Ditemukan 17962 data
66 — 17
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu pengesahan nikah), dan pendapat tersebut diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini,sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf
alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.PykMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
18 — 3
diyakinikebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yangdiberikannya Itu tidak disangkal (tidak ada muarodhoh) dan bahwva peristive itusudah lama terjadi";Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam KitabFiqhussunnah jilid 3 halaman 332 yang diambil alin sebagai pendapat majelishakim dinyatakan yang artinya bahwa Ulama' Syafi'iyah membenarkankebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi Hakim, wakaf
(Selanjutnya) Imam Ahmad dansebagian Syafi'iyah berpendapat ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksianHal.15 dari 19.Put.No.0477/Pdt.G/2017/PA Prob.istifadhoh didalamnya yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorangbudak, kewalian, wakaf dan miliknya seseorang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakesaksian saksisaksi para Pemohon tersebut dapat disusun persangkaanhakim sesuai dengan ketentuan pasal 173 HIR dan pasal 1922 KUH Perdata,bahwa ijab gobul atau akad nikah
1.Septi Indriastuti Majid binti H Sigit Hariyadi
2.Agnes Putriana Chakim binti H Sigit Hariyadi
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Kepala BPN Pusat Jakarta Cq Kepala BPN Prop JATENG Cq Kepala Kantor Pertanahan KAB Klaten
2.Sigit Hariyadi bin H.Suyuti
3.Santoso Budi Raharjo bin H.Suyuti
4.PD.BPR BANK KLATEN
153 — 41
Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadagoh; dan i. EkonomiSyariah.Bahwa oleh karena tehadap obyek sengketa merupakan pembatalanhibah, maka berdasarkan ketentuan Undangundang sebagaimanadiatas secara tegas dan jelas Pengadilan Negeri Klaten tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:72/Pdt.G/2018/PN.KIn dengan obyek pembatalan hibah.2.
identitasPara Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat terutama Tergugat II danTergugat III yang menurut Para Penggugat mempunyai hubungan hukum berupapemberian hibah dari Tergugat II kepada Tergugat III maka sesuai dengan Pasal49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yangmenyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
52 — 7
tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunke re orang saksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapatetka ala IE ol kti dalam persoalan pernikahan in cassu itsbat nikah, danendapatEeAa Bit diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan car Pee en ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh ALIslamiy WaAdillatah juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pemikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mab. ne secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan):Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara
40 — 13
Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakataan jahatTanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika GolonganTI bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: 272222 2222 n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnwooeeeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakatan jahatTanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut: wonneeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
62 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Luas tanah ini hanya + 10 % luas tanahsengketa, dan ini membuktikan bahwa para TermohonPeninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, sudah tidak punya hak lagi atas tanah sengketa(Error in Objecto).Bukti PK 6: yaitu Sertifikat Hak Milik No. 723 wakaf, Kelurahan Cicaheum.Sertifikat ini adalah bukti wakaf atas tanah milik Sri SumarniMali Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk masjid NURUL IHSAN seluas 48m2, berasal dari Persil No. 1 D.1 KOHIR No. 114 danpenerbitan
sertifikat wakaf ini tidak menemui kesulitan, karenadilengkapi peta BUDP lembar Si1 kotak H/3, termasuk SuratKeterangan Riwayat Tanah dari Lurah Cicaheum tanggal09081991 No. 24/VIII/1991, dsb.
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMADalm.) telah menyampaikan hal dan maksud dengan pihakPemerintah Desa saat itu, dan saat itu) pula disampaikanjuga mengenai pengurusan wakaf harta H. HODJALI als. H.AMAD alm. untuk tempat ibadah atau mushola kepada pihakPemerintah Desa Kecila, dan pihak Pemerintah Desa Kecila,telah menindaklanjuti dengan mencatat mengenai wakafberupa tanah harta peninggalan H. HODJALI als. H. AMADalm. guna peruntukan mushola, namun karena terbentur biayaadministrasi pembagian harta waris peninggalan H.
AMAD alm. maka tidak dilakukan pengesahan baikterhadap pembagian harta waris kepada Ahli Waris maupunpengesahan wakaf tanah tersebut, namun sebelum Ny. SITIFAIDAH almh. (isteri dari H. HODJALI als. H. AMAD alm.)menindaklanjuti perubahan perubahan = mengenai pembagianharta peninggalan H. WHODJALI als. H. AMAD alm. danpengesahan wakaf yang diberikan dan diperuntukan untukMushola atau tempat ibadah tersebut, serta melakukanperubahan pencatatan dalam buku besar dan/atau Buku TanahDesa Kecila, Ny.
76 — 70
Selbuku pendaftaran huruf c nomor 687 pipil nomor 164 percil nomor kelas seluas 0,380 ha (38 are) terletak di Subak Bermi, Dasan Bongkot,Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. denganbatasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah sawah AmaqgSarinah (pewaris) Sebelah Selatan : Tanah sawah wakaf masjidDasan Bongkot yang semasa hidup pewaris diwakafkan olehpewaris seluas + 0,10 ha (10 are) Sebelah Timur : Tanah sawah AmagSarinah (pewaris) Sebelah Barat : Parit kecil dan tanahpemberian
Sebidang tanah atas nama Amaq Sarinah terdaftar dalam bukupendaftaran huruf C nomor 679 pipil nomor 164 percil nomor 5 kelas IIluas 1,085 ha (1085 are) terletak di Subak Bermi, Dasan Bongkot, DesaKalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Jalan baru Dasan Bongkot Sebelah Selatan : Parit kecil Sebelah Timur : Parit besarSebelah Barat : Tanah wakaf masjid dan tanah papuk Teriahdan Papuk TerahObjek sengketa 4.3 dikuasai oleh T.2, T.6, T.7,
Bahwa terhadap dalil Posita angka empat (4) point 4.2, yangmenyebutkan sebidang tanah sawah seluas 38 Are atas nama AMAQSARINAH terdaftar dalam buku pendaftaran tanah Huruf C. 687 SubakBermi Nomor 164 Persil 93, Kelas seluas 0,380 Ha, terletak di SubakBermi Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel KabupatenLombok Timur, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Sawah Amaq SarinahSebelah Selatan : sawah Wakaf Masjid Dasan BongkotSebelah Timur : Tabah Sawah Amag SarinahSebelah Barat :
Bongkot.Sebelah Selatan : Parit KecilSebelah Timur : Pant BesarSebelah Barat : Tanah Wakaf Masjid Dasan BongkotDengan ini Tergugat memberikan tanggapan dengan faktanya yang adadilapangan berdasarkan Surat Keterangan Pemberian/Hibbah yang telahdibuat oleh Pewaris serta diketahui dan disetujui pula oleh paraPenggugat.
tersebut diatas terdaftar atasnama Lak Selim (Inaq Sayuti) Pipil Nomor : 860, Persil Nomor 5 Kelas Il,Luas 1,085 Ha, terletak di Subak Bermi Desa Kalijaga, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Jalan Baru Dasan BongkotSebelah Selatan : Parit KecilSebelah Timur : Parit BesarSebelah Barat : Papuk Terah dan Papuk Teriah/Perumahan.Dan Tanah objek Sengketa tersebut telah di Hibbahkan Oleh Pewariskepada Anaknya atas nama INAQ SAYUTI seluas 88,5 Are, AMAQTERIAH 10 Are, AMAQ TERAH 10 Are serta Wakaf
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanpondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUPRIYANTO dan saksi ABDUSSALAM PANJIGUMILANG mulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanPondok Pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUPRIYANTO dan saksi ABDUSSALAM PANJIGUMILANG mulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanpondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku;17e Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris IIT
Serta adanya buktipemberian wakaf tanah masyarakat kepada Pondok Pesantren AlZaitun yang telahdiserahkan melalui saksi IMAM SUPRIYANTO sehingga saksi IMAMSUPRIYANTO merasa bersalah atas hal tersebut setelah dikeluarkannya dariYayasan karena merasa tidak bisa menjalankan amanah dari masyarakat yang telahmemberikan wakaf tanah kepada saksi IMAM SUPRIYANTO.
80 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas dasar gugatan Para Penggugat selaku ahli waris sah,menguasai/memiliki 2 (dua) bidang tanah seperti posita poin 2 dan positapoin 3 tersebut di atas, berdasarkan Surat Akite Tulisan ArabMelayu tanggal28 Januari 1909, terdapat 1 (satu) buah rumah/wakaf di atas tanah tersebutserta 1 (satu) bidang pekarangan, terletak masingmasing sebagai berikut4.1.
Jahra binti Muhammad Tarif, di atas tanahterdapat rumah tua dan wakaf Muhammad Tarif bin Boedjang;4.2.
Menyatakan sah dan berharga menurut hukum memiliki/menguasai 2 (dua)sebidang tanah hak milik adat, berikut di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua)bangunan rumah tua serta wakaf peninggalan Muhammad Tarif bin Boejang(almarhum), berdasarkan Surat Akite Wallahu Khairusysyahidin adanyaPontianak, 6 pada Al Muharram 1327 berbetulan pada 28 Januari 1909.Nomor 01SAM/2005/PA.Ptk Pontianak, 31 Januari 2005 lsi salinan daritulisan huruf Arab Melayu ke tulisan latin.
22 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Hj SUMIATI I SPd
88 — 12
Wakaf dan shadaqah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa bidang perkawinansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atauberdasarkan undangundnag mengenai perkawinan yang berlaku.
1.Musrang bin Haba
2.Hj. Diana binti Hasan
23 — 8
pokok para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan asal usul anak terhadap anak bernama Alya Ramadhani binti Musrang(umur 6 tahun), adalah anak kandung hasil perkawinan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
215 — 131
Tentang Sengketa Warisan.Harus juga dipertimbangkan apakah sebenarnya gugatanini sengketa warisan atau tidak ;Bagi mereka yang beragama Islam, dengan berlakunyaUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Peradilan Umum tidak berwenang lagi untuk memeriksa danmengadili perkara perkawinan, pewarisan wasiat, hibah,wakaf dan sedekah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang tersebut. Jadi sengketa pembagian warisan merupakanyuridiksi Peradilan Agama ;.
34 — 9
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
85 — 28
No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smgorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. kewarisan,wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf danshadagqah.
31 — 7
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamIngkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
39 — 23
Sebidang tanah pertapakan seluas 160 M2 terletak di Sipente DesaHapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten TapanuliSelatan, dengan ukuran dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya, terukur : 8 meter ; Sebelah Timur berbatas dengan Kantor Kepala Desa terukur : 20meter ; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf pekuburanterukur : 8 meter ; Sebelah Barat dengan Pian Nasution terukur : 20 meter ;d.
17 — 5
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Haji RIDWAN
Tergugat:
1.PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Stabat
2.PT.Prasarana Mandiri PT.Baleman
94 — 18
Pasal 49 beserta penjelasanya pada Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orangyang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.hibah; e. wakaf,; f. zakat; g. infaqg; h. shadagah; dan ft. ekonomisyariah.Penjelasan:Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor
(6) pada Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara PenyelesaianPerkara Ekonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwaPerkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomisyariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasisyariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah,pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf