Ditemukan 807 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-04-2016 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1404 K/PID.SUS/2015 Tanggal 19 April 2016 — EFFENDI BAHARUDDIN bin BAHARUDDIN
71 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dalam putusannyatelah mengambil atau memperoleh faktafakta berdasarkan pemeriksaan dipersidangan hanya dengan mempertimbangkan sebahagian/sepenggal darifakta yang sebenarnya tanpa mempertimbang keseluruhan fakta dipersidangan sebagaimana telah kami ungkapkan di awal memori kasasi ini.Bahwa semua saksisaksi dalam memberikan keterangan di persidangantelah diambil sumpah terlebih dahulu sehingga keterangan saksisaksi sahmenurut hukum.
pendiriansuatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang.Prinsip kehatihatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenaiusaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan denganpenyaluran dana.... dst.Jika diperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor77/Pid.B/2014/PN.LSM., tanggal 09 Pebruari 2015 yang menjatuhkanputusan bebas terhadap Terdakwa, Majelis Hakim hanyamempertimbangkan sebahagian dari keterangan saksi saksi yang disumpah,sehingga kami berpendapat bila Hakim mempertimbangkan sepenggal
Register : 22-06-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL Tanggal 11 Oktober 2021 — PT PLN (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru â Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Reggie Tentero, SH.MH, Rinaldi Ansori, S.H, Rinaldi Ansori, S.H., Kristoforus Jimmy Yans, S.H, Adhesa Pramudya Abiyanto, S.H., M.H, M.H. Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H.dan Elio Christian Ginting, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES â REGGIE TENTERO & PARTNERS berkantor di Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai .â¦â¦â¦â¦..â¦â¦â¦..â¦â¦â¦... PEMOHON ;
M E L A W A N :
1. PT SUMSEL ENERGI GEMILANG, BERALAMAT DI JL. KAPTEN A. RIVAI No. 56 Lt. 2-3 â KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, , untuk selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦....â¦. TERMOHON ;
2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦...TURUT TERMOHON ;
817 — 564
817 — 564
diajukan yangmenyampaikan keadaan palsu yakni seolah oleh SEG memiliki SeluruhPerijinan untuk dapat menjual gas kepada PLN31.Bahwa TERMOHON~ menolak seluruh dalildalil PEMOHONsebagaimana dalil angka 37 sd angka 52 PERMOHONAN PEMOHON.32.Bahwa tidak ada tipu muslihat yang dilakukan TERMOHON dengantujuan untuk menyampaikan keadaan palsu mengenai Perijinan untukmenjual gas kepada PEMOHON, Justru sebaliknya dalil angka 37 sdangka 52 Permohonan PEMOHON merupakan dalil yang menyesatkandengan hanya merangkai sepenggal
Putus : 15-09-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT LINTEC INDONESIA VS ABDUL MALIK, DKK (178 Orang)
288 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
288 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
TransmigrasiKabupaten Bogor dan/atau Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 40 angka 4 dan halaman46 angka 6, Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum yang jelas sebagaidasar Penggugat yang telah menganggap Para Tergugat mengundurkan diridan tidak bersetatus sebagai anggota Serikat Pekerja sehinggamengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuurlibel);Bahwa dalildalil posita Penggugat terkait anggapan Penggugat tentangmogok kerja tidak sah atau sepenggal
Register : 28-01-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 10-06-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 253/Pdt.G/2014/PA.JS Tanggal 23 Desember 2014 — Pandji Putranto MELAWAN Tita Noor Indahyati S Binti R. Soendoro D
89 — 26
89 — 26
Bahwa Penggugat didalam menyampaikan sanggahannya terhadapjawaban Tergugat disampaikan secara serampangan dan hanyasepenggalsepenggal dan tidak secara menyeluruh dan sistematis,misalnya : pada butir 9, butir 10 halaman 4 dan seterusnya, yangmenyanggah hanya sepenggal tanpa memperhatikan faktafakta dandasardasar hukum dari dalildalil jawaban dari Tergugat ;08.3.08.4.Bahwa Tergugat telah mendalilkan secara runtut peristiwa dan dasarhukum dari dalildalil dalam jawabannya, misalnya : Tergugat telahsecara
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
170 — 103
170 — 103
Penggugat dalammenafsirkan ketentuan Pasal 35 A ayat (1)tersebut hanya membaca sepenggal ayat (1) sajadan menghilangkan ayat (2) serta ayat yang lain.Pasal 35 A ayat (2) mengatur untuk kapalberbendera asing yang melakukan penangkapanikan di ZEEI wajib menggunakan ABKberkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70%(tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.Untuk kapal berbendera asing saja pembuatundangundang menentukan komposisi ABK WNIpaling sedikit 70% (tujuh puluh persen) apalagiHalaman 52
Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/Pdt.Sus-PHI/2012 Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), diwakili oleh SUKATWIKANTO. dk ; ACHMAD HIDAYAT. dkk
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dirgantara Indonesia (Persero) NomorKEP/1289/030.02/PTD/ T0O000/2003 Tentang "Penetapan Penghasilan DasarPensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN" sebagai dasar PhDP di Dana PensiunIPTN ;4 Bahwa pengertian dari PhDP dalam Pasal angka 14 Peraturan Dana Pensiun diDana Pensiun IPTN tersebut tidaklah bisa diartikan secara parsial atau hanyasebagian/sepenggal saja sebagaimana yang telah Para Termohon Kasasi (d/h ParaPenggugat) dalilkan dalam gugatannya di Pengadilan Hubungan Industrial ;Para Termohon Kasasi (
Register : 21-04-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna Tanggal 18 April 2016 — Ir. SONTA WISESA Bin SYAHRUL.
80 — 18
80 — 18
eksterior tidak termasuk direncanakan, dan untuk seluruhstruktur bangunan sudah dihitung, sehingga dari hasil perhitungan taksiran biayapembangunan hingga selesai sebesar Rp 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) ;Bahwa hasil perhitungan taksiran biaya pembangunan dapat dijadikan pedoman untukmenentukan nilai persentase terhadap nilai / biaya konsultan perencana, karenadilihat dari hasil pekerjaan yang dibuat oleh konsultan perencana, karenaperencanaan tidak dapat dihitung atau dilakukan secara sepenggal
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 815/Pdt.G/2019/PN Dps Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat:
1.I Gusti Alit Antara
2.I Gusti Putu Ariana, S.Si
Tergugat:
1.Andreas
2.Ni Gusti Putu Kartini
3.Ni Made Suparmiati
4.I Gusti Agung Mas Dewi Paramita
5.I Gusti Agung Indah Permata P
6.I Putu Sarjana Putra, SH.,
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
168 — 100
1.I Gusti Alit Antara
2.I Gusti Putu Ariana, S.Si
Tergugat:
1.Andreas
2.Ni Gusti Putu Kartini
3.Ni Made Suparmiati
4.I Gusti Agung Mas Dewi Paramita
5.I Gusti Agung Indah Permata P
6.I Putu Sarjana Putra, SH.,
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
168 — 100
Sayamelihat lebin kepada apa isinya itu, bukan hanya pada prosesnya,kemungkinan sebelum dia sakit sudah melakukan kesepakatan dan akansaat penandatanganan dia tidak bisa jalan, makanya harus dilihat secarakonsisten, koheren dan koresponden tidak bisa melihat hanya sepenggal;Bahwa adanya dugaan cap jempol palsu dalam suatu akta, tetapi tidakpernah dibuktikan atau diuji dengan suatu pengujian melalui labkrim atauputusan pidana, sementara dalam Pasal 1328 KUH Perdata menyatakanbahwa penipuan itu tidak
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/PDT.SUS/2012 Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) VS ACHMAD HIDAYAT, dkk
131 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengertian dari PhDP dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan DanaPensiun di Dana Pensiun IPTN tersebut tidaklah bisa diartikan secaraparsial atau hanya sebagian/sepenggal saja sebagaimana yang telahPara Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) dalilkan dalam gugatannyadi Pengadilan Hubungan Industrial ;Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) dalam gugatannya telahsalah menafsirkan mengenai istilah "gaji pokok terakhir" dalampengertian Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) pada Pasal 1 angka 14Peraturan Dana
Register : 21-04-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna Tanggal 18 April 2016 — H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. Bin OK. ABDUL GANI.
90 — 14
90 — 14
eksterior tidak termasuk direncanakan, dan untuk seluruh strukturbangunan sudah dihitung, sehingga dari hasil perhitungan taksiran biaya pembangunan hingga selesai sebesar Rp100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) ;Bahwa hasil perhitungan taksiran biaya pembangunan dapat dijadikan pedoman untuk menentukan nilai persentase terhadap nilai /biaya konsultan perencana, karena dilihat dari hasil pekerjaan yang dibuat oleh konsultan perencana, karena perencanaantidak dapat dihitung atau dilakukan secara sepenggal
Register : 18-09-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb Tanggal 5 Februari 2020 — Penuntut Umum:
GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
Hj. RATNA JUWITA, S.Si., Apt Alias IBU ITA Binti H. ABDUL AZIZ
158 — 55
GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
Hj. RATNA JUWITA, S.Si., Apt Alias IBU ITA Binti H. ABDUL AZIZ
158 — 55
Desember 2014 di Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas (tercantum nama barang, jumlah dan harga);
- Serah terima peralatan medis puskesmas (Poliklinik Set) Dana APBN Tahun Anggaran 2014, tanggal.....
Desember 2014 di Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas (tercantum nama barang, jumlah, harga, merk dan type);
- Berita acara serah terima Nomor : 445 / 361.1 / I / PKM / 2015, tanggal 13 Januari 2015, perihal serah terima barang pengadaan Alkes TA. 2014 ke bagian Poli Umum Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas Kab.
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
77 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPK untuk menetapkan kerugian Negara sebesarRp14.387.927,52 sebab menurut ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun1945, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BadanPemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksadan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, bahwa yang berwenang menghitungkerugian Negara adalah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.Judex Facti Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dengan mengambilalih hanya sepenggal
Register : 22-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 5 Maret 2015 — HENRY ADRIAN MATAHURILA, ST
99 — 38
99 — 38
(tigaratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk denganvolume pekerjaan taman Air Mancur kemudian dalam pekerjaan itu adaterdapat tempat yang kosong sehingga terlihat Taman Kota itu hanya sepenggal penggal saja sehingga saya mengambil kebijakan dengan berkoordinasidengan dengan Pimpinan sehingga disepakati untuk dilakukan penambahanterhadap lokasi yang kurang sehingga panjang keseluruhan menjadi 800 meter ; Bahwa untuk penambahan pekerjaan sehingga mencapai 800 meter
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
143 — 76
143 — 76
Penggugat dalam menafsirkanketentuan Pasal 35 A ayat (1) tersebut hanyamembaca sepenggal ayat (1) saja danmenghilangkan ayat (2) serta ayat yang lain. Pasal35 A ayat (2) mengatur untuk kapal berbenderaasing yang melakukan penangkapan ikan di ZEElwajib menggunakan ABK berkewarganegaraanIndonesia paling sedikit 70% (tujun puluh persen)dari jumlah anak buah kapal.
Putus : 20-09-2016 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1546 K/PID.SUS/2016 Tanggal 20 September 2016 — KANISIUS JANI, S.Ip.
171 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1546 K/PID.SUS/2016dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, bahwa yang berwenang menghitungkerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ;Judex Facti tingkat pertama melakukan kekeliruan dengan mengambil alihhanya sepenggal fakta laporan yang dibuat oleh Politeknik Negeri Kupang,dan/atau Penuntut Umum dan/atau Inspektorat Manggarai yang tidak sahkarena dibuat tanpa kewenangan, tanpa sertifikat kKeahlian, tanpa kompetensidan tanpa metodologi audit yang benar untuk dipakai menetapkan suatu nilaikerugian
Register : 19-08-2013 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 19 Maret 2015 — MORITS ROBERT LANTU, SPd
67 — 35
67 — 35
(tigaratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk denganvolume pekerjaan taman Air Mancur kemudian dalam pekerjaan itu adaterdapat tempat yang kosong sehingga terlihat Taman Kota itu hanya sepenggal penggal saja sehingga saksi mengambil kebijakan dengan berkoordinasidengan Pimpinan sehingga disepakati untuk dilakukan penambahan terhadaplokasi yang kurang sehingga panjang keseluruhan menjadi 800 meter ; Bahwa untuk penambahan pekerjaan sehingga mencapai 800 meter itu ataskemauan
Register : 29-07-2013 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 19 Maret 2015 — DANIEL SOUHOKA
76 — 24
76 — 24
(tigaratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk denganvolume pekerjaan taman Air Mancur kemudian dalam pekerjaan itu adaterdapat tempat yang kosong sehingga terlihat Taman Kota itu hanya sepenggal penggal saja sehingga Terdakwa mengambil kebijakan dengan berkoordinasiHal 145 dari 216 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb146dengan dengan Pimpinan sehingga disepakati untuk dilakukan penambahanterhadap lokasi yang kurang sehingga panjang keseluruhan menjadi 800 meter
Putus : 05-10-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1552 K/PID.SUS/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 — Andi Sianto alias Baba Anga
87 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPK untuk menetapkan kerugian Negara sebesarRp14.387.927,52 sebab menurut ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun1945, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BadanPemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksadan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, bahwa yang berwenang menghitungkerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan.Judex Facti Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dengan mengambilalih hanya sepenggal
Register : 12-01-2016 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Tanggal 18 Maret 2016 — PT. LINTEC INDONESIA; L A W A N; ABDUL MALIK, DKK (178 ORANG) ;
125 — 72
125 — 72
Transmigrasi Kabupaten Bogor dan/atau Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 40 angka 4 danhalaman 46 angka 6, Penggugat tidak menyebutkan dasar hukumyang jelas sebagai dasar Penggugat yang telah menganggap ParaTergugat mengundurkan diri dan tidak bersetatus sebagai anggotaSerikat Pekerja sehingga mengakibatkan gugatan Penggugatmenjadi kabur dan tidak jelas (abscuur libel);Bahwa dalildalil posita Penggugat terkait anggapan Penggugattentang mogok kerja tidak sah atau sepenggal
Putus : 29-02-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1653 K/PID/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — LILIANA HALIM HERTATI , dkk
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1653 K/PID/2015dan tidak dapat dilihat secara sepenggal, karena tiada suatupidana dijatunkan kepada orang yang tidak ada perbuatanpidana ;3.