009 adalah sah dan berharga menurut hukum;4. Menyatakan Para Terlawan telah wanprestasi terhadap NotulenRUPS PT Fitron Windu Utama tanggal 13 Juni 2008;5. Menyatakan Terlawan telah wanprestasi terhadap Surat Pernyataantanggal 13 Juni 2008;6. Menyatakan Terlawan Ill telah wanprestasi terhadap SuratPernyataan tanggal 6 Juni 2009;7.

Menyatakan Perjanjian Novasi Nomor 09/MNM/N.001 tanggal 30Desember 2009 adalah sah dan berharga menurut hukum;4. Menyatakan Para Terlawan telah wanpretasi terhadap Notulen RapatUmum Pemegang Saham PT Fitron Windu Utama tanggal 13 Juni 2008;5. Menyatakan Terlawan telah wanprestasi terhadap Surat Pernyataantertanggal 13 Juni 2008;6. Menyatakan Terlawan Ill telah wanprestasi terhadap SuratPernyataan tanggal 6 Juni 2009;7.

Bahwa mengingat ketika itu PENGGUGAT dinilai cukup meyakinkan, makasingkatnya TERGUGAT II, akan mempertimbangkan kemungkinannya dilakukanalin Debitur (Novasi) dengan persyaratan secara kumulatif, antara lain :a. PENGGUGAT wajib meminta persetujuan dan membuat kesepakatan atauperjanjian secara Notariil Akta dari / dengan TERGUGAT terlebih dahulu;b.

Bahwa dalam perjalanannya keraguan TERGUGAT Il terbukti, bahwaPENGGUGAT ternyata bukanlah Adik Ipar (bukan siapasiapanya ) TERGUGAT, begitu pula syarat angka 4 huruf a tersebut ternyata pula tidak terpenuhi, makadengan sendirinya Rencana Pengalihan Debitur atau Novasi menjadi bataldemi hukum.6.

PENGGUGAT telah keliru mengemukakan dalil bahwaTERGUGAT melakukan pendekatan kepada TERGUGAT Il, itu belum pernahterjadi; yang pernah terjadi justtu PENGGUGAT yang tibatiba muncul mengatasnamakan sebagai Adikipar TERGUGAT ke TERGUGAT II, dengan maksud akanmembantu TERGUGAT untuk mengambil alin sebagai Nasabah Debitur (Novasi),tetapi ternyata PENGGUGAT bukan siapasiapanya TERGUGAT dan tampaknyaitu hanya sebatas wacana, karena terbukti, setelah ditelusuri, hingga saat ini apayang disebut ada Perjanjian

Penggugat wajib membayar angsuran Rp.1.000.000,per bulan untuk jangka waktu 3 Bulan kedepan sambil menunggu terpenuhinyapersyaratan pertama diatas namun syarat pertama diatas tidak terpenuhi sehinggadengan sendirinya Rencana Pengalihan Debitur atau Novasi menjadi Batal DemiHukum oleh karenanya Gugatan Penggugat terkwalifikasi dalam perkara sengketaEkonomi Syariah dan Lembaga yang berwenang menyelesaikan Gugatan ini adalahPeradilan Agama.Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dipersidangan dalam AcaraPembacaan

PBM/STA/028/2017 dibuat di Prabumulih pada tanggal28 April 2017;Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Mre13141516.17..Bahwa Penggugat melalui Surat tanggal 6 Februari 2018 yang ditujukankepada Para Tergugat, bermaksud meminta konfirmasi dari Para Tergugatapakah akan melakukan pelunasan atau Novasi terhadap Pinjaman KURan. Ali Umar..Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Para Tergugatselaku ahli waris dari Alm.

Bahwa sampai dengan saat ini, Para Tergugat tidak memberikan kepastianapakah akan melakukan Novasi terhadap Pinjaman KUR an. Ali Umar dantidak pula melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam PerjanjianKredit Perjanjian Kredit No.

dipertimbangkan di atas makasejak Almarhum Ali Umar meninggal dunia dan menurunkan warisan kepadaahli warisnya/Para Tergugat maka ahli waris/Para Tergugat juga berkewajibanuntuk melunasi hutang yang ditinggalkan sebagaimana tertuang dalamPerjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel BNI No.PBM/STA/028/2017tanggal 28 April 2017 (vide bukti Surat P2);Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat mendalilkan bahwaPara Tergugat telan melakukan wanprestasi karena tidak memberikankepastian apakah akan melakukan Novasi

terhadap pinjaman KUR atas nama AliUmar/ayah Para Tergugat, namun hingga waktu yang telah ditentukan ParaTergugat tidak melakukan pembayaran ataupun novasi atas hutang tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnyabahwa Almarhum Ali Umar telah terbukti mengikatkan diri dalam suatuperjanjian kredit dimana atas perjanjian kredit tersebut Penggugat telahmelaksanakan prestasinya sementara Almarhum Ali Umar/ayah Para Tergugattidak lagi melaksanakan kewajiban dikarenakan telah

Ali Umar/ayah Para Tergugat sebagaimanatertuang dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel BNINo.PBM/STA/028/2017 tanggal 28 April 2017 (vide bukti surat P2) terhitungsejak Almarhum Ali Umar/ayah Para Tergugat meninggal dunia maka ParaTergugat yang berkewajiban untuk melunasinya namun demikian meskipunsetelah dikirimkannya surat teguran tunggakan kredit 2 dan surat tegurantunggakan kredit 3 yang ditujukan kepada ahli waris Almarhum Ali Umar, ParaTergugat tidak melakukan pembayaran ataupun novasi

SOEHARTO, S.H.dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara ;Menyatakan barang bukti berpa : Akte Alin Debitur (Novasi) No. 08 tanggal 10032000, Bilyet GiroBTN No.

(Terdakwa) dikembalikan kepada saksi KURNIAWATI ; 1 (satu) lembr foto copy turunan Akta No. 83 tanggal 27 Januari1994 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bintang Karyasamayang dibuat oleh Notaris TRINING ARISNAWATI, S.H. dan 1(satu) lembar foto copy turunan akte Berita Acara No. 34 tanggal19 Juli 1997 yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBO, S.H., 1(satu) lembar foto copy Akte alin Debitur (Novasi) No. 08 tanggal10 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris R.

No. 385 K/Pid/2006 1 (satu) lembar foto copy turunan Akta No. 83 tanggal 27 Januari1994 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bintang Karyasama yangdibuat oleh Notaris TRINING ARISNAWATI,S .H. dan 1 (satu) lembarfoto copy turunan akte Berita Acara No. 34 tanggal 19 Juli 1997 yangdibuat oleh Notaris YANITA POERBO, S.H., 1 (satu) lembar foto copyAkte alih Debitur (Novasi) No. 08 tanggal 10 Maret 2000 yang dibuatoleh Notaris R.

tersebut dengan perjanjianhutang piutang berupa peminjaman uang dimana tergugat bersedia mengembalikan uangyang telah diterima tergugat beserta kompensasi bunga 2.5% sejak tahun 2012 sampaidengan 2014 (vide Bukti P1 dan T1);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut hakim menilai bahwaantara penggugat dan tergugat telah terjadi suatu peristiwa hukum baru yaitu sebuahperikatan untuk saling mengikatkan diri dimana dalam hukum perikatan peristiwa hukumtersebut dikenal sebagai pembaharuan utang (novasi

) yang merupakan salah satupenyebab hapusnya perikatan dengan menggantikan perikatan yang lama pada perikatanyang baru, yang mana suatu novasi hanya dapat terjadi atas kehendak yang dinyatakandengan tegas oleh para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1415 KUH Perdata dan novasidapat terjadi karena adanya perjanjian oleh karena itu suatu pembaharuan hutang harusmemenuhi dan terikat pada pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya hakim

danjika diperhatikan dengan seksama maka objek perjanjian adalah berupa pinjaman uang,dengan demikian telah nyata terdapat objek dalam kesepakatan perjanjian pada kwitansitersebut oleh karenanya terhadap syarat ini juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa mengenai syrat keempat, adalah berkaitan dengan isiperjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak, dan jika memperhatikan fakta yang telahterungkap dipersidangan diketahui bahwa perjanjian tersebut adalah mengenai tindaklanjut dari pembaharuan hutang (novasi

delapan puluh jutarupiah) dan terhadap pembaharuan perikatan tersebut tergugat juga telah bersepakathingga telah dituangkan dalam kwitansi bahwa tergugat akan membayar dalam waktu 6(enam) bulan dari tanggal kwitansi tersebut dibuat, hakim berpendapat terhadapkesepakatan perjanjian yang demikian tidak dilarang oleh undang undang sebagaimanaketentuan Pasal 1415 KUH Perdata perihal pembaharuan perjanjian;1617Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah ternyata bahwa kesepakatanpembaharuan perjanjian (novasi

disepakati oleh para pihakuntuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum kecuallterhadap pihak yang wanprestasi.(15) Bahwa seluruh peristiwa dan permasalahan hukum antaraPENGGUGAT, TERGUGAT , dan TERGUGAT III mengenai hakdan kewajiban terkait dengan hutang piutang sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah) yang terjadi pada 01 Oktober2014 bukan lagi menjadi pokok permasalahan hukum sebagaimanayang didalilkan dalam surat gugatan PENGGUGAT, karena dalamperkara a quo telah terjadi pembaharuan utang (Novasi

Bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untukkepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yangdihapuskan karenanya; (Novasi Objektif)2. Bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikandebitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dariperikatannya; (Novasi Subyektif Pasif)3. Bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baruditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnyadebitur dibebaskan dari perikatannya.

(Novasi Subektif Aktif)Bahwa PENGGUGAT sebelum penandatanganan Akta PerjanjianPembayaran Hutang Nomor 04 Tertanggal O03 Juli 2018, telahmengenal dan telah mengetahui bahwa TERGUGAT III lah yangsesungguhnya menggunakan uang pinjaman dari PENGGUGATsebagaimana diakui dalam Akta Perjanjian Pembayaran HutangNomor 04 Tertanggal 03 Juli 2018 tersebut, yang oleh karenanyaPENGGUGAT menyetujul TERGUGAT III sebagai debitur baru yangmembuat suatu perikatan utang baru untuk kepentinganHalaman 25 dari 34 Putusan

Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr(18)(19)(20)(21)Kreditur in casu PENGGUGAT yang menggantikan utang lama,yang dihapuskan karenanya.Bahwa dengan PENGGUGAT menyetujui dan sepakat bahwaTERGUGAT Ill yang melakukan pembayaran sisa hutang Rp.3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan AktaPerjanjian Pembayaran Hutang Nomor 04 Tertanggal 03 Juli 2018,maka Akta Perjanjian Pembayaran Hutang Nomor 04 Tertanggal 03Juli 2018 tersebut menjadi dasar timbulnya pembaharuan utangatau dikenal dengan istilan Novasi

Perjanjian Pembayaran HutangNomor 04 Tertanggal 03 Juli 2018.Bahwa pembuktian adanya pembaharuan utang harus dibuktikandengan akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1415 KUHPerdata yang berbuny/i:Pasal 1415 KUH Perdata :Pembaharuan utang tidak dapat hanya dikirakira; kehendakseorang untuk mengadakannya harus terbukti dari isi akta.Bahwa Akta Perjanjian Pembayaran Hutang Nomor 04Tertanggal 03 Juli 2018 adalah Akta Otentik yang merupakanalat bukti sempurna di mata hukum bahwa telah adapembaharuan utang (Novasi

Karenanya,Perjanjian Jual Beli demi hukum telah berakhir sesuai dengan ketentuanPasal 1381 Kitab Undangundang Hukum Perdata("KU H Perdata");Pasal 1381 KU H Perdata:Perikatan hapus:Karena pembaruan hutang (novasi)Kewajiban pembayaran utang dari Penggugat kepada Tergugatberdasarkan Equipment Payment Rescheduling Agreement tertanggal 26Agustus 1999 dijamin dengan Agreement on Fiduciary Transfer of ProprietyRights for Security Purposes tertanggal 26 Agustus 1999.

NO.378/G/2013/PN.JKT.PST.yang dilakukan oleh Tergugat (quod non) (vide butir 9 gugatan jo. petitumgugatan no. 3);Pasal 1381 jo. 1413 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian hapus antaralain karena pembaruan utang (novasi), baik novasi subjektif (perubahanatas subjek perjanjian) ataupun novasi objektif (perubahan atas objekperjanjian);(a) . Pasal 1381 KUHPerdata;"Perikatan hapus:karena pembaruan utang(bo) . Pasal 1413 KUHPerdata;"Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:1.

Dengankata lain, telah terjadi novasi objektif terhadap Perjanjian Jual Beli yangposisinya saat ini digantikan oleh Perjanjian Utang Piutang;Oleh karenanya, Perjanjian Jual Beli demi hukum telah hapus atau berakhir,sehingga tidak mungkin lagi untuk diminta dinyatakan batal.

karenanya, dalil Penggugat yang menggambarkan seolaholah padasaat penandatanganan Perjanjian Jual Beli Penggugat tidak mengetahuibahwa perjanjian tersebut tidak memuat pengaturan mengenai sukucadang (quod non) adalah dalil yang tidak benar dan mengandung itikadburuk, terutama mengingat Penggugat baru mendalilkannya sekitar 20tahun setelah Penggugat membuat Perjanjian Jual Beli dan menikmatiMesin Rajut Produksi Tergugat tanoa harus membayarnya secara penuhPenggugat dan Tergugat bahkan telah melakukan novasi

Karenanya, Perjanjian Jual Beli demi hukum telah berakhir sesuaidengan ketentuan Pasal 1381 Kitab Undangundang Hukum Perdata ("KU HPerdata"), yaitu) Perikatan hapus: Karena pembaruan hutang (novasi).Kewajiban pembayaran utang dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkanEquipment Payment Rescheduling Agreement tertanggal 26 Agustus 1999dijamin dengan Agreement on Fiduciary Transfer of Propriety Rights for SecurityPurposes tertanggal 26 Agustus 1999.

Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut diatas PELAWAN telahmenguraikan pula mengenai terjadinya pelepasan hak dengan cara Novasiyaitu dari TERLAWAN TERSITA novasi kepada PT.STAR FIRDYGEMILANG lalu terakhir kepada PT.

Bahwa benar telah dilakukan Novasi (Pembaharuan Hutang) denganmengalihkan hutang/pinjaman kredit PT CPP Development (debitor lama)kepada PT Star Firdy Gemilang (Debitor Baru) dengan Akta PembaharuanHutang (Novasi) No: 7 Tanggal 28 Agustus 2014, kemudian dari PT StarFirdy Gemilang dilakukan Pengalihan Hutang / Novasi kepada PT. CKGraha Propertindo dengan Akta Novasi Kredit No.36 tanggal 14 Juli2015 ;.

1sebagaimana tersebut diatas, tidak diperlukan lagi, harusdikembalikan pada Penggugat.Akan tetapi ternyata selain kKedua obyek jaminan tersebut tetapditahan dan tidak dikembalikan, setelan Adanya Pelunasan atas 2fasilitas Kredit Angsuran Berjangka; KAB2 dan KAB3 (yangberkaitan dengan pembelian tanah & pembangunan gudang obyekjaminan SHM No. 524 di Pemalang) terhadap Akta Perjanjian KreditNo. 85 ttgl. 20 Juni 2012 ini sama sekali tidak dilakukanperobahan/perbaikan atas perjanjian kredit tersebut (Novasi

tindakan hukumselanjutnya ;Jadi jelas dan nyata, selain rancu, abscuurd/tidak sinkron, adanyatindakan eigen richting dan ltikad tidak baik (teer kwadee trouw) dariTergugat 1 selaku Kreditur yang dengan sengaja tidak mencairkansemua kredit sesuai Akta Perjanjian Kredit, telah memark up danmerekayasa Kredit KAB3 menjadi 3 fasilitas kredit yang berdirisendiri (masingmasing dikenakan bunga dan denda), juga telahmenghilangkan / tidak mencatat Adanya Pelunasan 2 fasilitaskredit, tidak dilakukan Perobahan (novasi

Harus dilakukan pembaharuan (Novasi) ataudibuat Akta Perjanjian Kredit baru sebagai Perjanjian Pokok,termasuk juga tindakan hukum pertanggungan obyek jaminan(perjanjian accessoir) yang cukup dengan 1 obyek jaminan; SHMNo. 30/Kel. Tegalsari tercatat a/n.

Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membuatperobahan/novasi atas Akta Perjanjian Kredit No. 85 tanggal 20Juni 2012 atau membuat Akta Perjanjian Kredit yang baru denganjumlah kredit sebesar Rp4.233.787.000, serta dengan obyekjaminan SHM No. 30/Kel. Tegalsari seluas 512 M? tercatat a/n.Muchamad Rizal;9. Menyatakan bahwa Sita Revindikatoir atas 3 buah Sertifikat HM No.30/Kel. Tegalsari tercatat a/n. Mochamad Rizal, SHM No. 3460/Kel.Kraton tercatat a/n. H.

ParaPenggugat telah menikmati kredit tetapi tidak mau membayarsesuai kesepakatan dan malah merasa rugi secara moriil danmateriil;15.Bahwa adalah tidak benar dalil Para Penggugat yangmenyatakan apabila sebagaimana akta perjanjian kredit Nomor85 tanggal 20 Juni 2012 dinyatakan tidak benar batal hukumyang seharusnya dilakukan pembaharuan (novasi) adalah hanyamengedapankan kepentingan Para Penggugat saja dimanaseharusnya yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku debituradalah menunjukkan itikat baik

masih sementara kuliah di jakarta harus pulangke Makassar membantu Ibunya bekerja;Bahwa sepeninggal Debitur (Cristian Wongso/suami penggugat)mungkin karena kepanikan dengan besaran hutang yang ditinggalAlmarhum Debitur (Cristian Wongso/suami penggugat), Tergugat 1mengajak Penggugat 1 untuk menandatangani kertas kosong dihadapan Notaris Michiko Sodikim padahal saat itu masih baru barunyaPenggugat berduka ditinggal suami, yang pada akhirnya diketahuiPenggugat adalah :1) Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi

) Nomor 129 tanggal 30Juni 20112)Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Nomor 131 tanggal 30Juni 2011Bahwa karena rasa tanggung jawab Penggugat merasamempunyai hutang seluruhnya kepada Tergugat 1 setelahpenandatangan Novasi diatas dan suami penggugat meninggal(Almarhum Cristian Wongso), Penggugat mengajukan restrukturisasitanpa berkonsultasi hukum sebelumnya karena tidak mengetahui apaapa (yang mana mungkin dapat di putihnkan atau dapat dibantu olehAsuransi karena debitur meninggal (force majeure

Anny Laurins oleh Toto Suharto &Rekan, bukti P4;Foto copy Adendum Perjanjian Perubahan Hutang (Novasi) Akta Nomor130 tanggal 30 Juni 2011, bukti P5;Foto copy Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Nomor 131 tanggal 30062011, bukti P6;Foto copy Perjanjian Pembaharuan Hutang (NOvasi) Nomor : 129, tanggal30062011, bukti P7; Hal. 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Mks.8.

., Notaris di Jakarta junto aktapengalihan hutangnya (novasi) dari CV Kopi Jaya Enterprises kepada TermohonPKPU yakni Akta Perjanjian Pembaharuan Utang (novasi) Nomor: 44 tanggal 29Januari 2007 yang dibuat di hadapan Ny.

Djumini Setyoadi, SH., MKn., Notaris di Jakarta junto aktapengalihan hutangnya (novasi) dari CV Kopi Jaya Enterprises kepada TermohonPKPU yakni Akta Perjanjian Pembaharuan Utang (novasi) Nomor: 44 tanggal 29Januari 2007 yang dibuat di hadapan Ny.