Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 15-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1291/Pdt.G/2016/PA.Bjm Tanggal 10 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 5
37 — 5
Dengan kata lain antaraTergugat dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubungan hukumdalam perkara ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakanSuatu. gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.Kompetensi Absolut Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, danmemutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalam bidangperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan
No. 1406/Pdt.G/2016/PA Bjm.Hal. 11 dari 51 halamantelah disahkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Bahwa Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadakah,dan ekonomi syariah.Bahwa dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama
Dengan kata lainantara Tergugat dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubunganhukum dalam perkara ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnyamenyatakan Suatu) gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyaikepentingan.Kompetensi Absolut Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, danmemutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalam bidangperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan
No. 1406/Pdt.G/2016/PA Bjm.Hal. 39 dari 51 halamanbidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadakah,dan ekonomi syariah.Bahwa dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalamatau berdasarkan UndangUndang mengenai perkawinan yang berlakuyang dilakukan menurut syariah, salah satunya yaitu mengatur tentangpemeliharaan anak (hadhanah).Bahwa Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yangpaling berhak melakukan hadhanah.
No. 1406/Pdt.G/2016/PA Bjm.Hal. 47 dari 51 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah,e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadagah; dan i. ekonomi syariah, karenanyaterhadap gugatan tersebut, majelis Pengadilan Agama
Register : 11-01-2018 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 45/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL Tanggal 8 Februari 2018 — HASANAH binti M. HATTA
292 — 123
292 — 123
UMAR dan dimakamkan ditanah makam wakaf jalan BungurKebayoran Lama, Jakarta Selatan;Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kota administrasiJakarta Selatan, Provinsi DKI untuk mencatat tentang kematian tersebutdalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi WNI (WargaNegara Indonesia) dan dapat memberikan akta kematian atas namaM.
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Ppg Tanggal 24 Februari 2015 — Pemohon
74 — 14
74 — 14
persidangan, panggilan tersebut telah disampaikansecara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangansecara in person;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 20-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Lpk Tanggal 3 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
13 — 9
diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukanhukum Islam; (c) wakaf
Register : 04-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.LB Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 4
18 — 4
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
Register : 14-03-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN LAHAT Nomor No. 9/ Pdt.G/ 2016/PN.Lht. Tanggal 21 Juli 2016 — BURLIAN BIN TJIKMOEK, DKK.
< < < LAWAN > > >
SUKIRMAN ALIAS SUKIR BIN ALM, ABDUL KOHAR
73 — 5
73 — 5
Ketentuan Pasal 49 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksamemutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorangberagama islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Shadagah; Ekonomi syariah;2. Ketentuan Pasal 50 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas uu no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama :Hal.15.
Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadagahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat sebagai berikut :Bahwa di dalam perkara
Register : 27-03-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 09-03-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 019/G/2017/PTUN.Smg Tanggal 15 Agustus 2017 — PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Melawan I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG II. 1.ESTI WIDAYANTI, Ir Dkk
245 — 304
245 — 304
Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan; = 2= ==Hal. 25 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.SmgRj.e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan aktapemberian hak. tangQunigani, =
Register : 14-09-2016 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 317/Pdt.G/2013/PN Mdn Tanggal 8 September 2014 — - YAYASAN DANA KESEJAHTERAAN KARYAWAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA (YDKK-BPDSU), (PENGGUGAT)
- PAULUS MANUNGGUL TAMBUNAN (TERGUGAT I)
- KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN WILAYAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT II)
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq WALIKOTA MEDAN Cq CAMAT MEDAN JOHOR(TERGUGAT III)
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq WALIKOTA MEDAN Cq CAMAT KECAMATAN MEDAN JOHOR Cq LURAH GEDUNG JOHOR (TERGUGAT IV)
29 — 2
29 — 2
Tambunan, Tanah Wakaf danRubinem ; sebelah Selatan berbatas dengan Pawiro Siman, Rosopabiro, Sarbinidan Karjo Rejo ;Halaman 2 dari 32 halaman putusanperdata No.317/Pdt.G/2013/PN.Mdn sebelah Timurberbatas dengan Ramlan/Junus dan Karjo Rejo ; sebelah Baratberbatas dengan P.M. Tambunan, Kavling PTP V ;Bahwa Pelepasan Hak/Ganti Rugi Tanah tersebut dimana Tergugat menjelaskan memiliki alas hak dasar tanah yang meliputi: Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi.
Tambunan, Tanah Wakaf danRubinem ; sebelah Selatan berbatas dengan Pawro Siman, Rosopabiro, Sarbinidan Karjo Rejo ; sebelah Timurberbatas dengan Ramlan/Junus dan Karo Rejo; sebelah Barat berbatas dengan P.M.
PN.Mdn22pengukuran dan yang menunjuk batasbatas tanah yang di Jjual belikanadalah Tergugat , Lurah dan pemilik tanah yang berbatasan ;Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan pengukuran adalah Lurah Saleh,Kepala Lingkungan Suparno, saksi sendiri, Baduhir dan satu lagi saksi lupa ;Bahwa luas tanah yang dibeli YDKKBPDSU saat itu sesuai pengukuran +42.000 M2 namun bentuknya tidak segi empat, karena keadaannya berbelokbelok ;Bahwa batasbatas tanah yang dibeli YDKKBPDSU seingat saksi adalah :Utara berbatas dengan Tanah Wakaf
EkarasmiLk.VIll Gedung Johor, Kecamatan Medan Jogor, batasbatasnya adalahsebagai berikut :Utara berbatas dengan tanah Wakaf ;Selatan berbatas dengan Perumahan Bumi Johor Sentosa ;Barat berbatas dengan Perumahan Villa Johor ;Timur berbatas dengan Perumahan Villa Johor ;Halaman 22 dari 32 halaman putusanperdata No.317/Pdt.G/2013/PN.Mdn23Bahwa setahu saksi objek sengketa di atas adalah milik Tergugat sebabpada tahun 2011 saksi pernah diperlihatkan fotcopy tanah objek sengketatersebut oleh Tergugat ;
Putus : 28-01-2010 — Upload : 28-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 K/AG/2009 Tanggal 28 Januari 2010 — HANIAM Br. TANJUNG binti ALIP VS EVI SUPIANI binti DARWIS, DKK
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebidang tanah yang ditanami dengan tanaman karet seluas + 11,3(sebelas koma tiga) Ha / 113.709 M2 yang terletak di Jalan RantauRT. 02 Rw. 01, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Bangko Jaya,Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau,dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Rambe/Rumidi/Tanah Wakaf/Jalan379,1 Meter;Sebelah Selatan dengan Kasiman 61,1 Meter;Sebelah Timur berbatas dengan Rawa 458,9 Meter;Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Yudi/Onen 574,35 Meter;
Sebidang tanah yang telah ditanami dengan tanaman karetseluas +11,3 (sebelas koma tiga) Ha/ 113.709 M2 yang terletak di Jalan RantauRT. 02 Rw. 01, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Bangko Jaya,Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau,dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Rambe/Rumidi/Tanah Wakaf/Jalan; Sebelah Selatan dengan Kasiman; Sebelah Timur berbatas dengan Rawa; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Yudi/On en;3.2.
Register : 26-04-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Krg Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 26
79 — 26
(6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara EkonomiSyariah, yang pada intinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariahadalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembagakeuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadanasyariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritassyariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah;i.
Register : 26-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 447/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 23 September 2020 — Pemohon:
1.WAWAN
2.NURBANI
24 — 18
1.WAWAN
2.NURBANI
24 — 18
olehsebuah Mahkamah Konstitusi.Selanjutnya dalam melaksanakan KekuasaanKehakiman tersebut dalam lingkungan Peradilan Agama telah diaturkewenangannya sebagaimana dalam Undangundang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a). perkawinan;(b). waris; (c). wasiat (d). hibah; (e). wakaf
Putus : 18-03-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2020 Tanggal 18 Maret 2020 — CHRISTINA CHANDRA VS PT BANK CIMB NIAGA Tbk
175 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakaf LR BahagiaLK XII, Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, KotaMedan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Kurniawan,SH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum WahanaPrawira, beralamat di Jalan Prof. H. M.
Putus : 29-03-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 157/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Tanggal 29 Maret 2016 — MASKURI Bin DULATIF (TERDAKWA)
86 — 24
86 — 24
Masjid At'Taqwa KelurahanKebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan saksiselaku Nadzir Wakaf.Bahwa tanah wakaf yang disewa oleh Terdakwa seluas 2.107 m?
.Bahwa saksi menerima uang sewa tanah wakaf dari Terdakwa sebesarRp. 9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ada tandaterima berupa kwitansi namun berada di Sdr.
Bahwa saat awal tahun 2011 ketika Terdakwa menyewa tanah wakaf ,oleh Terdakwa tanah tersebut ditanami padi, dan untuk tahun selanjutnyasaksi tidak tahu.
Blok Sumurgadung Kelurahan Paduraksa seluas 0,500 Ha separomilik sewa tanah wakaf dan Terdakwa sewa dari Sdr. Basir, alamatkebondalem pekarangan Kecamatan Pemalang KabupatenPemalang.18.
Register : 02-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 231/PDT/2021/PT MKS Tanggal 20 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
77 — 33
77 — 33
Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watamponedalam Putusannya pada halaman 42 Alinea ke Lima dan keEnam yangberbunyi sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang No. 50Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang No.7tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus danmenyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorang beragamaIslam di bidang Perkawianan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf
Sedangkan Pasal 49 yangberbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d.hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan . ekonomi syariah.Sehingga menurut hemat Tergugat substansi gugatan Para Penggugat tidaktepat diasumsikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena jelassekali dalil gugatan Penggugat berkenaan objek sengketa warisan Alm.
Hal ini tegas diatur dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g.infag, h. shadagah, dan i. ekonomi syariah, sehingga amat berdasar hukumPara Tergugat memohon kehadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranyaHalaman. 12 dari 24 Halaman.
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 6 Oktober 2011 — IKHSAN HAKIM
60 — 12
60 — 12
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala DesaCihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesarRp.188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala DesaCihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala DesaCihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesarRp. 188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala DesaCihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
Register : 16-07-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.GM Tanggal 8 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 10
13 — 10
di atas;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan olehPara Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, halini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: Peradilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 10-08-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 496/Pdt.G/2015/PA.TPI Tanggal 10 September 2015 —
18 — 1
18 — 1
Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkaraperkarayang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,wakaf, dan sedekah.3).
Register : 13-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 142/Pdt.G/2020/PTA.Mks Tanggal 21 Oktober 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
51 — 34
51 — 34
Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PTA MksMenimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkak pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat,g. infaq, h. shadagqah, dan ekonomi syariah.Menimbang, bahwa
Register : 09-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 203/Pdt.G/2014/PA.Ppg Tanggal 12 Juni 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
22 — 1
22 — 1
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkaraantara orangorang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakanbahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 10-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PA STABAT Nomor 501/Pdt.G/2020/PA.Stb Tanggal 28 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 30
69 — 30
(Sekarang) dengan mempergunakan hasil dari penjualantanah persawahan seluas 10.000 M2 seperti tersebut pada point (7)diatas, dengan batasbatas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Sei Batang Serangan ...146 M; sebelah Selatan berbatasan dengan tanah wakaf ...183 M; sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amin, Jahir, Yakub,Sapar ..... 265 M; sebelah Barat berbatasan dengan Sei Batang Serangan .. 347 M;dan sisa dari pembelian tanah darat tersebut diatas dipergunakanHal 1 dari 31 hal Put
/Pdt.G/2020/PA.Stb sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai olehSukiman .59 M;= sebelah Barat berbatasan dengan tanah wakaf ....... 51M;semula tanah yang tengah dikuasai oleh ... (Penggugat II) adalah seluaskurang kebih 8.000 M2, namun sekitar bulan Mei 2018 Hj. Nurmi(Penggugat III/saudara kandung Penggugat II) telah menjual kepada H.
Atinseluas kurang lebih 5.400 M2 dengan harga Rp. 80.000.000, (Delapanpuluh juta rupiah) dengan batasbatas sebagai berikut :; Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sukimaan ....... 59 M; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wakaf ................4. 51 M; Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Atin .............. 76M;x Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Muhayan ...35 &22M;dengan demikian tanah yang masih berada dalam penguasaan ...