PUTUSANNOMOR : 15/Pid.Tpk/2013/PN.TKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Hi.

mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengantanggal 22 Desember 2012.e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 23Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013e Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhitung mulai tanggal 01Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013e Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampaidengan tanggal 13 Maret 2013.e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

M Hum, sebagaiHakim Ketua Majelis, Moch.Ali, SH.MH dan Surisno, SH MH (Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai hakim anggota. putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi Hakimhakim anggotanya, dengan dibantu olehSyafruddin,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.

M HumSurisno, SH MH Panitera Pengganti(Adhoc Tipikor )Syafruddin,SH131

September 2015 s/d18 Oktober 2015;: Rutan, Tanggal 19 Oktober 2015 s/d27 November 2015;: Rutan, tanggal 13 November 2015 s/d2 Desember 2015;: Rutan, tanggal 3 Desember 2015 s/d1 Januari 2016;: Rutan, tanggal 2 Januari 2016 s/dKetua Pengadilan 30 Januari 2016;Negeri Perpanjangan III : Rutan, tanggal 1 Februari 2016 s/dKetua Pengadilan 1 Maret 2016;Negerie Majelis Hakim : Rutan, tanggal 26 Februari 2016 s/d26 Maret 2016;e Perpanjangan : Rutan, tanggal 27 Maret 2015 s/dKetua Pengadilan 25 Mei 2016;Tipikor

tentang Penetapan HariPersidangan ;Setelah memperhatikan berkas perkara serta suratsurat lainnya yangberkaitan dalam perkara a quo ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;Setelah mendengar keterangan ahli;Setelah mendengar keterangan terdakwa;Setelah memperhatikan barang bukti;Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yangdibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari senin tanggal 9 Mei 2016No.Reg.Perk:PDS05/PKY/Ft.2/11/2015 yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju,secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomiannegara, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Terdakwa selakuKuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo PT.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian negara. mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :15Bahwa

Tipikor/ 2011/ PN.Smda., yang amarnya sebagai berikut:. Menyatakan Terdakwa H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E.,M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagimana didakwakan dalam dakwaan primer;. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primertersebut;Menyatakan Terdakwa H. ASRANUDDINS YAH AKIL SAMIT, S.E.,M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;.

Tipikor/2011/PN.Smda. dan Memori Banding Terdakwa, makaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurberpendapat bahwa keberatankeberatan yang dikemukakan oleh PenasihatHukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah cukup dipertimbangkanoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Setyo Dwi Tj AliasMuhammad Zainul Alias Theo;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaraini pada kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding sebesarRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 olehKITA JENDA GINTING, S.H., Hakim Tinggi Tipikor sebagai HakimKetua Majelis,s ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi Tipikor

danANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 April 2012 Nomor: 06/Pid/TPK/2012/ PT.KT.Smda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini padatingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 oleh Hakim KetuaMajelis, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut sertadibantu oleh H.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataramsebagaimana ternyata dalam Akta Permintan Banding No 04/AktaBdg/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mtr, tertanggal 12 April 2016, yang manapermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 18April 2016

;48Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtanggal 25 April 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan olehJurusita Penggati kepada Penasihat Hukum/Terdakwa pada tanggal3 Mei 2016;;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum danTerdakwa/Penasehat

Hukumnya untuk mempelajari berkas perkaradi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataramselama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalam suratpemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masingmasing untukTerdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 9 Mei 2016sedangkan untuk penuntut umum disampaikan pada tanggal 12 Mei2016;Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan mempelajariberkas perkara di atas, baik Penuntut Umum maupunTerdakwa/Penasehat Hukum samasama tidak menggunakanhaknya

pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum tersebut di atas' telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan caracara serta syaratsyarat49yang telah ditentukan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa atas memori banding dari PenuntutUmum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra MemoriBanding;Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umumpada pokoknya menyatakan keberatan/tidak sependapat denganputusan Pengadilan Tipikor

(lima ribu rupiah);Membaca Akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/ 2018/PN.Bglmenerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2018, Penasihat Hukumyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yangmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeritersebut dan telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum terdakwaNomor 4/Akta.Pid/Tipikor/ 2018 /PN.Bgl tanggal 6 Februari 2018;Halaman 27dari 48 Halaman No.9/Pid.SusTPK/2018/PT.BGL.Membaca Akta Permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid

/Tipikor/ 2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yangmenerangkan bahwa pada tanggal 05 Februari 2018, Jaksa Penuntut Umummengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeritersebut dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor4/Akta.Pid/Tipikor/ 2018 /PN.Bgl tanggal 13 Februari 2018;Membaca memori banding yang menerangkan bahwa pada tanggalFebruari 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingditerima Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal

tangani oleh Panitera Pengadilan NegeriJakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2018, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 3/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal23 April 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikankepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 2 Mei 2018;Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima diKepaniteraan Tipikor

pada Pengadilan jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2018, danmemori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 17 Mei 2018;Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yangditerima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 28 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018;Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yangditerima

di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan jakarta Pusat pada tanggal 28Mei 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangditujukan masingmasing kepada Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanHal 45 Puts.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Bambang Gunarto sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, oleh kami : DANIEL DALLEPAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, I.NYOMAN ADI JULIASA, SH.MHHakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK,S.H.MH, HakimHakim Tinggi , danHENING TYASTANTO,S.H.,CN, dan Drs.H.RUSYDI,S.H..

Tipikor/2016/PN.Amb, yang mana isi dari Memori Banding penasehat HukumTerdakwa pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dan memohon kepada Majelis hakim tingkatbanding untuk menjatuhnkan putusan dengan amar sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon Banding/Terdakwa VHardo.

Tipikor/2016/PN.Amb, yangmana isi dari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatandengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriAmbon terlebih tentang pemidanaannya, yang dirasa terlalu ringan sehinggatidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak menimbulkan efek jera, danmemohon kepada Majelis hakim tingkat banding untuk memberikan putusanHalaman 31 dari 47 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2016/PT AMBsesual dengan requisitor Jaksa Penuntut Umum yang diajukan

Tipikor/2016/PN.Amb, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepadaJaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2016, berdasarkan Warta PemberitahuanDan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 07/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb,yang pada pokoknya isi dari Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumterkesan terjadi pemaksaan kehendak untuk menutupi gengsi, serta untuk memenuhitugas formalitas belaka, dan Jaksa Penuntut

MH,Hakim Ad Hoc Tipikor,masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 Oktober 2016 Nomor17/PID.SUSTPK/20016/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terobuka untukumum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan ddampingi olehi HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFIA MAITIMU,SH Panitera Muda Hukum sebagai Panitera Pengganti

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiBandung, sejak Tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 26November 2015;8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Bandung, sejak Tanggal 27 November 2015 sampaidengan Tanggal 25 Januari 2016;Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus/20169. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.2. Ketentuan Pasal 1 ayat huruf c UndangUndang Tipikor yang dimaksuddengan pegawai negeri meliputi: orang yang menerima gaji atau upah darikeuangan negara atau daerah.3.

LEOPOLDLUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Ttd.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H. Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.Ttd.Dr.

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya adalah menyangkut keberatankeberatan terhadap putusan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut:1 Bahwa Judex Factie tidak secara cermat mempertimbangkan substansi pledoi(nota pembelaan) terdakwa dalam pertimbangan hukum putusannya;2 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;3 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;4 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahkeliru dan salah dalam pertimbangan

hukumnya mengenai unsur yang dapatmerugikan keuangan negara, atau perekonomian negara;5 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsurmereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut Penasihat HukumTerdakwa minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agarmenjatuhkan putusan dengan menyatakan

(fotokopi sesuaisalinan putusan) ;Putusan pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Tinggi Padang No.02/Tipikor/2013/PT.PDG, tanggal 7 Maret 2013,atas nama Ridwan, S.Hut. (fotokopi darifotokopi) ;Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.729/99 tanggal 22 Juli 2016,kepada PPK Instansi Pusatdan Daerah, Perihal: Permintaan Untuk mematuhi UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara.

(copy file);Slide atau tayangan dalam bentuk filepowerpoint mengenai Tata Cara PenangananPNS yang Terlibat Tipikor. (print out);Data soft copy Notulensi rapat Koordinasi dalamrangka pembahasan permasalahan tindakpidana korupsi yang melibatkan PNS yangdihadiri oleh perwakilan dari KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), KementerianDalam Negeri Kementerian PAN RB, dan BadanKepegawaian Negara (BKN).

(fotokopi darifotokopi) ;Siaran Pers Human BKN Nomor023/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 14 September2018 mengenai BKNKemendagriKemenPANRB Sepakati Kominten PercepatPemberhentian 2.357 PNS Tipikor. (fotokopisesuai dengan asll) ;Rapat Koordinasi Persiapan Konferensi PersBersama Komisi Pemberantasan Korupsi,Kementerian PAN dan RB, Kementerian DalamNegeri dan Badan Kepegawaian Negara,Perihal : PTDH bagi ASN Inkracht Tipikor,Jakarta selasa, 4 September 2018Pukul10.00 WIB.

BuktiT Ill 29Kepegawaian Negara, Perihal : PTDH bagi ASNInkracht Tipikor. (print out) ;Surat dari Dewan Pengurus Korps PegawaiRepublik Indonesia kepada Pejabat PembinaKepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah(provinsi, Kabupaten/Kota) Seluruh Indonesia,Nomor : B174/KU/X/2018, tanggal 24 Oktober201, Perihal : Klarifikasi.

Pada saat itu jumlah data yang ditemukanoleh Saksi terhadap PNS yang diputus inkracht tipikor adalahsejumlah 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) PNS diseluruhKementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kemudian saksimengatakan jika KPK berkenan untuk membantu melakukanpengawasan bersama sama sesuai dengan kewenangan masingmasing.