Ditemukan 3400 data
74 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini kamimengharapkan adanya azas keadilan atas tindakan dan perbuatanPenggugat yang dengan sengaja mengabaikan panggilan dari perusahaandan pada akhirnya tidak mendapatkan sangsi yang berarti karena masihmendapatkan ganti rugi yang sangat besar dan sangat memberatkanperusahaan kami;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama alasanalasan
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PN VII (Persero)untuk diberi sangsi peringatan pertama atas pelanggaran disiplin, danselanjutnya pada tanggal 14 April 2009 Direksi PT.
109 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badriansyah) yang telahmenguasai dan kemudian menjualnya kepada Tergugat VIII adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan harus diberi sangsi hukum;Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3, RT08/VIII, Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru atausekarang di Jalan Kodeco KM 2.5/KM 3, RT 11, Desa Gunung Antasari,Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atas nama H.Badriansyah berdasarkan Sertifikat Haki Milik Nomor 1270/2005, denganukuran panjang + 200
131 — 40
Sehingga Pemohon sangsi atas kebenaran data pembandingRear Derailleur berupa barang identikARDTY21SSDLRear Derailluer Menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:ARDTY21GSDL Persyaratan penggunaan Metode I Nilai Transaksi telah terpenuhiTidak terdapat hubungan antara Shimano sebagai penjual dengan Pemohonsebagai pembeli.Tidak terdapat persyaratan/pertimbangan terhadap jual beli.Transaksi ini merupakan jual putus.Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan oleh Pemohon kepadaShimano.Tidak terdapat
14 — 2
SguTergugat sering bermain cinta dengan banyak wanita dan bahkan Tergugatpernah dikenai sangsi adat akibat perbouatannya itu, akibatnya sejak bulanSeptember 2013 hingga sekarang berpisah tempat tinggal;Menimbang, bahwa terhadap dailildalil gugatan Penggugat tersebutTergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kondisi rumahtangga sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, terlebih dahulu MajelisHakim akan mempertimbangkan
76 — 16
Tanah Laut No. 02/ PEM/SM/I/2007-2011 tanggal 11 Januari 2007 tentang Mekanisme Pemerintahan Desa, Besar Biaya Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yang melanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr. Yoi Basori pada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani oleh Sdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia. Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN.
Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011- 2007, tanggal 14 Januari 2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar Biaya Administrasi Pemrintahan Desa, Sangsi- sangsi bagi warga yang melanggar Peraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
.: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 15Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr> Yoi Basoripada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani olehSdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia.Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dariPengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN. PLH/TPK/2013, tanggal 22Februari 2013.1) 2 (Dua) Lembar SK.
Pelaihari kab.Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14 Januari2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar BiayaAdministrasi Pemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29) 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
Pelaihari kab.Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14 Januari 2012Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar Biaya AdministrasiPemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagi warga yang melanggarPeraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29) 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
Tanah Laut No. 02/ PEM/SM/I/20072011 tanggal11 Januari 2007 tentang Mekanisme Pemerintahan Desa, BesarBiaya Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr. Yoi Basoripada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani olehSdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia.Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dariPengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN.
Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14Januari 2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, BesarPutusan No.: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 16529.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Biaya Administrasi Pemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagiwarga yang melanggar Peraturan Tentang Pasar Desa danLSPBM;1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
20 — 16
Tahun 1975 jis pasal 105, 149huruf d, dan 156 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensimenyatakan menolak untuk memberikan nafkah anak karena anak tersebut bukanlah anakTergugat Rekonvensi dan berdasarkan atas perjanjian yang dilaksanakan di hadapan sidangadat pada tanggal 14 Februari 2013 (vide bukti P.2), dan atas penyangkalan tersebut makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti (P.2) berbentuk kuitansi untuk pembayaran sangsi
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
atasan);c Saya tidak akan melakukan mogok kerja dalam bentuk apapun yang tidak proseduralyang mengakibatkan kerugian perusahaan;Saya tidak akan melakukan sabotase terhadap barangbarang milik perusahaan danwajib merawat semua asset milik perusahaan serta tidak akan melakukan tindakanslow down;d Bahwa saya selama melakukan mogok kerja apabila mengakibatkan kerugianperusahaan maka saya akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut;e Apabila saya melanggar ketentuan ini, maka saya bersedia diberikan sangsi
62 — 26
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jerakepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai falsafah Pancasila.
53 — 20
Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
29 — 12
Bahwa dari riwayat hukuman Terdakwa yang mendapat HukumanDisiplin berupa penahanan berat 14 hari, UKP (Usulan KenaikanPangkat) ditunda 2 periode dan kesempatan mengikuti pendidikanjenjang karier ditunda 2 gelombang karena sering melakukan THTImenunjukkan Terdakwa seorang prajurit INI yang berdisiplin rendahkarena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhi ini tidak membuatnyajera dan merubah sikapnya menjadi prajurit yang baik dan disiplin,dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsi dalam perkara hukuman
30 — 13
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain10maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit TNI AU.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
seberat 1,06 gram yang terdapat dalamkotak bekas bedak, kemudian Sabu tersebut disita petugas bersama barangbukti lain beserta sepeda motor yang dipakai sebagai sarana untuk membeliNarkotika untuk diantar kepada teman Terdakwa bernama (Lasno/DPO),; Bahwa Sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Suheri alias Sisu (DPO)dengan menggunakan hand phone Nokia tipe 0168 sebagai saranakomunikasi untuk mendapatkan Narkotika tersebut;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan denganpenjatuhan berat ringan sangsi
77 — 63
Bdg.Saksi mengetahui bahwa ada Peraturan Perusahaan;Saksi mengetahui bahwa Peraturan Perusahaan tersebut telah diketahui olehpara pegawai dan tempat merokok disediakan didekat kantin bertuliskansmoking area;Saksi mengetahui bahwa pada saat mulai masuk kerja para pegawai diberikanorientasi selama 3 (tiga) hari dan diberikan buku saku tentang PeraturanPerusahaan;Saksi mengetahui bahwa dalam Peraturan Perusahaan sangsi untuk kasusmerokok di area larangan merokok adalah PHK seketika tanpa adanya SuratPeringatan
Prakarsa AlamSegar, bahwa apabila melakukan kesalahan yang termasuk dalam katagorikesalahan berat, maka sangsi yang diberikan adalah PHK seketika tanpa harusHalaman 40 dari 50, Putusan Nomor 129/Pdt.SusPHI/2015/PHI.
Prakasa Alam Segarperiode 20142016 yang menyatakan bahwa setiap pekerja yang melakukanpelanggaran terhadap Tata Tertib Kerja dan Disiplin Kerja, Pelanggaran Hukumatau yang merugikan Pengusaha dapat dikenakan sangsi Pemutusan HubunganHalaman 44 dari 50, Putusan Nomor 129/Pdt.SusPHI/2015/PHI. Bdg.Kerja dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Undangundang dan Peraturanyang berlaku.
426 — 429 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 21 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa ketentuan tentanghak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokokpajak, sangsi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biayapenagihan pajak ;8. Bahwa Pasal 21 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa hak mendahuluuntuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecualiterhadap:a. Biaya perkara yang sematamata disebabkan suatupenghukuman untuk melelang suatu barang bergerakdan/atau barang tidak bergerak ;b.
Apabila Kuratortidak memenuhi, kewajiban pelunasan utang pajak sebagaimana tersebutdi atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 A ayat (3) UU PPSP dapatdikenakan sangsi pidana ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor: 22/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 13Januari 2009 adalah sebagai berikut :Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan/Pelawan dan PemohonKeberatan/Pelawan II untuk sebagian ; Memerintahkan Kepada Kurator untuk memperbaiki kembali DaftarPembagian
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2012keputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14Perjanjian Kerja Bersama (PKB).3.1.Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis HakimKasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung didalammenerapkan sangsi
tanda baca " / " adalah bersifatalternatif bukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkanmengikuti Pasal 70 PKB tetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuaidengan peraturan perundangundangan, bahwa selanjutnyakalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak sesuai peraturan perundangundangan maka sangsiPasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkan mengingat didalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi
23 — 1
Memberi sangsi Hukum Pidana kepada XXXXXXXXXX karena telah :Menyangkal fakta, Menyembunyikan Barang Bukti berupa UangPenghasilan dari Usaha Kost, Menyembunyikan Barang Bukti berupaCatatan Pembukuan Keuangan dari Usaha Kost.2.
Nopember 2014.Atas Bukti Bukti yang telah Terkonfirmasi diakui dalam isi Surat jawabanXXXXXXXXXX tanggal 23 Oktober 2014 dan tanggal 11 Nopember 2014 sertamelihat Substansi dari Gugatan Perdata yang Tergugat ajukan sebagai akibatHukum dari terjadinya Perceraian , mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim untuk selanjutnyamemutuskan :PRIIMAIR : mengabulkan gugatan perdata Tergugat tersebut sebagai akibatHukum dari terjadinya Perceraian.SUBSIDAIR : Memberi sangsi
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukummelainkan tindak pidana;Jika seseorang diduga memenuhi unsur tindak pidana ada kemungkinanjuga (meskipun tidak selamanya), unsur unsur tersebut merupakan jugaunsur unsur perbuatan melawan hukum;Apabila terdapat 1 (satu) tindakan tersebut memenuhi unsur unsur maupununsur unsur tindak pidana, maka kedua macam sangsi dapat dijatuhkansecara berbarengan, artinya pihak korban dapat menerima ganti rugiperdata (dengan dasar gugatan perdata), tetapi
juga pada waktu yangbersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhnkan sangsi pidanasekaligus.
140 — 46
Bahwa Terdakwa sanggup menerima apapun Sangsi yangdiberikan kepadanya atas ke khilafan perbuatan yangdilakukannya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta masihingin mengabdikan diri di TNIAD.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagai mana diatur dandiancam dengan pidana Pasal 480 ke1 KUHP.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telahmengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkansemua
Bahwa Terdakwa sanggup menerima apapun Sangsi yangdiberikan kepadanya atas ke khilafan perbuatan yangdilakukannya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta masihingin mengabdikan diri di TNIADBahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidanganberupa :Menimbang12SuratSurat1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenisYamaha Mio Soul GT warna biru tanoa Nopol (disita olehpihak Satreskrim Polres Tanjung pinang). 1 (satu) lembar
45 — 24
Bahwa atas kedua pelanggaran dan hukuman tersebut di atas ternyata tidakmembuat Terdakwa jera bahkan menganggap remeh hukum dan semakin beranimelanggar hukum sehingga terhadap diri Terdakwa perlu diberikan sangsi yang lebihtegas dan keras.6. Bahwa apabila terhadap Terdakwa diberikan kKesempatan terus menerus melanggar hukum (pidana) maka tabiat dan prilaku Terdakwa menelantarkan keluargaakan ditiru oleh prajurit TNI yang lain dan pada akhirnya akan merusak tatanan disiplinprajurit TN!