Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan) dalampertimbnagan hukum putusannya hanya didasarkandari keterangan 1 (satu) orang saksi.Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Judex FactiTingkat Pertama (ic.

Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan) telah mendengarkansendiri keterangan saksisaksi yang merupakan anggota PemohonHal. 245 dari 328 hal. Put. No.1605 K/Pid.Sus/2014Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang diduga diperintahkan Terdakwa untukmeminta uang dan kemudian menerima uang dari saksi H.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan), sehingga dengan tidak dipertimbangkannya faktafakta hukumyang telah terungkap di persidangan perkara ini maka sudah dapatdipastikan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama (ic. Majelis HakimHal. 246 dari 328 hal. Put.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan) kepada saksi Ahli BPKP Perwakilan Provinsi SumateraUtara : Apakah pengeluaranpengeluaran lain seperti biaya pembelianbaju seragam, sepatu, dll sebagai penunjang penagihan air dimasukkandalam audit yang Saudara lakukan?

MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan) maupun JudexFacti Tingkat Banding (ic.

PUTUSANNomor: 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : YULIUS DONNY U DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN;Tempat Lahir : Tumbang Ngahan (Kotim) ;Umur/ tanggal lahir : 39 tahun /02 Mei 1974 ;Jenis

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26Juni 2013 Nomor :18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 26 Juni 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09September 2013 Nomor:19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanHakim Ketua Majelis yang Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkaraTerdakwa tersebut ;f.

Menyatakan Sidang/Pemeriksaan Perkara No:18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. atas nama Terdakwa YULIUS DONNYU DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN dilanjutkan;. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusanakhir ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umummengajukan saksisaksi dan ahli kepersidangan, masingmasing telah bersumpah/berjanji,yang pada pokoknya saksi memberi keterangan dan ahli memberi pendapat sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima riburupiah) .Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 30Oktober 2013 oleh kami HARIS MUNANDAR,SH,MH (Ketua Pengadilan Tipikor)sebagai Ketua Majeliss UKAR PRIYAMBODO,SH,MH (Hakim Adhoc Tipikor), danYARNA DEWITA,SH,MM (Hakim Adhoc Tipikor), masing masing sebagai hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

ParaAdvokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice &Peace yang berkantor di Jalan Jeruk Nipis (depan Rumah Sakit Bhayangkara)Furia Kotaraja Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/LBHPJP/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan register NomorW30.U1/970/HK.02.04/X/2020;Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditahan berdasarkanPerintah/Penetapan Penahanan oleh:1. Penyidik:1.1.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiJayapura, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 11Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;Setelah membaca dan memeriksa:Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Pengadilan TinggiJayapura Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT JAP tanggal 21 Oktober 2020tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan

pertimbangan tersebutdiambil alin dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutusperkara ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas A Jayapuraterhadap pembuktian setiap unsur sudah benar dan tepat, maka PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapuramenyetujul dan menerima sehingga putusan Pengadilan Tipikor

TERGUGAT berupa LaporanHasil Audit Nomor : SR10916/PW1 1/5/2012 tanggal 18 desember2012 menurut Penggugat secara hokum harus dinyatakan BATALDEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya ;27.Bahwa, atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada diriPenggugat baik itu kerugian materiil maupun immaterial, yaitu :KERUGIAN MATERIIL :Hal 12 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.SmgHonor Penasehat Hukum mendampingi Penggugat dalampemeriksaan sebagai terdakwa Tipikor

Tipikor Smgtanggal 24 Juni 2013).Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak benar, maka dalilPenggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga harusditolak.Hal 29 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg1)4. Bahwa dalil posita gugatan angka 18 s.d. angka 20 merupakanpengakuan Penggugat.5S. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugatangka 21, 22, 25, 26, 27 s.d. 28, dengan argumentasi yuridissebagai berikut:a.

Tipikor Smgtanggal 24 Juni 2013 dengan Terpidana Karyono.

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016 ;8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;9.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 31/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukanMajelis Hakim Tinggi tanggal 22 Agustus 2016 ;ll. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TipikorTingkat Banding di Jayapura Nomor : 31/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP,tentang penetapan Hari Sidang tanggal 15 September 2016 ;lll.

Menyatakan barang bukti berupa:Dari nomor urut 1 sampai dengan 59 tetap terlampir dalam berkas perkara,karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama IR.MARTHEN RUMADAS dan SUWITO SUKENDAR HANDOKO;Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor Manokwari pada PengadilanNegeri Manokwari telah menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagaiberikut :1.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

kelamin : LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal ; Kampung Bojonggenteng RT.05/01 DesaBerekah Kecamatan BojonggentengKabupaten SukabumiAgama : IslamPekerjaan Wiraswasta (mantan Kepala Desa Berekah)Pendidikan : SLTA (Paket C) Terdakwa ditahan dengan status Tahanan Rutan sebagai berikut :e Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2103 s/d tanggal 03September 2013 ;e Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013 ;e Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung, sejaktanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 12 Nopember 2013 ;e Perpanjangan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;e Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 31Desember 2013 ;e Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 30 Januari 2014 ;e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak 10 Januari 2014Sampai dengan 08 Pebruari 2014 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Penasihat Hukum Ketua Majelis HakimPengadilan Tipikor Bandung, Nomor:03/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Bdg.

/PN.Bdg., tanggal 10Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tipikor yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;e Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor No.03/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 13 Januari 2014 tentang hari dan tanggalpersidangan perkara ini ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan JaksaPenuntut Umum kemuka persidangan sebagaimana tercantum dalamberita acara pemeriksaan perkara ini ;Setelah mendengar pula Tuntutan

Perkara: PDS02/CIBAD/01/2014 tanggal 26 Maret 2014, yang dibacakan padapersidangan tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya agar MajelisHakim Tipikor Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1. Menyatakan terdakwaENU SAEPULOH BinU.

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALUtanggal 08 Februari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 143/Pid.N/2011/ PN.LWK., tanggal 24 November 2011 ;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan

No. 914 K/Pid.Sus/2012tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olen Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkaratersebut dalam Putusan tanggal 08 Februari 2012 Nomor : 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU telah menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya (Ssebagaimana dimaksud dalam pasal 253

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,Hal. 37 dari 33 hal. Put. No. 914 K/Pid.Sus/2012SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. ttd./ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. Dr.H.M.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 7 Juli 2017 sampaidengan tanggal 4 September 2017 ;9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak 5Spetember 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR.

Sudirman No. 180 E Kota Pekanbaruberdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan Nomor: 107/SK/Tpk/2017/PN.Pbr tanggal 23 Januari 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor04/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr tanggal 31 Mei 2017, serta suratsurat yangbersangkutan dengan perkara

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF,S.H.,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadibacakan pada hari RABU tanggal 30 Agustus 2017 pada persidanganyang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj,NUR FATMAWATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakHalaman 38 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

Martadinata Nomor 32Kampung Raja RT.03/RW.IIKelurahan Kalabahi Kota KecamatanTeluk Mutiara Kabupaten Alor.IslamWiraswastaSMAPara Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :1.2.3.4.Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret2015;Majelis Hakim sejak tangal 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 12 April 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015

Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupangpasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26Agustus 2015 ;8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanTinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 27 Agustus2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015 ;Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : 1.Sartje Seubelan, SH. 2.

Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupangtertanggal 02 September 2015, Nomor :W26.U1/2920/HN.01.10/IX/2015, perihal Mohon bantuanpemberitahuan/penyerahan Kontra Memori Banding An. TerdakwaBasonden Peing Baso, cs, yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri Kalabahi ;6.

Sebagian besar putusan ini sudah inkrachtberkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru No : 10/PID.SUS/2011/PN.PBRtanggal 22 Desember 2011 atas nama Terdakwa Bupati Siak H.Arwin AS, SH, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telahmenyatakan Terdakwa Bupati Siak H.

Arwin AS, SH) tanggal 16 Januari 2003 No.01/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasilHalaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 147 K/TUN/2015Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas + 21.500 Ha (duapuluh satu ribu lima ratus hektar) di Kabupaten Siak atas nama PTRimba Rokan Perkasa, telah terbukti di Pengadilan Tipikor melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)khususnya Asas Akuntabilitas;Oleh karenanya,

Dengan demikian SuratKeputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHKI/2003 tanggal 16Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas +21.500 Ha di Kabupaten Siak atas nama Termohon kasasiIl telah terbukti melanggar hukum yaitu melanggar PP No34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002.5.2.2 Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PNPekanbaru Nomor : 10/PID.SUS/2011/PN.BR tanggal 22Desember 2011 a/n terdakwa H.

(Permenhut ini secara khusus diterbitkan untuk memverifikasiIIUPHHKHT yang bermasalah hukum tersebut karena melanggarPasal 42 PP No 34 Tahun 2002)5.4 Bahwa berdasarkan Permenhut P.03/MenhutII/2005 Pasal 6 ayat(3) huruf c : tentang kriteria areal; harus memenuhi Kepmenhut10.1/KptsII/2000 (Bukti P 9) jo Kepmenhut 21/KptsII/2001(Bukti P 10).55 Bahwa karena berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PNPekanbaru Nomor : 10/PID.SUS/2011/PN.BR diatas, telah terbuktipenerbitan SK Bupati Siak No 01/IUPHHK

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 dalam penerbitan obyek sengketa, karena obyek sengketaaquo bukan diterbitkan dalam rangka penjatuhan hukuman displin,tetapi obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat untuk melaksanakanketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang nomenklatur formatnyaberpedoman format 2 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS yang melakukan tipikor

Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusanberlaku pada tanggal ditetapkan, kecualiditentukan lain dalamkeputusan atau ketentuan peraturanperundangundangan yangmenjadi dasar Keputusan.V.3 Bahwa pemberlakuan obyek sengketa terhitung tanggal 31Oktober 2015 yaitu terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkara yang dihadapi PNS incasu Penggugat, telahsesuai dengan format 2 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSyang melakukan tipikor

BuktiT14 : Notulen Hasil Rapat BadanKepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat hari Senin, 31Desember 2018, agenda : Pembahasan MasalahPelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri TerkaitPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS YangTerlibat TIPIKOR (Sesuai dengan fotokopi);15.

2017) yang pada pokoknya: menyebutkan PegawaiNegeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri SipilPutusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 39apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan suatutindakpidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun belum berlaku PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 saat putusan inkracht Tipikor

ELYANINGSIHTempat lahir : MalangUmur/tanggal lahir : 35 Tahun/10 Juni 1979Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Tlogorejo RT.24, RW.06 Kec.Pagak KabupatenMalangAgama : IslamPekerjaan : SwastaPendidikan >: SMATelah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan 32 Penuntut Umum tanggal 09 September 2015 No.PRINT1932/0.5.43/Ft.1/09/2015 sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 28 September 2015 ;3 Hakim Pengadilan Tipikor

September 2015 s/d. tanggal 14 Oktober 2015 ;4 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal05 September 2015 Nomor : 159/ Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. sejak tanggal15 Oktober 2015 s/d. tanggal 13 Desember 2015 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya bernamaTRI SANDHI WIBISONO,S.H.,MH. Dan ABU ABDUL,SH.

Yahya Harahap, SH., PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006halaman 120) ; e Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberimakna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akanmemperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapatbahwa unsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalahmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil danmengenai perbuatan melawan

,MH., HakimHakim Anggota , dengan dibantt WAHYU WIBAWATLISH., Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh INDRASWARAHADLP,SH., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa dengandidampingi oleh Penasehat Hukumnya :HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUADR.H.GAZALBA SALEH,SH.,MH. M OES T OF A,SH.,MH.SAM HA DI,SH., MH.PANITERA PENGGANTIWAHYU WIBAWATLSH.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 September 2013 ;8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 19Nopember 2013;9. Perpanjangan...9.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember2013 s/d tanggal 19 Desember 2013 ;10.Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Desember 2013s/d tanggal 18 Januari 2014 ;11.Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2014 sampaidengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;12.Perpanjangan Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12April 2014 ;Terdakwa di Tingkat Banding didampingi Penasihat HukumnyaMAKARIUS PASKALIS BAUT, SH; adalah Advokat dan Konsultan Hukumyang berkantor di Jl.

PUTUSANNomor: 04/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yangmengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama : Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo ;Tempat lahir : Gunung Kidul ;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/27 April 1965 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Pagutan, RT 002

Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 07 Maret2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;Terdakwa dalam tingkat banding tidak didamingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ; Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 6 Maret 2013No.04/Tipikor/2013/PTY tentang penunjukan Majelis hakim untuk mengadiliperkara ini ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan

,MH, Advokat/ Pengacaraberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2018, terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Jayapura Klas A NomorW30.UI/ HK.02.04/ 2/ 2018 tanggal 1422018;Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING/ Semula PENGGUGAT;LAWAN: JUNAN WASHINGTON WAROMILST; Umur: 44 Tahun,Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: di Jalan Nirwana II Nomor 16 BAngkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura; Dalam hal inimemberikan kuasa kepada: DR James Simanjuntak,SH.

,MH, danRekan, Advokat/ Pengacara PERADI KTPA 02. 12038, alamat di JayaAsri Blok AC No 25 Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura PropinsiPapua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangal 6 Pebruari 2018,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI JayapuraKlas IA Nomor W30.UI/ HK.02.04/ 3/ 2019 tanggal 2032019;Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING/ Semula TERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah memperhatikan:1.

B aji, SH.Salinan Putusan Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPaniteraPilh.PANITERA MUDA TIPIKOR,H. Syahrir Dahlan, S.H.NIP.19651120 198903Halamam 11 dari 10 hal.Putusan Nomor 107/PID.SUS/2020/PT MKS

TARMULIUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 10 Putusan Nomor 264/PID/2019/PT BNAT. TARMULI, S.H.NIP: 19611231 198503 1 029

Penunjukan Plh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi MakassarNomor : 367/Pid.Sus/2019/PT.Mks Tanggal 11 Juli 2019 tentangpenunjukan Panitera Pengganti ;3.

Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 14 November 2012 s/d 13 Desember 2012 ;5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejaktanggal 10 Desember 2012 s/d 8 Januari 2013 ;6.Diperpanjang ...6. Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;7.

Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan auditterhadap keuangan Negara adalah BPK/BPKB, namun tidak menghilangkan kewenangan aparatpenegak hukum melakukan perhitungan kerugian Negara atau Perekonomian Negaraberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim, baik di Peradilan Umum maupun Peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkaratindak pidana korupsi ; Menimbang, bahwa perhitungan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500, (Tujuh ribu limaratus rupiah ;~ Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Jakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari: RABU, TANGGAL17 JULI ....17 JULI 2013, oleh kami : HENKY HENDRADJAJA, SH.MH sebagai Hakim KetuaMajelis, ABADI, SH. dan HERY LILIANTONO, SH Hakim Adhoc Tipikor sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan pada hari: RABU, TANGGAL 24 JULI 2013 dalam persidangan yang dinyatakan