Divisi Self. Employed Mass Market SMEC Regional Collection Kanwil Semarang Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Tegal
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Tegal

PETIKAN PENETAPANNomor 0100/Pdt.P/2017/PA.KAGa SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :Fajirilah bin Muhamad Amin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,tempat tinggal di Dusun Ill Desa Kuripan Kecamatan Teluk GelamKabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Farida

Tbk Divisi Self Employed MassMarket Kantor Wilayah VII Semarang Nomor : 060/DSP/548/0807 tanggal06 Agustus 2007 perihal Surat Peringatan II ;15.16.e Surat dart PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed MassMarket Kantor Wilayah VII Semarang Nomor : 119/DSP/548/1207 tanggal04 Desember 2007 perihal Surat Peringatan III ;f) Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akanbertanggung jawab apabila terjadi gugatane Surat Pernyataan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi

Bukti THl5a : Fotocopy Surat dari PT Bank DanamonIndonesia TbkDivisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VIISemarang Nomor : 035/DSP/548/0707 tanggal 31 Juli2007 perihal Surat Peringatan I;10.11.2.3.14.15.Bukti TII5b : Fotocopy Surat dari PT Bank DanamonIndonesia TbkDivisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VIISemarang Nomor : 060/DSP/548/0807 tanggal 06 Agustus2007 perihal Surat Peringatan IT;Bukti TII5c : Fotocopy Surat dari PT Bank DanamonIndonesia TbkDivisi Self Employed Mass Market

Kantor Wilayah VIISemarang Nomor : 119/DSP/548/1207 tanggal 04Desember 2007 perihal Surat Peringatan III;Bukti TII6 : Fotocopy Surat dari PT Bank DanamonIndonesia TbkDivisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VIISemarang Nomor : 04/SP/LELANG/2011 tanggal 06Januari 2011 perihal Pengantar SKPT dan Limit Lelang;Bukti TII7 : Fotocopy Surat Pernyataan dari PTBank DanamonIndonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market KantorWilayah VII Semarang Nomor : 04/SP/LELANG/2011tanggal 06 Januari 2011;Bukti

TII8 : Fotocopy Surat dari Kantor PelayananKekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Pekalongan Nomor : S32/WKN.09/KNL.04/2011 tanggal 11 Januari 2011 halPenetapan Jadwal Lelang Ulang;Bukti TII9 : Fotocopy Pemberitahuan Lelang dari PTBank DanamonIndonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market 04/SP/LELANG/2011 tgl 13 Januari 2011;4916.

Dengan demikian, PT BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VIISemarang in casu Tergugat I selaku Kreditor Hak Tanggungan mempunyaikewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang obyek jaminan.

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (1) huruf b jo.

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) jo.

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu; Bahwa saat saksisaksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwaternyata Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penebangan kayudidalam kawasan hutan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakimmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

P.43/MENHUTII/2015tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alamharus melalui Self Assesment dengan dilengkapi Surat Keterangan SahHasil Hutan Kayu;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; telah terpenuhi;Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN SbwMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 ayat (3)huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanansebagaimana telah dirubah

FANSYAH Als IFAN Bin SURIANSYAH tertangkaptangan oleh tim dari jajaran Polsek Sungai Tabuk dalam membawadan/atau menguasai sebilah senjata penikam jenis parang; Bahwa benar sebilah senjata penikam jenis parang mana tidakmemiliki keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa FANSYAH AlsIFAN Bin SURIANSYAH dan/atau tidak dalam peruntukan tertentuyang diperbolehkan secara hukum; Bahwa benar maksud daripada Terdakwa FANSYAH Als IFAN BinSURIANSYAH dalam membawa senjata penikam a quo adalah gunaberjagajaga semata (self

Adapunmaksud dan tujuan daripadaTerdakwa FANSYAH Als IFAN BinSURIANSYAH tersebut adalah gunamenjaga diri (self defense)sebagaimana yang telah dilakukan sedemikianrupa olehTerdakwa FANSYAH Als IFAN BinSURIANSYAH pada waktu dandi tempat di mana Terdakwa FANSYAH Als IFAN BinSURIANSYAHtersebut ditangkap (dalam hal ini di tepi Jalan Gubernur Syarkawi, DesaSungai Pinang Baru, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar);Sanna Menimbang, bahwasebilah senjata penikam jenis parang manatidak memiliki keterkaitan

Self Propelled Missile ;d). Self Propelled Missile, meliputi : macammacam sistim pen. dorongan ;e). Artillery ;f). Stinger ;g). M 16 Al, meliputi : menembak dengan metode MPI (Mean PointImpact) ;h). Artillery mortar 81 mm, mortar 60 mm ;2). Taktik, meliputi :i). 9 Prinsip perang ; ~Hal. 4 dari 100 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2006T p).. Bertempur di area berbangunan ;. Perang Gerilya ;Escape and Evasion :Commandos ;Attack dengan Infiltrasi :1?.

Self Propelled Missile ;. Self Propelled Missile, meliputi : macammacam sistim pendorongan ;. Artillery ;. Stinger ;g).M 16 Al, meliputi : menembak dengan metode MPI (Mean PointImpact) ;Artillery mortar 81 mm, mortar 60 mm ;Taktik, meliputi :a).b).C).d).e).f),g).h).9 Prinsip perang ;Escape and Evasion ;Commandos ;Attack dengan Infiltrasi ;Bertempur di area berbangunan ;Perang Gerilya ;Perang Hutan ;Perang Gunung ; Hal. 13 dari 100 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2006 3).

Self Propelled Missile ;d). Self Propelled Missile, meliputi : macammacam sistim pendorongan ; .e). Artillery ;f). Stinger ;g). M 16 Al, meliputi : menembak dengan metode MPI (Mean PointImpact) ; h). Artillery mortir 81 mm, mortir 60 mm ;Taktik, meliputi :a). 9 Prinsip perang ; b). Escape and Evasion ;). Commandos ;d). Attack dengan Infiltrasi ;). Bertempur di area berbangunan ;f). Perang Gerilya ;g). Perang Hutan ;h). Perang Gunung ;3). Field Engineering yang miliputi :a).

Self Propelled Missile ;d). Self Propelled Missile, meliputi : macammacam sistim pendorongan;e). Artillery ;f). Stinger ;g). M 16 Al, meliputi : menembak dengan metode MP! (Mean PointImpact) ;h). Artillery mortir 81. mm, mortir60 mm ;. Taktik, meliputi :a). 9 Prinsip perang ;b). Escape and Evasion ;c). Commandos ;d). Attack dengan Infiltrasi ;). Bertempur di area berbangunan ;f). Perang Gerilya ;g). Perang Hutan ;h). Perang Gunung ;. Field Engineering yang miliputi :a).

Self Propelled Missile ;d). Self Propelled Missile, meliputi : macammacam sistim pendorongan;e). Artillery ;f). Stinger ;g). M 16 Al, meliputi : menembak dengan metode MPI (Mean PointImpact) ; h). Artillery mortir 81 mm, mortir60 mm ;2). Taktik, meliputi :a). 9 Prinsip perang ;b). Escape and Evasion ;c). Commandos ;d). Attack dengan Infiltrasi ;e). Bertempur di area berbangunan ;f). Perang Gerilya ;g). Perang Hutan ;h). Perang Gunung ;3). Field Engineering yang miliputi :a).

Putusan Nomor 1699 B/PK/Pjk/2021tidak bebas, maka Pemohon Banding adalah sebagai BUT dari KawasakiKisen Kaisha, Ltd Jepang dan KSP;bahwa Pemohon Banding belum pernah terdaftar sebagai BUT di KPPBadora sampai dengan saat ini, dan oleh Terbanding juga belum pernahdidaftarkan/diberikan NPWP secara jabatan, akan tetapi UndangundangPerpajakan Indonesia menganut azas Self Assesment yang artinya tanpamendasarkan pada ketetapan/aktivitas Direktorat Jenderal Pajak maka WajibPajak melakukan segala kewajibannya

Dengandemikian belumnya Pemohon Banding mempunyai NPWP/PKP sebagai BUTtidak bisa dipersalahkan kepada Terbanding semata di mana sebagai agenyang tidak bebas Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd Jepang seharusnya PemohonBanding secara Self Assesement harus mendaftarkan diri sebagai WPDalam Negeri (BUT);bahwa untuk BUT K Line (Singapore) Pte Ltd (KSP) ternyata telah ada BUTyang terdaftar di KPP Badora sejak tanggal 7 Oktober 2004 dengan NPWP02.072.015.7.053.000;bahwa sengketa ini adalah Komisi Jasa Keagenan

E133106108720019 tanggal 24 Januari 2013 yangdilaksanakan sesuai asas Self Assessment dengan menerapkan peraturanperundangundangan tentang Tarif;: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding PemohonBanding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukanimportasi 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, berupa Pos 1 Escalator:9300AE10EN3080MR/650, Negara asal : China, yang diberitahukandengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 066104 tanggal 18Februari 2013 dengan klasifikasi

E133106108720019 tanggal 24 Januari 2013 yangdilaksanakan sesuai asas Self Assessment dengan menerapkan peraturanperundangundangan tentang Tarif.3.3.

Minahasa Utara tepatnya pada halaman depan KantorDesa Gangga Satu, atau setidakidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negen Aijrmadidi yangberwenang memeriksa dan mengadili, telan Melakukan PenganiayaanTerhadap Saksi Korban SELFI AROH ALIAS SELF?

Bengkak dan memar tersebut disebabkanoleh kekerasan benda tumpul;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkan alat bukti suratVisum et Repertum tersebut dengan keterangan Saksi SELF AROH danSaksi ALFIN MANEBANG berkaitan dengan titik tamparan yang dilakukanoleh Terdakwa. Apabila memang benar Terdakwa telah pula menamparwajah bagian kiri Saksi SELFl AROH, seharusnya dalam hasil Visum etRepertum tersebut juga akan termuat luka memar atau luka bengkak padawajah bagian kiri Saksi SELFl AROH.

Disisi lain dengan memperhatkan latar belakang korbansebagaimana perimbangan sebelumnya, Saksi SELFI AROH dan SaksiALFIN MANEBANG karena subjektifitasnya terhadap Terdakwa telahmemberkan keterangan yang memberatkan Terdakwa, yaitu denganmengatakan bahwa Saksi SELFI AROH tidak sadarkan din akibatpenamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, padahal Saksi SELF AROHmasih dalam kondisi sadar setelah ditampar oleh Terdakwa sebagaimanaketerangan Saksi YULI CLARA SAERANG;Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan tersebut,penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SELFl AROHyang telah menimbulkan luka bengkak dan memar pada wajah bagian kananSaksi SELFl AROH, dilakukan oleh Terdakwa yang sedang emosi karenaperkataan dan teriakan Saksi SELF AROH, serta dengan maksud agarSaksi SELFl AROH diam dan tidak berteriakteriak lagi;Menimbang, bahwa perouatan Terdakwa berupa tamparan telahmenimbulkan luka dan rasa saksi pada diri Saksi SELFl AROH, sedangkantamparan tersebut dimaksudkan

Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut dilakukan atasdasar permintaan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self EmployedMass Market Kantor Wilayah VII Semarang dengan suratnya : 1. Nomor : 90/SP/LELANG/2011 tanggal 23 November 201. i. Nomor: 96/SP/LELANG/2011 tanggal 13 Desember 2011. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6UndangUndang Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan KlausulAkta Pemberian Hak Tanggungan yang berbuny!

Dengan demikian, PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self EmployedMass Market Kantor Wilayah VII Semarang in casu Tergugat I selaku KreditorHak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjuallelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan a quo TergugatII sebagai pejabat penjual lelang bertindak sebagai perantara lelang atas adanyapermintaan Tergugat I.

Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT Bank Danamon IndonesiaTbk Divisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VII Semarangmerupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UU Hak Tanggungansehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 angka 5 PeraturanDirektur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER03/KN/2010 tanggal5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Dokumenpersyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari : a) Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit

Employed Mass MarketKantor Wilayah VII Semarang dengan posisi hutang per 23 Nopember2011 dengan jumlah total Rp. 811.429.454,48 Halaman 25 dari71 halamanPutusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.PwiSalinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupaperingatanperingatan maupun pernyataan dari Pimpinan/Direksi Bankin casu PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed MassMarket Kantor Wilayah VII Semarang yang bersangkutan selakukreditur ; 1.

Pelaksanaan lelang tersebut telah didahului dengan Pengumuman Lelang olehPenjual (PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass MarketKantor Wilayah VII Semarang) melalui : i. Surat Kabar Harian Wawasan tanggal 16 Desember 2011 sebagaipengumuman ulang dan ralat Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi HakTanggungan Surat kabar harian Wawasan tanggal 20 Desember 2011 daripelaksanaan lelang sebelumnya tanggal 12 Desember 2011, ii.

Manggis 1, RT.0O08 RW.003 Kel/Desa.Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yangmerupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sehinggaPengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 nama pemohon didalamKutipan Akta Kelahiran Nomor: 2300/CS.DMT/1990 tertanggal 06 April 1990 atasnama SELFI BIDUANG yang mana Pemohon lahir di Bitung tanggal 28 April1978 dan diberi nama SELF!

Nomor 2300/CS.DMT/1990 tertanggal 06 April1990 dan dokumen administratif Kepoendudukan Pemohon memakai nama NURRITA BIDUANG dalam keseharian pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaaankeadaan tersebut di atas,Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan namapada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Seloragar diijinkan melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta KelahiranPenetapan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Tjs, halaman 4 dari 8Pemohon, yang sebelumnya bernama SELF

Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan NegeriPontianak untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemomohon di aktakelahiran; Bahwa nama anak Pemohon semula bernama tertulis SELF FEBIYANTIyang seharusnya adalah SELVI FEBRIYANTI; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki namaanak Pemohon karena yang diakta Kelahiran Pemohon tersebut adakekeliruan penulisan huruf nama; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki nama anakPemohon karena untuk menyesuaikan ijazah; Bahwa pemohon

makasegala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secarakeseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini:TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan suratpermohonan pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi jjin untuk memperbaiki kekeliruanpenulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis tertulis SELF

Bahwa sistem perpajakan yang berlaku sekarang ini adalah Self Assessmentdimana Wajib Pajak~ diberi kepercayaan untuk menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009:Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesiaadalah sistem self assessment, yaitu

Bahwa berdasarkan sistem Self Assessment, Penggugat memiliki Kewajibanuntuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiripajak yang terutang ;3. Bahwa pada faktanya Penggugat tidak melakukan kewajibannya untukmelakukan pembayaran pajak sendiri namun malah menitipkan uangpembayaran pajak kepada Tergugat. Hal tersebut menunjukkan itikad tidakbaik Penggugat dalam membayar kewajiban perpajakan ;4.

a.Bahwa Turut Tergugat atau aparat di bawahnya tidak pernahmelakukan penagihan pajak kepada Penggugat ;Bahwa proses yang sedang dijalankan oleh Turut Tergugat adalahmelakukan proses penyidikan kepada Wajib Pajak PT KencanaMenggalaprima dimana berdasarkan data perpajakan Penggugatmerupakan salah satu Direktur PT Kencana Menggalaprima ;Bahwa proses penyidikan dilakukan dapat Turut Tergugat jelaskansebagai berikut:1) Bahwa Turut Tergugat jelaskan kembali sistem perpajakan yangberlaku sekarang ini adalah Self

Hal inisesuai dengan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009:"Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan RepublikIndonesia adalah sistem self assessment, yaitu sistem perpajakanyang anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untukmenghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiripajak yang terutang" ;Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan

Nomor 299/PDT/2017/PT SBY2)3)4)5)6)Bahwa dalam sistem Self Assessment Wajib Pajak mempunyaikewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang ;Bahwa pada fakta Wajib Pajak PT Kencana Menggalaprima untukTahun Pajak 2007 dan 2008 tidak melaporkan Surat PemberitahuanPajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mass Januari 2007sampai dengan Masa Desember 2008 ;Bahwa karena Wajib Pajak PT Kencana Menggalaprima tidakmelaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pajak

Kepada debiturdiingatkan untuk menggunakan KAP yang tercatat diBNI ;e Agar diteliti + dandiinformasikan dalam PAK secara detail serta dapat dipertanggungjawabkankebenarannya 5e Agar disyaratkansetoran Self Financing berasal dari setoran murni pemegang saham untukkemudian didudukkan sebagai setoran modal dalam akta nota riil perusahaan atauhutang pemegang saham yang diikat oleh aktaaae Agar diteliti dandiverifikasi serta diinformasikan dalam Perangkat Analisa Kredit atas performancesusunan pemegang

bertentangan dengan :e Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Korporasi danMenengah (IN/023/MAR tgl. 20022006) :e Proses bagan arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit adalah :e Debitur/Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepada petugas/pejabat di Unit Pemasaran Bisnis ;e Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka RM/PemimpinKelompok Pemasaran Bisnis/Senior RM/Executive RM kemudian mengumpulkandata yang diperlukan (berkaitan dengan debitur/calon debitur maupun pihake Self

Financing harus tercermin dalam Laporan Keuangan perusahaan.Buktibukti pemenuhan Self Financing harus diverifikasi dan dalam kontrol ataudikuasai Bank, antara lain melalui :(2.1) Laporan Keuangan Home Statement/Audited Report ;(2.2) Akta Pendirian/Perubahan 5(2.3) Barangbarang/aktiva yang dibiayai dan bukti pemilikannya ;e Persyaratan umum permohonan kredit, diantaranya adalah: Bank wajibmeminta fotocopy laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPhTahun Pajak Terakhir dan bertanda terima

Atakana tersebut24telah lunas, setelah pembayaran oleh Pembeli dari dana si Pembeli sendirimaupun dana dari pembiayaan Bank BNI telah direalisasikan untuk pelunasankepada Pembeli ; e Penerima kredit harus menyediakan Self Financing di rekening Penerimakredit dan atau apabila Self Financing tersebut sudah Penerima kredit setor dalambentuk uang muka pembelian maka bukti setoran tersebut harus Penerima kreditserahkan ; e Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dilakukanterdakwa DARUL

SARBAN alias ABANbin SANUL dalam membawa senjata penikam a quo adalah gunaberjagajaga semata (self defense); Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umumtelah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentukdakwaan tunggal yaitu: 2 22 nnn ne nee nn ene nnn ee neMelanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke BijzondereStrafbepalingen'(stbl. 1948 Nomor 17) dan UndangUndang RepublikIndonesia

SARBAN alias ABAN bin SANULtersebut adalah gunamenjaga diri (self defense)sebagaimana yang telah dilakukan sedemikianrupa olehTerdakwa M. SARBAN alias ABAN bin SANUL pada waktu dan ditempat di mana Terdakwa M. SARBAN alias ABAN bin SANULtersebutditangkap (dalam hal ini di salah satu ruas Jalan A. Yani kilometer 48 DesaAstambul, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar);mecneennnnnnn Menimbang, bahwasebilah senjata penikam jenis pisau manatidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa M.

Kalideres Jakarta Barat, kemudian saksi masuk kedalam warungdan mengecas Handphone milik saksi di dalam warung, lalu saksi tidurdan sekira jam 05.00 wib saksi terbangun karena mendengar suaraberisik ada yang berteriak "Bahwa saksi melihat ada teman saksi sedang mengejar terdakwakemudian berhasil mengamankannya, selanjutnya karena saksi ngin tauapa yang telah terjadi, saksi datang menemui teman saksi dan temansaksi 1 menunjukan 1 (satu) unit Handphone meek OPPO FI Plus Self*Expert, Type X9009, wama

Kalideres Jakarta Barat.Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambit berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO FI Pius Self* Expert, TypeX9009, Wama Emas, NO. NEI I : 861230034841495, NO.

Kalideres Jakarta Barat.Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unitHandphone merk OPPO FI Plus Self** Expert, Type X9009, Warm Emas, NO.ii. El 1 : 861230034841495, NO.

P.43/MENHUT11/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHalaman 7 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN SbwHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan KayuPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 ayat (1) huruf a jo.

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) huruf b jo.

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/II/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan, hasil hutan yang berasal dari hutan hak,tidak ada ijin kayu untuk kayu yang berasal dar hutan hak dan sudahmemiliki alas titel dan dibebani ha katas tanah, masyarakat wajibmelaporkan ke Dinas

dilakukan didalam kawasan hutan tersebut tidakada ijin penebangan dan tidak ada dokumen pengangkutan;Bahwa Terdakwa melanggar Undang undang nomor 18 tahun 2013tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan pasal 88 ayat (1)huruf a Jo pasal 16, pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo pasal 12 huruf e, Jopasal 82 ayat (1) huruf c, jo pasal 12 huruf c;Bahwa berdasarkan Permen nomor P.43/MenHutII/2015 harus memilikiSKSHHK ( Surat keterangan sah hasil hutan kayu ) ;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit secara Self

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1

Self Financing yang mengetahui adalah Cabang ;3.

Saksi menjelaskan dan menanyakan terkait self financing perusahaanuntuk dijadikan sebagai dasar menghitung kebutuhan modal kerja danmeminta self financing dalam bentuk uang yang disimpan pada bankNTB, PT PDM belum dapat menunjukkan hal yang diminta namunKantor pusat menjelaskan bahwa self financing itu tidak saja dalambentuk tunai akan tetapi termasuk penyediaan material atau bahanbangunan ;.

Self Financing sudah ada ;4.

Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebih 3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Finanching telah terpenuhi menurut hukum;Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.

Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebih3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelis syarat Self Finanching telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.

uraian serta penjelasan tersebut diatas dapatdikemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Penggugat antara lain : Meminta keterangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak tentang dasarpengtenaan, pemungutan atau pemotongan pajak ; Mengajukan permohonan keberatan ; Menyampaikan alasan keberatan ; Mengajukan peninjauankembali ; Mengajukan gugatan dan lainlain ; Mengajukan banding ;Bahwa dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata carapemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan sistem Self

Print0330/WPJ.08/RP.03/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sedangkanakhir pemeriksaan Penggugat terima pada tanggal 9 Pebruari 2006 (viafacsimeile) dan panggilan menandatangani berita acara pemeriksaan padatanggal 17 Pebruari 2006 ;Bahwa dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata carapemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan sistem Self Assesment,Penggugat menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepadaNegara, undangundang memberikan kepercayaan dari hak serta kewenanganyang

Meminta keterangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak tentang dasarpengenaan, pemungutan atau pemotongan pajak ;Mengajukan permohonan keberatan ;Menyampaikan alasan keberatan ;Mengajukan peninjauankembali ;Mengajukan gugatan dan lainlain ;Oo a9 5Mengajukan banding ;Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata cara pemungutanpajak di Indonesia dengan menerapkan sistim self assesment, Wajib Pajakmenentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Negara.Undangundang memberikan

Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata cara pemungutanpajak di Indonesia dengan menerapkan sistim self assesment, wajib pajakmenentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Negara.Undangundang memberikan kepercayaan dari hak serta kewenangan yangbesar kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibankewajibanperpajakannya wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harusdibayar ke Kas Negara.4.

Self Financing yang mengetahui adalah Cabang ;3.

Saksi menjelaskan dan menanyakan terkait self financing perusahaanuntuk dijadikan sebagai dasar menghitung kebutuhan modal kerja danmeminta self financing dalam bentuk uang yang disimpan pada bankNTB, PT PDM belum dapat menunjukkan hal yang diminta namunkantor pusat menjelaskan bahwa self financing itu tidak saja dalambentuk tunai akan tetapi termasuk penyediaan material atau bahanbangunan ;5.

Self Financing sudah ada ;4.

Pesona Dompu Mandirimencapai kurang lebih 3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Financhinh telah terpenuhi menurut hukum;Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.

Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebihRp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Finanching telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.