Ketentuan tersebut mempertegasbahwa UU KPK adalah UU khusus (lex Specialis) yangmengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan UU TIPIKOR (lexgeneralis) manakala diatur ketentuan yang sama.Berkaitan dengan penetapan tersangka, maka KUHAP telahmengatur bahwa penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaansebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbuny):Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya ataukeadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagaipelaku tindak pidana.Sejalan dengan KUHAP

Pasal 188 ayat (2) KUHAP yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 184 ayat (1) KUHAPAlat bukti yang sah talah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahl;Cc. surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa.Pasal 188 ayat (2) KUHAPPetunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapatdiperoleh dari:a. keterangan saksi;b. surat;c. keterangan terdakwa.Ketentuan alat bukti yang sah dalam KUHAP diperluas dalam Pasal26 A UU TIPIKOR yang mengkategorikan hasil atas penyadapanatau perekam pembicaraan terhadap pihakpihak yang

didugamelakukan tindak pidana korupsi sebagai pelaksanaan kewenanganTERMOHON berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPKsebagai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk.Pasal 26 A UU TIPIKOR berbunyi:Halaman 67 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt.

Sel:b)d)Q)h)1)UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (UU No. 28/1999);Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah

Pegawai pajak / aparat pajak dalam kondisitertentu jika dalam tugas pokok dan fungsinya memainkan perananyang penting dan strategis dalam pengelolaan pajak itu sendiri makapegawai tersebut termasuk dalam kualifikasi sebagai PenyelenggaraNegara.Bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka terkait dugaantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf aatau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR Jo.

Umum,dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengantanggal 1 Desember 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri,dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengantanggal 31 Desember 2018 ;Penuntut Umum, dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Januari2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019, diperpanjang oleh KetuaPengadilan Negeri, dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 13 Pebruari2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 ;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya, dilakukanPenahanan RUTAN, sejak tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal21 Maret 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanHalaman 1 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2019/PN SbyNegeri Surabaya, dilakukan Penahanan RUTAN, sejak tanggal 22 Maret 2019sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ; Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dilakukanPenahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal19 Juni 2019 ;Terdakwa didampingi

dipersidanganyang menyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidak mengajukankeberatan atau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh PenuntutUmum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pbembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan.Unsur ke1: setiap orang :Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah NATALIA CHRISTIANA, SH.

Hamdan,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SurabayaHalaman 127 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sbydengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malangdan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd. Ttd.1. Kusdarwanto, SH., SE., MH. Wayan Sosiawan, SH., MH.Ttd.2. Dr. Agus Yunianto, SH., MH.Panitera Pengganti,Ttd.Moh.

Hal tersebut didukung dengan adanyapertimbangan Hakim Anggota IIl dan IV (Hakim Adhoc) dalampertimbangan putusan (dissenting opinion) yang menyatakan:Adanya lima putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yakni 2Putusan Tipikor dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya dan 3 Putusan Praperadilan dari Pengadilan NegeriSurabaya, tidaklah dapat dijadikan untuk mengesampingkan peranTerdakwa terkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 s.d.2014.

Judex Facti telah menjadikan 5 (lima) putusan yang berkekuatanhukum tetap yakni 2 (dua) Putusan Tipikor dari Pengadilan TipikorSurabaya dan 3 (tiga) Putusan Praperadilan dari Pengadilan NegeriSurabaya sebagai alasan untuk mengesampingkan peran Terdakwaterkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 sampai dengan2014;Bahwa Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota dan Hakim Anggota Il,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang telah menjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan

dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya dan 3 Putusan Praperadilan dari Pengadilan NegeriSurabaya, tidaklah dapat dijadikan untuk mengesampingkan peranTerdakwa terkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 s.d. 2014.e Adanya dua putusan Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama DiarKusuma Putra dan Nelson Sembiring justru mempertegas pembuktianadanya penyalahgunaan dana hibah, di antaranya sebagai akibatkelalaian Terdakwa dalam mengelola dana hibah hanyamempercayakan kepada kedua orang

Nelson, diPengadilan Tipikor telah dinyatakan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson bersalahatas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi, dan PengadilanTipikor dalam putusan perkara tersebut tidak pernah menunjuk Terdakwasebagai pembuat / pelaku atau pihak yang turut serta dalam mengeloladana hibah sehingga dibebani tanggung jawab atas terjadinya kerugiankeuangan negara / daerah.

Nelsonyang sudah diputus Pengadilan Tipikor tidak pernah menyebutkannama Terdakwa sebagai pihak yang terkait atau turut serta atausendirisendiri atau bersamasama dengan Sdr. Diar dan Sdr. Nelsonmelakukan tindak pidana penyimpangan dana hibah;Sepanjang pemeriksaan persidangan perkara Sdr.

Dutasari Citralaras sekarang ini danada juga faktur pajak fiktif perusahaan yang lain;Bahwa yang menyuruh saksi membuatlaporan SPT Terdakwa;Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor terkaitperkara Machfud Suroso, jabatan Machfud Suroso di PT. DutasariCitralaras sebagai Direktur Utama;Bahwa saksi tidak tahu siapa pengendali utama dari PT. DutasariCitralaras;Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor terkaitdengan terdakwa Machfud Suroso.

Didalam Putusan tersebutsaksi menerangkan kenal dengan Machfud Suroso sejakDesember 2010 (Kepada saksi diperlinatkan keterangan saksididalam Putusan Pidana Tipikor atas nama Machfud Suroso) itubenar keterangan saksi dalam persidangan;Bahwa saksi diminta untuk membuat laporan SPT Pajak olehMachfud Suroso, keterangan tersebut tidak benar;Didalam Putusan Tipikor atas nama Machfud Suroso tersebutsaksi menerangkan: Bahwa benar karena terdakwa tidakmengetahuinya masalah pajak, maka saksi disuruh untukmencarikan

Sel.Bahwa benar saksi pernah disidangkan di Pengadilan NegeriTipikor pada tahun 2014 terkait kedudukan saksi sebagai DirekturUtama;Bahwa saksi mengetahui ketika saksi diproses sebagai terdakwadi Pengadilan Negeri Tipikor terkait dengan pengerjaan proyekMechanical Elektrical, perkara tersebut terkait dengan ProyekHambalang;Bahwa dalam perkara tipikor disebutkan salah satu modusnyaadalah menyebabkan kerugian beberapa perusahaan, saksi tidaktahu;Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa saksi diajukan sebagaiterdakwa

dalam perkara Tipikor sedangkan terdakwa tidak;Bahwa kenapa saksi dilepaskan tanggung jawabnya oleh DirjenPajak dalam kasus faktur fiktif, sedangkan Ir.

/Pid.Sis/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, saksi menerimaputusan tersebut dan sudah menjalaninya 6(enam) tahun;Bahwa saksi dalam perkara Tipikor dipidana penjara selama 6tahun dan uang pengganti sebesar Rp. 36.818.000.000,;Hal.99 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.

tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 29/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 11 Februari2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;Mengingat, Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSamarinda No.14/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 28 September 2015untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusanmana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu olehHalaman 53 dari 54 Putusan No.14/PID.TIPIKOR

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui KetuaPengadilan Negeri Martapura berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuandan penyerahan memori banding tanggal 30 September 2021 nomor W15.U12938/Pid.SusTPK/9/2021;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/3021/Pid/Tipikor

TPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15U1/3021/Pid/Tipikor/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAPserta tanoa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun PenasihatHukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.SusTPK/2021/PT BJMMenimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat

,Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingHalaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.SusTPK/2021/PT BJMsebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Oktober2021 Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PTBJM., tentang penunjukan MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkaraini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, Tanggal 19 November2021 dengan

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15Februari 2013 ;7. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengantanggal 17 Maret 2014 ;8.Perpanjangan8.

Perpanjangan tahap kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupangpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Maret 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014 ;9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Tinggi sejaktanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014;10.

WiraswastaTerdakwa I ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah oleh:12Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam TahananKota, sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d 25 Juli 2015 ;Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

, sejak tanggal 27 Mei2015 s/d 15 Juni 2015 ;Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2015 ;Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

., permintaan banding mana oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 18 Agustus 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus2017 telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraanPengadilan Tipikor Tanjungkarang, dan memori banding tersebut telah diserahkankepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori banding Nomor19.

olehkarena itu berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut lebihsesual dan seimbang antara kejahatan/perbuatan pidana yang dilakukandengan keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat pencarikeadilan.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yangditentukan Undangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmiPutusan Pengadilan Tipikor

Dkk, Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum:PenafsiranHukum Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor).

Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJKtentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 adalah tentangpembayaran uang pengganti telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menitipbkan uang sejumlahRp. 70.000.000, (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Penuntut Umum, Majelisberpendapat uang tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran uangpengganti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor19/Pid.SusTPK/2017

PUTUSANNomor : 109/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatpertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama terdakwa : Nama lengkap : Drs. TEGUH TRIMURDIONO bin MOEHIDIN. Tempat lahir : Purbalingga. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 10 Mei 1957. Jenis kelamin : Lakilaki Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : JI.

SUPRAPTO, SHSemua adalah Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Cemara IV No. 84Perumahan Teluk Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2Januari 2012; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tentang susunan Majelis Hakim ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan bahwa Terdakwa didakwa sebagai

Pacitan, PN Bojonegoro danPengadilan Tipikor Semarang ;Bahwa Ne bis In Idem arti secara harafiah adalah tidak boleh diajukan 2kali ;Bahwa secara Yuridis , yaitu putusan yang dijatuhkan 2 kali dalamperkara yang sama ;1. Kejahatan yang telah terjadi, apabila putusan yang telahdijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak bolehdiajukan lagi ;582.

yangdiperoleh dari faktafakta yang terungkap di persidangan tersebutdiatas terbuktibahwa peristiwa atau perbuatannya sama dengan peristiwa atau perbuatanyang sudah diperiksa dan diadili serta telah diputus oleh Pengadilan NegeriPurwokerto dengan Putusan No. 272/Pid.B/2009/PN Pwt tanggal 28 Januari2010 atas nama terdakwa tersebut (Bukti surat dari Penasihat HukumTerdakwa) yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan yang menjadipembedanya dengan sekarang yang sedang diperiksa dan diadili olehPengadilan Tipikor

Semarang adalah mengenai PasalPasal ancaman pidanapada Dakwaan Primair dan Subsidair perkara Tipikor ini yaitu adanya pidanadenda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadapbesarnya kerugian keuangan Negara yang diperoleh oleh Terdakwa, sehinggadengan demikian orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatanatau peristiwa yang sama ;88Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim bahwa bila telahdapat dibuktikan adanya kerugian keuangan Negara atau dalam hal

Pengadilan Negeri sejaktanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018Lepas demi hukum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1Agustus 2018;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal21 Agustus 2018;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengantanggal 14 September 2018;Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negerisejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tindak pidana korupsipada Pengadilan Negeri Manado, masingmasing selaku Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :Kamis , tanggal 22 November 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh :MARTHEN MENDILA, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dengan dihadiri oleh MITAROPA, SH.

MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, sertaTerdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya ;HAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELISNOVRRI T.OROH, SH VERRA LYNDA LIHAWA, SH.MHWENNY NANDA, SH(Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiMARTHEN MENDILA ,SH

2014 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpangpada tanggal 17 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan denganCara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiJaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Alasanalasan Jaksa/Penuntut Umum :Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor

Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diriTerdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh telah melakukan kekeliruan, salah melakukan :a.

Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah salahkeliru dan salah memahami dan memaknai Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebutUndangUndang Pemberantasan Tipikor) khususnya unsur ke2"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.

No.244 K/Pid.Sus/2015.Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor apabila Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai pertimbangannya bahwa Terdakwa tidak adaniat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain..

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Beralasanhukum untuk ditolak,Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.SusTPK/2017/PT SBYDan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berupa: apabilaPengadilan Tinggi Tipikor berpendapat lain mohon putusan seringanringannya, telah dipertimbangkan.Menimbang selain hal tersebut di atas masih ada yang harus diubahyaitu bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tungkat Pertama Nomor 1.

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada hariHalaman 31 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.SusTPK/2017/PT SBYSenin tanggal 15 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putut Djati Waluyo, S.H., M.H.

Bukit KabupatenBener Meriah;: Islam;: Wiraswasta/Kontraktor;Terdakwa dan Terdakwa Ill berada di dalam tahanan;Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tanggal 13 November2015 Nomor : 103/Pen.Pid/TPK/2015/PT.BNA, sejak tanggal 5 November2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tanggal 1: 110/Pen,Pid/TPK/2015/PT.BNA, sejak tanggal 5Desember 2015 sampai dengan 2 Februari 2016;Desember 2015 NomorBerdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah

Rahim dan Terdakwa Ill Azhar EfendiBin Ismail membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 29/PIDTIPIKOR/2015/PT.BNAtanggal 15 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna, tanggal 5 November 2015 yang dimintakanbanding tersebut sekedar mengenai

Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapatsecara jeli dan cermat dan dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum danrasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga dengan arif danbijaksana membertimbangkan putusannya dan memberikan keadilan kepadaPemohon Kasasi/Terdakwa dan Terdakwa Ill sebagai pencari keadilanterhadap tindak pidana yang menimpa Pemohon Kasasi/Terdakwa danTerdakwaa Ill;Adanya Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan yang Nyata Judex Facti DalamPutusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Mohammad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH. tid/Timur P. Manurung, SH, MM.ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.Panitera Pengganti :ttd.

Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 10 Desember2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Dharyono bin Karso Sirin tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa Dharyono bin Karso Sirin terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukansecara bersamasama ;Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa

Tipikor/2013/PN.Smda, yang dimintakan banding tersebut : Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 35/Pid.

Tipikor/2013/PN.Smnda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwapada tanggal 12 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan

Tipikor/2014/PN.Smdatanggal 12 Mei 2014, sekedar mengenai penerapan pasal dan pidanapenjara, dalam memutus perkara aquo tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya karena majelis hakim tidak mempertimbangkansegala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dan terdapat kekeliruanpenafsiran dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 Jo UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas

Tipikor/2013/ PN.Smda tanggal 10 Desember 2013;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama2.

jabatanStruktural di lingkungan Kementerian Kesehatan tanggal 01 April tahun 2010bersamasama dengan Devi Sarah (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2010 sampaidengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010 bertempat diKantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber DayaKesehatan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesiaatau setidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi (TIPIKOR

Terdakwa sepertidipertimbangkan di atas, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 jis UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi Dalammengambil putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasanalasan hukumyang lain, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskanTerdakwa dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor

dalam dakwaanPrimair dengan pertimbangan unsur setiap orang tidak terpenuhi denganmenyatakan Terdakwa dalam jabatannya dikaitkan dengan perbuatan yangdidakwakan dalam pelaksanaan kewenangan dari jabatan tersbut melainkanmemenuhi criteria dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor DakwaanSubsidair (putusan Pengadilan Negeri halaman 89, pertimbangan manadisetujui Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 63);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkanoleh karena unsur setiap orang

, Kota Kupang ; A gamaIslam ;5 nere e e eeeeePekerjaan Karyawan PDFlobamor ( Kepala DevisiPerkapalan PD Flobamor ; Pendidikan BSc ( SarjanaMuda ) ; Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Suratperintah penahananOleh : Penyidik, tidak ditahan~ ; Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal O05 Mei 2011 s/dtanggal 24 Mei2011 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Mei2011 s/d tanggal 23 Juni2011 3 eee en ee eee ee eee eeMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

, sejak tanggal 09Juni 2011 s/d tanggal 08 Juli2011 3 ener en ee re ee eee eeePerpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal09 Juli 2011 s/d tanggal06 September.....06 September2011 ; Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Kupang,' sejak tanggal 07September 2011 s/d tanggal 06 Oktober2011 3; ee e e e ee eeePerpanjangan penahanan tahap kedua oleh KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Kupang, sejak tanggal 07Oktober 2011 s/d tanggal 05 Nopember2011

AKHMADBUMI, SH, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 07 Mei2011 ; Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsitersebut :Telah membaca berkas~ perkara dan surat surat yangbersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.KPGtanggal 12 Oktober 2011 ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum No. Reg.

keberatan lamanyapenjatuhan pidana penjara oleh majelis hakim tingkat pertama dan besarnya uangpengganti yang harus di bayarkan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa atas memori banding jaksa penunutut umum tersebut akandipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis hakim Tingkat banding dalampertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding padatanggal 04 Maret 2016, yang pada intinya menolak semua memori dari Jaksa PenuntutUmum;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor

tingkat Bandingmembaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 54/Pid.SusTPK/2015/PNPLK tanggal 12 Januari 2016, dan memperhatikan memori banding dari JaksaPenuntut Umum serta Kontra memori banding dari terdakwa, maka Majelis HakimTipikor tingkat Banding Sependapat dengan Putusan majelis Hakim Tipikor tingkatpertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana

korupsi sebagaimana Dakwaan kesatu subsidair,akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding berpendapat akan memperbaiki sekedarmengenai lamanya Penjatuhan pidana penjara dan besarnya Uang Pengganti sertaSubsidair pidana penjara uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar uangpengganti, akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor tingkat Bandingmencermati faktafakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata keterangan parasaksi baik itu Saksi1 Trisnamanda

,MH Hakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.

,MH Hakim AdHoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasing selaku HakimHakim Anggotayang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 Februari 2016Nomor: 3/Pid.SusTPK/2016/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 MARET 2016 oleh Ketua Majelistersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu olehHARLY M.