Ditemukan 8866 data
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Angga Kurniawan
101 — 40
Dandepom VI/1 Smd selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulaitanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan KeputusanPenahanan Sementara Nomor : Kep /01/VI / 2018 tanggal 24 Juni 2018.2. Kemudian diperpanjang sesuai:a. Perpanjangan Penahanan ke dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/179/VII/2018 tanggal 20 Juli2018.b.
Dengan demikian Majelis Hakim akan menilaiHal 56 dari 80 hal Putusan Nomor 66K/PM.I07/AD/X1I/2018dan pertimbangan Terdakwa terhadap layak tidaknya lagiberdinas sebagai anggota Militer dilihat atas kesalahan danperbuatan yang dilakukannya.Surat Dandenpom VI/1 Smd Nomor R/211/IX/2018 tanggal 12September 2018 kepada Danpomdam VI/Mlw tentangRekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat A.n.
SertuAngga Kurniawan NRP 21130112621292.Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap penjatuhan Pidanaterhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidanatambahan, akan dipertimbangkan dengan pertanggunjawabandan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan diPengadilan Militer IO7 Balikpapan yang mana Terdakwasebagai anggota Denpom VI/1 Smd, Pomdam VI/Mlw denganjabatan Baunitgakkumwal Subdenpom VI/14 Nunukan yangseharusnya bertugas menjaga ketertiban dan penegakkanhukum, justru Terdakwa yang melanggar
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rudolf Situmeang, SMd. Tanggal 26 April 2012;39) 1 (satu) lembar daftar Biaya Transport Pengurus KONI KabupatenTapanuli Tengah yang diterima oleh 32 (tiga puluh dua) orang denganjumlah uang yang diterima Rp35.000.000,00 yang ditandatangani olehKetua a.n.
Rudolf Situmeang, SMd. Tanggal 26 April 2012;1 (satu) lembar daftar Biaya Transport Pengurus KONI KabupatenTapanuli Tengah yang diterima oleh 32 (tiga puluh dua) orang denganjumlah uang yang diterima Rp35.000.000,00 yang ditandatanganioleh Ketua a.n.
92 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan oleh karena itu maka apa yang didalilkanPenggugat adalah mengadaada dan tidak punya dasar hukum;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 28/G/2014/PTUN SMD.,Tanggal 9 Juli 2015 adalah sebagaiberikut:Dalam Permohonan Pencabutan;Mengabulkan permohonan pencabutan dan mengeluarkan serta mencoretbeberapa objek sengketa dari daftar objek sengketa dalam gugatan Nomor28/G/2014/PTUN.SMD yaitu:1.
69 — 15
/G.TUN/2010/PTUN SMD antara Nyonya LaritaSihite melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dimana Tergugat adalahsebagai Tergugat II Intervensi, ternyata tanah Penggugat Rekonpensi telah masukdidalam sertipikat Nyonya Larita Sihite seluas 5.520 M2, sehingga sisa tanah PenggugatRekonpensi menurut hokum adalah 4.480 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluhmeter persegi) , maka dengan Keputusan TUN Samarinda tersebut, PenggugatRekonpensi adalah pemilik sah tanah seluas 4.480 M2 tersebut, untuk
140 — 35
SMD tanggal 20 Agustus 2007, putusan dalamperkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 115 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 UndangUndang No. 5 Tahun 1996 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004, karena Para Penggugat tidak melakukan upayahukum kasasi. Bahwa hakekat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifaterga omnes yakni mengikat semua pihak, tidak hanya terbatas pada pihakpihak yang bersengketa.
120 — 58
Erlangga Tengah Il /18 Semarang melaluisurat Nomor : 004/Per/SMD/III/2000 tanggal 21 Maret 2000namun oleh Tergugat tidak dapat dipenuhi berdasarkanInstruksi Kapolri Nomor : Ins/04/IV/1999 tanggal 29 April 1999tentang larangan penjualan dan penghibahan rumah dinas/negara golongan Il di lingkungan Polri serta tidak dapatdialinkan menjadi golongan Ill sehingga keberadaan tanahPolritersebut tidak dapat diperjualbelikan;Bahwa sementara permohonan Sdr Maria Sugiarti ditolak,rumah dinas yang sudah dalam
64 — 12
Smd tentang:Halaman 3 dari 17 Putusan No. 60/Pid.B/2014/PN.SMDa. Menetapkan hari Kamis dan tanggal 06 Maret 2014;b. Memerintahkan Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Sumedang untuk menghadapkan terdakwaberikut saksisaksi dalam perkara ini dan denganmembawa serta barang bukti;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutus :1.
29 — 3
Smd tanggal13 Mei 2014;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 129/Pen.Pid/2014/ PN.Smd. tanggal 07 Mei 2014 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2014/PN.Smd. tanggal07 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar
39 — 28
Smd.;Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telahmemperoleh harta berupa :2.1 Uang tunai sebesar Rp. Rp. 4.002.350.298, (empat milyar dua jutatiga ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)dan uang tunai tersebut sejak tahun 2004 diinvestasikan (penanamanmodal) pada Perusahaan PT. SINARMAS SEKURITAS yangberalamat di Jalan Pangeran Antasari No. 49. Kecamatan SamarindaUlu. Kota Samarinda.
134 — 30
Smd.
80 — 23
SMD.......... 0... cece e cece cece eee eeee eee eeeaeeeeees diberi tanda P12. Fotocopy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No:72/B/2010/PT.TUN.JKT............cccccc cece cece eeeee es diberi tanda P2 ;3. Fotocopy sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung RI No.01ONO) 1/22 0 is diberi tanda P34.
67 — 14
Bahwa memang benar pernikahan Penggugat dan Tergugat telahputus karena perceraian, sesuai Akta Cerai Nomor: 0445/ AC/2010/ PA/ M.sy/ SMD, tanggal 4 Mei 2010, berdasarkan PutusanPengadilan Agama Samarinda Nomor: 56/ Pdt. G/ 2010/ PA. Smd,tanggal 06 April 2010;.
53 — 16
Bahwa Serka Imas Viendi (Terdakwa)masuk menjadi anggota TNI AD melaluiSecaba PK XII di di RindamIV/Diponegoro,setelah lulus mengikutikecabangan Pom di Pusdikpom Cimahiyang lulus pada tahun 2005, kemudianditugaskan di Pomdam VI/MIwBalikpapan, selanjutnya dimutasi keDenpom Vi/1 Samarinda hinggasekarang,dengan jabatan terakhirBahartib Denpom VI/Smd..
94 — 12
V.001/DPD/SBSI 1992/KT/01/2016;P8 Fotocopy dari asli Surat Permohonan Penggantian Kartu karyawandari PT.PERTAMINA PERSERO DEPOT SAMARINDA dari PT.Titian Kaltim No. 409/TK/SMD/XII/15P9 Fotocopy dari asli Surat Anjuran Disnakertrans Kutai KartanegaraNo : 567/461/1.5.1/4/2016 Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugatjuga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yaitu : 1. Sdr.Sarman Karyawan PT. FAJAR, Jabatan Koordinator Lapangan, 2. HandyHandayani Karyawan PT.
Titian Kaltim No. 409/TK/SMD/XII/15,sebagaimana bukti P8;Bahwa, Tergugat membuktikan adanya Kwitansi Pembayaran hakhak Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016, sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana bukti Ti1;Bahwa, Tergugat membuktikan adanya Kwitansi Pembayaran hakhak Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016, sebesar Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah), sebagaimana bukti T12;Bahwa, Tergugat membuktikan adanya Surat pernyataanpenyelesaian persoalan antara Penggugat dan
63 — 15
secaralangsung uang yang dipinjam Tergugat, namun Tergugattidak juga membayarkan kewajibannya, bahkanpembayaran kewajiban Tergugat dengan menggunakan ceksudah dilakukan pada bank yang bersangkutan namunpada saat Penggugat ingin mencairkan ternyata cekHalaman 7 dari 47 halaman Putusan No. 65/Pdt/2017/PT.SMR10.tersebut kosong (tidak terdapat saldo dalam rekening),karenanya Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugatke Polres Samarinda sesuai dengan Tanda Bukti LaporNomor TBL/167/Ill/2014/Kaltim/Resta Smd
77 — 15
Smd tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Teddy Khadafi Alias Golsom Bin (alm) DediDamiatun terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakannarkotika golongan bagi diri sendiri yang merupakan
68 — 29
NIK SUGIHARTT, SMD Kon ; Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ;Bahwa kejadian unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kabupaten Pasuruan di jalanRaya Raci Desa Raci, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terjadi pada hariSenin tanggal 19 September 2011 sekitar pikil 11.00 Wib ;Bahwa pengunjuk rasa datang ke Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan denganmenggunakan truk dan sepeda motor ;Bahwa sebelumnya sudah ada surat pemberitahuan di Kantor DPRD KabupatenPasuruan perihal unjuk rasa, yang
IRVAN SURYA HARTADI, SH
Terdakwa:
NURYANTO Bin MARUF Alm. alias BAMS alias YANTO.
79 — 19
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) lembar asli Surat Jalan tanpa nomor dan tanpa tanggal dengan uraian barang berupa 69 koli konveksi / celana pendek dengan tujuan pengiriman kepada Pak Edi Jakarta;
- Rokok jenis SKM merek SEKAR MADU SMD dengan jumlah 51 karton @ 6 bale @ 20 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 1.224.000 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu) batang yang kedapatan dilekati jempel;
- Rokok jenis SKM merek SEKAR MADU SMD
Wisnu Juliansyah
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA
31 — 3
Muhammad Al HudaBin Slamet, yang dibuat sekira pukul 21.30 WITA, pada pokoknyamenerangkan melihat orang yang melakukan pelemparan batu tersebut;Menimbang, berdasar Bukti T5 Termohon berupa Notulen Hasil GelarPerkara Terhadap Laporan Polisi dengan Nomor:LP/345/X1/2020/Kaltim/Resta Smd, tanggal 05 November 2020, Notulendibuat pada tanggal 06 November 2020 oleh Bripbka BOBBY INDRA P dandiketahui Wakasat Reskrim selaku pimpinan gelar;Menimbang, dari Bukti T3 dan Bukti T4 tersebut telah diperoleh duaalat
93 — 28
BiolaNo.8 SamarindaKalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/LBHJAMB/II/2020/Smd tanggal 06 Februari 2020 Surat Kuasa Khusus tersebut telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No. W18U4/62/HK.02.3/2/2020, Tanggal 6 2 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 100/Pid.B/2020/PNTrg tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;2.